Sesuai rencana, selama 20 hari, atau mulai 6 hingga 25 April 2026, para mahasiswa akan diterjunkan untuk mengidentifikasi sekaligus membantu penanganan berbagai persoalan kesehatan di masyarakat. Diantaranya, seeprti bidang sanitasi, air bersih dan lingkungan.

Bupati Ipuk berharap, kehadiran para mahasiswa ini dapat membantu persoalan kesehatan di masyarakat. “Terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes yang sudah berkenan melakukan kegiatan PKK disini. Kami berharap kehadiran mahasiswa ini dapat berkontribusi dalam membantu mengatasi sebagian dari berbagai persoalan kesehatan di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengingatkan kepada para mahasiswa, jika praktik lapangan berbeda dengan teori, dari keilmuan yang didapat saat bangku kuliah. Maka dari itu, ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kepekaan sekaligus kemampuan dalam merumuskan solusi yang tepat.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga menjelaskan, bahwa Program Studi Sanitasi yang diampuh oleh para mahasiswa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 6,78 persen rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak, serta hanya 10,30 persen akses sanitasi yang tergolong aman.

Bahkan di Jatim, belum sampai 90 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. “Ini menjadi tantangan bersama. Kami berharap mahasiswa dapat membantu meningkatkan capaian sanitasi, air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di Banyuwangi,” tambah Bupati Ipuk.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, Luthfi Rusyadi, menjelaskan PKK tahun ini dilaksanakan di 2 kecamatan dengan 3 Puskesmas sebagai lokasi kegiatan. PKK dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Wonosobo dan Puskesmas Srono di Kecamatan Srono, serta Puskesmas Tembokrejo di Kecamatan Muncar.

“Tahun ini kami kirim 82 mahasiswa D3. Insyaallah tahun depan akan kita tambah dengan sarjana terapan sekitar 170 mahasiswa dan kemungkinan diperluas ke beberapa kecamatan. Sehingga manfaatnya lebih besar untuk masyarakat Banyuwangi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga berencana membuka peluang pengembangan program studi di Banyuwangi guna memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah ini. “Kami melihat potensi untuk membuka prodi di Banyuwangi agar masyarakat yang berminat kuliah di kampus kami tidak harus jauh-jauh ke Surabaya,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Rencananya, kerja sama ini salah satunya akan menyasar pada edukasi dan sosialisasi gizi. Lalu, Poltekkes juga akan melakukan pendampingan pada kader kesehatan untuk memasukkan data bayi yang sudah ditimbang secara elektronik, pada aplikasi milik Kementrian Kesehatan.

“Kerja sama dengan Poltekkes, khususnya jurusan gizi adalah untuk penanganan kasus stunting di Kabupaten Malang. Petugas yang nantinya ditunjuk oleh Poltekkes, akan melakukan pendampingan untuk pendataan bayi yang sudah ditimbang. Lalu, mengupload data tersebut secara elektronik,’’ kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Mursyida, Selasa (12/07/2022) tadi.

Baca juga:

• Wagub Jatim bersama Wabup Khofifah Kunjungi Pembangunan Ruas Jalan Gondanglegi – Balekambang
• Lindungi Masyarakat, Bupati Lumajang Akan Tindak Tegas Penimbun LPG 3 KG
• Wabup Situbondo Serahkan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif untuk 217 Penerima Manfaat
• Perkuat Komitmen Tingkatkan Kesehatan Perempuan, Pemkab Malang Percepat Deteksi Dini Kanker Serviks
• Dishub Kota Malang Prioritaskan Peningkatan Pelayanan dalam Perda Perparkiran

Mursyida menjelaskan, dengan adanya laporan secara elektronik, maka akan menyamakan data yang ada. Baik itu data dinas, provinsi dan pusat. Karena seperti di daerah atau dinas, data kasus stunting di Kabupaten Malang 8 persen. Sementara di pusat, masih tercatat lebih dari 17 persen.

“Perbedaan ini setelah kami pelajari, karena ada data yang belum terupdate di pusat. Itu sebabnya, kami membutuhkan pendamping,’’ terangnya.

Mengenai kerja sama nantinya, papar Mursyida, sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang digelar beberapa waktu lalu. Di mana dalam rapat itu, melibatkan mulai kepala desa, akademisi, camat, kepala OPD terkait dan rumah sakit serta beberapa lembaga lain. Sementara dalam rapat, juga menyebutkan bahwa ada kelemahan dalam pendataan saat bulan timbang. “Dengan cara ini, harapannya tentu masalah stunting bisa 0 persen,” tegasnya. (sit)