Seperti yang diketahui selama pandemi Covid-19, hampir 2 tahun lamanya mereka tak pernah mendapat pekerjaan (job). Tak heran, hal itu membuat mereka kesal dan berinisiatif menjual semua perlengkapan saat manggung demi menyambung hidup.

Baca Juga:

• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Kita tau mulai awal pandemi tepatnya tahun 2019, semua acara yang menimbulkan kerumunan tidak diperbolehkan. Baik hajatan maupun event. Dan sudah selama itu kami semua tidak bekerja,” ungkap salah satu pekerja seni, Sugeng Kuncahyo saat dikonfirmasi, Senin (23/08) tadi.

Adapun peralatan yang dijualnya meliputi, kamera, barongan, kendang, sepatu, pakaian hingga aksesoris lainnya.

Bertempat di trotoar seputaran Alun-Alun Trenggalek, para pekerja seni ini nampak antusias menjual barang-barangnya.

“Setau saya, PPKM level 4 ini diperpanjang lagi sampai 23 Agustus. Bahkan kita juga tidak tau bakal ada PPKM level 5,6,7 atau tidak. Padahal kami semua ini bisa makan kalau ada job. Sedangkan ini sama sekali tidak ada,” tegasnya.

Cak Kun sapaan akrabnya menjelaskan karena semua peralatan yang digunakan saat bekerja tidak bisa lagi memberikan pemasukan. Akhirnya mereka lebih memilih menjual semua barang-barang itu demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

“Kalau saya dalam kelompok kesenian ini bergerak di bidang dokumentasi, jadi yang saya jual kamera ini yang hampir 2 tahun tidak digunakan,” kata Cak Kun.

Dalam aksinya itu, para pekerja seni juga tampak menjual peralatan sesuai profesi seni masing-masing. Misalnya pemain kendang, yang menjual kendangnya. Juga artis atau penyanyi yang menjual pakaian, sepatu (high heels) dan juga aksesoris lain. Pihaknya berharap agar Pemerintah bisa memberikan solusi atas pekerjaan yang selama ini dijalani para pelaku seni. “Kita hanya ingin pekerjaan kami kembali bisa dilakukan. Meski harus dengan aturan atau kebijakan yang ada, itu saja,” harap Cak Kun. (mil/ed2)

Direktur Lippo Plaza Batu, Suwanto, menjelaskan jika kini kondisi perbelanjaannya cukup memprihatinkan. Selama sebulan terakhir, baik pengelola maupun para tenant, tidak ada pemasukan karena memang pusat perbelanjaan tidak boleh beroperasi. Meski begitu, pengelola mall berupaya untuk tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Saat ini efisiensi yang dilakukan adalah dengan cara shift karyawan dan merumahkan mereka. Dari total 400 karyawan lebih, 50 persen yang kita rumahkan. Bahkan, sampai AC kita matikan untuk mengurangi pengeluaran biaya listrik,” jelas pria yang juga menjadi Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang Raya ini, Selasa (03/08) tadi.

Dirinya pun khawatir, jika larangan beroperasi masih dilakukan, manajemen bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Karena minimnya pemasukan, pasti akan berdampak serius.

“Kalau terus berjalan seperti ini, tentu kami tidak kuat. Karena sejak PPKM, tidak ada pemasukan. Tetapi saat ini, kami masih berusaha berjuang agar tak sampai ada PHK. Bila boleh berharap, tentu jangan PPKM lagi. Karena, meskipun ada keringanan pajak dari pemerintah, pada kenyataannya sulit untuk mendapatkan pemasukan. Sementara, pendapatan minim pun hanya cukup untuk operasional saja. Sedangkan selama ini, kami masih membayar pajak secara penuh,” terangnya.

Suwanto pun berharap, agar kebijakan tentang pembatasan aktivitas pertokoan atau mall, dapat dipertimbangkan lagi. Karena tanpa pemasukan tentu akan ada dampak terhadap para pekerja. Karenanya, dalam waktu dekat asosiasi akan mengirimkan surat resmi ke pemerintah, terutama pemerintah daerah agar mempertimbangkan penutupan. Prinsipnya, kami bisa beroperasi kembali supaya roda perekonomian kembali berjalan.

“Inti dalam surat yang akan kita kirimkan yaitu izinkan kami beroperasi meski ada pembatasan-pembatasan. Sudah satu bulan kita tak beroperasi, bila diperpanjang misal sampai 3 bulan ke depan, bisa dipastikan kita bakal bangkrut. Kita sudah merugi miliaran,” keluhnya.

Apalagi, urainya, sampai saat ini pihaknya tetap membayar pajak PBB, parkir dan reklame secara full dan tidak ada diskon mencapai ratusan juta. Harapannya, pemerintah pusat pun memberikan kebijakan diskon pasti sangat membantu.

“Informasinya, tahun sebelumnya (2020) hanya dibebaskan dendanya saja dan diberi kelonggaran pembayaran bisa mundur. Tapi sebenarny tetap, tidak ada diskon. Ini jadi keprihatinan, karena PPKM ini jauh lebih berat. Sementara amunisi kami juga sudah habis,” tuturnya. (bir/sit)

Pemilik warung makan Robocop, Yuli, mengatakan kebijakan work from home (WFH) membuat warungnya kehilangan banyak pembeli. Biasanya, meski terbilang sepi, namun masih ada yang singgah untuk makan atau beli makanan. Namun sekarang, justru sebaliknya.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Dahulu pendapatan kotor sebelum PPKM Darurat, masih sekitar Rp 700 ribu per hari. Sedangkan selama PPKM Level 4 ini diperpanjang, omzet di warung terjun bebas menjadi di sekitaran Rp 200 ribu,” terangnya.

Selain banyak pelanggannya yang WFH, tambahnya, warung juga hanya melayani makan di tempat selama 20 menit. Sehingga, hanya melayani pembelian makanan untuk dibawa pulang atau take away.

Saat ini, untuk sementara pihaknya juga memanfaatkan aplikasi penjualan makanan melalui ojek online untuk memasarkan masakannya. “Tapi karena masih baru, ya belum ramai,” kata Yuli.

Kondisi yang sama juga dirasakan oleh pemilik warung lainnya. Selama PPKM Level 4, pendapatan menurun drastis. (geo/ed2)

Kota Malang sendiri, menjadi salah satu daerah yang harus menjalani PPKM Level 4. Beberapa langkah pun, sudah dilakukan Wali Kota Malang, Sutiaji.

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Saya sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 43 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19,” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin (26/07).

Dirinya menjelaskan, bahwa isi dari SE tersebut sesuai dan senada dengan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. Yang mana ada beberapa aturan yang tidak seketat sebelumnya.

“Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal pengunjung 50 persen dan dibatasi jam operasional sampai pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, itu tidak tertulis,” terang orang nomor satu di Kota Malang tersebut.

Pelaksanaan kegiatan makan dan minum ditempat umum pun juga mulai diperbolehkan. Tetapi hanya untuk warung makan, Pedagang Kaki Lima (PKL), lapak jajanan dan sejenisnya.

“Diizinkan dibuka, boleh menyediakan fasilitas meja kursi untuk makan dan minum di tempat sejumlah maksimal 3 dan jumlah pengunjung maksimal 3 orang. Dengan waktu makan tiap-tiap pengunjung adalah 20 menit,” ungkapnya.

Jam operasional tetap sama seperti sebelumnya, yaitu pukul 06.00-20.00.

Namun untuk restoran, rumah makan, dan kafe, ditegaskan Sutiaji, hanya boleh menerima delivery atau take away.

“Jadi tidak boleh makan ditempat, sehingga diharapkan untuk tidak menyediakan fasilitas meja kursi untuk makan dan minum di tempat. Jam operasional sama, pukul 06.00-20.00,” tambahnya.

Selain itu, PKL, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, diizinkan buka.

“Namun hanya sampai pukul 20.00 WIB,” tegas pemilik kursi N1 itu. (hms/mus/ed2)

Sementara, terkait perpanjangan PPKM Darurat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan, bahwa Pemkot akan menyediakan paket sembako untuk meringankan beban warga Surabaya. Kapolres dan TNI/Polri juga sudah menyiapkan diri.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Saya sudah sampaikan kepada pejabat semuanya ikut turun, cek warga yang sentra kuliner PKL, warkop, semuanya, harus dicek. kalau itu memang punya warga surabaya ya kita akan bantu sembako. Sehingga untuk menunggu satu minggu ke depan ini bisa turun. Kami bisa melakukan relaksasi tanggal 26,”kata Eri, Rabu (21/07).

Eri juga mengatakan, Presiden sudah menyampaikan secara humanis. Bagaimana bantuan ke masyarakat dilakukan dan Pemkot Surabaya akan menjalankan semuanya.

“Pak Presiden menyampaikan, kalau dalam waktu seminggu terjadi penurunan maka tgl 26 akan dilakukan relaksasi. Saya berharap betul kepada warga Surabaya, Ayo kurang seminggu ini kita berjibaku, saling melengkapi,” ujar Eri.

Selain itu, Surabaya termasuk wilayah resiko penyebaran Covid-19 yang berada di wilayah level 4 di Jawa Timur.

“Surabaya level 4 PPKM, itu Negara yg menentukan, bukan lagi Wali Kotanya,” ujar Eri

“Dengan intruksi Mendagri, tetap pukul 20.00, prokes. Karena itu saya minta tolong kepada warga Surabaya, ketika tidak makan di tempat itu untuk mengurangi penyebaran Covid-19, silahkan buka tapi prokesnya harus tetap dijaga,” imbuhnya.

Lajutnya, ia berharap warga Surabaya mengikuti aturan prokes. Jika mengalami sakit sedikit, flu, batuk, pilek langsung ke puskesmas untuk lakukan swab. Karena Covid buka aib tapi penyakit yg bisa disembuhkan.

“Kalau takut tidak mau diswab karena malu positif Covid, akhirnya surabaya nambah terus kasusnya, kapan ekonominya surabaya bergerak,”ucapnya.

Eri juga mengajak seluruh warga Surabaya dan elemen masyarakat semangat, agar seminggu ke depan kasus Covid-19 akan turun.

“Ayo bareng Surabaya. Kita punya semangat yang sama. Seminggu ke depan bisa relaksasi, tanggal 26 Juli nanti,” tegas Eri. (ade/ed2)

“Jumlah kasus sembuh terus bertambah. Sebelum PPKM dilaksanakan, total kesembuhan di Kota Malang 3.481. Dihitung sejak kasus pertama di Kota Malang diumumkan pada 17 Maret 2020 hingga 10 Januari 2021,” jelas Wali Kota Sutiaji.

PPKM pertama digelar pada 11 Januari 2021 lalu, jumlah kesembuhan di Kota Malang bertambah 713. Kemudian PPKM kedua menghasilkan kesembuhan 751 pasien Covid-19.

“Setelah itu muncul PPKM Mikro, hingga ke VI yang saat ini sedang berlangsung. Total sejak 11 Januari sampai 21 April 2021 jumlah pasien Covid-19 sembuh di Kota Malang sebanyak 2.178,” jelasnya.

Sehingga disimpulkan orang nomor satu di Kota Malang itu, pemberlakuan PPKM sangat efektif. Presentase kesembuhan sebelum adanya kebijakan PPKM ada pada angka 82.4 persen. Kemudian semenjak ada PPKM presentase kesembuhan meningkat hingga 90.59 persen.

“Jumlah kasus meninggalpun turun. Sebelum PPKM, sebanyak 403 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal dunia. Namun setelah diberlakukannya PPKM pertama hingga PPKM Mikro ke IV, total 169 pasien Covid-19 di Kota Malang meninggal,” bebernya.

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Menurut pemilik kursi N1 itu, peningkatan efektifitas 3T dan disiplin 6M selama PPKM Mikro menjadi salah satu faktor kenaikan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian akibat pandemi Covid-19. Update data zonasi yang kami terima per 19 April 2021, dari total 4.273 Rt di Kota Malang, tidak ada Rt berkategori orange dan merah. Kemudian Rt zona kuning sebanyak 171, sedangkan zona hijau 4.102. Hal itu berarti 95.9 persen Rt di Kota Malang berkategori zona hijau. (mus/ed2)

Kepala Disparta Kota Batu, Arief As Siddiq, mengatakan kurang lebih ada 74 event yang akan digelar selama satu tahun dengan anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 7 miliar dari APBD 2021. Belum lagi, bantuan dana dari CSR maupun pihak ketiga dalam mendukung penyelenggaraan event.

Dengan begitu, tambahnya, masyarakat maupun wisatawan bisa mengetahui informasi pariwisata di setiap bulannya. Wisatawan dapat lebih awal mempersiapkan kunjungannya saat akan menghadiri event yang telah terangkum pada kalender wisata.

“Kalender wisata sangat penting. Menjadi navigasi seluruh masyarakat, pelaku kuliner, jasa wisata, travel, guide dan sebagainya. Dengan strategi yang terjadwal dan terstruktur bisa meningkatkan jumlah kunjungan ke Kota Batu,” kata Arief, Jumat (22/01) tadi.

Pada bulan Januari ini, suatu misal, terdapat sekitar 10 agenda kegiatan. Dalam jadwal tersebut, agenda pertama dimulai agenda Sarasehan Sinergitas Pelaku Seni Budaya dan Pariwisata pada 13 Januari lalu. Dilanjutkan beragam agenda lainnya hingga 30 Januari nanti

“Kegiatan sifatnya konsolidasi seperti penyiapan pelaku wisata dan pelaku seni. Bisa berjalan sesuai protokol kesehatan dengan jumlah peserta terbatas,” terang Arief.

Salah satu kegiatan yang digelar saat pemberlakuan PPKM, yakni Sarasehan Sinergitas Pelaku Seni Budaya dan Pariwisata. Dari kegiatan tersebut merumuskan penyusunan nota kesepahaman dengan pelaku-pelaku wisata mendukung penyelenggaraan event pariwisata. Serta pelaku kesenian pertunjukkan di setiap paguyuban.

“Misalkan, kegiatan nantinya harus didukung jasa transportasi wisata. Jadi layanan jasa transportasi diprioritaskan dengan komunitas di Batu,” ucap mantan Kepala DLH Kota Batu itu.

Kegiatan konsolidasi di bulan Januari bisa dilakukan tanpa harus menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Saat ini DPA belum ditetapkan karena masih dilakukan penyesuaian berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang baru.

“Kegiatan itu bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu DPA selesai. Kalau Januari berorientasi pada konsolidasi semacam penguatan. Hanya sekedar pertemuan,” urai dia. (cw2/sit)

Mengingat, dari yang seharusnya PPKM berakhir tanggal 25 Januari 2021, namun karena penambahan sehingga berakhir 8 Februari 2021 mendatang.

Seakan menjawab pertanyaan Sutiaji, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menjelaskan beberapa indikator terkait perpanjangan PPKM.

“Ada beberapa daerah berdasarkan zona dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kami kaji dan review secara seksama dengan satgas Covid-19 Jawa Timur. Daerah yang tidak memenuhi 4 indikator yang ditetapkan seperti BOR (Bed Occupancy Rate), kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian akan kita masukkan list wilayah yang harus melaksanakan PPKM,” terang Emil-sapaan Wagub seusai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Jami’ Kota Malang, Jumat (22/01) tadi.

Kota atau Kabupaten yang ingin ‘lolos’ dari kebijakan PPKM, tambahnya, setidaknya harus memiliki kasus aktif di bawah 16 persen. Lalu, persentase kematian di bawah 3 persen, persentase kesembuhan di atas 82 persen serta ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate) di bawah 70 persen.

Emil menegaskan, bahwa PPKM berdasarkan Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini tidak jauh beda dengan kondisi new normal yang sudah dijalani masyarakat Indonesia.

“Sehingga, diharapkan PPKM ini tidak menjadi momok masyarakat. Toh selama ini sekolah juga daring, ibadah dibatasi dengan protokol kesehatan. Yang berbeda hanya penutupan jam pusat perbelanjaan dan cafe, serta kebijakan WFH-WFO,” terangnya.

Orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan bahwa PPKM ini adalah satu alarm keprihatinan terhadap kasus Covid-19.

Meski begitu, tambahnya, bukan berarti perekonomian harus mati. “Sehingga dicari jalan tengah, kita hindari hal yang beresiko, misalnya perkantoran sudah sistem daring. Sedangkan pabrik boleh beroperasi tanpa aturan WFH, tapi harus ketat prokesnya,” papar Emil. (cw1/ed2)

Jumat (22/01) siang, usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Jami’, Kota Malang, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan perpanjangan PPKM.

“Malang Raya ini sebenarnya perkembangan sudah bagus. Trennya semua relatif membaik walaupun BOR (Bad Occupancy Rate) di atas 60 persen. Angka positifnya melandai, bukan berarti tidak ada kasus baru, tapi kasus harian angkanya tidak melonjak. Ini adalah hal yang baik yang harus kita apresiasi,” ungkap orang nomor dua di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu.

Walau PPKM diperpanjang, pria yang akrab disapa Emil itu, berharap tidak menjadi momok bagi masyarakat. Karena, Wali Kota Malang sudah memperjuangkan jam tutup pusat perbelanjaan menjadi pukul 20.00 yang seharusnya pukul 19.00.

“Yang kita cegah itu bukan kegiatan masyarakat untuk makan atau mengunjungi pusat belanja. Tapi, kita meminimalisir kegiatan yang sifatnya resiko tinggi terjadi penularan Covid-19. Manfaatnya, tidak sebanding mudhorotnya atau bahasa gaulnya, cangkrukan malem,” ujarnya.

Emil menekankan, tujuan PPKM diperpanjang agar kasus Covid-19, yang sudah meningkat sejak bulan November, tidak hanya dilandaikan.

Namun, harus diturunkan. Terdapat 15 daerah yang menjadi sasaran perpanjangan PPKM hingga 8 Februari 2021 ini. 15 daerah tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Termasuk, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. (cw1/sit)