Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan akan meningkatkan target PNBP perikanan tangkap menjadi Rp 12 triliun dengan mekanisme pasca produksi. Untuk itu, dia meminta agar syahbandar di pelabuhan perikanan, sebagai pasukan terdepan dapat membantu dan mewujudkan hal tersebut.

“Saat ini, masih dilaksanakan mekanisme pra produksi. Kita akan kaji agar tahun depan pemungutan PNBP secara penuh, dilaksanakan menggunakan mekanisme pasca produksi,” ujar Menteri Trenggono dalam kegiatan rapat kerja teknis kesyahbandaran, di Belitung, Minggu (28/03).

Baca juga: KKP dan Kejaksaan RI Kembali Musnahkan Empat Kapal Asing Ilegal

Lebih lanjut, Menteri Trenggono, mengatakan peningkatan PNBP ini juga berkontribusi pada kesejahteraan nelayan. Dengan jangkauan yang jauh lebih luas, pemerintah akan semakin cepat mengakselerasi pembangunan pelabuhan perikanan di berbagai lokasi secara bersamaan. Bahkan pengembangan kampung nelayan maju juga dapat terwujudkan.

“Sebelumnya capaian PNBP KKP sebesar Rp 600 miliar, bila dibandingkan dengan nilai produksi perikanan yang mencapai Rp 220 triliun ini tidak ada apa-apanya. Maka perlu diubah menjadi pasca produksi agar pungutannya lebih riil, apa yang diambil dari laut itu yang dibayarkan PNBPnya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zaini, menjelaskan jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan saat ini masih kurang. Jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan sampai saat ini sebanyak 114 orang, dibantu oleh petugas kesyahbandaran sebanyak 283 orang di 121 lokasi pelabuhan perikanan.

“Dengan tugas dan fungsinya yang begitu krusial, perlu adanya penambahan SDM. Ditjen Perikanan Tangkap bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan diklat kesyahbandaran untuk 34 petugas pelabuhan perikanan dan saat ini masih menunggu proses pengangkatan dan pelantikan oleh Menteri Perhubungan,” ucapnya.

Pada tahun ini, diklat yang sama akan kembali digelar untuk 35 orang petugas syahbandar. Dia berharap, dengan adanya penambahan personil petugas tersebut dapat mendukung kinerja perikanan tangkap di pelabuhan perikanan.

“Selain SDM, kita juga akan perkuat dan pengintegrasian sistem informasi. Kita akan tambah dan tingkatkan pula petugas pendataan (operator PIPP dan enumerator pendataan) serta menyiapkan sarana dan prasarana penunjang lainnya untuk mendukung pemungutan PNBP pasca produksi ini,” tambahnya. (hms/kkp/aye/ed2)

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang H Andi Darmawangsa SH MH dalam capaian kenerja Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2019, pada Senin (13/1/2020) pukul 13.30.

Dalam kesempatan ini, dia menyebut jumlah dana yang telah disetorkan ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebanyak Rp 2.786.738.000. Yakni berasal dari denda tilang, penegakan Perda, denda, biaya perkara, rampasan dan lainnya.

“Nilai tersebut sudah kami setorkan ke PNPB. Nilai terbesarnya dari denda tilang,” ujar Andi.

Hal itu adalah pencapaian Pidum selama 2019. Selain itu Pidum telah mengeksekusi perkara sebanyak 566 perkara dan menyidangkan sebanyak 587 perkara.

“Selebihnya masih prosea banding dan kasasi. Kasus terbanyak masih pada narkotika yakni 306 perkara, terbesar ke 2 yakni kasus pencurian sebanyak 104 perkara, ke 3 yakni kasus penipuan sebanyak 72 perkara. Sedangkan kasus kesehatan dan lainnya sebanyak 88 perkara. Perkara yang sangat menarik perhatian di Tahun 2019, yakni kasus mutilasi yang saat ini masih proses persidangan,” ujar Andi.

Sedangkan Pidsus telah melakukan penyelidikan sebanyak 2 kasus, penyidikan 2 kasus, penuntutan 2 perkara.

“Kita selamatkan aset negara senilai Rp 1,6 milyar. Keberhasilan lain kasus aset Jl Oro-Oro Dowo dengan 4 tersangka. Kemungkinan tersangkanya juga masih bisa bertambah lagi. Kasus Oro-oro Dowo ini berhasil diselamatkan aset Pemda senikai Rp 3 milyar. Sedangkan aset Pemda yang berhasil diselamatkan dari pihak lain sebanyak 62 bidang aset, ” urainya.

“Bangunan yang sebelumnya di kelola oleh PT Sadean yang disewa Ramayana, sudah dikuasai kembali oleh Pemkot Malang. Selanjutnya kami meminta kepada Pemkot Malang untuk menawarkan kepada pihak lain untuk dikelola dengan nilai yang lebih menguntungkan. Dalam penawaran ke publik, kami juga masih mendampingi,” ujar Andi.

Sedangkan Kasi Datun, telah berhasil memulihkan keuangan negara sebanyak Rp 1.706.698.966.

“Mendapat surat kuasa khusus sebanyak 282 SKK dan berhasil memulihkan keuangan negara sebanyak Rp 1.706.698.966. Selain itu telah melakukan MoU sebanyak 6 kali dan memberikan pertimbangan hukum sebanyak 6 pendampingan,” ujar Andi.

Intelejen berhasil 4 kali menangkap buronan (DPO dari beberapa Kajari lain). “Selain menangkap DPO, Intelejen juga sudah melakukan kegiatan pendampingan TP4D pada 8 Dinas senilai Rp 50.170.950.523. Melakukan kegiatan penerangan hukum sebanyak 21 kali, kegiatan Jaksa masuk sekolah sebanyak 4 kegiatan dan kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 2 kali. Serta melakukan pengamanan dan pelacakan asset,” papar Andi.

Untuk pemusnahan BB (Barang Bukti) dilakukan sebanyak 2 kali yakni pada Juli 2019 dan Desember 2019.

Masih menurut Andi, pemusnahan barang bukti adalah kegiatan rutin untuk mengjindari penyalahgunaan barang bukti. Ganja yang dimusnahkan pada Juli 2019 seberat 17 kg, 241,79 gram, pada Desember 2019 seberat 3.152,31 gram. Shabu yang dimusnahkan pada bulan Juli seberat 903.300 gram senilai Rp 902.300.000.

“Sedangkan Pada Desember, Shabu yang kami musnahkan seberat 308,58 gram senilai Rp 308.580.000. Beberapa alat yang digunakan dalam melakukan aksi kejahatan juga kami musnahkan,” ujar Andi. (gie/oso)