Dalam sambutannya, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, menyoroti terkait jenjang karir di Pemerintah Kabupaten Kediri, yang jaraknya masih terlalu jauh. Pihaknya pun mengingatkan, agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperhatikan regenerasi jenjang karier pegawai.

“Tadi Kepala BKPSDM (baru) sudah saya lantik. Setelah ini, saya akan rapat dengan Kepala BKPSDM untuk Plt (pelaksana tugas, red) supaya diisi sama yang difinitif,” kata Mas Dhito.

Adapun kepala BKPSDM Kabupaten Kediri, paparnya, kini dijabat Randi Agatha Sakaira, yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Kediri. Empat pejabat tinggi pratama lain yang dilantik, yaitu Subur Widono yang sebelumnya menjabat Camat Wates diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial. Mustika Prayitno Adi, sebelumnya Kabag Umum Setda Kabupaten Kediri, diangkat menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mohamad Nizam Subekhi, yang sebelumnya menjabat Camat Pare diangkat Kepala Dinas Perhubungan dan Wirawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat menjadi Inspektur Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Selain Kepala BKPSDM, dalam kesempatan itu Mas Dhito juga memberikan tugas bagi para kepala dinas lain yang baru saja dilantik. Seperti Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang diminta menangani kebocoran retribusi. Termasuk, Kadinsos diminta untuk melakukan perbaikan data kemiskinan, termasuk kecepatan penyaluran bantuan sosial. Kemudian, Inspektor Kabupaten Kediri ditugasi untuk meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Mas Dhito dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan bagi para kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk meningkatkan kinerja. Pihaknya, pun bakal melakukan mutasi kepada pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja.

“Kepada kepala OPD yang sedang menjabat, pesannya jangan merasa ada di zona nyaman,” tegas Mas Dhito. (pan/sit)

AKBP Putu Kholis adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2004, yang selama lebih dari dua dekade menorehkan jejak karier yang solid di berbagai unit strategis Polri. Dirinya juga pernah menjabat sebagai ajudan Wakapolri, Kasat Narkoba dan Kasat Reskrim Polresta Depok, hingga Kanit III Subdit III Dit Tipidum Bareskrim Polri.

AKBP Putu Kholis sendiri merupakan perwira menengah Polri yang kerap terlibat membongkar kasus-kasus besar. AKBP Putu Kholis juga pernah menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Kiprahnya semakin dikenang publik ketika terlibat dalam tim yang menangkap buronan kelas kakap di luar negeri.

AKBP Putu Kholis juga sempat menjabat sebagai Kapolres Malang, pada tahun 2022 lalu. Selama menjadi Kapolres Malang, Putu Kholis dikenal dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Termasuk, dalam penanganan dampak pasca Tragedi Kanjuruhan.

Baca juga :

AKBP Putu Kholis juga aktif menginisiasi pendampingan kepada keluarga korban, menyediakan fasilitas bantuan UMKM, serta menulis buku tentang pengalaman penanganan tragedi tersebut sebagai bentuk refleksi serta pembelajaran bagi institusi.

Menanggapi mutasi jabatan Kapolresta Malang Kota, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengucapkan selamat atas mutasi dan promosi jabatan AKBP Putu Kholis. “Selamat atas mutasi dan promosi AKBP Putu Kholis menjadi Kapolresta Malang Kota,” katanya, Sabtu (20/12/2025) tadi.

Mantan Kapolresta Malang Kota ini menilai, AKBP Putu Kholis memiliki kepribadian dan karakter yang sangat baik dan tepat untuk Kota Malang. “Sosoknya humanis dan penuh pengalaman. Saya menilai AKBP Putu Kholis sangat cocok untuk Kota Malang, kota pendidikan, kota miniatur Indonesia,” jelasnya.

Tentunya, AKBP Kholis sudah tidak asing di Bumi Arema, karena sosoknya sangat dikenal baik oleh masyarakat. “Semoga dapat membawa perubahan semakin lebih baik untuk Kota Malang. Meningkatkan inovasi dan pelayanan untuk masyarakat,” tegas Kombes Pol Budi Hermanto. (gie)

Adapun mereka yang mendapat perpanjang jabatan, ada sebanyak empat pejabat. Diantaranya, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Mahendrajaya, Kepala Dinas Pertanahan, Abdul Qodir, Kepala DPMPTSP, Subur Hutagalung dan Kepala Dinas Perikanan, Victor Sembiring.

Sementara 11 pejabat eselon II yang dirotasi, masing-masing diantaranya Suwadji dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora), Bambang Istiawan dari Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) menjadi staf ahli bidang hukum dan politik, M Hidayat dari Kadispora menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Kadispusip). Kemudian, Atsalis Supriyanto dari Staf Ahli menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Nurcahyo dari Kepala Inspektorat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Purwoto dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Kadisparbud) Disparbud menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Firmando Hasiholan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) menjadi Kadisparbud, Nur Fuad Fauzi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi Sekretariat Dewan (Sekwan), Eko Margianto dari Kepala DPMD menjadi Kadishub, Farid Habibah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPUSDA) menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta terakhir Bagus Sulistyawan dari Sekwan menjadi Kadisdik.

Dengan pelaksanaan itu, maka menambah satu jumlah eselon II yang diisi nama-namanya tidak definisif alias Plt. Jika sebelumnya posisi Plt hanya di dinas seperti DLH, Staf Ahli, Diskominfo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta BPBD, maka seiring rampungnya perpanjang dan pelantikan, posisi Plt untuk pejabat eselon II bertambah satu atau menjadi enam. Diantaranya, Plt DLH, Plt Staf Ahli, Plt DPUSDA, Plt Kasatpol PP, Plt Disperindag dan Kepala Inspektorat.

Bupati Sanusi dalam sambutannya, menjelaskan bahwa kata kunci dalam perpanjangan dan pelantikan yaitu kinerja. Karenanya, semua akan terus dievaluasi.

Baca juga :

“Kata kuncinya adalah kinerja. Sehingga, setiap pergantian harus dimaknai kinerja organisasi. Karenanya, semua akan terus dievaluasi. Terlebih, tadi juga melakukan sumpah jabatan,” kata Bupati Malang.

Seiring pelantikan yang sudah dilakukan, dirinya juga meminta semua pejabat baru melakukan konsolidasi. Termasuk, juga melakukan koperasi dengan semua.

“Segera lakukan konsolidasi di tempat kerja yang baru. Kemudian, melakukan percepatan dengan kinerja. Ingat, saudara-saudara tidak hanya diawasi inspektorat. Namun, juga diawasi oleh anggota DPRD. Kemudian, jangan lupa berkolerasi dengan semua. Termasuk, pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, saat disinggung mengenai jumlah Plt yang kini menjadi enam, mengatakan akan segera melakukan pengisian jabatan. Hanya saja, untuk tahapannya tidak bisa singkat. Setidaknya, paling cepat nantinya adalah 1,5 bulan.

“Sesuai amanat BKN, bahwa kita tidak boleh linier atau bersama-sama. Rencana awal, itu bersama-sama antara uji kompetensi (assessment dan jobfit) dengan seleksi terbuka (Selter). Jadi, ini harus uji kompetensi dahulu, baru kemudian Selter. Makanya, Minggu depan, insyallah sudah kita buka. Tetapi dengan catatan, mulai pendaftaran dan pansel (panitia seleksi) itu siapa, harus mendapat rekomendasi dari BKN. Karenanya, tidak bisa cepat dan paling cepat 1,5 bulan,” ujarnya. (sigit)

Adapun empat pejabat eselon II yang dilantik itu, sebelumnya menjabat non definitif atau Plt di tempatnya kini dilantik. Ke empat nama itu, yakni Prasetyani Arum Anggorowati, dari sebelumnya sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah dan Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Yetty Nurhayati dari sebelumnya Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga sekaligus Plt Kepala BKAD. Agus Widodo dari sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Daerah dan Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Serta, Yudhi Hindharto dari sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah dan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang.

Dengan dilantiknya empat pejabat eselon II itu, maka tersisa tujuh posisi penting di Pemkab Malang, yang masih diisi pejabat non definitif. Diantaranya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Direktur RSUD Kanjuruhan. Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Khusus tiga nama pertama, sebelumnya sudah melaksanakan seleksi terbuka (Selter) dan memunculkan tiga nama terbaik. Namun, tidak diteruskan sehingga hanya memunculkan empat nama yang menerima rekomendasi.

Baca juga :

Bupati Sanusi dalam sambutannya menyampaikan bahwa semua jabatan yang kosong, khususnya eselon II, akan secepatnya diisi. Pj Sekda sementara sudah turun, sehingga penataan jabatan eselon II atau kepala dinas, akan mulai dilakukan.

“Semua jabatan kosong di 2025 ini, targetnya harus terisi. Dan, semua harus mendapat persetujuan Kemendagri,” kata Bupati Sanusi.

Selain mengenai jabatan eselon II yang kosong, dalam kesempatan itu dirinya juga berharap agar kinerja terus ditingkatkan. Sehingga, tetap memberikan layanan secara maksimal.

Pj Sekda Kabupaten Malang, Nurcahyo, dalam kesempatan itu menambahkan bahwa untuk posisi jabatan dinas yang masih kosong, secepatnya nanti akan diisi. Terlebih, dalam perjalanannya nanti sudah enam bulan masa pelantikan. Sehingga, bisa mengisi secara langsung beberapa posisi yang masih kosong atau Plt.

“Jadi yang dilantik sekarang, itu sebelumnya sudah melalui proses izin dari Mendagri hingga Gubernur. Begitu juga, nantinya yang akan dilakukan setelah enam bulan masa pelantikan bupati dan wakil bupati. Sehingga, ke depan untuk pengisian jabatan bisa langsung dilakukan. Meskipun, sesuai tahapannya juga ada seleksi terbuka (Selter),” ujarnya. (sit)

Mengawali sambutannya, Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan bahwa Kampus Itebis PGRI Dewantara Jombang dibangun dengan cita-cita yang sangat kuat. Karenanya, sudah menjadi tugas para rektor dan jajaran dari Itebis PGRI Dewantara Jombang, untuk mengedepankan inovasi dan kemajuan mutu pendidikan.

“Saya juga sampaikan ucapan selamat, atas dilantiknya rektor dan wakil rektor baru Itebis PGRI Dewantara Jombang. Semoga perubahan ini dapat membawa kemajuan di Itebis PGRI Jombang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PPLP PT PGRI Jombang, Siyono, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantik dan dikukuhkannya rektor dan wakil rektor. “Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan yang baru, dapat membawa Itebis PGRI Dewantara terus maju dan berkembang. Serta, menjadikan institut pendidikan yang berkualitas dan berintegritas,” katanya.

Di tempat sama, Rektor Itebis PGRI Dewantara periode 2025-2029, Yuniep Mujati Suaidah, mengatakan bahwa transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis menjadi Institut Teknologi dan Bisnis merupakan sebuah langkah yang strategis untuk menjawab tantangan dan mewujudkan visi yang lebih tinggi. Perubahan ini, bukanlah sekedar perubahan nama, akan tetapi merupakan representasi dari masyarakat.

Baca juga :

“Kita berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang ekonomi. Namun, juga memiliki kompetensi di bidang teknologi dan bisnis yang terintegrasi,” ungkapnya.

Di era digital dan global ini, tambahnya, batas-batas disiplin ilmu semakin kecil. Kolaborasi antara teknologi dan bisnis adalah kunci untuk menciptakan nilai dan mendorong kemajuan. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh civitas akademika dan masyarakat kampus untuk terus berkomitmen bersama membangun keunggulan yang di cita-citakan.

“Untuk mencapai keunggulan di era digital dan global ini, saya mengajak seluruh civitas akademika untuk bergandengan tangan, bahu membahu dan bergerak bersama dalam beberapa fokus utama. Yaitu penguatan kurikulum yang efektif dan berorientasi, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi, pengembangan sumber daya manusia yang unggul dosen dan tenaga kependidikan, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek operasional serta penguatan kemitraan dan jejaring,” ungkapnya.

Tidak ketinggalan, dirinya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap proses transformasi. Termasuk, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada senat akademisi atas kepercayaan yang telah diberikan untuk mengemban amanah.

Adapun rektor dan wakil rektor yang dilantik dan dikukuhkan, diantaranya untuk Rektor Itebis PGRI Dewantara Jombang, Yuniep Mujati Suaidah, Wakil Rektor l, Nuri Purwanto, Wakil Rektor ll, Erminati Pancaningrum dan Wakil Rektor lll, Deni Widyo Prasetyo. (azl/sit)

Adapun sembilan posisi yang kini diisi Plt tersebut, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara dari sembilan posisi itu, tujuh urutan pertama sudah dilakukan tahapan Selter dan memunculkan tiga nama calon untuk dipilih satu nama.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, saat dikonfirmasi mengenai banyaknya dinas atau badan yang dijabat Plt, mengatakan bahwa hal itu memang menjadi persoalan tersendiri Pemkab Malang. Hanya saja, dari beberapa posisi itu, sebelumnya sudah dilakukan Selter.

“Itu persoalan tersendiri di Pemkab Malang. Namun, tujuh dinas atau badan, itu sudah kita lakukan Selter,” kata Plh Sekda Nurman, Selasa (19/11/2024) tadi.

Baca juga :

Hanya saja, tambahnya, untuk rekomendasi dari Kemendagri memang masih belum turun. Sehingga, tidak bisa dilakukan pelantikan. Apalagi, sekarang posisi bupati juga diisi oleh Pjs. Otomatis, harus menunggu bupati definitif atau selesai cuti kampanye.

“Cuman kendalanya memang belum ada rekomendasi. Jika rekomendasi itu turun, maka semua akan dilantik. Hanya saja, sampai kemudian bupati mengambil cuti, rekomendasi itu masih belum turun,” ujarnya.

Disinggung mengenai lama pengajuan rekomendasi ke Kemendagri oleh Pemkab Malang, Nurman mengatakan, bahwa jika dihitung hingga November ini, maka prosesnya sudah sekitar tiga bulan. Karenanya, untuk sementara Pemkab masih menunggu rekomendasi itu.

“Kalau diperkirakan, itu kami sudah menunggu sekitar tiga bulan,” ungkapnya. (sit)

Komisioner KPU Kota Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ali Akbar, menyampaikan bahwa saksi dan pengawas TPS kini diwajibkan duduk di belakang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1, 2 dan 3. Aturan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan selama proses pemungutan suara.

“Aturan baru ini adalah hasil evaluasi dari Pemilu sebelumnya pada Februari lalu. Sebelumnya, saksi dan pengawas duduk di depan KPPS, namun posisi tersebut dinilai kurang optimal dalam pengawasan,” kata Ali, Selasa (12/11/2024) tadi.

Baca juga :

Dengan perubahan tersebut, menurutnya pengawas TPS akan lebih mudah memantau tindakan petugas KPPS dan mencatat jika ada potensi pelanggaran. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk menghindari potensi kecurangan di TPS.

“Informasi mengenai perubahan aturan ini sudah kami sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui bimbingan teknis (bimtek) , nanti mereka yang akan melanjutkan ke KPPS lebih detail agar memahami aturan terbaru ini,” jelasnya.

Selain posisi duduk, aturan lain seperti larangan membawa handphone dan tas bagi petugas KPPS, juga tetap diberlakukan. Larangan ini bertujuan mencegah tindakan yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara atau mempengaruhi hasil.

“Aturan tersebut masih berlaku dan itu tetap ada, karena untuk menghindari potensi-potensi yang tidak diinginkan,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Adapun tema Hari Jadi ke 79 kali ini, yakni ‘Jawa Timur Bersatu Bersama Untuk Maju’. Sementara dalam sambutannya Sekda Jember, Hadi Sasmito, yang menyampaikan sambutan Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan posisi strategis Jawa Timur sebagai ‘Gerbang Nusantara Baru’, sebagai lumbung pangan nasional dan sebagai ‘Center of Knowledge’ pendidikan di Indonesia untuk bersatu bersama memajukan Jawa Timur.

“Saat ini Pemprov Jatim telah menjadi salah satu provinsi terdepan yang berhasil menjalankan tata pemerintahan dengan baik. Bahkan, berbagai prestasi baik tingkat nasional dan internasional juga telah berhasil diraih,” kata Sekda Hadi Sasmito.

Baca juga :

Sekda Hadi juga menyebut, seluruh pencapaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh rakyat Jawa Timur. “Semua kerja keras dan pengorbanan kita sejalan dengan motto yang tertera dalam lambang kebanggaan Provinsi Jawa Timur, ‘Jer Basuki Mawa Beya’, pepatah tersebut mengajarkan bahwa setiap keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, maupun kesejahteraan membutuhkan kerja keras, serta pengorbanan,” ujar Sekda Hadi.

Dirinya juga menyinggung, mengenai tingkat kemiskinan yang terus menurun di Jawa Timur. Hal itu, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, di sektor pertanian Provinsi Jatim mampu mempertahankan posisinya sebagai lumbung ketahanan pangan nasional.

“Atas semua capaian itu, kita patut berbangga. Namun, juga tidak boleh berpuas diri dan kita mesti terus meningkatkan kinerja dalam membangun Jawa Timur, lebih dan lebih baik lagi ke depannya,” paparnya. (kom/rio/sit)

Hasil rapat penetapan pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek definitif Masa Jabatan 2024-2029, yaitu menetapkan tiga pimpinan DPRD masa jabatan 2024-2029. Yakni, Wakil Ketua DPRD 1 yaitu M Hadi dari PKB, Wakil Ketua DPRD 2 yakni Subadianto dari PKS dan Wakil Ketua DPRD 3 yakni Arik Sri Wahyuni dari Partai Golkar.

“Sebelumnya kita sudah melakukan rapat koordinasi bersama ketua fraksi kemarin. Keputusannya, hari ini kita paripurnakan tiga unsur pimpinan DPRD. Mengingat, rekomendasi dari PDI-Perjuangan belum turun. Maka, hari ini kita menetapkan tiga wakil pimpinan dari PKB, PKS dan Golkar. Sedangkan posisi Ketua DPRD Trenggalek yang seharusnya diisi oleh PDI-Perjuangan, masih kosong,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek sementara, Doding Rahmadi saat dikonfirmasi, Rabu (18/09/2024) tadi.

Berdasarkan aturan dari Kemendagri, penetapan pimpinan DPRD itu bisa di proses meski masih ada 1 hingga 2 nama. Makanya, pimpinan DPRD dari PDI-Perjuangan nanti akan menyusul. Hal ini dilakukan untuk mempercepat prosesnya saja.

“Karena kita ingin percepatan, harusnya empat pimpinan dewan sudah diisi. Tetapi karena wakil ketua dan ketua DPRD itu berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pusat partai politik, sementara sekarang belum lengkap, jadi yang kita tetapkan tiga orang itu dulu,” imbuhnya.

Baca juga :

Selanjutnya, nama-nama yang diparipurnakan itu akan dikirim ke Gubernur Jatim. “Kalaupun setelah itu rekom PDIP keluar, ya kita paripurnakan lagi untuk selanjutnya dikirim ke Gubernur Jatim,” sambung Doding.

Disinggung soal kendala belum munculnya rekom calon pimpinan DPRD dari PDI-Perjuangan, Doding menyebut bukan hanya Trenggalek saja tetapi di seluruh Indonesia semua rekom belum turun dan masih berproses di DPP. “Kita belum mengetahui kapan rekomendasi nama Ketua DPRD Trenggalek dari PDI-Perjuangan akan keluar. Mudah-mudahan minggu depan surat tersebut akan turun,” katanya.

Doding menambahkan, meski kursi Ketua DPRD definitif malah kosong, hal tersebut tidak akan menghambat kinerja DPRD kedepannya. Dengan sudah ditetapkan wakil ketua definitif ini juga sudah cukup untuk memimpin rapat-rapat. Seperti halnya, memimpin rapat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Makanya kenapa kita segera tetapkan wakil ketua definitif terlebih dahulu, supaya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa dibentuk,” papar Doding.

Adapun tiga pimpinan yang nantinya bakal mengisi kursi Ketua DPRD Trenggalek, yakni Doding Rahmadi, Pranoto dan Guswanto. (mil/sit)