Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa program mudik gratis ini merupakan agenda rutin Pemkot Malang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. “Hari ini bersama Forkopimda, kami memberangkatkan sembilan bus dengan 332 orang pemudik. Mudik gratis ini dibantu oleh perbankan, perusahaan otobus dan juga perguruan tinggi di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dengan adanya program tersebut, dirinya berharap dapat bisa mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas saat arus mudik. Terutama, bagi masyarakat yang biasanya pulang kampung menggunakan sepeda motor.

“Kami berharap, dengan mudik gratis ini bisa meminimalisir potensi kecelakaan. Biasanya mereka menggunakan kendaraan roda dua untuk kembali ke kampung halaman, tetapi sekarang difasilitasi dengan bus,” jelasnya.

Menurut Wali Kota Wahyu, program tersebut juga menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang hendak merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa tujuan terbanyak pemudik dalam program tersebut adalah ke Ponorogo dan Banyuwangi. Hampir seluruh bus yang diberangkatkan terisi oleh peserta mudik.

Baca juga :

“Paling banyak menuju ke tujuan Ponorogo dan Banyuwangi. Banyuwangi lewat Situbondo, Banyuwangi lewat Jember. Itu penuh semuanya,” kata Jaya-sapaannya.

Hanya saja, menurutnya untuk tujuan ke Bangkalan, Madura akan menjadi bahan evaluasi. Karena jumlah peminatnya tidak sebanyak rute lain. Hal tersebut terjadi karena sebagian calon pemudik menginginkan perjalanan langsung hingga daerah yang lebih jauh di Madura seperti Pamekasan atau Sumenep.

“Masih banyak peserta mudik yang ingin sampai Pamekasan atau Sumenep, sementara bantuan bus yang kami terima hanya sampai Sampang,” ucapnya.

Jaya juga menjelaskan, bahwa tidak semua kursi bus diisi penuh. Hal tersebut dilakukan secara sengaja, demi menjaga kenyamanan pemudik selama perjalanan. Menurutnya, satu bus sebenarnya memiliki kapasitas sekitar 50 hingga 54 penumpang.

“Jumlah penumpang kami batasi sekitar 40 orang, agar mereka tidak berdesakan, terutama karena terdapat bayi dan anak kecil yang ikut dalam perjalanan. Terlebih, tagline-nya kan Mudik Nyaman, Keluarga Bahagia, jadi kami tidak ingin penumpang duduk berdesakan,” tuturnya.

Lebih lanjut, salah satu peserta mudik tujuan Bojonegoro, Soleh (50), mengaku sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis tersebut. Dirinya berangkat bersama istri dan anaknya untuk pulang ke kampung halaman.

“Alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya mudik gratis ini. Saya berangkat bertiga dengan keluarga. Tahun lalu pulang pakai travel, baru tahun ini memanfaatkan mudik gratis,” imbuh Soleh. (rsy/sit/adv)

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah pihaknya menemukan bukti yang cukup. “KPK telah menetapkan empat tersangka. Yakni SUG (Sugiri), AGP (Agus Pramono), YUM (Yunus Mahatma) dan SC (Sucipto),” katanya, saat rilis di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (09/11/2025) dini hari.

Sebelum penetapan tersangka, tambahnya, Bupati Sugiri lebih dahulu terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (07/11/2025) lalu. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 13 orang, dimana empat diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Asep Guntur menjelaskan, kasus ini terjadi sejak awal 2025. Saat itu, Yunus Mahatma selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo, mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Kemudian, Yunus berupaya mempertahankan posisinya dengan segera berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono.

Asep Guntur menjelaskan, bahwa ada tiga klaster korupsi yang menjerat Sugiri. Klaster pertama adalah perkara suap pengurusan jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. “Bahwa pada awal 2025, YUM (Yunus Mahatma) selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo, mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Pergantian tersebut akan dilakukan oleh SUG, selaku Bupati Ponorogo,” ujar Asep.

Kemudian, lanjutnya, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri dengan tujuan agar posisinya tidak diganti. Adapun total uang yang telah diberikan Yunus dalam klaster ini, mencapai Rp 1,25 miliar. Untuk Sugiri sebesar Rp 900 juta dan Agus senilai Rp 325 juta.

“Rinciannya, pada Februari 2025, dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah Rp 400 juta. Kemudian, pada periode April hingga Agustus 2025, YUM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai Rp 325 juta. Selanjutnya, pada November 2025, YUM kembali menyerahkan uang senilai Rp 500 juta melalui NNK (Ninik) selaku kerabat SUG,” jelasnya.

Baca juga :

Klaster kedua, paparnya, KPK menemukan adanya dugaan suap yang dilakukan Sugiri terkait proyek pekerjaan di RSUD Harjono Ponorogo pada tahun 2024. Proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo ini nilainya mencapai Rp 14 miliar.

“Dari pekerjaan tersebut, SC (Sucipto) selaku pihak swasta rekanan RSUD Harjono Ponorogo, diduga memberikan fee proyek kepada YUM sebesar 10 persen dari nilai proyek atau senilai Rp 1,4 miliar,” ujar Asep.

Kemudian, Yunus menyerahkan uang tersebut kepada Sugiri melalui SGH (Singgih) selaku ADC Bupati Ponorogo dan Ely Widodo (ELW) selaku adik dari Bupati Ponorogo.

Klaster ketiga, yakni perkara gratifikasi yang diduga dilakukan Sugiri. Asep mengatakan, Sugiri diduga menerima uang gratifikasi senilai Rp 300 juta pada periode 2023-2025.

“Pada periode 2023-2025, diduga SUG menerima uang senilai Rp 225 juta dari YUM. Selain itu, pada Oktober 2025, SUG juga menerima uang sebesar Rp 75 juta dari EK (Eko) selaku pihak swasta,” tambahnya.

Selanjutnya, para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Sugiri bersama-sama dengan Yunus diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Sucipto dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.

Yunus dalam hal pengurusan jabatan diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau pasal 13 UU TPK. Sedangkan, Sugiri bersama-sama dengan Agus diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (gie)

Tanpa memberikan keterangan sepatah kata, Sugiri yang saat itu datang bersama lima orang lainnya, hanya terlihat mengatupkan tangan saat memasuki Gedung KPK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam OTT di Ponorogo, pihaknya mengamankan 13 orang.

“Dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang. 7 Orang diantaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ujar Budi Prasetyo.

Baca juga :

Adapun pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini, adalah Bupati Ponorogo, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda dan tiga pihak swasta yang salah satunya adik Bupati Sugiri. “Selain mengamankan 13 orang dalam giat tangkap tangan di Ponorogo, tim juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah,” tambah Budi Prasetyo.

Dijelaskannya, pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif. Gelar perkara atau ekspose terkait tangkap tangan tersebut, juga akan dilakukan pada sore hari ini. Sementara untuk konferensi pers, dijadwalkan paling cepat pada malam hari.

Sebelumnya, kabar OTT ini dibenarkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto. Operasi ini, berkaitan dengan dugaan promosi jabatan di Pemkab Ponorogo. “Mutasi dan promosi jabatan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, Jumat (07/11/2025) kemarin. (gie)

“Mutasi dan promosi jabatan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, Jumat (07/11/2025) tadi.

Dalam kasus ini, KPK belum merinci jumlah orang yang ditangkap dalam OTT di Ponorogo. Fitroh baru menyebut, bahwa Bupati Ponorogo menjadi salah satu pihak yang telah diamankan.

Baca juga :

Untuk sementara, para pihak yang ditangkap saat ini masih berstatus terperiksa. KPK memiliki 1×24 jam untuk menentukan status hukum.

Sekedar diketahui, sebelumnya Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, telah melantik 138 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat (07/11/2025) tadi. (gie)

”Perundungan siber kerap terjadi, karena banyak siswa sekolah masih sembrono dalam mengakses ruang digital. Pelajar mesti makin terampil memahami hak dan tanggungjawabnya di ruang digital. Ada etika dan tata krama yang mesti dipatuhi, karena bisa berisiko merusak jejak digital mereka,” tulis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam rilis, Kamis (22/08/2024) tadi.

Rilis ini disampaikan, sehubungan dengan rencana penyelenggaraan webinar literasi digital untuk segmen pendidikan, yang dihelat Kemenkominfo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ponorogo, Jumat (23/08/2024) pagi, mulai pukul 08.00 WIB. 

Mengusung tema ‘Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Cara Menghentikannya?’, diskusi virtual yang akan diikuti pelajar dan tenaga pendidik dengan menggelar nonton bareng (Nobar) di sekolah itu, rencananya menghadirkan tiga nara sumber. 

Mereka adalah Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, Mei Shanti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri dan dosen Universitas Dokter Soetomo Surabaya, Meythiana serta dipandu Chichi Zakaria sebagai moderator.

”Webinar ini juga dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranponorogo2308. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama diskusi,” tulis Kemenkominfo.

Terkait tema webinar, Kemenkominfo menambahkan, dengan beragam aplikasi belajar terkini, sesama pelajar memang bisa saling mengejek dan meneror, saling mengintai perilaku cyberstalking di mana pun berada. Siswa yang dimata-matai, diejek perilaku dan kondisi fisik sosialnya, bisa tertekan, malu, bahkan takut masuk sekolah.

Baca juga :

”Tak sedikit dilaporkan, ada yang sampai bunuh diri, diejek di medsos karena keadaan orang tua yang miskin atau pekerjaan orang tua yang direndahkan di medsos atau akun resmi sekolah,” tulis Kemenkominfo, seraya menegaskan, ketelanjuran hobi cyberbullying di kalangan siswa terbukti mengancam ketenangan hidup, bahkan nyawa teman.

Lewat webinar ini, Kemenkominfo menerangkan, peserta tidak hanya diajak mengenali dan memahami seriusnya bahaya cyberbullying. Namun juga belajar memahami hak dan tanggung jawab di ruang digital, lantaran hal itu memberikan dampak besar pada berbagai aspek di kalangan pendidikan. Internet telah merevolusi cara belajar moderen menjadi makin menantang dan menarik. 

”Kalau cerdas dan bijak memanfaatkan beragam platform media sosial, juga aplikasi belajar moderen, pesan instan dan konferensi video, pelajar akan semakin mudah dan luas berteman, juga mengakses materi belajar. Itu multi manfaat yang mesti dimanfaatkan secara tepat. Bukan untuk tujuan negatif,” jelas Kemenkominfo.

Untuk diketahui, diskusi daring seperti digelar di Kabupaten Ponorogo ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Tetapi saat mengakses ruang digital, pelajar mesti terampil memahami hak dan tanggung jawab. Ada etika dan tata krama yang harus diterapkan dengan bijak dan berhati-hati. Kenapa? Karena pengguna berisiko merusak jejak digital yang berpotensi merusak masa depan.

Untuk memberi pemahaman seputar hak dan tanggung jawab di ruang digital kepada pelajar, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Ponorogo, Kamis (22/08/2024) pagi, mulai jam 08.00 WIB.

Mengusung tema ‘Belajar Hak dan Tanggung Jawab di Ruang Digital’, diskusi online yang akan diikuti pelajar dan tenaga kependidikan dengan menggelar nonton bareng (Nobar) ini rencananya menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah technopreneur, Erlan Primansyah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Nastai’in dan Mom Influencer Ana Livian sebagai key opinion leader, serta dipandu Chi Chi Zakaria selaku moderator.

”Webinar juga dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranponorogo2208. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama diskusi,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Rabu (21/08/2024) tadi.

Terkait tema webinar, Kemenkominfo menjelaskan bahwa memahami hak dan tanggung jawab di ruang digital amat penting bagi pelajar. Sebab, ruang digital telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek di kalangan pendidikan. Internet telah merevolusi cara belajar moderen yang kian menantang dan menarik.

Baca juga :

”Platform media sosial dengan beragam aplikasi belajar moderen, e-mail, pesan instan, dan konferensi video telah mempermudah pelajar untuk terhubung dengan teman, guru, serta mudah mengakses materi belajar,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Belajar hak dan tanggung jawab di ruang digital, lanjut Kemenkominfo, berarti menjelajahi internet dan terlibat dengan konten online sambil meminimalkan risiko terhadap keamanan, privasi serta saling menghargai hak dan tanggung jawab orang lain di ruang digital. ”Dari webinar ini, pelajar diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, beretika, tetap berbudaya dan terlindungi. Terkait itu, individu dapat memanfaatkan teknologi sekaligus meminimalkan risiko dan tuntutan hukum yang etikanya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” papar Kemenkominfo.

Sebagai informasi, webinar seperti digelar di Kabupaten Ponorogo ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo ini tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Survei APJII juga menyebut, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Ada peningkatan 1,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tercatat, pada 2018, penetrasi internet Indonesia berada di angka 64,8 persen. ”Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Diyakini oleh mantan anggota DPRD Trenggalek ini, para alumni STAIN IAIN Ponorogo telah berkontribusi aktif di tengah tengah masyarakat. Baik di lingkungannya, maupun dalam lingkup keluarga.

“Saya sangat mendukung transformasi STAIN IAIN Ponorogo menuju UIN Kiai Ageng Muhammad Besari. Makanya, dalam kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk bisa berkontribusi aktif bagi perkembangan almamaternya. Meskipun itu sedikit, kalau kita bersama sama maka akan sangat luar biasa,” kata Wabup Syah saat dikonfirmasi, Selasa (17/10/2023) siang.

Selain itu, suami Fatihatur Rohmah ini mengajak kepada alumni STAIN IAIN Ponorogo untuk bisa berkontribusi dalam sektor lain. Alumni STAIN IAIN Ponorogo harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Baca juga:

Karena menurutnya, kesuksesan itu tidak hanya menjadi pegawai negeri saja melainkan bisa bermanfaat bagi sesama. “Terus jangan minder, menjadi lulusan dari Universitas berbasis agama, karena saat ini sudah banyak lulusan dari Universitas keagamaan sukses diluar sana,” imbuhnya.

Mengingat, dirinya juga merupakan alumni kampus tersebut, Wabup muda ini tentu sangat mendukung transformasi IAIN Ponorogo menuju UIN Kiai Ageng Muhammad Besari. “Saya minta untuk alumni universitas berbasis keagamaan seperti di IAIN ini untuk tidak berkecil hati. Jika di masa lalu, perguruan tinggi berbasis agama seolah di nomor duakan, saat ini banyak alumni yang telah sukses,” tambah Wabup Syah.

Pun dalam hal kesuksesan, menurutnya, tidak hanya dalam hal materi maupun jabatan, melainkan bagaimana bisa bermanfaat bagi sesama. Perlu diketahui, saat ini STAIN IAIN Ponorogo memiliki dua kampus di Kabupaten Ponorogo, dengan jumlah mahasiswa lebih dari 13 ribu mahasiswa. Kemudian STAIN IAIN Ponorogo, juga sudah berdiri cukup lama sehingga sudah sepantasnya bertransformasi menjadi UIN.

Penamaan Universitas Islam Negeri (UIN) sendiri lekat dengan tokoh ulama setempat. Jika di Surabaya sudah ada UIN Sunan Ampel, sebentar lagi di Ponorogo punya UIN Kiai Ageng Besari.

Diketahui, Kiai Ageng Muhammad Besari punya kiprah besar dalam syiar Islam di tanah Jawa. Juga, mempelopori berdirinya pondok pesantren Tegalsari.

Pemilihan nama tersebut, juga telah melewati diskusi. Baik dengan kalangan pejabat dan pendiri kampus juga melibatkan keluarga dari Kiai Ageng Muhammad Besari.

Selama proses diskusi, keluarga dari tokoh agama memberikan respons positif. Pihak keluarga setuju bila Kiai Ageng Muhammad Besari kelak menjadi nama kampus Islam negeri di Ponorogo ini. (mil/sit)

Talkshow luring yang juga bisa diikuti secara live (online) melalui media zoom meeting, itu merupakan rangkaian kegiatan dari program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD) yang dilaksanakan di sejumlah provinsi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Diskusi yang dikemas model talkshow bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, ini dibagi menjadi dua sesi. Setiap jeda sesi akan diisi dengan hiburan dari dua grup yang digemari publik, yaitu D’Masiv dan Naff,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Sabtu (02/09/2023) tadi.

Mengusung tema ‘Tantangan Transformasi Digital bagi Kemajuan Perekonomian’, talkshow literasi digital itu akan menghadirkan enam nara sumber yang terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama, akan menghadirkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, anggota DPR RI Komisi VI, Sartono Hutomo dan influencer sekaligus business owner, Revina Tista. “Sedangkan pada sesi kedua, tiga pembicara disiapkan untuk mengisi acara. Mereka adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mom influencer, Novindah Sochmariyanti, influencer, Eva Farida serta moderator Hilal Apriantyo,” tambah Kemenkominfo dalam rilis.

Kemenkominfo menjelaskan, setidaknya ada empat tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan festival literasi digital, yang ditargetkan diikuti 50 ribu peserta terdiri dari berbagai komunitas itu. Yakni, meningkatkan kecakapan digital khususnya pada masyarakat Ponorogo, meningkatkan motivasi masyarakat agar lebih produktif dalam penggunaan kemampuan teknologi dan informasi yang dimiliki.

”Berikutnya, menyiapkan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya pada transisi era infomasi dan internet yang positif, serta menumbuhkan kepedulian sosial masyarakat Ponorogo terhadap literasi digital, internet sehat dan cakap digital,” sambung Kemenkominfo dalam acara yang digelar gratis, dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan.

Baca juga :

Target peserta dalam festival literasi digital kali ini, menurut Kemenkominfo, yaitu kelompok pensiunan, nelayan, petani, penyuluh, buruh, UMKM, dan organisasi profesi lainnya yang ada di Ponorogo dan sekitarnya. Sementara target komunitas, diantaranya yaitu komunitas informasi masyarakat, Klub Motor Reog, Komunitas Pemuda Tani Milenial, Paguyuban Kakang Senduk, dan Komunitas Radio Antar-Penduduk.

Untuk diketahui, sebagai bagian dari program IMCD, seminar literasi digital diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta warga masyarakat Indonesia hingga 2024. Tahun ini, program #literasidigitalkominfo tersebut dilaksanakan sejak 27 Januari 2023.

Saat ini, Indeks Literasi Digital Indonesia telah semakin baik. Hal itu diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar Kemenkominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46.

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital, sebagai peserta. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman. Setiap program IMCD selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama: kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.

Kemenkominfo menambahkan, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan We Are Social menemukan, pengguna internet dan media sosial pada periode 2021-2022 mencapai 220 juta orang. ”Padahal, pada 2019 jumlah itu tidak lebih dari 175 juta orang,” paparnya.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)