Sekedar diketahui, Ketua II PC PMII Probolinggo, Abdul Rozak, dilaporkan oleh Rio Ardin Armada Putra tentang dugaan pencemaran nama baik terhadap Ugas Irwanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo. Dalam pengaduan itu, terlapor dianggap mencemarkan nama baik publik figur tersebut karena memberikan coretan hitam di wajah Sekda.

Laporan sendiri, diajukan Rio Ardin Armada Putra yang mengaku sebagai utusan Sekda Ugas Irwanto. Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Sekda Ugas Irwanto yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengutus orang untuk melaporkan Abdul Rozak.

Isu laporan itulah, yang kemudian mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya, dari kalangan advokad yang tergabung dalam Emha Law Office.

Direktur Kantor Hukum Emha Law Office, Moh Holilullah, mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengawal kasus pelaporan terhadap Abdul Rozak. “Saya merasa terpanggil untuk mengawal pelaporan terhadap adik-adik yang dilaporkan ke pihak kepolisian ini,” terangnya, Sabtu (17/07/2023) tadi.

Baca juga:

Lebih lanjut Holil mengatakan, bahwa pihaknya mempunyai kewajiban sebagai profesi advokad untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yg tidak mampu berdasarkan UU No. 18 Tahun 2023 tentang Advokat. “Advokad juga menangani perkara secara profit dan juga non profit seperti yang terjadi saat ini,” terangnya.

Kemudian dalam pelaporan tersebut, lanjut Holil, terkesan dipaksakan oleh pelapor. Seperti pernyataan dari Sekda Ugas Irwanto, yang tidak pernah meminta bantuan atau mengutus orang untuk melapor dan mengadukan perkara tersebut.

“Saya sangat menyayangkan laporan ini, karena apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa pasti diawali dengan kajian dan beberapa data yang mereka miliki. Mereka tidak mungkin ujuk-ujuk melakukan aksi dan lain sebagainya,” terangnya.

Sementara itu, terlapor Abdul Razak saat dikonfirmasi tidak mempermasalahkan pelaporannya ke Polres Probolinggo. “Ya silahkan. Karena, saya rasa itu tidak ada unsur pidananya bisa di cek,” katanya singkat.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, mengatakan bahwa dirinya tidak mengenali pelapor atas nama Rio yang mengaku sebagai utusannya. “Perlu saya jelaskan, bahwa saya berani sumpah baru tadi sore yang sekitar ashar mendapat informasi dari rekan-rekan media,” terangnya.

Menurutnya, Rio merupakan simpatisan dirinya dan sudah memerintahkan Rio beserta kuasa hukumnya untuk mencabut laporan tersebut. “Saya ingin, ke depan kondusif dan tetap fokus bekerja serta saling menjaga kekeluargaan. Ayo kita saling memahami, berikan masukan dan saran agar Probolinggo lebih baik,” katanya. (nun/pix/sit)

Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Abu Rizal Hakim, mengatakan bahwa pihaknya akan kembali lagi turun jalan. Reaksi ini adalah buntut dari aksi pertama atau Kamis (15/06/2023) siang, dimana pihaknya tidak bertemu langsung dengan Wabup Timbul ataupun Sekda Ugas Irwanto.

“Kami akan datang lagi untuk aksi ke dua di Pemkab Probolinggo. Karena saat ini, Wabup sama Sekda tidak menemui kami saat demo. Kami akan demo yang kedua kalinya dan bagaimana sekiranya kita ditemui untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya.

Baca juga :

Hanya saja, kapan aksi susulan itu, dirinya masih belum mengagendakan. Hanya saja, aksi tersebut pasti dilakukan.

“Kita tunggu waktunya saja. Nanti kita akan mengajukan surat kepada pihak keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Kominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Cristian, mengatakan terima kasih banyak atas aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan tertib dan aman. Terkait dengan Wabup Timbul dan Sekda Ugas, itu tidak dapat menemui peserta unjuk rasa karena masih ada acara pemberangkatan haji di enam titik. “Wabup dan Pak Sekda saat ini masih sedang melepas calon jamaah haji Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, menambahkan agar rencana aksi serupa dilakukan kembali dengan tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Sehingga, unjuk rasa bisa berjalan sebagaimana mestinya. (nun/pix/gie)

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa ini menggelar orasi di depan kantor DPRD Lamongan, Jalan Basuki Rahmat. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mahasiswa secara bergantian berorasi menyuarakan tuntutan mereka.

“Kami menolak pengesahan UU Cipta Kerja,” kata Korlap aksi PMII Lamongan, Rinaldi, yang juga sebagai Ketua Umum PC PMII Lamongan.

Berbagai sejumlah poster berisikan penolakan mahasiswa terhadap UU Ciptaker. Mahasiswa menilai isi UU Ciptaker tidak benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan merugikan pihak buruh.

“Kenapa kami menggelar aksi pada 10 April ini, karena pada tanggal 10, Lamongan melakukan pembahasan Raperda inisiatif tahap I. Dan saat kami intip ternyata kebanyakan anggota dewan tidak hadir dan ketua dewan juga tidak hadir,” ujar Rinaldi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dari aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja ini, sempat memanas karena sempat terjadi adu mulut. Adu mulut terjadi, ketika dua anggota DPRD Lamongan menemui pengunjuk rasa meminta para mahasiswa untuk menuliskan tuntutanya. Dua anggota DPRD Lamongan itu, juga menyampaikan jika Ketua DPRD Lamongan, sedang tidak bisa menemui pengunjuk rasa karena ada acara yang tidak bisa ditinggal.

“Silahkan untuk menuliskan tuntutan dan kami akan menampung semua aspirasi masyarakat dan akan kami sampaikan. Ketua DPRD tidak bisa menemui karena ada acara yang tidak bisa ditinggal,” kata Nurfatonah, Dekretaris Komisi D di hadapan mahasiswa.

Dari jawaban kedua anggota DPRD Lamongan ini, kemudian direspon pengunjukrasa yang meminta alasan mengapa Ketua DPRD Lamongan, tidak mau menemui dan juga banyak anggota DPRD Lamongan, yang tidak hadir. Sehingga karena tidak ada titik temu, kedua anggota DPRD Lamongan, kemudian meninggalkan mahasiswa dan kembali ke Gedung DPRD Lamongan.

Mahasiswa yang sempat bertahan selama beberapa waktu usai ditinggal oleh dua anggota DPRD Lamongan, kemudian memutuskan untuk menyudahi aksi. Namun, karena target mereka untuk bertemu Ketua DPRD Lamongan belum terwujud, para mahasiswa itu berjanji akan kembali datang ke Gedung DPRD Lamongan untuk menyuarakan aspirasinya.

“Perlu diingat, kami akan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Ketua DPRD Lamongan dan kami akan kembali menggelar aksi kami,” tegas Rinaldi.

Puluhan mahasiswa yang sejak awal mendapat pengawalan dari petugas kepolisian, kemudian membubarkan diri. Petugas kepolisian pun tetap mengawal para mahasiswa hingga unjuk rasa benar-benar berakhir. (zen/gie)

“Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Karena, kegiatan semacam ini sangat penting dan strategis, guna lebih meningkatkan dan memacu partisipasi juga peran IKA PMII dalam Pembangunan di Kabupaten Blitar,” kata Bupati Rini Syarifah.

Ditambahkan Bupati Rini Syarifah, IKA PMII harus dapat membangun sinergi dan koordinasi yang lebih baik dan optimal bersama Pemerintah Daerah. Sehingga, bersama-sama bisa mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Untuk itu saya berharap, pengurus IKA PMII yang pada hari ini dilantik, ada komitmen eksistensi, berkiprah dan berkontribusi untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Blitar,” imbuhnya.

Lebih lanjut Buapti Rini Syarifah menyampaikan, tantangan zaman saat ini semakin komplek. Dimana diikuti perkembangan teknologi dan informasi. Semua membawa dampak dan tantangan. “Namun jika filter kita kuat, saya optimis dampak negative dari perkembangan itu akan mampu kita atasi. Sebaliknya, kita manfaatkan kecanggihan teknologi untuk kegiatan yang positif. Sehingga, bisa membawa manfaat dan berkah,” jelasnya.

Orang nomor satu di Pemkab Blitar ini juga mengingatkan, IKA PMII harus menjadi salah satu yang terdepan dalam perang melawan narkoba, radikalisme dan berita hoaks. Termasuk, menjaga kerukunan yaitu, mulai dari menjelang Pemilu Serentak 2024 sampai nanti pelaksanaannya.

“Pemilih pada demokrasi 2024 mendatang, banyak dari kalangan milenial. Sehingga sudah sepatutnya, panjenengan turut berperan mensukseskan pemilu serentak, sehingga Kabupaten Blitar tetap kondusif dan rukun,” paparnya. (kom/jar/sit/adv)

Hal tersebut, merupakan bentuk protes dan kekecewaan mereka kepada pihak kepolisian. Sebab, mereka beranggapan pihak kepolisian kurang berperan dalam melakukan penertiban maraknya peredaran Miras dan tempat hiburan malam yang ada di Sumenep.

Terdapat dua tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi pada momen tersebut. Diantaranya, mendesak aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polres Sumenep, untuk menegakkan Perda No 03 tahun 2002 Bab B Pasal 21 dan 23, tentang larangan penggunaan dan memperjual belikan minuman beralkohol. “Ini sangat tidak sesuai dengan Perda yang sudah ditetapkan,” ungkap Korlap Aksi, Muhammad Efendi Al Fariz.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selanjutnya, pengunjuk rasa juga mendesak pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas, dengan menutup warung, toko atau cafe yang melakukan aktivitas penjualan minuman keras, serta hiburan malam.

Dirinya mengklaim, bahwa PMII Unija telah melakukan investigasi di sejumlah lokasi dan mengantongi bukti adanya praktik terlarang tersebut di sejumlah cafe. “Kami sudah melakukan investigasi dan kajian. Kami juga memegang beberapa bukti, yang ada di komisariat,” paparnya.

Sementara itu, mewakili Kapolres Sumenep, Kabag Ops Polres Sumenep, Kompol Anggono Jaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dengan adanya dugaan pengedaran Miras di Sumenep.

Lebih lanjut, Polres sudah membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan (TP3) dan melakukan operasi di berbagai tempat yang disinyalir menyediakan minuman keras. “Kami tidak tinggal diam,” tegasnya. (dan/gie)

Pengumuman keduanya, berdasarkan hasil forum Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR) ke 6 PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin. Pelaksaan RTAR sendiri, berlangsung selama dua hari atau 21 hingga 22 Oktober 2022. Dimana pada hari pertama, pelaksanaan digelar di Sekretariat PMII dan hari kedua bertempat di balai Dusun Krajan, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau.

Adapun seluruh peserta dalam acara RTAR, yaitu terdiri dari peserta penuh, peserta tidak penuh dan peserta peninjau. Untuk peserta penuh, adalah dari pengurus yang melaporkan pertanggungjawaban dan anggota serta kader PMII angkatan 2021. Sementara untuk peserta tidak penuh, adalah warga rayon atau Pasca Demisioner Rayon dan peserta peninjau adalah undangan.

Dalam kepemimpinanya setahun mendatang, sahabat Nauval mengusung visi yaitu ‘Mewujudkan kader medika PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin yang Aktif, Responsif dan Revolusioner’. Dalam mencapai visi tersebut, dirinya menyusun misinya dalam empat poin.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Pertama, membentuk sinergitas kepengurusan. Kedua, membangun keharmonisan antar kader. Ketiga, menanamkan ajaran islam ahlussunah wal jama’ah pada kader dan keempat, memfasilitasi kader demi tercapainya keseimbangan antara kemampuan alademik dan non akademik,” ujar Nauval.

Sementara itu, di korps PMII Putri, sahabati Biyan mengusung visi ‘Menjadi wadah bagi kader putri PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk kader putri yang cerdas, kreatif, berprestasi dan berakhlak mulia’. Dalam mencapai visinya tersebut, biyan menyusun misi yakni ‘Menggerakkan kader putri PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin dengan dasar dzikir, fikir dan dinamis dengan mewadahi minat bakat kader putri dan mengadakan kajian-kajian sebagai pembelajaran untuk memaksimalkan peran kader putri dalam bidang keilmuan’.

Dalam keterangannya secara online, Nauval mengatakan, bahwa dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader dan keluarga PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin atas dukungan dan kepercayaan yang di berikan kepadanya. Dirinya berharap, semua rayon menjadi rumah bagi sahabat-sahabati dalam mencetak kader.

“Semoga rayon ini menjadi rumah bagi sahabat-sahabati untuk mencetak kader-kader medika yang aktif, responsif dan revolusioner,” ujarnya, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (24/10/2022) tadi. (nov/sit)

Koordinator Aksi, Sigit Sumarsono, mengatakan ada enam tuntutan yang disampaikan kepada wakil rakyat. “Tuntutan kita ada enam. Yakni, menolak kenaikan BBM bersubsidi karena berdampak langsung pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah hingga berdampak pada kesengsaraan masyarakat khususnya di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah juga harus mengatur penyaluran BBM bersubsidi yang efektif dan mudah, sehingga hal tersebut bisa tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (13/09/2022) siang.

Lalu, mendorong DPRD Kabupaten Trenggalek untuk membentuk Tim Khusus (Timsus) dalam melakukan pengawasan dalam hal penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan segala bentuk bantuan lain yang tidak tepat sasaran. Kemudian, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Sehingga, petani lebih mudah dan tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pupuk untuk lahan pertaniannya.

“DPRD Trenggalek juga harus mengambil sikap tegas dan memihak rakyat serta memberikan solusi jalan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kegagalan tanaman Porang yang digaungkan Pemerintah Daerah menjadi bukti bahwa rakyat hanya dijadikan korban,” tegas Sigit.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memperhatikan nasib para petani di Trenggalek khususnya petani Porang. “Tuntutan kita yang terakhir adalah menambah fasilitas SPBN agar nelayan tidak merasa kesulitan mendapatkan BBM. Mengingat SPBN saat ini sangat terbatas untuk jenis solar. Belum lagi tidak adanya SPBN yang menyediakan BBM jenis Pertalite,” terangnya.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, didampingi wakil-wakilnya, menemui masa aksi di depan Kantor DPRD. Dirinya juga menerima aspirasi yang disampaikan PMII.

“Hari ini, kita menerima aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang mana mereka menyuarakan aspirasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak pada perekonomian di Kabupaten Trenggalek,” kata Samsul.

Mengingat kebijakan yang ada saat ini merupakan wewenang Pemerintah Pusat, maka pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI dari fraksi masing-masing anggota. “Harapannya, masyarakat Trenggalek yang terwakili oleh teman-teman mahasiswa bisa tersampaikan. Dengan munculnya kebijakan baru yang lebih memihak kepada masyarakat,” paparnya.

Dijelaskan Politisi PKB ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan jika dalam pembahasan Raperda APBD perubahan tahun 2022, disisakan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membantu pemenuhan BBM bagi masyarakat Trenggalek. “Nominal itu, masih akan dikaji apakah nanti pemberiannya dalam bentuk subsidi atau seperti apa. Yang jelas, untuk regulasinya akan tetap diatur Pemerintah Pusat dan untuk item serta sasarannya nanti seperti apa, kita masih belum tahu. Yang jelas, kita ikuti juklak dan juknis untuk menyisakan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dialokasikan ke subsidi itu,” jelas Samsul.

Dirinya juga menegaskan, jika saat ini Raperda tentang APBD Perubahan tahun 2022, masih akan diparipurnakan. Selanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi Gubernur Jawa Timur, sampai akhirnya Raperda itu bisa ditetapkan menjadi Perda dan diimplementasikan ke masyarakat.

“Nanti, kita juga akan mendorong Komisi IV yang membidangi terkait hal ini. Intinya, tuntutan yang disampaikan ini akan menjadi dasar kita untuk selanjutnya memanggil pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Seperti diketahui, saat ini BBM jenis Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (mil/sit)

Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa PMII meminta pemerintah daerah turut mendukung penolakan kenaikan harga BBM dan menyampaikan aspirasi mahasiswa menolak kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menyengsarakan rakyat. “Kami menolak kenaikan harga BBM karena tidak pro rakyat. Pemerintah Kabupaten Situbondo jangan diam,” kata salah seorang koordinator aksi saat orasi di depan kantor Pemkab.

Tidak berselang lama, pejabat Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo, Wawan Setiawan, turun dan mendatangi massa. Di hadapan pengunjuk rasa, Sekda Wawan menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan antisipasi dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami dari pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya pada Rabu (07/09/2022), Forkopimda turun ke lapangan memantau harga kebutuhan pokok,” ujarnya.

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, Forkopimda dan OPD terkait juga beberapa kali rapat koordinasi mengenai langkah antisipasi kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. “Kami juga membahas skema-skema bantuan bagi masyarakat dan membahas program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, salah satunya bantuan uang tunai dampak dari kenaikan BBM,” katanya.

Unjuk rasa PMII menolak kenaikan harga BBM ini sempat terlibat aksi dorong dengan aparat Kepolisian, karena massa memaksa masuk. Aksi saling dorong pendemo dengan petugas tak berlangsung lama. Aksi saling dorong tersebut berhenti setelah sepuluh orang perwakilan diizinkan masuk dan audiensi dengan Sekda Wawan yang didampingi Dandim 0823 Letkol Inf Bayu Anjas Asmoro dan Kajari, Nauli Rahim Siregar.

Usai orasi di depan kantor Pemkab, mahasiswa PMII ini melanjutkan aksinya di depan Kantor DPRD Situbondo. Mereka menyampaikan aspirasi yang sama dan pendemo ditemui langsung oleh Ketua DPRD, Edy Wahyudi. (her/gie)

Ketua Cabang PMII Pamekasan, Moh Yasin, menyampaikan bahwa aksi tersebut untuk menolak secara tegas kenaikan BBM saat ini. Yang mana, kenaikan ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat kecil yang baru bangkit dari Covid-19.

“Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terkait kebijakan kenaikan BBM berdampak buruk bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Dan menjadi pukulan yang sangat telak, khususnya bagi masyarakat Pamekasan,” kata Yasin dalam orasinya.

Lebih lanjut Yasin mengatakan, bahwa dari kajian yang dilakukan oleh PC PMII Pamekasan, kenaikan BBM kurang tepat. Karena, ekonomi masyarakat kecil sedang sulit.

“PC Pamekasan mengatakan dengan tegas, bahwa menolak kenaikan BBM yang telah diresmikan oleh pemerintah beberapa hari yang lalu. Dan kami berharap pemerintah memberikan subsidi dan tepat sasaran,” tambahnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara, Wakil ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, mengatakan ahlan wasahlan di rumah rakyat Kabupaten Pamekasan. Dan terima kasih telah menjaga konsistensi PMII Pamekasan dalam membahas isu-isu nasional.

“Terima kasih yang tidak terhingga, karena telah mewakili rakyat di Kabupaten Pamekasan. Kami atas nama DPRD Pamekasan, mengapresiasi konsistensi sahabat-sahabat PMII, dalam membahas isu-isu nasional,” katanya saat menemui masa aksi.

Khairul Umam menambahkan, dirinya memahami bahwa kenaikan BBM pada saat ini, bukanlah waktu yang tepat ditengah pemulihan ekonomi masyarakat pasca covid-19. “Hari ini DPRD bersama PC Pamekasan sama-sama menolak kenaikan BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kami akan meminta pemerintah untuk mencabut keputusan yang telah di tetapkan,” jelasnya. (azm/srd/sit)