“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dalam mendukung pengembangan ekosistem halal, khususnya melalui penguatan kebijakan, infrastruktur, serta pemberdayaan sektor industri halal di daerah,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Keikutsertaan Kabupaten Malang dalam ajang ini, sekaligus menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong daya saing produk halal. Baik itu untuk di tingkat nasional maupun global, yang sejalan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Sejumlah rangkaian pelaksanaan itu, turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), jajaran pimpinan dari Provinsi Jawa Timur, Rektor Universitas Brawijaya, Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur hingga Direktur PT Ajinomoto. Termasuk, sejumlah kepala daerah, diantaranya Wali Kota Malang, Bupati Lumajang, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Pasuruan dan Bupati Bojonegoro, serta jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang. (pro/gie)

“Kami akan memperkuat pendidikan vokasi dan pendidikan inklusi. Sekadar mengingatkan, pada tahun 2014, kami sudah bekerja sama dengan 32 perguruan tinggi di Kota Malang,” kata Abah Anton.

Disampaikan calon Wali Kota Malang itu, bahwa program-program tersebut akan terus dikembangkan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Salah satu rencana yang diusung adalah Program Sister City dengan Tiongkok dan 8 negara lainnya.

Selain pendidikan, ujarnya, kesehatan juga menjadi fokus utama bagi Paslon Abadi. Abah Anton menegaskan, bahwa prioritas mereka tidak hanya berhenti pada program-program baru, tetapi juga melanjutkan program yang sudah terbukti berdampak positif bagi masyarakat.

Saat menjadi Wali Kota Malang periode 2013-2018, Abah Anton juga telah memiliki program-program yang terbukti positif dan bermanfat untuk masyarakat Kota Malang. “Yang baik akan dilanjutkan. Prioritas juga akan diarahkan pada penanganan banjir dan kemacetan, yang memerlukan kolaborasi dengan akademisi dari lebih dari 60 kampus di Malang, baik negeri maupun swasta,” jelasnya.

Baca juga :

Abah Anton juga menyebutkan, bahwa dorongan untuk mencalonkan diri kembali bukan berasal dari dirinya pribadi. Melainkan, dari keinginan masyarakat yang mengharapkan kelanjutan dari program-program terdahulu.

“Rakyat sudah paham program-program peduli wong cilik yang saya jalankan. Bahkan, masterplan telah disiapkan sebelum pencalonan ini. Jadi ini bukan sekadar janji, tetapi bentuk kepastian bagi rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Malang, Dimyati, dalam momen tersebut turut memperkuat komitmen dari Abah Anton. Salah satunya, dengan menyebut bahwa kenyamanan masyarakat termasuk mahasiswa, menjadi salah satu prioritas mereka.

“Mahasiswa tentu ingin menuntut ilmu dengan nyaman di sini,” kata Dimyati.

Selain itu, dirinya juga menyoroti peran penting sektor ekonomi, khususnya UMKM. “Kami berharap, Malang bisa menjadi kota rujukan UMKM di Indonesia,” tambahnya. (gie)

Pada saat menerima penghargaan dalam acara One Map Policy Summit 2024 di Jakarta, Pj Bupati Andriyanto berada satu panggung bersama para tokoh penerima penghargaan lain. Seperti, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Andriyanto mengatakan rasa terima kasih atas apresiasi yang disematkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sekaligus, mengungkapkan beberapa langkah yang akan dilakukan dalam menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang untuk Pemda.   

Baca juga :

“Kami masih terus berkoordinasi dengan banyak pihak untuk terus menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang untuk Pemda. Diantaranya, dengan melakukan survei bersama dengan Pemprov Jatim. Juga akan menyempurnakan tata ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan,” katanya, sebagaimana disampaikannya kepada Kepala Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Heru Farianto.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024. Menurutnya, kebijakan Satu Peta mencakup empat tahapan kegiatan utama. Diantaranya, kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.

Portal Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan didukung oleh Kemenko Bidang Perekonomian dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai gerbang akses dan berbagi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdapat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional berbasis spasial.

“Dalam pelaksanaannya, data KSP ini banyak digunakan dalam proses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang pada akhir tahun 2023 kemarin telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043,” kata Pj Gubernur Adhy dalam rilis yang diterima Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan dari Biro Administrasi Pimpinan, Setda Provinsi Jawa Timur. (pro/pas/sit)