“Dari perwakilan yayasan tidak datang dan Wakil Direktur (Wadir) yang baru juga tidak. Sebenarnya, Wadir mau hadir tapi karena beliau juga praktisi, tadi ada keperluan mendesak di kantor dan sudah disampaikan ke saya,” kata Direktur Poltekom.

Terselenggaranya wisuda di tengah isu yang menerpa status Poltekom saat ini, ujar Pras-sapaannya, itu karena agenda tahunan yang selalu digelar. Apalagi persiapan wisuda tersebut, telah dilakukan sejak Oktober lalu.

“Yang diwisuda ini sudah mulai bulan Oktober, persiapannya. Jadi mereka sudah menyelesaikan seluruh perkuliahannya. Kita sampai saat ini juga masih ada kegiatan perkuliahan, walaupun itu baru dilakukan 6 kali pertemuan,” tambahnya.

Baca juga:

Ke depan, pihaknya akan berusaha berjuang untuk mengembangkan kampus Poltekom. Terlebih, juga akan melaksanakan akreditasi program D4 Destinasi Pariwisata dan mencari mahasiswa baru di tahun 2024.

“Artinya kita akan fight dahulu, apapun keadaan Poltekom saat ini. Dalam akreditasi ini nanti juga akan dibantu oleh teman-teman seluruh civitas akademika, mulai dari BANPT, LLDIKTI. Agar bisa kembali memulai aktivitas yang baru. Kami juga mohon maaf kalau kemarin memang kami sedang seperti itu. Jadi untuk akreditasi kita cukup terhambat. Tapi sekarang kita sudah mulai lagi,” jelasnya.

Selain itu, juga akan dilakukan rebranding kampus Poltekom dan promosi ke beberapa sekolah SMA/SMK. Agar masyarakat nantinya bisa menilai bahwa Poltekom sudah mulai bangkit kembali.

“Kebetulan teman-teman dan saya juga punya lembaga yang bekerjasama dengan SMA/K, dan Puji Tuhan, kita disupport oleh teman-teman dari guru-guru SMA/K. Kalau target dari yayasan dan pembina yayasan itu juga tidak ada. Tapi kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin,” tambahnya.

Namun, untuk sementara ini menurutnya masih difokuskan pada pembenahan kampus Poltekom terlebih dulu. Mulai dari kecukupan dosen yang mengajar, hingga pemaksimalan pengajaran pada mahasiswa.

“Karena beberapa dosen juga telah resign, sehingga kita mencukupi dosen dulu, baik itu dosen tetap maupun dosen yang biasa. Mahasiswanya pun juga pingin diajar kembali dengan maksimal seperti dulu dan kami akan selalu all out untuk mahasiswa ke depannya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Panji, itu menyampaikan jika pihaknya hanya digaji Rp 1 juta perbulannya selama tiga tahun terakhir. Padahal seharusnya, upah yang diterima setiap dosen itu sekitar Rp 3 juta perbulannya.

“Sejak April 2020, upah yang saya terima tidak sesuai yaitu hanya Rp 1 juta. Tetapi, saya masih tetap memilih mengajar, karena merasa memiliki tanggungjawab moral. Karena ada dua angkatan yang belum lulus,” kata Panji, saat dihubungi Rabu (22/11/2023) tadi.

Karena pembayaran upah yang tidak sesuai tersebut, ujarnya, juga berdampak pada sistem pembelajaran mahasiswa. Karena para dosen yang mengajar, harus menyesuaikan ongkos akomodasinya.

“Jadi kami perhitungkan untuk transportasi Rp 1 juta, itu cukupnya untuk berapa hari dan berapa kali berangkat ke kampus. Itu kita sesuaikan,” ujarnya.

Terlebih, dengan semakin berkurangnya para dosen yang mengajar, pihaknya juga harus merangkap untuk mengajar beberapa mata kuliah. Padahal dengan merangkap, seharusnya upah yang dibayarkan juga harus lebih besar.

Baca Juga :

“Dengan mengajar mata kuliah yang merangkap ini, harusnya kami dibayar lebih malahan. Tapi, gaji kami saat ini seperti disamakan dengan petugas cleaning service,” ucapnya.

Persoalan gaji yang tidak dibayarkan secara penuh ini, pun juga sempat ditanyakan kepada pihak kampus. Namun, direktur dan wakil direktur hanya menyampaikan atau menjawab hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan hanya janji. Bahkan, dikatakan juga terdapat dosen-dosen yang keluar dan meninggal saat pandemi Covid-19, untuk gajinya juga belum diselesaikan atau diberikan kepada keluarga mereka.

“Ini sangat disesalkan. Selama ini kami sudah mengupayakan dengan meminta kepada direktur untuk bertemu pihak yayasan. Tapi selama ini, tidak pernah berhasil. Pernah kami menanyakan soal hanya dibayar Rp 1 juta dan dari direktur atau wakil direktur itu cuman menjanjikan akan dibayar sisanya. Tapi buktinya apa, sampai sekarang ya cuman Rp 1 juta setiap bulan,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya saat ini juga mengaku heran dengan maksud pihak kampus yang masih menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2023. Terlebih, dengan situasi dan kondisi yang tidak ada kejelasan.

“Ada satu angkatan mahasiswa baru 2023 ini, yang belum mengikuti mata perkuliahan. Dari direktur tidak pernah menghubungi dosen terkait, mekanisme mengajar dan gajinya seperti apa. Sehingga yang menjadi korban para mahasiswa baru ini karena tidak ada kejelasan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Made, itu menyampaikan jika pihaknya akan mengumpulkan laporan dan segera melakukan Sidak, melalui Komisi D DPRD Kota Malang terkait dengan permasalahan yang terjadi. “Kita belum ada masukan resmi, tapi nanti akan kita minta. Apakah masih di bawah Pemkot Malang, apa tidak. Nanti biar Komisi D DPRD yang Sidak ke situ dan menanyakan apa permasalahannya. Kita tahu tanahnya milik kita, tapi bangunannya bukan. Karena itu adalah hibah,” jelas Made, Selasa (21/11/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika kewenangan dari Poltekom itu memang milik yayasan. Mengenai pengelolaan dari Pemkot yang melibatkan Wali Kota, hingga Sekretaris Daerah, itu tidak ada di dalamnya.

Baca juga:

“Itu sudah diserahkan pada yayasan, tapi tanahnya memang punya kita dan ada hak DPRD untuk masuk di situ,” tambahnya.

Mengenai pegawai atau dosen yang tidak digaji mulai tahun 2019 hingga saat ini, menurutnya bisa melaporkan pada dinas terkait, dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang. “Karena ini kaitannya dengan Disnaker, supaya dewan nanti bisa masuk disitu,” ucapnya.

Lebih lanjut, permasalahan tersebut menurutnya akan segera ditindaklanjuti setelah pihaknya menyelesaikan pembahasan APBD 2024, pada akhir November 2023 ini. “Jangan terbiasa menyelesaikan akibat masalah, tapi kita lupa sumber masalahnya apa sebenarnya. Nanti kita minta setelah pembahasan APBD setelah November di dok, kita minta komisi D untuk sidak dan menindaklanjuti masalah tersebut,” lanjutnya.

Di akhir, Made juga menyampaikan jika mahasiswa yang terdampak berhak menyampaikan segala keluhan yang terjadi. Pihaknya siap memfasilitasi dan menampung segala aspirasi yang dirasakan mahasiswa.

“Silahkan sampaikan ke dewan, kami siap memfasilitasi apa yang menjadi keluhan. Jangankan mahasiswa, seluruh masyarakat silahkan menyampaikan keluhan pada dewan, sebagai wakil rakyat yang melayani,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dari pantauan Memontum.com, kondisi bangunan gedung perkuliahan terkesan terbengkalai. Dimana, kanopi atau atap tengah di antara gedung tersebut terlihat jebol. Kemudian, beberapa plafon dan lantai yang ada juga rusak. Bahkan, tidak ada mahasiswa yang melakukan aktivitas perkuliahan di gedung itu.

Karena kondisi tersebut, beberapa mahasiswa melayangkan protes. Yakni, dengan memasang banner atau spanduk bertuliskan ‘Dimana Direktur dan Wakil Direktur,’ ‘Gak Butuh Janji, Butuhnya Bukti Nyata’ dan beberapa tulisan lain.

Salah satu mahasiswa, Mahbub Ubaidillah, menyampaikan jika pihaknya sudah beberapa kali meminta penjelasan pada pihak kampus hingga yayasan. Namun, tidak ada hasil sama sekali.

“Poltekom dahulunya dipegang oleh Pemkot Malang. Tetapi setelah berjalannya waktu, setahu saya ada semacam UU bahwa pemerintahan atau sejenisnya tidak boleh mendirikan suatu instansi atau perguruan tinggi menggunakan APBD. Dari situ, mungkin sebabnya Pemkot Malang tidak lagi memegang Poltekom ini dan mungkin akhirnya diserahkan ke yayasan dari pihak swasta murni,” jelas Mahbub di Poltekom, Senin (20/11/2023) tadi.

Bahkan, dikatakannya jika sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini, dosen Poltekom juga tidak digaji. Karena itu beberapa dosen yang ada, pelan-pelan juga mengajukan resign (mengundurkan diri, red).

Baca Juga :

“Saya masuk di Poltekom ini di tahun 2021 (sebagai mahasiswa). Tetapi saat itu kami tidak tahu apa permasalahan yang terjadi. Saat itu, saya sudah merasa ada yang aneh. Saya ingat, saat itu dosen yang aktif hanya enam orang. Di awal 2023, itu jadwal kuliah langsung kacau. Dosen banyak yang mengajukan resign, di Prodi saya, Mekatronika hanya tersisa dua dosen saja. Di Prodi Informatika, waktu awal 2021 dahulu juga masih 6 orang, tapi sekarang mungkin 3 yang tersisa,” tuturnya.

Padahal hingga saat ini, pihaknya juga masih terus membayar uang kuliah (SPP). Di mana uang semester yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa itu, berkisar mulai Rp 3 juta hingga Rp 7 juta. Namun, pihaknya juga tidak mengetahui kemana penggunaan uang tersebut.

Sementara itu, Direktur Poltekom, Drs Dino Sudana, saat dikonfirmasi menyampaikan tidak bisa berkomentar banyak. “Mohon maaf. Mohon hubungi pihak yayasan saja. Kami, direksi tidak memiliki kewenangan untuk bicara ke publik. Karena menurut pandangan kami, direksi tidak punya masalah dengan segenap sivitas akademika. Mohon maaf,” ucap Dino.

Dari pihak yayasan, pun juga belum ada konfirmasi atau penjelasan apapun. Salah satu anggota yayasan yang dinilai memegang peran penting, yakni Nurcholis Sunuyeko, ketika dikonfirmasi juga belum memberikan penjelasan hingga berita ini ditulis.

Hal ini, pun ternyata juga menarik perhatian dari Pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang secara kebetulan melihat banner-banner tersebut ketika menghadiri kegiatan pagelaran wayang oleh dalang cilik yang ada di komplek Poltekom.

“Kami juga baru tahu, tadi pas masuk ke sini. Masalahnya saja kami tidak tahu. Nanti akan saya minta laporan dahulu,” kata Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)