Pasalnya PMII harus berterimakasih kepada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), sebab tanpa IPNU dan IPPNU, tidak akan lahir PMII, tetapi IPNU dan IPPNU juga harus merelakan PMII menjadi kader intelektual Nahdlatul Ulama.

Hal ini dia sampaikan Ketua Pengurus Cabang PC PMII, Baijuri dalam sambutan di pelantikan Pengurus Komisariat dan Rayon PMII Institut Agama Islam Al Falah Assuunniyyah (INAIFAS), Kencong di kantor desa Wonorejo.

“Sebenarnya perjuangan kita dengan NU itu sama, lahan nafas perjuangan, baik kerangka ideologi, perjuangan kebangsaan, kita senafas, tidak ada sekat diantara kita, karena kita lahir dari organisasi besar Nahdlatul Ulama” jelasnya, Rabu (20/2/2020) siang.

Baijuri mengungkapkan, komisariat dan rayon PMII, IPNU-IPPNU dan banom NU yang lain, untuk besama melawan radikalisme melalui perang identitas, karena menurutnya, pemeluk faham radikalisme takut pada atribut-atribut ke NU an.

“Apalagi saat ini banyak hal yang menjadi isu-isu transidental yang bisa menjerat apa yang menjadi kebangsaan kita, hadirnya undang-undang onimbus law, juga rentan disenyelewengkan, nah, itu seharusnya menjadi wilayah kritik kita bersama,” ungkap Baijuri.

Untuk itu Baijuri mengajak, PMII dan banom NU harus membuat strategi dan rumusan agar penyebaran identitas ke NU an berjalan dengan maksimal sesuai harapan bersama.

“Oleh karena itu, kita harus merumuskan suatu format, semisal membangun kampung NU atau kampung aswaja, mengenalkan tokoh-tokoh NU sedini mungkin kepada generasi NU, dengan cara menempel foto tokoh – tokoh NU di rumah masing-masing,” tegasnya.

Diketahui pemuda yang pernah menjabat Ketua PR Febi di IAIN Jember itu melantik tiga kepengurusan PMII di INAIFAS secara bersama-sama, diantaranya Pengurus Komisariat, Pengurus Rayon Fakultas Ekonomi Binsis Islam (FEBI) dan Pengurus Rayon Tarbiyah.

“Alhamdulillah acara berjalan dengan baik, saya berharap tidak ada ketimpangan, karana kita satu kesatuan, tidak ada istilah satu lebih menonjol. Saya juga berharap kerja-kerja gerakan bisa optimal dan progresif, ” ketua PK PMII INAIFAS kata Imam Taufik (bud/yud/oso)

Mereka melakukan Long march dari double way Universitas Jember menuju kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, dalam aksinya, sempat terjadi ketegangan antar mahasiswa dengan aparat kepolisian saat para demonstrans melakukan pembakaran ban bekas, di depan Pemkab Jember.

Ribuan Mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Jember melakukan aksi. (gik)

Namun tidak berlangsung lama, ketegangan itu dapat mereda setelah para demonstrasi meminta untuk menyegel pintu gerbang Pemkab Jember dan di setujui oleh aparat keamanan, Rabu (25/9/2019), dalam orasinya, bertepatan 54 tahun disahkannya Undang-Undang pokok Agraria.

Menurut koordinator lapangan Nurul Hidayah, Di undang-undang mengandung spirit penghapusan komodifikasi tanah dan penghapusan monopoli tanah di Indonesia, namun, saat ini spirit undang-undang tersebut hilang, berbagai peraturan pelaksana yang dikeluarkan pemerintah yang tidak mencerminkan bahwa UU pokok Agraria tidak menjadi literatur utama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan agraria.

“RUU Pertanahan yang telah dibatalkan oleh Komisi II DPR menjadi sebuah evaluasi bagi para pengampu kebijakan agar melibatkan masyarakat sipil dalam setiap kebijakan agraria, ” ujar Nurul.

Nurul menerangkan, Reforma agraria merupakan visi utama yang terkandung dalam UU pokok agrarian, menurut Peraturan Presiden 86 tahun 2018 menyatakan bahwa reforma agraria merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

“Pelaksanaan atas peraturan presiden tersebut, mewajibkan kepada kepada pimpinan eksekutif di seluruh tingkatan dari pusat hingga kabupaten untuk membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang merupakan elemen penting dalam pelaksanaan reforma agraria, karena gugus tugas itu memiliki tugas untuk melakukan penataan, penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria, “ terangnya.

Selain itu, masyarakat yang tergabung dalam PMII Cabang Jember sambung Nurul menuntut Pemerintah pusat untuk menjadikan undang-undang pokok Agraria sebagai litertur utama dalam pembentukan kebijakan-kebijakan agraria. (gik/yud/oso)