Faisol Reza menyebutkan, pemotongan gaji ini sekaligus menjadi bagian dari perhatian dan keprihatinan mendalam baginya. Sebab, Faisol Reza sendiri berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) II Pasuruan – Probolinggo.

“Ini respon cepat atau sangat tanggap dengan bencana yang ada di daerah. Sehingga, kita memberikan bantuan kepada para korban bencana alam di Kecamatan Gempol,” jelas Faisol Reza, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (16/02).

Menurut Faisol Reza, pihaknya memang sengaja memanfaatkan para kader PKB di Kabupaten Pasuruan untuk mendistribusikan sembako tersebut pada korban banjir. Sehingga, bantuan tersebut agar tepat sasaran.

“Kita melibatkan langsung Kader PKB yang ada di Kabupaten Pasuruan mulai dari ranting, PAC dan DPC serta Legislatif di Pasuruan,” paparnya.

Baca Juga : Bangunan Dua Lantai PT Kertas Leces Terbakar, Diduga Akibat Konsleting Listrik

Bantuan itu, masih kata Ketua Komisi VI DPR RI ini, agar meringankan beban masyarakat di tengah bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini.

“Semoga bantuan ini, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir di Pasuruan,” tegas Reza menambahkan

Ketua DPP PKB ini juga mengungkapkan, kalau ditengah banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, Faisol Reza meminta pada pemerintah harus melakukan deteksi dini. “Supaya tidak banyak korban jiwa dan Pemerintah harus melakukan deteksi dini,” harapnya. (geo/ed2)

Ariyanto selaku personalia PT Global Interinti Industry tidak mau ditemui wartawan Memo X (Grup Memontum.com). Saat dikonfirmasi melalui WA sempat memberikan penjelasan. “Benar Mas, kalau itu ada peraturan di perusahaan ini Mas,” ujar Ariyanto selaku personalianya. Ketika itulah, personalia tidak bisa memberikan penjelasan karena aturan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh menejemen dan karyawan.

Menurut keterangan dari beberapa perwakilan serikat buruh yang enggan namanya disebutkan, peraturan ini menjadi persoalan antara karyawan dan menejemen PT GII. ”Karena membuat peraturan baru tanpa dirundingkan lebih dulu dengan Serikat Pekerja (SP),” adunya kepada Memo X.

Sedangkan dari pihak menejemen PT GII langsung melakukan sosialisasi kebijakan baru T3 (Tunjangan Tidak Tetap) yang dimaksud, dengan cara memotong kenaikan gaji karyawan tahun 2018 dipindah menjadi T3. Akibatnya, gaji karyawan akan berkurang dari yang seharusnya diterima oleh karyawan, inilah awal gejolak terjadi.

Serikat pekerja (SP) telah melaporkan hal tersebut ke Disnaker Kota Surabaya, untuk mencari penyelesaian nasib karyawan. Namun akibat pemaksaan penerapan dan peraturan T3 yang akan dilaksanakan di bulan Januari nanti, menyebabkan keresahan karyawan. ”Ini sangat mendasar, karena kebutuhan hidup yang serba mahal. Apalagi kebijakan itu tidak menguntungkan karyawan bahkan bisa merugikan,” jelasnya. (spd/yan)