“Bahwa sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) jika ada yang ikut berpolitik praktis atau terlibat mendukung calon dalam pemilu akan mendapat sanksi tegas,” ujar Edy di depan seluruh anggotanya.

Mengawali evaluasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai atas kinerja yang cukup baik selama setahun ini. Namun, kinerja tersebut dirasa masih harus ditingkatkan lagi di tahun 2023 dengan pelayanan yang prima dan berorientasi pada keperluan masyarakat.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Terkait mekanisme pelayanan yang masih bisa dimaksimalkan lagi di tahun depan dengan lebih meningkatkan komunikasi antar bidang. Kerjasama adalah kunci dalam menghasilkan hasil yang terbaik,” jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Kajari mengingatkan agar seluruh Jaksa menjaga integritas didalam penanganan perkara tindak pidana dan menjauhi segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Pada kesempatan ini Kajari menyerahkan DIPA tahun 2023 pada Kasubbag dan seluruh Kasi di depan seluruh pegawai sebagai bentuk transparansi anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. (gie)

Jam Komandan adalah merupakan salah satu solusi yang dilakukannya untuk berkomunikasi secara langsung kepada seluruh anggota untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tugas-tugas Binter maupun kondisi langsung para prajuritnya.

Sebagaimana hari ini yang disampaikan Dandim kepada pelaksanaan Jam Komandan yang bertempat di Aula Kadetsuwoko Kodim 0812 Lamongan.

Dalam kesempatan ini yang di ikuti seluruh anggota Militer, PNS dan dihadiri oleh Para Pasi dan Danramil serta seluruh anggota jajaran Kodim 0812 Lamongan, Selasa (5/3/2019).

Pada kesempatan kali ini Dandim menyampaikan dalam sambutannya menegaskan anggota sebagai prajurit
harus bangga karena sebagai prajurit, minimal kbisa mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari masyarakat serkitar atau kalangan, kendati penghormatan bagi seorang prajurit adalah segala-galanya.

Tak hanya soal pengamanan, TNI juga berkomitmen untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Menurutnya hal ini sesuai arahan Panglima TNI terkait netralitas TNI, di antaranya tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap salah satu pasangan calon.

Selain itu, TNI tidak dilibatkan dalam rangkaian/kegiatan pilpres dan pileg dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI, serta prajurit TNI tidak memiliki hak memilih baik dalam pilpres maupun pileg.

“Sedari awal kami memang tak dilibatakan dalam hal politik dan tak diperkenankan untuk mencoblos. Karena tugas kita adalah mengamankan proses berjalannya pemilu yang damai,” katanya, usai menghadiri Rapat Koordinasi/Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2019, di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (4/2).

Kendati demikian Kodam V Brawijaya selalu siap membantu Polda Jatim dalam melaksanakan pengamanan pemilu 2019 dengan perkuatan BKO sebanyak 2/3 dari kekuatan personil Polda Jatim, “Jumlah 2/3 ini hanya tertulisnya, tapi kami siap mengerahkan seluruh personil TNI di Jatim untuk membantu pengamanan pemilu,” urai Wisnoe.

Sedangkan Kapolda Jatim, Irjen Pol. Luki Hermawan, menekankan sinergitas antar unsur tiga pilar di semua lini sampai ke tingkat desa dalam menyikapi dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Apalagi ia melihat, saat ini Indonesia memasuki era kemajuan teknologi dan komunikasi.

“Waspadai bahaya berita palsu atau hoax yang beredar, bila tidak dinetralisir berita ini akan dipercaya masyarakat sebagai berita benar,” katanya.

Terkait pelaksanaan pemilu, Kapolda meminta jajarannya untuk menjaga netralitas agar pemilu berjalan dengan baik lancar. Selain itu, meminta jajarannya untuk memetakan daerah rawan yang berpotensi terjadinya konflik. Serta mengedepankan langkah persuasif dengan melibatkan masyarakat untuk menjadi cooling system di wilayah masing-masing.

“Mari kita jadikan rakor ini sebagai konsekuensi untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2019 di wilayah Jatim,” pungkasnya.

Sementara itu, TNI/Polri di Jatim diharapkan mampu bersinergi bersama membantu percepatan pembangunan melalui pengelolaan Kamtibmas. TNI/Polri sering melaksanakan patroli bersama mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota, serta melakukan apel bersama dan forum komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat melalui kegiatan cangkrukan. (sur/ano/yan)

“Jangan sampai terlibat politik praktis,” jelasnya kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada 719 CPNS, Senin (14/1/ 2019) siang di aula Pendapa Wahya Wibawa Graha.

Meski demikian jelas Bupati, para CPNS ini bukan berarti harus golput, mereka tetap bisa menggunakan haknya untuk memilih.

“CPNS telah terikat dengan aturan-aturan kepegawaian, karena itu, mereka harus bisa menjadi pemersatu dan harus bisa membawa diri, ” ujarnya

“Aktif dalam pemilihan, tetapi tidak menjadi tim sukses secara terbuka,” imbuhnya.

Dalam acara tersebut, para CPNS diajak menyanyikan lagu “Saya Indonesia, Saya Pancasila ” Salah seorang CPNS bersedia menjadi relawan untuk memandu menyanyikan lagu itu.

“PNS itu benteng Pancasila, jika bisa menjiwai lagu Saya Indonesia Saya Pancasila khas Jember ini sebagai suatu semangat akan melayani masyarakat dan menjaga NKRI serta Pancasila,” tutur bupati.

Terkait formasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang masih kosong, Bupati menerangkan pengisiannya melalui PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

” Formasi kosong ini harus diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk disahkan sebagai formasi kosong, sehingga bisa diisi dengan mekanisme PPPK, ” terang Bupati perempuan pertama Jember ini. (Cw1/Yud/oso)

Dalam kesempatan itu, Mirfano menyampaikan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara yang digaji dan diberikan amanah oleh Undang-undang, sudah sewajarnya untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan.

” Memasuki tahun-tahun politik, dimana akan ada pileg dan pilres ditahun 2019 nanti, hendaknya para ASN tetap berada pada posisi Netral sebagai aparatur sesuai dengan aturan perundang-undangan.” Ujarnya.

Mirfano menjelaskan, ada 3 pelanggaran dalam undang-undang, jika ASN aktif terlibat pada politik atau dengan kata lain dukung mendukung. Yaitu, pelanggaran kode etik, dimana pelanggaran kode etik ini akan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan secara intens oleh Majelis Kode Etik ASN.

” Untuk sanksi, mulai dari sanksi sedang dan sanksi berat, seperti Penurunan Pangkat dan Jabatan, serta penghentian kenaikan pangkat.” katanya.

Lalu yang kedua, lanjut Mirfano, pelanggaran Displin ASN, dimana pelanggaran disiplin ini jelas sanksinya adalah Pemecatan atau Pemberhentian secara tidak hormat, untuk yang ketiga,

pelanggaran itu bisa masuk ranah pidana, terkhusus bagi para pejabat atau pemegang kebijakan.

” Dimana para pejabat pemegang kebijakan ini dengan sengaja mengarahkan para staf dan atau memerintahkan kebijakan yang dipegangnya untuk mendukung salah satu calon yang disitu jelas-jelas akan merugikan calon-calon lainnya.” terangnya.

Sekkab Jember ini juga meminta agar setiap ASN yang mempunyai akun medsos untuk lebih berhati-hati dalam memberikan komentar-komentar, di Facebook, Instagram, Twitter.

“Saya ingatkan Hati-Hati dalam foto-foto selfie, Jangan sampai Foto yang kalian ambil itu, disebelahnya ada foto calon atau foto-foto yang bisa disinyalir bisa mengarahkan, seperti kode jari, kode salam, dan lain sebagainya, Kecuali, itu kalian lakukan sendiri tanpa disebelah kalian ada calon atau gambar partai”, ungkapnya.

” Jangan sampai kalian saya sebagai ASN sambungnya, memberikan koment yang mempunyai unsur politik, apalagi sampai menjelek-jelekkan salah satu calon. Ingat..!! Hukumannya tidak ada yang sanksi ringan Melainkan semuanya adalah Sanski Sedang dan Berat”, tegasnya. (yud/yan)