Penghargaan itu diterima dari Komisi Informasi Jawa Timur atas inovasi PPID Kota Malang dalam mengelola sistem keterbukaan informasi publik. Menurut Walikota Sutiaji, penghargaan ini diperoleh atas dukungan serta peran aktif masyarakat Kota Malang yang selama ini terus menyampaikan aspirasi dan bahkan keluhan mereka terhadap pelayanan publik yang ada di Kota Malang.

“Tanpa itu semua, akan sulit bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja ASN demi memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” ujarnya.

Sutiaji juga menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pemkot Malang akan terus melakukan transparansi dan memberikan informasi yang dibutuhkan publik secara terbuka.

“Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh elemen masyarakat yang ada, tanpa bantuan dan dukungannya Kota Malang tidak akan bisa terus menerus menuai prestasi; tentu penghargaan ini akan kami jadikan motivasi baru untuk meniadi lebih baik di kemudian hari,” tegasnya.

PPID Award digelar dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada badan publik yang telah menjalankan amanat UU 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada 2019 ini, Komisi Informasi memberikan penilaian kepada OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa di Jawa Timur. Penilaian ini dimulai sejak Agustus hingga November. Adapun tahapannya adalah badan publik mengirimkan SAQ (Self assessment Questionnaire) dilanjutkan dengan verifikasi oleh tim penilai, dan diakhiri dengan visitasi ke badan publik. Proses ini dilakukan secara ketat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada hasil penilaian ini, tim memberikan award pada beberapa kategori diantaranya adalah Penyedia informasi berkala terbaik; Penyedia Informasi setiap saat terbaik; Penyedia layanan terbaik; Pendokumentasian informasi terbaik; Mitra KI Jatim terbaik; Badan publik menuju informatif; Badan Publik Informatif; Badan Publik Favorit; dan Badan publik terbaik. (*yan)

Cak Thoriq sapaan akran Bupati Lumajang mengatakan keterbukaan informasi telah menjadikan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk terus berupaya memunculkan inovasi -inovasi yang dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

Cak Thoriq menjelaskan, masyarakat Lumajang saat ini bisa mendapatkan dan menyampaikan informasi ataupun keluhan melalui berbagai media baik media sosial ataupun melakukan pengaduan melalui website Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Ada Lapor Lumajang, ada website, ada whatsapp, akun instagram juga misalnya, semua itu problematikanya terurai satu persatu, begitu terurai maka kita (Pemkab. Lumajang,red) akan menyelesaikan dengan cara yang cepat, itu yang harus kita lakukan,” jelas Cak Thoriq.

Cak Thoriq juga sudah menginstruksikan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang membuat pola yang tersambung pada semua PPID di Badan Publik yang ada di Kabupaten Lumajang.

Sementara, Kabid Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Wahyuning Indriasih, S.STP, S.IP., M.Si yang turut hadir mendampingi bupati menambahkan bahwa perolehan nilai PPID Kabupaten Lumajang naik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, peringkat PPID Kabupaten Lumajang naik dari C dengan nilai 67,94 pada tahun 2018, naik pada tahun 2019 dengan mendapatkan kategori B (menuju informatif), nilai antara 80 sampai dengan 96,” terangnya.

Namun demikian, pihaknya masih perlu melakukan upaya advokasi secara intensif, tidak saja kepada masyarakat tetapi juga bagi aparat birokrasi bahwa PPID bukan hanya sebagai upaya pemerintah merespon dengan cepat apa yang disampaikan masyarakat melalui berbagai sarana komunikasi, tetapi lebih utama bagaimana PPID mampu untuk mengelola informasi dan dokumentasi untuk kemudian disajikan kepada masyarakat sesuai UU keterbukaan informasi publik. (adi/yan)