Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Samsul Hadi, mengatakan bahwa untuk mengantisipasi dan pengurangan penyebaran Covid-19, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Blitar, dihentikan untuk sementara waktu selama dua pekan. Dinas Pendidikan Kota Blitar memastikan, bahwa seluruh kegiatan PTM dialihkan ke daring atau jarak jauh.

“Setelah koordinasi dengan Dinkes dan Satgas Covid-19 Kota Blitar, PTM diputuskan untuk dihentikan selama dua minggu dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau daring,” kata Samsul Hadi.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Samsul Hadi menambahkan, pembelajaran jarak jauh mulai berlaku Kamis 17 Februari hingga 3 Maret 2022 mendatang. Pihaknya, juga sudah memberikan informasi kepada seluruh sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP, kalau PTM dialihkan ke daring.

“Pembelajaran daring ini, diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Yaitu mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP, mulai Kamis 17 Februari hingga Rabu 2 Maret mendatang,” jelasnya.

Samsul menegaskan, temuan kasus Covid-19 di beberapa sekolah, menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PTM di Kota Blitar. “Kami lebih mengutamakan kesehatan siswa. Meskipun kepentingan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan juga tidak kalah penting. Intinya, kami ingin mengurangi penyebaran Covid-19 di sekolah. Kami akan siapkan lagi sarpras di sekolah. Dimungkinkan, setelah 2 Maret 2022 bisa PTM lagi,” terangnya.

Untuk guru, lanjut Samsul, tetap masuk ke sekolah. Karena, para guru di sekolah negeri dapat memberikan pembelajaran secara daring kepada siswa di sekolah. Sementara, untuk guru di sekolah swasta, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing yayasan.

“Karena para guru harus memberikan pembelajaran secara daring di sekolah. Maka para guru sekolah negeri yang kondisinya sehat, tetap masuk di sekolah. Sementara, para siswa belajar daring dari rumah,” paparnya. (jar/sit)

“Saya cek ke Dinkes di provinsi (Jatim, red), belum masuk (data tracing). Seharusnya, kita ini masih masuk di Level 1. Karena tracing kita di angka 16, bukan 14. Saya sudah protes terkait hal itu,” kata Wali Kota Sutiaji, kepada Memontum.com, Rabu (05/01/2022).

Dirinya juga memastikan, bahwa pihaknya telah melayangkan protes ke Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Sebab, dari data yang masuk, terdapat ketidakcocokan data tracing yang telah masuk dan yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang.

“Sehingga, saya protes melalui Dirjen. Ternyata, tracing kita belum masuk di laporan si Lacak Provinsi,” tambah Sutiaji.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Mu’arif, membenarkan bahwa ada kesalahan dalam laporan si Lacak Provinsi Jatim hingga Kota Malang yang menyebabkan masuk dalam kategori PPKM Level 2. Pihaknya kini tengah berupaya mengklarifikasi ke si Lacak Propinsi Jawa Timur, untuk segera merevisi data.

“Kan yang tercatat itu kurang dari 15 (tracing). Jadi, 5 kasus terakhir itu tracingnya 14 (yang masuk di si Lacak Provinsi). Ini kami lakukan konfirmasi ulang untuk tracing yang tidak masuk di si Lacak,” ucap dr Husnul Mu’arif.

Dirinya juga menargetkan, bahwa proses klarifikasi data tracing ke Si Lacak Propinsi Jawa Timur, bisa rampung secepatnya. Dengan begitu, akan dapat mengubah data di dashboard Kementerian Kesehatan dan Kota Malang, bisa masuk Level 1 kembali.

“Kalau dari Kemenkes bisa berubah setiap harinya. Sedangkan kalau Inmemdagri, baru bisa berubah nanti di tanggal 14 Januari. Saat ini masih kami usahakan untuk merubah data yang ada di Kemenkes, sehingga Kota Malang nantinya masuk PPKM level 1,” terang Husnul. (cw1/sit)

Sebagaimana diketahui, capaian vaksinasi umum sudah terpenuhi 50 persen. Sehingga, tinggal capaian vaksin Lansia yang kurang atau memenuhi target 40 persen guna bisa turun ke Level 2.

“Hari ini kita melakukan Anev rutin vaksinasi. Patut disyukuri kita sudah melebihi 50 persen,” ucap Bupati Arifin saat dikonfirmasi usai meninjau pelaksanaan serbuan vaksin, Kamis (18/11/2021) siang.

Dijelaskan suami Novita Hardiny ini, capaian vaksinasi tepatnya 56 persen menuju ke 60 persen. Dirinya berharap, bisa seperti harapan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar di Trenggalek bisa segera mencapai 70 persen, per Desember nanti.

Baca juga :

“Kita juga mendorong Lansia tervaksinasi di atas 40 persen. Ini terus kita kejar. Di Kecamatan Munjungan ini, ada BKO personil TNI dari Kodam V Brawijaya. Kita harapkan bisa melakukan penjemputan Lansia-lansia agar ketercapaian vaksin lansia ini bisa kita percepat,” tegas Bupati Arifin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, dr Saeroni, membenarkan pernyataan Bupati Trenggalek tersebut. “Vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka percepatan menuju Level 2. Kita ketahui Lansia kita kurang 3,5 persen untuk mencapai Trenggalek Level 2,” jelas Saeroni.

Dibenarkan olehnya, jika vaksinasi umum, sudah mencapai 56 persen. Diharapkan juga, pada Desember nanti Trenggalek bisa Level 1, seperti harapan semua orang.

“Di Kecamatan Munjungan sendiri, capaian vaksin terdata sudah ada 21 ribu orang. Itu artinya, sudah melebihi 50 persen,” paparnya.

Lebih lanjut mantan Direktur RSUD dr. Soedomo itu berharap, ada kesadaran masyarakat untuk vaksin sehingga capaian vaksin terus bertambah. Dengan begitu Hert Immunity bisa segera terbentuk. (mil/sit)

“Berdasarkan asesmen Kemenkes, kita masih posisi Level 2 bersama dengan Kabupaten Malang. Kalau Kota Batu, kemarin infonya sudah masuk pada Level 1,” kata Sutiaji, Selasa (28/09/2021).

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi

Dirinya menjelaskan, bahwa berdasarkan penyampaian dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terdapat 33 kota dan kabupaten di Indonesia yang menyandang status Level 1. “27 diantaranya adalah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Namun kita belum,” sambung orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang tersebut.

Sutiaji menjelaskan, belum berhasilnya Kota Malang masuk ke Level 1, dikarenakan capaian vaksinasi Lansia yang masih belum memenuhi target. “Saya kemarin sempat tanya asesornya, kenapa Kota Malang masih level 2. Ternyata capaian vaksinasi lansia kita belum mencapai standart, minimal 60 persen sedangkan kita baru sekitar 41 persen. Tetapi untuk vaksinasi umum tahap satu sudah lebih dari target, yaitu 70 persen,” urainya.

Sehingga, dirinya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, berkomitmen untuk lakukan percepatan vaksinasi agar bisa dikategorikan Level 1. “Tentu akan kita lakukan percepatan karena Kota Malang masih di level 2 hanya gara-gara vaksin. Positif rate kita rendah, bahkan data yang saya dapat kemarin, penambahan kasus positif 3 dan kesembuhan 25. Lalu pasien di isolasi terpusat (Isoter) hanya 3, sedangkan isolasi mandiri (isoman), nihil,” tambahnya.

Selain itu, ujar Sutiaji, karena belum membaiknya level PPKM versi Inmendagri maupun asesmen Kemenkes, beberapa kebijakan lama pun masih tetap diberlakukan. Seperti mematikan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pembahasan ganjil-genap.

“Berkaitan dengan PJU masih belum ada perubahan. Begitu juga ganjil-genap, pembahsannya sudah didelegasikan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Tentunya nanti dibahas dengan Forum Lalu Lintas yang terdiri dari banyak pihak, ada organisasi, akademisi, dan lain-lain,” tutur Sutiaji. (hms/mus/sit)

Hal itu, diungkapkan Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bahtiar Rahmat SE Msi, kepada memontum.com di ruang kerjanya Selasa (07/09) tadi. “Setelah destinasi wisata dibuka, diharapkan perekonomian masyarakat bisa terdongkrak. Namun, tetap harus menjalankan Prokes. Baik itu pengelola, maupun pengunjung,” kata Irwan-sapaannya.

Baca juga:

• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Pasuruan bersama Kapolda Jatim Tanam Jagung Serentak
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan

Kepala Disparpora Bondowoso, Mulyadi SP MM, melalui Kabid Pariwisata, Arif Setyo Rahardjo, secara terpisah mengatakan sesuai Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021, destinasi wisata sudah boleh dibuka. Namun, sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Boleh dibuka, tapi hanya 25 persen dari quota masing-masing destinasi wisata. Di Bondowoso, tempat wisata ada yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.

Ditambahkan, untuk kepastian dibukanya, masih penunggu Perbup yang akan mengatur secara tehnis Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021. Sebelum beroperasi, Tim Disparpora akan melakukan cek ke lapangan.

Sementara sasaran pengecekan, diantaranya adalah kesiapan peralatan Prokes. Untuk tahap awal, ada 20 tempat wisata yang akan dikunjungi. Di seluruh Bondowoso sendiri, ada sekitar 34 destinasi wisata.

“Tim kami akan mengecek satu per satu. Yang memenuhi syarat boleh langsung dibuka. Pengelola dan Pengunjung, minimal harus bermasker dan tidak boleh berkerumun,” kata Arif.

Ditambahkan, pada masing-masing destinasi wisata, harus ada petugas khusus yang mengawasi pengunjung. Kalau ada pengunjung berkerumun dan tidak bermasker, langsung diingatkan. (sam/ed2)