Humas Bea Cukai Kediri, Rudi Supriyanto, saat dikonfirmasi membenarkan upaya penggagalan tersebut. Diuraikannya, peristiwa bermula dari adanya informasi intelijen bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal menggunakan bus melalui wilayah pengawasan Bea Cukai Kediri, tepatnya Kabupaten Jombang.

Baca juga:

“Berbekal informasi tersebut, tim gabungan Bea Cukai Kediri dan Satpol PP Kabupaten Jombang kemudian menyisir area dimaksud berikut ciri-ciri kendaraannya. Alhasil, akhirnya mendapati kendaraan target berplat nomer K 7142 OD melintas,” ujar Rudi, saat dikonfasi Minggu (25/06/2023) tadi.

Dari situ, tambahnya, kemudian petugas melakukan pengejaran dan penghentian sarana pengangkut untuk dilakukan penindakan. “Kemudian dihentikan di exit tol Tembelang. Ini dari Jawa Timur tujuannya ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat,” bebernya.

Atas penindakan tersebut, sebanyak 22.480 batang rokok illegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berhasil dicegah oleh petugas. “Untuk perkiraan nilai barang yang dicegah tersebut mencapai Rp 28.212.400 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 19.336.060,” paparnya. (azl/sit/adv)

Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Trenggalek, Triadi Atmono, menyampaikan bahwa pengukuhan tim relawan Damkar yang berada di lingkup Rutan Kelas IIB Trenggalek, diharapkan dapat bermanfaat dan membantu tugas dalam pemadaman kebakaran. “Ini merupakan langkah serta terobosan yang luar biasa. Apalagi, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat utamanya di Rutan Trenggalek,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (20/06/2023) siang.

Dirinya menyebut, bahwa ini merupakan kali pertamanya Satpol PP dan Damkar Kabupaten Trenggalek, membentuk relawan Damkar di Rutan Trenggalek. Tim tersebut dibentuk setelah melihat tingginya risiko (high risk) kerugian material serta korban jiwa jika terjadi kebakaran di Rutan Kelas IIB Trenggalek.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 364.1-360 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, paparnya, Rutan memiliki pengamanan luar biasa. Maka, harus ada prioritas pengendalian serta pencegahan kebakaran dari dalam Rutan.

“Kita tidak ingin terjadi suatu hal yang membahayakan, khususnya bagi penghuni dan sebagainya. Makanya, harus ada prioritas pengendalian serta pencegahannya yang luar biasa,” tambah Triadi.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran di dalam Rutan maupun di luar Rutan, tidak ada yang membedakan. Semua sama, mulai dari regulasi, SOP, standar pelayanan, mutu pelayanan, semuanya sama, hanya saja beda dalam praktek di lapangan.

“Hal-hal yang demikian ini sering kita sampaikan untuk kolaborasi percepatan. Intinya jika terjadi kebakaran kita tidak panik, waspada, api jangan sampai membesar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Rutan kelas IIB Trenggalek, I Kadek Dedy Wirawan Arintama, mengatakan bahwa pihaknya perlu menginisiasi pembentukan relawan Damkar mengingat pencegahan lebih baik dari pada penanganan. “Melalui kegiatan ini nantinya, kita akan melakukan pencegahan di awal dulu,” katanya.

Setelah pengukuhan tersebut, Karutan Trenggalek menyebut akan melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi relawan Damkar dan seluruh warga binaan di Rutan Trenggalek. “Jadi, hari ini kami lakukan pengukuhan sekaligus ke depan juga akan melakukan pelatihan. Kemudian kolaborasi kami, khususnya Rutan dengan pemadam kebakaran sebagai salah satu sinergi pencegahan kebakaran sesuai dengan standar kebakaran,” terangnya.

Karutan berharap, kebakaran tidak sampai terjadi di Rutan Trenggalek. Sehingga, sebagai langkah awal agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, maka dikukuhkan relawan Damkar sebagai salah satu langkah pencegahan.

“Ke depan semua petugas sekaligus nanti warga binaan akan kita bekali berkaitan dengan pelatih Damkar. Karena paling tidak, bisa dari awal dahulu untuk mencegah jika terjadi kebakaran serta penanggulangannya terhadap kebakaran,” tegas Karutan Trenggalek. (mil/gie)

Jabatan Fungsional Ahli Muda Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Mashudi, mengatakan bahwa pihaknya melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan menyisir tiga lokasi yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dari hasil razia ini, sebanyak 15 PSK paruh baya berhasil diamankan.

“Operasi yang kami lakukan ini berlangsung tiga titik. Yakni, di Kecamatan Paiton, Kecamatan Besuk dan Kecamatan Semampir. Dari razia itu, sebanyak 15 PSK dan mucikari berhasil kami amankan,” katanya Rabu (14/06/2023) tadi.

Baca Juga :

Kemudian, tambahnya, 15 PSK beserta mucikari tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hal itu, untuk memastikan para PSK ini tidak mengidap atau bergejala HIV Aids.

“Kami lakukan pendataan berikut pengecekan kesehatan, karena ditakutkan ada yang bergejala HIV. Ini masih menunggu hasilnya dari Puskesmas,” terangnya.

Operasi Pekat tersebut, imbuhnya, dilakukan petugas dimulai dengan menyisir dari wilayah Kecamatan Semampir. Kemudian, dilanjut ke wilayah Kecamatan Besuk dan terakhir di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Diketahui, dari PSK yang terjaring Operasi Pekat tersebut merupakan wanita paruh baya atau mayoritas berumur di atas 40 tahun. Tidak hanya itu, PSK yang terjaring itu merupakan pemain lama.

“Hampir 50 persen pemain lama, mas. Mereka sudah tua-tua semua,” kata Widodo salah satu petugas Satpol PP yang ikut dalam Operasi Pekat. (nun/pix/gie)

Memontum Kota Malang – Peringatan ke 92 Hari Sumpah Pemuda, juga digebyar Pemuda Pancasila (PP) dengan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 61 Pemuda Pancasila, di salah satu hotel di Kota Malang, Rabu (28/10) tadi.

Dalam kegiatan itu, turut hadir Sekretaris MPC PP Jatim, Diah Agus Wijik, Ketua Majelis Pimpinan Organisasi (MPO) PP Kota Malang, Edi Wahyono, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Malang, Agus Sunar dan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko beserta jajaran Forkopimda Kota Malang.

Sekretaris MPC PP Jatim, Diah Agus Wijik, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran pemuda saat ini sangat diperlukan untuk membantu segala program dari pemerintah.

“Bagi seluruh pemuda, terutama Kota Malang, harus saling bahu membahu dan membantu apa yang menjadi program pemerintah. Kalau bisa, kita jemput bola, tanpa harus menunggu bola itu datang. Kita bergerak bersama-sama untuk menjadi lebih berguna bagi masyarakat,” kata Diah.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pada penurunan dalam bidang ekonomi, dirinya meminta agar pemuda untuk terus bekerjasama. Saling membantu dan memberikan ide-ide kreatif bagi masyarakat.

“Memang saat ini kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya, tetapi tdak perlu khawatir. Kita harus bersama-sama terjun langsung kemasyarakat dan saling membantu apa yang dibutuhkan,” tandasnya.

Ketua Majelis Pimpinan Organisasi (MPO) PP Kota Malang, Edi Wahyono, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa dengan peran pemuda sebagai agen perubahan, dirinya yakin perkonomian Kota Malang dan segala permasalahan bisa teratasi.

“Meskipun di masa pandemi dan menghadapi banyak hal, semoga bisa tetap tenang, tetap bersama-sama untuk saling membantu kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang dalam kesempatan itu juga hadir, mengucapkan selamat kepada Pemuda Pancasila. Tidak ketinggalan, juga berharap untuk terus berperan dalam membantu pembangunan di Kota Malang.

“Jadikan momen ini untuk starting point untuk menciptakan inovasi dan kreativitas dalam situasi saat ini. Baik itu dalam rangka membantu mendisiplinkan masyarakat, pemulihan kesehatan dan respon terhadap masalah-masalah sosial lainnya,” pungkasnya. (mg1/sit)

Mereka mendesak agar segala hal yang terindikasi berkaitan dengan PKI harus dihukum berat. Terlebih tentang bahaya Laten Komunis, Banyuwangi, memang punya sejarah kelam. 62 orang kader GP Ansor setempat telah menjadi korban kekejaman PKI pada 18 Oktober 1965 di Dusun Cemetuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring.

“Itu tidak boleh dilupakan, gerakan apapun yang terindikasi menjadi kemunculan bahaya laten, harus diwaspadai,” kata Ketua Forsuba, H Abdillah Rafsanjani.

Ketua PP Banyuwangi, Eko Suryono S Sos, juga mengajak seluruh masyarakat Bumi Blambangan, termasuk jajaran Tim konsorsium advokat Walhi, LBH Surabaya, Kontras dan For Banyuwangi, untuk berfikir jernih. Serta tidak mudah terprovokasi isu pihak tak bertanggung jawab yang menyebut bahwa proses pengadilan terhadap terdakwa Budi Pego, adalah kriminalisasi.

“Ini tidak ada kaitannya dengan demo tolak tambang yang mereka lakukan, karena kita semua paham bahwa demo menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Namun sidang kali ini adalah murni tentang pengibaran logo palu arit yang itu mirip dengan lambang PKI, yakni organisasi terlarang musuh negara, musuh seluruh warga Indonesia. Dan sejarah mencatat, PKI pernah membantai dengan keji putra-putra Banyuwangi,” ucap Eko.

Terkait sosok terdakwa Budi Pego, penelusuran PP Banyuwangi, juga mendapati informasi yang cukup mencengangkan. Yakni Budi Pego banyak disebut bukanlah seorang aktivis lingkungan. Bahkan, rekam jejak terdakwa justru menunjukkan bahwa dia dulu merupakan mitra dari PT Indo Multi Niaga (IMN), perusahaan tambang emas besar yang pernah beroperasi di Banyuwangi.

Untuk itu, dia berharap para aktivis, LSM dan pegiat lingkungan mau sedikit membuka mata serta mencoba mencari tahu fakta sebenarnya di Tumpang Pitu. Bukan justru membabi buta dalam melakukan pembelaan. Karena, jejak perjalanan hidup Budi Pego yang disinyalir merupakan mantan mitra perusahaan pertambangan, dinilai menyimpan rahasia tentang apa motif tujuan aksinya.

“Kenapa dia tidak dari dulu saja menolak pertambangan saat masa IMN, kenapa baru sekarang?,” pungkas Eko. (ras/yan)