Bupati Fawait menegaskan, bahwa integrasi dua forum besar ini sengaja dirancang secara serentak demi melahirkan satu ritme pergerakan yang padu. Pihaknya sengaja menggabungkan momentum pengukuhan Forum Komunikasi Pondok Pesantren serta Forum Komunikasi Guru Ngaji, agar seluruh elemen keagamaan dapat berjalan beriringan tanpa sekat birokrasi.

“Malam ini, kami meresmikan dua forum sekaligus secara bersama-sama. Pertama adalah Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan yang kedua merupakan Forum Komunikasi Guru Ngaji,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, seusai merampungkan seremonial pelantikan.

Gus Fawait kemudian membeberkan, mengenai target utama dari diaktifkannya kedua lembaga komunikasi tersebut. Dirinya menaruh asa besar, agar seluruh elemen pondok pesantren dan para pendidik Al-Quran di pelosok desa dapat mengambil peran aktif sebagai mitra strategis pemerintah untuk menggodok serta mengeksekusi visi restorasi daerah.

“Mengenai target dan harapan, yang pertama saya sangat mendambakan eksistensi pondok pesantren beserta seluruh guru ngaji dapat berdiri bersama kami. Dapat mengulurkan tangan membantu jajaran Pemkab Jember dalam mengarsiteki serta mewujudkan Jember Baru, Jember Maju,” tegas Bupati Jember.

Gus Fawait memproyeksikan forum ini, sebagai jembatan komunikasi dua arah yang inklusif untuk memotong sumbatan komunikasi yang selama ini kerap terjadi, antara pemangku kebijakan dengan masyarakat bawah. Dengan adanya wadah formal yang solid, sekat batin maupun administratif diharapkan tidak lagi menjadi penghalang bagi para ulama dan guru ngaji untuk mengakses program-program kedinasan.

“Kedua, forum ini berfungsi menjadi saluran komunikasi yang cair dan terbuka antara pihak pemerintah kabupaten dengan semua lapisan masyarakat. Dimana dalam konteks spesifik malam ini direpresentasikan oleh guru ngaji serta dunia pesantren. Melalui wadah ini, ke depan saya pastikan tidak boleh ada lagi tembok pembatas atau sekat formalitas,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati yang dikenal dekat dengan kalangan santri ini juga menggarisbawahi, bahwa keterlibatan lembaga keagamaan tidak boleh hanya berhenti pada aspek formalitas seremonial atau sekadar menjadi objek penerima dana hibah dan bantuan sosial. Lebih dari itu, Pemkab Jember berkomitmen memberikan hak, porsi dan aksesibilitas program pembangunan yang setara bagi seluruh kaum santri agar mereka memiliki daya saing yang sejajar dengan masyarakat non pesantren.

“Bahkan pada realisasi program kerja ke depan, kami berkomitmen kuat untuk terus mengikutsertakan pondok pesantren serta guru ngaji secara substansial. Tujuannya agar para santri mendapatkan hak dan perlakuan yang sama rata dengan kelompok non santri dalam menikmati ataupun mengakses aneka program unggulan yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember,” urai Gus Fawait.

Sebagai wujud konkret kesetaraan tersebut, Pemkab Jember telah menyiapkan cetak biru program yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pesantren. Program yang ditawarkan mencakup sektor pemberdayaan ekonomi hingga persiapan penyerapan tenaga kerja internasional.

“Jadi orientasinya bukan semata-mata perihal penyaluran bantuan operasional atau logistik ke lembaga pondoknya saja. Kita sudah merancang berbagai program pelatihan kerja, termasuk juga penyiapan matang bagi mereka yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) profesional, sebagaimana tempo hari telah dipaparkan secara gamblang oleh wakil menteri,” jelasnya.

Gus Fawait menambahkan, pemerintah daerah sangat membutuhkan kehadiran forum komunikasi ini sebagai instrumen validasi data lapangan yang akurat. Melalui struktur pengurus forum yang tersebar di tingkat kecamatan hingga desa, Pemkab dapat mengidentifikasi minat, bakat, serta kebutuhan riil para santri secara presisi.

“Kami memerlukan forum ini untuk mendampingi kinerja Pemkab dalam memetakan serta mengawal kepastian data. Jika ada santri yang berminat menjadi PMI legal dan terampil, kita akan fasilitasi pelatihannya. Begitu pula bagi para santri yang memiliki ketertarikan kuat untuk bergerak dan berwirausaha di sektor UMKM, Pemkab Jember telah menyediakan ekosistem pendukungnya,” ujar Gus Fawait.

Tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, Bupati Jember juga menaruh perhatian besar pada aspek kesehatan lingkungan di dalam ekosistem pesantren. Isu sanitasi dan jaminan kesehatan santri komunal akan turut diintervensi melalui koordinasi berkala di dalam forum ini.

“Termasuk di dalamnya menyangkut proteksi dan pengawasan lingkungan pondok pesantren yang berkaitan erat dengan isu-isu kesehatan. Formula penanganannya akan kita godok bersama melalui eksistensi forum ini. Kami optimis, lahirnya wadah komunikasi ini akan menjadi akselerator terwujudnya Jember yang holistik, dimana pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada satu poros tunggal, melainkan melibatkan kolaborasi multi pihak, khususnya guru ngaji dan kalangan pesantren,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Malang, Achmad Sholeh, mengatakan bahwa saat ini di Kota Malang terdapat 96 pondok pesantren. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 pondok pesantren telah mengantongi izin operasional.

“Kesra berkolaborasi dengan Kakan Kemenag Kota Malang untuk terus memberikan edukasi, terutama bagaimana pesantren ini ramah terhadap anak,” ujar Sholeh, Sabtu (06/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, langkah preventif perlu terus diperkuat agar berbagai kasus yang melibatkan anak di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan. Sholeh menegaskan persoalan tersebut tidak hanya berpotensi terjadi di pondok pesantren, tetapi juga di berbagai lingkungan pendidikan maupun aktivitas lainnya.

Baca juga :

“Hal seperti ini sebetulnya tidak hanya terjadi di pesantren. Di dunia pendidikan mana pun, bahkan di dunia atlet juga bisa terjadi ketika ada peluang, niat, dan kesempatan,” tambahnya.

Karena itu, Pemkot Malang bersama Kemenag akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola pondok pesantren agar mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi santri. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan akan mendukung proses hukum apabila ditemukan pelanggaran atau tindak pidana di lingkungan pesantren.

“Pasti. Kalau sudah terjadi, kami akan mendukung penegakan hukum. Tetapi yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah preventif agar hal-hal seperti itu tidak terjadi,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, unsur penegak hukum juga akan dilibatkan dalam program pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Sehingga, potensi pelanggaran dapat ditekan sejak dini.

“Tentu pihak yang menangani hukum juga kami libatkan dalam upaya pencegahan agar hal demikian tidak terulang kembali,” imbuh Sholeh. (rsy/sit)

“Momentum peletakan batu pertama ini bukan sekadar awal pembangunan fisik sebuah bangunan, tetapi juga merupakan peletakan fondasi bagi lahirnya generasi muslimah yang berilmu, berakhlak mulia, berkarakter kuat dan mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa dan negara,” kata Bupati Sanusi.

Diuraikannya, bahwa Kabupaten Malang sebagai daerah yang kaya akan tradisi keislaman dan memiliki ratusan pondok pesantren yang menjadi pusat pembinaan umat. Kehadiran pesantren tidak hanya berkontribusi dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan karakter generasi muda, serta penguatan nilai-nilai moderasi beragama.

“Pembangunan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putri ini patut kita syukuri bersama. Pembangunan ini merupakan investasi jangka panjang yang nilainya jauh melampaui pembangunan fisik semata. Sebab, yang dibangun sesungguhnya adalah peradaban, ilmu pengetahuan dan akhlak generasi masa depan,” tambah Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat, tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks. “Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta perubahan sosial yang berlangsung sangat dinamis menuntut kita untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara spiritual dan moral,” ungkapnya.

Disampaikan Bupati Malang, bahwa pendidikan pesantren memiliki posisi yang sangat strategis, karena mampu menghadirkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Karenanya, dirinya berharap pembangunan ini nantinya dapat menghadirkan sarana belajar yang representatif, nyaman dan mendukung proses pendidikan yang lebih optimal. Termasuk, dari tempat ini lahir para hafidzah, ulama perempuan, pendidik, pemimpin dan generasi penerus bangsa yang membawa kemaslahatan bagi umat.

“Pemerintah Kabupaten Malang senantiasa mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat,” harapnya.

Bupati Sanusi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, para donatur, alumni, wali santri, serta seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan Islam, agar bersama-sama mendukung proses pembangunan pondok pesantren ini hingga selesai dan dapat dimanfaatkan secara optimal. “Mari kita jadikan pembangunan ini sebagai amal jariyah bersama. Setiap batu yang diletakkan, setiap rupiah yang disedekahkan, setiap doa yang dipanjatkan, Insyaallah akan menjadi investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir sepanjang ilmu yang diajarkan dan diamalkan oleh para santri,” terang Bupati Malang. (pro/gie)

Bantuan ambulans tersebut, diserahkan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian BRI terhadap kebutuhan layanan kesehatan, khususnya bagi para santri di lingkungan pondok pesantren (Ponpes). Sekedar diketahui, di Ponpes ini terdapat sekitar 1.200 orang santri.

Baca juga :

Pemimpin Cabang BRI Kepanjen, Herwansyah, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung fasilitas kesehatan. “Kami berharap, bantuan ambulans ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang layanan kesehatan bagi 1.200 santri di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2. BRI akan terus berkomitmen untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial,” ujar Herwansyah, Selasa (28/04/2026) tadi.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2, KH M Hamim Kholili, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh BRI. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ambulans ini tentu akan sangat membantu dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat dan optimal bagi para santri,” ungkapnya.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI secara konsisten terus berupaya memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. (hms/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dirinya menilai, penghargaan tersebut menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemkab Sidoarjo dengan berbagai pihak, khususnya Basarnas dalam menangani musibah runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Khoziny.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama, bantuan dan semangat bahu-membahu dalam menolong para korban. Tanpa kerja sama yang baik dari semua pihak, penanganan musibah tersebut tentu tidak dapat berjalan dengan cepat,” kata Bupati Subandi.

Baca juga :

Selain itu, bupati juga menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah, adalah penanganan banjir di wilayah timur Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan membangun rumah pompa di beberapa titik rawan banjir.

“Jika sewaktu-waktu terjadi banjir akibat hujan deras atau pasang air laut, tidak menutup kemungkinan bantuan dari Basarnas juga diperlukan, misalnya untuk membantu proses evakuasi warga terdampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Basarnas Nanang Sigit menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Sidoarjo selain untuk menyerahkan penghargaan juga dalam rangka mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah. Dirinya juga menyampaikan salam dari Kepala Basarnas RI kepada Bupati Sidoarjo, sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemkab Sidoarjo dalam proses penanganan korban pada peristiwa runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran.

“Tanpa bantuan serta kerja sama yang maksimal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, proses penanganan dan evakuasi tentu tidak akan berjalan dengan mudah dan cepat,” tambahnya. (puj/gie)

Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa Raperda ini merupakan inisiatif murni dari Komisi IV yang disambut positif oleh Kementerian Agama. Menurutnya, keberadaan payung hukum lokal sangat krusial sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyalurkan bantuan.

“Selama ini pemerintah daerah sebenarnya sudah hadir melalui alokasi anggaran, mulai dari dana hibah hingga Bosda Madin. Namun, kita membutuhkan payung hukum yang lebih spesifik di tingkat daerah agar skema bantuan ini memiliki dasar yang kokoh,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/02/2026) tadi.

Dirinya menambahkan, Perda ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan kepada pesantren dan madrasah, tetap berjalan. Meskipun, kondisi sekarang terjadi perubahan kebijakan di tingkat provinsi.

Politisi PKB itu juga menekankan, bahwa ketergantungan pada pusat, yakni Undang-Undang Pesantren Nomor 15 Tahun 2019, dirasa belum cukup untuk menjamin fleksibilitas anggaran di tingkat daerah. Dirinya mengantisipasi skenario, jika sewaktu-waktu bantuan anggaran dari pemerintah provinsi terhenti.

Baca juga :

“Tujuan utama dari Perda ini adalah kepastian. Jika suatu saat Bosda dari provinsi terputus karena satu dan lain hal, APBD Trenggalek tetap bisa hadir secara legal untuk menganggarkan Bosda Madin karena kita sudah memiliki regulasi mandiri,” tegas Sukarudin.

Selain penguatan legalitas anggaran, Pansus III turut menyoroti peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan program pembinaan bagi guru, terutama terkait kemampuan manajerial dan penyusunan laporan pertanggungjawaban agar tata kelola bantuan lebih transparan.

“Ada usulan penting terkait pembinaan guru, terutama dalam hal kapasitas manajerial dan penyusunan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Ini penting agar transparansi tetap terjaga,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD Trenggalek juga mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan guru pesantren dan madrasah. Meski demikian, rencana penambahan anggaran harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar pembangunan berjalan seimbang.

“Kita inginnya ada tambahan dukungan anggaran bagi para guru di pesantren dan madrasah. Namun, kebijakan tersebut tetap harus realistis dengan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan agar pembangunan tetap seimbang,” papar Sukarudin. (mil/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa ada tiga pesan yang telah dibacakan dari Menteri Agama. Pertama, menyampaikan duka cita atas meninggalnya santri di Sidoarjo.

“Kedua, menegaskan bahwa santri harus terus berjuang dan berbakti bagi bangsa dan negara, tanpa meninggalkan kultur tradisi. Namun, tetap beradaptasi dengan modernisasi,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dalam peringatan itu, Pemkot Malang juga menyerahkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada Masjid Muhajirin Dirgantara, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang dan Ponpes Bahrul Maghfiroh, Kecamatan Lowokwaru. Selain itu, juga diberikan sertifikat halal untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Bahrul Maghfiroh.

“Ke depan nantinya akan kita berikan gratis untuk pengurusan PBG dan SLF, bagi seluruh Ponpes. Draft Perwal Ponpes sudah siap dan akan segera saya tandatangani,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dalam kepengurusan SLF tentunya akan menggandeng perguruan tinggi. Hal itu dilakukan, karena setiap tahap harus didampingi oleh tenaga ahli yang tersertifikasi. Sehingga setiap pesantren dapat memperoleh pendampingan dalam proses analisa konstruksi dan kelengkapan teknis bangunan.

“Untuk pengurusan dan pembiayaannya gratis. Di Kota Malang ada 91 ponpes dan langkah ini kita lakukan bertepatan dengan peringatan Hari Santri,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa ketiganya itu berdomisili di Kecamatan Kedungkandang. Namun, dua diantaranya itu tidak memerlukan pendampingan khusus, hanya satu korban saja yang masih mengalami trauma berat.

“Jadi yang atas nama Nanang dan Muhammad, itu tidak memerlukan pendampingan khusus. Yang perlu pendampingan khusus ada 1 anak, siswa kelas 1 SMP. Itu traumanya lumayan. Karena saat kejadian itu, anak ini berada di shaf ke lima sedangkan teman-temannya yang sekamar berada di shaf belakang. Sejak itu, dia mengalami trauma dan tidak berani tidur atau pergi sendiri,” jelas Donny, Rabu (08/10/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pendampingan itu sudah dilakukan sejak Selasa (07/10/2025) kemarin. Menurutnya, juga tidak ada korban yang mengalami luka fisik berat. Terkait keberlanjutan pendidikan para korban di Ponpes yang sama, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi apa pun.

“Kami masih menunggu kabar dari pihak Ponpes. Dua korban yang sudah kelas 3 SMP kemungkinan tetap melanjutkan. Sedangkan yang kelas 1 SMP masih menunggu keputusan,” tambahnya.

Lebih lanjut Donny juga menyebut, bahwa siswa kelas 1 SMP tersebut tercatat sebagai penerima manfaat desil 1. Apabila, tidak kembali ke Ponpes, menurutnya masih ada kemungkinan anak tersebut bisa masuk ke Sekolah Rakyat (SR), namun tentunya dengan pengawasan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Ya bisa jadi masuk SR. Karena semua korban ini kan juga dipantau oleh Kemensos,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Hadir juga dalam apel penutupan ini, Sekda Jawa Timur, Adhy Karyono, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, Direktur DSDD BNPB, Agus Rianto, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol Czi Shobirin Setio Utomo. Termasuk, Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, Forkopimda Sidoarjo, perwakilan Ponpes Al Khoziny, serta jajaran pimpinan tinggi Basarnas.

Penutupan operasi SAR ini, diputuskan setelah tidak ada lagi korban yang ditemukan setelah penemuan korban terakhir pada Senin (06/10/2025) pukul 21.03 kemarin. Pembongkaran material reruntuhan demi pencarian korban, juga telah mencapai 100 persen.

“Atas dasar Undang Undang serta pertimbangan dan masukan dari semua pihak maka saya Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selaku Search Coordinator, pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, dengan ini menyatakan operasi SAR kondisi membahayakan manusia bangunan runtuh atau collapse structure Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran Sidoarjo ditutup,” ujarnya.

Baca juga :

Pada tahap akhir pencarian, Tim SAR melakukan pengecekan ulang dan memastikan lagi tidak ada tanda-tanda keberadaan korban. Operasi SAR sendiri, ditutup dengan data korban terakhir dalam kejadian ini tercatat ada 171 orang korban.

Dengan rincian, 104 orang selamat dan 67 korban meninggal dunia, diantaranya termasuk 8 body part yang ditemukan. Seluruh jenazah korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi reruntuhan, juga telah diserahkan kepada Tim DVI Polda Jawa Timur untuk dilakukan proses identifikasi.

Dalam apel penutupan ini, Kabasarnas juga memberikan apresiasi kepada seluruh instansi dan unsur SAR yang tergabung dalam proses pencarian sejak hari pertama. Kabasarnas memberikan piagam penghargaan kepada perwakilan unsur SAR atas kerja keras dan kolaborasi selama operasi SAR ini. “Selaku Kepala Basarnas, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh unsur Tim Gabungan SAR Nasional yang telah bekerja tanpa kenal lelah” ucapnya.

Adapun unsur yang terlibat dalam operasi SAR ini antara lain Basarnas, BNPB, Kantor SAR Surabaya, BSG, Kantor SAR Semarang, Kantor SAR Yogyakarta, BPBD Prov Jatim, unsur TNI dan Polri, BPBD Kabupaten Sidoarjo, BPBD Kota Surabaya, SAR Surabaya, BDRT 27, PMI, Damkar Kabupaten Sidoarjo, Damkar Kota Surabaya.

PT Gun, PT Freeport Indonesia, PT Bumi Suksesindo, Rendan, TSA Gerpik, SAR MTA, Banser, DMC, Hujung Galuh Rescue, Kanjuruhan Rescue, IOF Rescue, Rescue 79, Resob, Baznas, LPBI NU, SDI, SAR Astra, MDMC, Jasa Marga, Resita, Rescue 020, Relawan Sese, Semar, SAR Kanjuruhan, SAR Relindo, BJC, RBC, Nawasena, dan sejumlah organisasi potensi SAR lainnya. (hms/gie)