Menurut Kepala Dinas PMD Sumenep, Moh Ramli, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tabrani, menjelaskan bahwa sosialisasi untuk menyelamatkan dana eks PNPM-MP di kecamatan. Jumlahnya, mencapai Rp 65 miliar se-Kabupaten Sumenep. Sedang se-Indonesia, dana itu mencapai Rp 12,7 triliun.

Dikatakannya, pembentukan BUMDesma UPK kecamatan atau eks PNPM tersebut, akan disatukan dengan BUMDesma. Sehingga, ada payung hukum yang jelas dalam menjalankan usaha.

“Kalau ada badan hukum yang jelas, maka kami di dinas akan memberikan payung hukum dalam pengelolaan usahanya,” jelasnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Tabrani mendukung PP No.11/ 2021 tentang BUMDesma, serta diperkuat dengan Permendes No.03 / 2021 terkait pendaftaran BUMDesma atau BUMDes menjadi berbadan hukum. Juga, Permendes No.15/ 2021 tentang pendirian pengurusan pengelolaan dan pembuatan BUMDes.

“Pada prinsipnya, kami ingin menyelamatkan aset eks PNPM-MP agar ada payung hukum yang jelas dalam menjalankan usaha,” ungkapnya.

Tabrani berharap, setiap desa di kecamatan diimbau untuk memberikan pengadaan modal. Namun, ketika ada desa tidak melakukan penyertaan modal tidak ada masalah. Sebab bisa terbentuk BUMDesma minimal ada penyertaan modal dari tiga desa.

“Harapannya, setiap desa di kecamatan melakukan menyertaan modal di BUMDesma. Bagi Desa yang tidak menyertakan modal, maka akan sangat rugi karena ada nilai PADes kepada desa yang tergabung di BUMDesma,” terangnya. (dan/edo/sit)

Ini bagian program utama dari usaha pemerintah dengan bantuan Bank Dunia, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu tujuannya, percepatan pembangunan pedesaan transformasi pengelolaan dana bergulir eks PNPM-MPd. Ada pun targetnya, untuk menyelamatkan aset berupa Rp 12,7 triliun di Indonesia yang selama ini tidak memiliki kepastian hukum.

Kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli, mengatakan bahwa pembentukan pengelolaan kegiatan DBM Eks PNPM- MPD menjadi BUMDesa Bersama (BUMDesma) untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. “Ini juga menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel,” terang Ramli.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Menurutnya, sosialisasi pembentukan pengelolaan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma) Tahun Anggaran 2021, yakni untuk pengalihan aset, pengalihan kelembagaan, personil dan kegiatan usaha. “Ini untuk memberikan pemahaman kepada pengurus UPK Eks PNPM-MPD dan Pemerintah Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Hal ini, terkait cara pengalihan pembentukan pengelolaan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma),” urainya.

Selain itu, kata Ramli, mendorong dan memotivasi agar UPK Eks PNPM-MPD secepatnya meleburkan diri menjadi Bumdesma Tranformasi. Sebab, jangka waktu yang diberikan hanya 2 tahun, terhitung tahun 2021 sampai 2022.

Mantan Kadinsos ini mengatakan, hasil yang diharapkan Keberadaan BUMDesma sebagai badan usaha yang berwatak sosial (bisnis sosial). Itu diharapkan, mampu menjadi penggerak utama dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi dan kegiatan yang menunjang partisipasi masyarakat di pedesaan.

BUMDesma, lanjut Ramli, diharapkan mempunyai peranan penting dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat perdesaan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di desa. Munculnya potensi unggulan di setiap desa dalam rangka menunjang kemajuan lembaga perekonomian desa yang berupa Bumdesma. (dan/edo/sit)

Bantuan yang diserahkan berupa sembako kepada 11 ribu lebih warga duafa dari berbagai pelosok wilayah di Jember. Anggaran yang dipergunakan berasal dari surplus pengelolaan dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di 26 kecamatan.

Bupati Hendy Siswanto saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya kagum dengan pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh eks PNPM. ”Ini satu contoh program yang bagus, Pak Camat dulu waktu itu menyisihkan 15 persen dikumpulkan menjadi satu untuk bergulir meminjam tidak ada bunga sama sekali untung dibagikan kembali ke masyarakat, ini keren,” kata Hendy usai acara.

“Kaget saja ini istimewa membuat kami termotivasi untuk teman-teman yang lain,” sambungnya.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut Hendy menegaskan akan mencontoh pola yang dilakukan oleh BKAD untuk diaplikasikan pada program pemerintah daerah seperti kepada koperasi. ”Tentunya yang paling tepat ini koperasi. Koperasi akan gulirkan, kita bangkitkan kembali. Koperasi ini yang akan membuat sejahtera semua,” ujarnya.

Sementara Ketua BKAD Jember, Umar Hasyim mengatakan, dari awal dana yang dikelola oleh PNPM saat digulirkan dari tahun 2004 lalu sebesar Rp32 miliar saat ini telah berkembang hingga Rp132 miliar. ”Total dana yang kita kelola saat ini ada Rp132 miliar. BKAD Jember ini terbaik di Indonesia,” kata Umar

”Hari ini yang dibagikan  surplus dari kegiatan BKAD eks PNPM mandiri perdesaan tahun 2020 total anggaran yang dibagikan Rp1,121 miliar, dari 15 persen keuntungan,” sambungnya.

Hasyim menjelaskan selama ini dana eks PNPM yang dikelola di tiap kecamatan besarannya berbeda beda. Terbesar dari Kecamatan Kencong hingga Rp8 miliar.

Dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal tanpa agunan dengan bunga sangat kecil. ”Biasanya kelompok masyarakat dengan bunga pinjaman 1,5 persen dengan dicicil 10 kali,” jelasnya. Lebih lanjut, agar terus dapat membantu masyarakat, BKAD membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) meskipun telah ada PP Nomor 11 Tahun 2021. ”PP Nomor 11 Tahun 2021 telah menegaskan eks PNPM menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama atau Bumdesma namun kita tetap mengharapkan Bupati membuat Perbubnya,” pungkas Umar. (rio/ed2)

Dari surplus usaha setiap tahun disisihkan untuk membiayai kegiatan sosial di masyarakat. Disampaikan oleh ketua UPK Samsul Arifin, jika dari surplus usaha yang dijalankan sebagian digunakan untuk kegiatan sosial diantaranya, bea siswa, pemasangan listrik bagi warga tidak mampu, sunatan masal, bantuan anak yatim dan bantuan usaha warga tidak mampu.

Dari tahun 2008 sampai sekarang anggaran untuk kegiatan sosial yang sudah disalurkan total sebesar Rp 984 juta rupiah. ” Dari awal sejak usah berkembang dan ada surplus dana sosial yang kita salurkan hampir Rp 1 M , dan untuk tahun 2018 anggaran itu sebesar 110 juta rupiah. Serta untuk meningkatkan wawasan dan memotifasi usaha para pengurus dan anggota kita ajak study banding ke lembaga yang sama dengan usahanya yang berhasil,” tambahnya.

Sementara Camat Tarik, Iswadi dalam sambutan di Musyawara Antar Desa saat itu, memberikan apresiasi keberhasilan DAPM Wijaya Mandiri Tarik, yang banyak membantu warga menjalankan usahanya lebih lebih program P4 yang menjadi bidang yang akan lebih diperhatikan.

Diantaranya pertanian. ” 70% warga Tarik adalah petani aktif, saya sangat berharap mereka lebih terfasilitasi, sehingga kesejahteraannya dapat sejajar dengan yang menekuni bidang usaha lain,” harapnya. (par/yan)