Apel yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut dihadiri oleh Bupati Trenggalek bersama jajaran Forkopimda serta Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin pimpin apel Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di alun-alun Trenggalek

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, dalam kesempatan tersebut menekankan dua hal kepada seluruh petugas coklit atau PPDP. Yang pertama adalah untuk memastikan semua warga yang memiliki hak pilih benar-benar terakomodir dan tersosialisasi tentang adanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada bulan Desember 2020 mendatang.

“Karena Trenggalek berhak rakyatnya berdaulat untuk menentukan siapa pemimpin terbaik, dengan cita-cita terbaik, dengan kerja terbaik untuk membangun Kabupaten Trenggalek ke depan,” kata Bupati, Sabtu (18/07/2020) siang.

Lebih lanjut, Bupati Nur Arifin juga menekankan tentang dislipin menerapkan protokol kesehatan saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.

Jika ada petugas yang sedang dalam kondisi kurang enak badan, Bupati mengingatkan untuk tidak memaksakan diri melakukan coklit kepada masyarakat.

“Lindungi diri anda, lindungi pula masyarakat,” tegas Bupati.

Masih terang suami Novita Hardiny ini, jika tidak perlu untuk melakukan satu kunjungan berlama-lama, dipersingkat.

“Kalau bisa bertemu di luar rumah lebih baik daripada harus masuk ke dalam rumah kemudian menyentuh barang-barang, juga berpapasan dengan banyak orang, datang kemudian memegang itu juga termasuk resiko penularan,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berpesan dua hal saja. Satu, pastikan seluruh warga Kabupaten Trenggalek tercatat, memiliki hak untuk menentukan masa depan Kabupaten Trenggalek menjadi berdaulat karena pemimpinnya dipilih oleh mayoritas rakyat dengan tingkat partisipasi yang baik, yang kedua protokol kesehatan benar-benar harus dijiwai menjadi satu kebiasaan baru.

“Saya mengingatkan kepada para petugas coklit untuk memastikan diri menjaga kesehatan, tidak tertular dan menjaga masyarakat dari penularan Covid-19,” pungkas Bupati termuda ini. (mil/oso)

Pada prosesi sumpah janji dan pelantikan PPDP Desa Kotakan dihadiri oleh Kepala Desa Kotakan Suriwan, Kepala KUA Kecamatan Situbondo, Drs H Kaspon M HI selaku Rohaniawan dalam pelantikan PPDP serta perwakilan PPK Kecamatan Mery Anggraini, Babinkamtibmas dan Babinsa Kotakan serta Ketua PPS desa Kotakan Anas Wijaya S Pd.

Kepala Desa Kotakan Suriwan mengatakan, bahwa anggota Petugas Pemuktahiran Data Pemilih adalah sebagai penyelenggara Pemilu tetap mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh KPU Pusat ataupun Provinsi dan KPU Daerah.

Sambung Suriwan, maka kami menghimbau kepada PPDP Desa Kotakan yang baru dilantik ini untuk tetap bekerja secara profesional serta kompak dan semangat untuk bekerja.

” Karena PPDP merupakan awal dari tahapan Pemilu yang bertugas untuk mencoklit data pemilih di 4 dusun dan 11 TPS di Desa Kotakan, ” jelasnya.

Menurut Kades Suriwan sukses dan tidaknya jalannya Pilbup Situbondo di Desa Kotakan, tergantung dari kinerja PPDP Desa Kotakan yang baru saja diambil sumpah janjinya dan baru saja dilantik oleh Ketua PPS Kotakan.

” Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020 di Desa Kotakan ada sebanyak 4.860 peserta pemilih untuk Pilkada mendatang dengan 11 TPS, “ungkapnya.

Sementara perwakilan PPK Kecamatan Situbondo Mery Anggraini menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada PPDP Desa Kotakan yang baru dilantik, selamat bekerja dan serta tetap menjaga kesehatan selama bekerja, serta patuhi protokol kesehatan selama bekerja, karena kesehatan para PPDP serta pemilih adalah yang paling utama.

” Dalam mendata pemilih secara teliti dan cermat ada 3 prinsip yang harus dimiliki oleh petugas PPDP. Yang pertama harus konfrehensif artinya petugas PPDP harus melaksanakan tugas sesuai tupoksinya secara menyeluruh dan sesuai regulasinya, “ucapnya

Menurutnya, dalam pemilihan umum serentak ditengah pandemi virus Corona atau Covid-19 yang luar biasa harus mengikuti aturan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas PPDP.

” Para petugas PPDP diharapkan untuk memakai Alat Pelindung diri (APD) yang telah disediakan oleh KPU, agar tetap digunakan atau dipakai saat bertugas mencoklit data peserta pemilih pada Pilkada serentak ini, ” ujarnya.

Sementara menurut Ketua PPS Desa Kotakan Anas Wijaya S Pd mengatakan, bahwa dirinya berharap kepada petugas PPDP untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU Pusat maupun dari Provinsi karena petugas PPDP ini merupakan tugas awal dari tahapan sebagai penyelenggara Pemilu.

Sambung Anas Wijaya, karena pada tanggal 15 Juli akan diadakan gerakan klik serentak seluruh Indonesia yang melaksanakan Pemilukada maupun Pilgub. Petugas PPDP sudah disumpah dan janji yang bertanggung jawab kepada negara, kepada masyarakat dan dihadapan Allah SWT.

” Oleh karena itu saya mengharap kepada petugas PPDP untuk bekerja secara teliti, karena jika salah mendata maka nasib hak suaranya seseorang pemilih akan hilang, ” katanya.

Ditegaskan dia, maka dari itu ikuti petunjuk buku kerja yang sudah ada, jika ada masalah segera berkoordinasi dengan PPS. Karena ini berkaitan dengan kevalidan data. Data valid dan tidaknya itu tergantung dari petugas PPDP, tetap mengikuti protokol kesehatan karena ini sudah resiko, kita melaksanakan Pemilukada ditengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

” Bahwa seluruh penyelenggara Pemilu itu adalah pejuang demokrasi, ” ungkapnya.

Lebih lanjut Anas Wijaya menegaskan, sukses tidaknya Pemilukada dan valid tidaknya data itu tergantung dari kinerja petugas PPDP.

” Mari kita bersama-sama apapun yang terjadi dan ada kendala-kendala dilapangan tolong berkoordinasi dengan PPS, maka nanti PPS juga akan ikut membantu menyelesaikan, ” tukasnya

Ditambahkan Anas Wijaya, bahwa PPDP ditetapkan dan dilantik sebelum melaksanakan tugas mencoklit data. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dan ditegaskan, bahwa pelantikan ini bukan opsional tetapi rangkaian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020.

“ Pelantikan ini penting dilaksanakan untuk legalitas PPDP, yang produknya nanti mendata pemilih. PPDP adalah salah satu pilar untuk menyatakan produk pemilih legal atau tidak. Jadi, pelantikan ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan apapun kendalanya, ” pungkas Anas Wijaya.

Pada acara pelantikan petugas PPDP Desa Kotakan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini dilaksanakan dari pukul 19.00 WIB serta berakhir sampai pukul 22.00 WIB. (her/yan)

Sebelum memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, sebanyak 11 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Kotakan mengikuti Bimbingan Teknis yang dilaksanakan, Minggu (12/7/2020) malam.

Kegiatan Bimtek bagi petugas PPDP desa Kotakan. (her)

Bimtek PPDP desa Kotakan berlangsung di Balai Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Untuk memastikan Bimtek PPDP berjalan dengan baik, Ketua PPS Desa Kotakan Anas Wijaya memberikan pemahaman dan arahan terkait petunjuk teknis (Juknis) pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih desa Kotakan pada ajang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020.

Dalam sambutan dan arahannya pada Bimtek PPDP di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo, Ketua PPS desa Kotakan Anas Wijaya menyampaikan, PPDP merupakan ujung tombak dan kontak langsung dengan para calon pemilih Pilkada di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, harus mengikuti protokol kesehatan dan agar tidak ada yang kesulitan dalam pelaksanaan coklit.

Sambung Anas Wijaya, hanya dengan pemahaman teknis nya saja, pasti sudah paham mengenai tata caranya. Sehingga, diharapkan PPDP bisa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas ini. PPDP harus berkoordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, untuk menanyakan keadaan wargannya.

“PPDP harus turun door to door ke rumah warga dan benar benar memastikan keadaan calon pemilih, ” katanya.

Anas Wijaya menyampaikan, bahwa data hasil kegiatan coklit ini, selain akan dipakai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tgl 09 Desember mendatang, juga akan dipakai sebagai acuan acara Pemilihan umum lainnya. Anas juga menghimbau supaya data yang dicoklit benar benar valid, hingga tak ada Mutarlih ulang.

“Saya tidak bisa membayangkan bila kegiatan coklit ini nantinya tidak tuntas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nanti juga pasti akan bermasalah, ” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kata Anas, datangnya petugas coklit PPDP dari rumah ke rumah, harus mengikuti protokol kesehatan pada situasi pandemi covid saat ini.

“Jadi sebelum PPDP diturunkan ke lapangan untuk mendata, sudah lebih awal menjalani rapid test yang di selenggarakan oleh KPU untuk memastikan seluruh petugas penyelenggara Pemilu itu Sehat dan tidak terpapar Covid-19, ” kata Anas.

Ditegaskan Anas Wijaya, tidak hanya itu. PPDP diwajibkan mengikuti anjuran Pemerintah untuk menerapkan protokoler kesehatan saat bertugas mencoklit.

“Dengan wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti memakai masker atau Faceshild, pakai sarung tangan dan pakai handsanitzer dalam melaksanakan kegiatan tugas Negara, tetapi juga harus diniati sebagai ajang silaturahmi, ” tambahnya.

Anas menghimbau kepada masyarakat desa kotakan untuk tidak takut apabila ada petugas PPDP datang ke rumahnya untuk mendata dan mencoklit.

“Petugas PPDP sudah menjalani rapid test yang diselenggarakan KPU dan hasil rapid test sehat semua, “imbuhnya.

Ditambahkan Anas Wijaya, daftar PPDP sudah dibuatkan identitas dan SK oleh KPU, dan dianggap sah apabila sudah terlampir di SK.

“Apabila nanti dalam pelaksanaannya ada masalah pemilih yang akan dicoklit, “pungkasnya.

Sementara itu dari pihak PPDP, seperti yang diutarakan oleh salah satu petugas PPDP Desa Kotakan, Nur Rizkiyah (34) menanyakan mengenai tugas mencoklit data pemilih di 4 (empat) dusun desa kotakan yakni Dusun Kotakan Utara, Dusun Kotakan Tengah, Dusun Kotakan Selatan dan Dusun Kotakan Cangkreng yang akan didapatkan kendala-kendala petugas Coklit.

“Cukuplah berat kerja kita, harus mendatangi dari rumah ke rumah, polemik hari ini di masa pandemi virus Corona atau covid-19, ” ungkapnya.

Sekedar diketahui, kegiatan pendataan ini penting, karena akan menjadi acuan KPU dalam memberi fasilitas di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo mendatang. Begitupun dengan data-data lain seperti calon pemilih yang ada di Rumah sakit, Rutan dan bagi warga yang merantau, belum memiliki E KTP dan lainnya. (her/tim)

Petugas PPDB Ujung Pangkah kompak menggunakan kostum Adat Jawa tradisional. Tak berselang lama, petugas mendatangi dari rumah ke rumah (door to door) warga.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ujungpangkah, Abdullah Hanif mengatakan, pemakaian kostum adat Jawa tradisional ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih serta menarik masyarakat dalam menyemarakkan proses coklit.

“Itu semua kita suguhkan untuk menarik simpati warga,” katanya, Sabtu (20/1/2018).

Hanif menjelaskan, pemakaian pakaian Adat Jawa ini salah satu cara untuk bersosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memilih.

“Selain coklit, kita berkostum Adat Jawa ini untuk sosialisasi Pilgub Jatim agar masyarakat tidak golput,” sambungnya.

Hanif berharap, para petugas bekerja secara profesional sehingga data pemilih tetap (DPT) untuk Pilgub Jatim di Kecamatan Ujungpangkah bisa valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini proses awal untuk menentukan DPT di Pilgub Jatim. Seluruh petugas sejumlah 101 orang harus bekerja secara profesional,” tambah dia.

Salah satu warga Kecamatan Ujungpangkah, Hayan Hadi (53) menyatakan, petugas PPDB yang memakai kostum unik ini bisa menarik simpatik warga. Bahkan, beberapa warga asyik berswafoto dengan petugas.

“Ini menarik, para petugas memakai baju adat, baru kali ini ada petugas pakai baju adat,” ujarnya.(gbr/yan)

Ara Satria K, saat di rumah warga ketika dikonfirmasi mengatakan, ”Kami dari PPDP dengan PPS, Much Lutfi Azis dan PPL, Aditya Abdilah Yusuf, Sabtu ini, kami bertiga melakukan pendataan kepada warga secara door to door. Apabila rumah warga yang kami datangi tidak di rumah, maka kami tunggu sampai datang. Sehingga pendataan benar-benar valid.”

Seperti warga yang bernama Naam (49), Jl KH Ahmad Dahlan Gang IV No. 7C
RT 02 RW 04 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Jombang. Caranya mendata, dicocokkan data KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (kartu keluarga) terbaru yang dimiliki warga tersebut dengan DP4 (Daffar Potensial Penduduk Pemlih).

“”Selain itu, kami juga menanyakan nama-nama yang tercantum idalam KK. Jika dari nama tersebut tidak serumah, maka saya sampaikan agar saat pemilihan nanti, dihubungi dan bisa hadir, “jelasnya

Naam (49) mengatakan, petugas dari KPU minta fotocopy KK dan fotocopy KTPnya. “Setelah itu saya mengisi form yang disodorkan oleh mereka untuk mengisi data dan yang terakhir saya tandatatangan, petugasnya juga tandatangan,” ujarnya.

“Saya sangat senang didatangi petugas dari KPU. Karena saya tidak usah riwa-riwi. Santai duduk di rumah petugas KPU datang sendiri”. katanya (wis/yan)

Ara Satria K, saat di rumah warga ketika dikonfirmasi mengatakan, ”Kami dari PPDP dengan PPS, Much Lutfi Azis dan PPL, Aditya Abdilah Yusuf, Sabtu ini, kami bertiga melakukan pendataan kepada warga secara door to door. Apabila rumah warga yang kami datangi tidak di rumah, maka kami tunggu sampai datang. Sehingga pendataan benar-benar valid.”

Seperti warga yang bernama Naam (49), Jl KH Ahmad Dahlan Gang IV No. 7C
RT 02 RW 04 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Jombang. Caranya mendata, dicocokkan data KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (kartu keluarga) terbaru yang dimiliki warga tersebut dengan DP4 (Daffar Potensial Penduduk Pemlih).

“”Selain itu, kami juga menanyakan nama-nama yang tercantum idalam KK. Jika dari nama tersebut tidak serumah, maka saya sampaikan agar saat pemilihan nanti, dihubungi dan bisa hadir, “jelasnya

Naam (49) mengatakan, petugas dari KPU minta fotocopy KK dan fotocopy KTPnya. “Setelah itu saya mengisi form yang disodorkan oleh mereka untuk mengisi data dan yang terakhir saya tandatatangan, petugasnya juga tandatangan,” ujarnya.

“Saya sangat senang didatangi petugas dari KPU. Karena saya tidak usah riwa-riwi. Santai duduk di rumah petugas KPU datang sendiri”. katanya (wis/yan)

Lebih lanjut Setyo Budono menjelaskan, PPDP ini bekerja mulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018 mendatang. Mereka akan terjun langsung ke rumah-rumah warga untuk mencocokan data pemilih. Data pemilih yang dicocokkan tersebut, merupakan hasil sinkronisasi data dari KPU Pusat melalui KPU Provinsi Jawa Timur. Saat ini data pemilih tersebut sudah berada di KPU Kota Blitar.

“Sekarang data pemilih hasil sinkronisasi tersebut sudah diserahkan ke KPU Kota Blitar. Selanjutnya akan segera disampaikan kepada petugas pemungutan suara (PPS) di masing-masing keluraan”, jelas Setyo Budiono, Jumat (5/1/2018).

Selanjutnya, setelah PPS melakukan pengecekan, data pemilih hasil sinkronisasi tersebut
akan diseahkan ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dicocokkan langsung di lapangan.

“Proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih ini, kurang lebih selama satu satu bulan”, tandas Setyo Budiono.

Setyo Budiono menambahkan, setelah pencocokan dan penelitian data pemilih selesai, data kongkrit hasil coklit akan diberikan lagi kepada PPS. Kemudian PPS akan menyusun hasil pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut menjadi Data Pemilih Sementara (DPS). Selanjutnya, hasil penyusunan DPS akan diverifikasi PPK sebelum diserahkan ke KPU Kota Blitar.

“Setelah DPS diverifikasi PPK, selanjutnya diserahkan ke KPU Koto Blitar untuk kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Nantinya data DPT ini akan disampaikan ke KPU Provinsi dan Pusat”, papar Setyo Budiono.

Diharapkan, proses pemutakhiran data pemilih ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena, proses selanjutnya sudah harus menyiapkan berbagai sarana pendukung untuk Pilgub yang diperkirakan pada Juni mendatang.

“Kita berharap berbagai tahapan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, agar persiapan lainnya bisa segera dilakukan”, pungkas Ketua KPU Kota Blitar. (jar/yan)