Rakercab ini diikuti pengurus Kwarcab, Kwarran serta DKC dan DKR. Tampak hadir Mabicab Kwarcab Gerakan Pramuka Sidoarjo MG Hadi Sutjipto.

Kak Nur mengatakan program Pramuka kedepan harus sesuai dengan tuntutan yang ada. Evaluasi kegiatan Tahun 2019 perlu dilakukan melalui Rakercab seperti ini. Kedepan dirinya meminta program skala prioritas untuk didahulukan.

“Selain itu, setiap program harus tepat sasaran. Termasuk skala proiritas harus didahulukan baru yang lainnya,” katanya.

Selain itu, lanjut Kak Nur pemilihan program harus benar-benar dicermati. Pemilihan program penting bagi kemajuan kepramukaan di Sidoarjo. Dirinya meminta draf program tahun lalu dapat diteliti kembali.

“Ini untuk meneliti program yang tepat dapat diterapkan di tahun ini. Karena itu, Rakercab ini sangat penting. Dengan Rekercab akan menentukan semua kegiatan yang ada,” imbuhnya.

DISAMBUT – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang juga Ketua Kwarcab Sidoarjo disambut para pengurus dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sidoarjo Tahun 2020 Rabu, (29/1/2020)

Bahkan Kak Nur meminta seluruh peserta Rakercab dapat mengikuti agenda kegiatan Rakercab dengan baik. Seluruh masukan dari peserta sangat dibutuhkan. Terutama masukan dari Kwarran yang bersentuhan langsung dengan gugus depan.

“Yang dekat dengan gugus depan adalah Kwarran. Mereka yang tahu kebutuhan dan tahu kira-kira program yang harus disentuh terlebih dahulu,” tegasnya.

Sementara Ketua Pelaksana Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Sidoarjo, Suparman menegaskan selain untuk mengevaluasi kegiatan Pramuka di tahun lalu, Rakercab ini juga untuk menyusun program kerja baru tahun ini. Melalui Rakercab ini dirinya berharap ada sinergi antara program Pramuka tingkat daerah terhadap program Pramuka Nasional.

“Dalam musyawarah ini, kami menyusun program kerja Tahun 2020. Semua peserta harus mencocokkan kegiatan nasional, daerah, cabang ranting sampai gugus depan,” tandasnya. Wan/yan

Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan mengatakan pihaknya sudah menurunkan petugas untuk memeriksa kandungan busa putih yang menutupi permukaan sungai di Desa Sumput. Menurutnya, munculnya busa seperti salju di aliran sungai Sumput mulai Kamis 16 Januari pukul 21.30 WIB. Kemudian, Jumat siang sudah hilang. Tapi, pada Jumat malam sekitar pukul 23.00 WIB busa muncul kembali dan semakin lebih tebal hingga Sabtu sore kemarin.

SIDAK – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dan Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan bersama BBTKLPP meninjau Dam Sungai Desa Sumput, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil sampel soal busa yang menyerupai salju, Minggu (19/1/2020)

“Berdasarkan hasil pengamatan petugas DLHK, kondisi air sungai sebelum melewati DAM Sumput normal dan tidak berbau. Bentuknya masih sama tidak ada perbedaan dan tidak ada bau menyengat. Bahkan warnanya juga masih sama dengan air sungai umumnya,” katanya.

Namun Minggu pagi ini gelembung busa berwana putih sudah tidak muncul di aliran sungai DAM Sumput. Pihak BBTKLPP Surabaya mengambil sampel air sungai, untuk mengecek kadar Power of Hydrogen (PH) air, kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam air serta 32 parameter kandungan pada Peraturan Gubernur.

“Hari ini kami menelusuri pemicu timbulnya busa yang membuat resah warga Sidoarjo itu,” imbuh mantan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Ciptq Karya ini.

Sedangkan petugas BBTKLPP Surabaya, Siska menjelaskan sampel air itu, akan diteliti dan hasilnya baru diketahui sekitar 14 hari kedepan. Pengambilan sampel ini, menindak lanjuti keresahan warga.

“Kami cek kandungan air Sungai DAM Sumput melalui uji lab. Ini untuk melihat PH nya berapa, ada zat-zat berbahaya atau tidak. Tidak lama mungkin 14 hari hasil uji lab bisa keluar sisi kimianya,” tegas Siska.

Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang akrab dipanggil Cak Nur menegaskan respon cepat Pemkab Sidoarjo bersama instansi terkait DLHK Sidoarjo bekerjasama dengan DLHK Prov Jatim dan BBTKLPP Surabaya untuk mengambil sampel agar segera diketahui penyebab air berbusa itu.

“Kalau busa itu disebabkan karena limbah pabrik, yang membuang limbah harus diberi tindakan. Tidak boleh membuang limbah sembarangan. Itu bahaya dan sudah ada undang-undang pidananya,” tandasnya. Wan/yan

Berdasarkan datanya dalam OTT itu, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji yang baru dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Selain itu ada dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dalam kasus dugaan suap proyek fisik itu.

“Kekosongan jabatan itu akan segera diisi. Tujuannya agar setiap program pembangunan Tahun Anggaran 2020 tetap berjalan dengan baik,” terang Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin seusai Rapat Paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Sabtu (18/1/2020).

Tidak hanya mengisi kekosongan jabatan itu, lanjut Cak Nur pihaknya juga bakal berkunjung ke sejumlah mega proyek yang belum selesai dan menjadi perkara di KPK itu. Diantaranya bakal mengungjungi Proyek Pembangunan Pasar Porong senilai Tp 17,4 miliar.

“Kalau pembangunan Wisma Atlit Rp 13,9 miliar itu sudah selesai 100 persen. Memang tahapannya tidak langsunng selesai tahun kemarin (2019). Tahun 2020 akan diselesaikan,” tegasnya.

Cak Nur juga berharap agar lelang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan sesegera mungkin.

“Kami berharap lelang-lelang proyek Tahun 2020 segera dilakukan lebih awal agar waktunya pengerjaannya selesai tepat waktu,” pintanya.

Bahkan politisi PKB ini menilai melalui kebersamaan semua roda pemerintahan dan pembangunan bakal berjalan dengan baik. Selain itu, target pembangunan sesuai dengan rencanakan.

“Insyaallah dengan kebersamaan pembangunan sidoarjo akan berjalan sesuai yang direncanakan,” tandasnya.

Diketahui tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT yang menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji serta dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dalam kasus dugaan suap proyek fisik Tahun 2019. Wan/yan

Dalam kesempatan yang sama pengurus IPEMI Sidoarjo yang baru terpilih dilantik Ketua IPEMI Jawa Timur disaksikan Pembina IPEMI Jatim, Fatma Saifullah Yusuf yang tak lain istri Gus Ipul.

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang hadir bersama istri Turidatus Salimah atau yang akrab disapa Ida memberikan ucapkan selamat kepada pengurus baru IPEMI Sidoarjo yang baru dilantik dengan Ketua Sri Wahyu Hariwati.

“Kami minta pengusaha muslimah harus mengedepankan profesionalisme dalam menghadapi era globalisasi. Kedua adalah efisiensi. Kemudian menjaga kebersamaan dan memupuk nasionalisme, sehingga meningkatkan daya beli produk lokal. Apalagi, pasar bebas mengharuskan semua pihak bersinergi,” terang Nur Ahmad Syaifuddin, Rabu (15/1/2020).

Lebih jauh, Plt Bupati Sidoarjo yang akrab Cak Nur ini menilai agar derasnya arus barang impor yang masuk tidak sampai berpengaruh signifikan kepada pengusaha lokal. Maka memupuk nasionalisme sangat penting untuk meningkatkan daya beli produk lokal Indonesia.

“InsyaAllah dengan kebersamaan dan nasionalisme akan mampu bertahan. Bahkan bisa ekspor ke luar negeri,” pungkasnya. Wan/yan

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan dengan adanya Studio Art ini, para siswa SMK Plus NU diharapkan mampu bersaing di bidang Desain Komunikasi Visual. Selain itu, lulusannya mampu menciptakan lapangan kerja di industri kreatif multimedia yang bernilai.

RESMIKAN – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meresmikan program Teaching Factory Studio Art SMK Plus NU Sidoarjo, Rabu (15/01/2020)

“Teaching Factory (Tefa) menjadi program unggulan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai laboratorium terapan mempersiapkan siswa di dunia industri,” katanya.

Bagi Cak Nur, lulusan SMK harus siap menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Di era ini beberapa jenis pekerjaan akan hilang digantikan pekerjaan baru yang harus diciptakan. Kemampuan inovasi dan kreativitas menciptakan produk baru, sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0.

“Strategi yang diterapkan SMK dengan menerapkan program Teaching Factory (TeFa) memungkinkan siswa belajar memproduksi barang sesuai dengan disiplin ilmunya,” imbuhnya.

Selain itu, SMK Plus NU Sidoarjo melaksanakan program teaching Factory di Sidoarjo dengan bekerjasama dengan CV Risma Production dalam pengembangan Studio dan Printing. Karenanya, Cak Nur berpesan agar siswa dapat menumbuhkan kreatifitas dengan Learning by Doing.

“Terutama di jurusan Desain Komunikasi Visual mampu mengaplikasikan studio baru ini, harus menghasilkan karya yang bernilai. Sekaligus mempersiapkan siswa agar siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya,” tegasnya.

Kepala SMK Plus NU Sidoarjo, Ummu Faizah menegaskan siswa dituntut memiliki hard skill dan mumpuni untuk terjun di dunia industri. Hal ini sesuai program yang dicanangkan pemerintah. Yakni lulusan SMK sekarang harus dapat berkompetisi di era revolusi industri 4.0.

“Siswa SMK dituntut dapat melaksanakan kegiatan belajarnya berbasis digital. Kami bangga atas terjalin kerjasama program Teaching Factory ini,” tandasnya. Wan/yan

Penyerahan SPT oleh Gubernur Jawa Timur dengan nomor :131/01/011.2/2020 ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2020 nomor :131.35/232/SJ tentang Penugasan Wakil Bupati Sidoarjo selaku Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo.

Disaksikan Sekda Propinsi Jawa Timur Heru Tjahyono, Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini, Kapolresta Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf M. Iswan Nusi, anggota DPRD Sidoarjo Komisi B Rizza Ali Faizin dan M Rozik serta pejabat dari Propinsi Jatim dan pejabat Pemkab Sidoarjo.

Setelah menerima SPT Plt Bupati Sidoarjo maka Wabup Nur Ahmad Syaifuddin akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Sidoarjo sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap Pemkab Sidoarjo tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

Pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan lewat anggaran APBD 2020 menjadi perioritas kerja. Selain itu, Khofifah menginginkan terjalinnya hubungan komunikasi yang kondusif antara eksekutif dan legslatif serta jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Pertama saya sampaikan selamat kepada Wakil Bupati Sidoarjo atas amanah baru sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Yang kedua rencana pembangunan Tahun 2020 yang sudah dianggarkan menjadi perioritas kerja dan ketiga memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” pintanya.

Sementara Nur Ahmad Syaifuddin usai menerima SPT Plt Bupati Sidoarjo berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat seluruh kepala OPD akan dikumpulkan untuk membahas program kerja yang sudah masuk dalam rencana pembangunan APBD 2020.

“Program yang belum selesai dipastikan harus diselesaikan. Kedua harus membuat suasana yang bagus di dalam birokrasi. Nanti akan dikumpulkan semua OPD. Mulai Sekda sampai staf ahli kami ajak bersama-sama. Hari ini kita harus melihat kedepan jangan melihat kebelakang,” paparnya.

Cak Nur menekankan agar semua jajarannya berinstrospeksi atas peristiwa yang melanda Sidoarjo.

“Kita harus instrospeksi. Apa yang kurang bagus harus tinggalkan. Saya berharap ada semangat baru dan apa pun yang terjadi disekitar kita adalah yang terpenting bisa mengambil hikmah yang baik,” tegasnya.

Bagi Cak Nur komunikasi dengan berbagai pihak akan dilakukan Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, termasuk dengan legislatif. Pihaknya juga ingin menggenjot semangat untuk bekerja.

“Saya juga akan berkomunikasi. Mungkin selama ini ada polemik yang ada antara eksekutif dengan legislatif, khususnya berkenaan dengan RSUD Barat ini masuk perioritas,” urainya.

Pembangunan RSUD Barat juga menjadi periotas Nur Ahmad Syaifuddin.

“Yang terpenting bagaimana rumah sakit barat bisa segera terbangun dengan baik manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, Wabup ditunjukan menjadi Plt Bupati Sidoarjo lantaran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT yang menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji serta dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dalam kasus dugaan suap proyek fisik. Wan/yan

Pemkab Sidoarjo saat ini tengah menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) soal Plt Kepala Daerah. Selain itu, juga menunggu kepastian kasus hukum dalam OTT yang menetapkan 6 orang tersangka itu.

KETERANGAN PERS – Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin didampingi Sekda, Ahmad Zaini dan Asisten I, II dan III memberikan keterangan pers kepada sejumlah media di Pemkab Sidoarjo, Kamis (9/1/2020)

“Saat ini yang kami dilakukan melaksanakan program yang sudah diagendakan sebelumnya. Semua pelayanan berjalan seperti biasanya. berbagai agenda pemerintahan juga bisa dilaksanakan. Soal surat keputusan pengganti kepala dearah menunggu keputusan Mendagri dan Gubernur,” kata Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Kamis (9/1/2020) saat jumpa press di kantor Pemkab Sidoarjo didampingi Sekda dan 3 asisten, Kamis (9/1/2020).

Menurut Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini, pihaknya saat ini menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Bupati Sidoarjo dan 3 pejabat Pemkab Sidoarjo lainnya. Bahkan jika ada yang dimintai sebagai saksi maka pihaknya bakal kooperatif untuk mengikuti proses hukum yang berjalan itu.

“Soal rencana bantuan hukum, kalau memang ada aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan pendampingan hukum, Pemkab akan menyiapkannya. Karena Pak Bupati itu Bapak kita semua. Kami akan konsultasikan dengan bagian hukum, tentang hal itu,” ungkapnya.

Cak Nur, meminta kepada masyarakat Sidoarjo untuk tetap menjalankan aktifitasnya dan tidak terpengaruh dengan kejadian (OTT KPK) kemarin. Namun peristiwa itu bisa dijadikan sebagai intropeksi semua pihak agar kedepan menjadi lebih baik.

“Kami minta kepada para ASN tetap memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional dan jujur. Buat masyarakat Sidoarjo selalu tersenyum dengan layanan yang kita berikan. Kalau semua masyarakat tersenyum, maka pembangunan lancar dan baik,” tandasnya. Wan/yan