Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blitar, Rully Wahyu, mengatakan bahwa panitia di masing-masing desa penyelenggara Pilkades serentak, sudah terbentuk. Tidak hanya itu, panitia pemutakhiran data pemilih juga sudah terbentuk. Jadi, mereka sudah menjalankan sesuai tahapan yang ditentukan.

“Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Blitar, pemungutan suara (Pilkases) akan digelar pada 22 Desember 2022 mendatang,” kata Rully Wahyu, Senin (03/10/2022) tadi.

Lebih lanjut Rully menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu finishing Peraturan Bupati (Perbup) perubahan. Dalam perubahan aturan ini, akan mengadopsi Permendagri nomor 72 tahun 2020. Salah satunya tentang pembatasan pemilih di TPS.

\Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Prosesnya sudah di bagian hukum. Diharapkan, secepatnya rampung. Sehingga bisa segera disosialisasikan,” jelasnya.

Rully menambahkan, selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan terhadap anggaran yang diusulkan senilai Rp 1 milliar melalui Perubahan APBD 2022. “PAK kan baru rampung. Nanti akan kita cek kembali anggarannya dari APBD ini. Kan anggaran ada yang di PMD, Satpol, serta masing-masing kecamatan,” paparnya. (jar/sit)

Menurut Khoirul Khamim selaku kordinator aksi mengatakan ” Pada intinya kami tidak mau dipimpin keplada desa mantan narapidana,dan mengharap kepada Bupati Sidoarjo untuk segera turunkan surat pemberhentian.Dan warga mengancam jika Bupati tidak merespon nya maka akan dilakukan aksi penutupan kantor balai desa.Dikarenakan didalam aturan bilamana seorang pejabat terjerat kasus korupsi,dan narkoba harus dipecat ” ucapnya

Perwakilan warga diterimah Camat Jabon,Agus Sujoko (baju batik) diruang kerjanya (gus)

Terpisah camat Jabon, Agus Sujoko mengakui, “Pihaknya sebenarnya sudah memgirim surat,kepada Pejabat Pemerintahan Desa (PMD) yang berada di kabupaten Sidoarjo.Namun hingga warga melakukan aksi demo,surat tersebut yang dikirimkan belum ada jawaban terkait pejabat sementara.Agar segera ada SK pengakatan pejabat sementara kepala desa Dukuhsari.”

Warga Dukuhsari Jabon membentang kan poster turun jalan raya,menolak piminan kepala desa mantan narapidana (Memo /Agus HP)

“Sementara itu selama dua tahun, kepala desa ditahan di Lapas Kelas II Sidoarjo. Tidak ada pejabat sementara yang memiliki SK Bupati, hanya penunjukkan langsung oleh seorang camat. Keterlambatan itu bukan dari pihak kecamatan, melainkan dari Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo. Memang saat ini ada PLH atau pelaksana tuga harian di desa Dukuhsari. Supaya dapat melayani keperluan warga. Saya akan terus mengawal proses itu, dari Bupati Sidoarjo agar segera menetapkan surat penunjukkan PJ. Karena itu adalah wilayah dan wewenangnya Bupati, bukan wewenang Camat,” ungkap Agus Sujoko. (gus/yan)