Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang, HM Sanusi, mengatakan bahwa pihaknya mengikuti arahan dari pemerintah pusat. “Kita mengikuti saja, aturan yang berlaku,” kata Sanusi singkat selepas menghadiri Pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang Periode 2021 – 2026 bertajuk ‘Menata Jam’iyyah, Menggerakkan Jama’ah Menuju Satu Abad NU’ di Pendopo Kepanjen, Rabu (16/02/2022).

Dirinya juga mengatakan, bahwa Pemkab Malang akan terus mendorong percepatan vaksinasi dan memperketat penerapan protokol kesehatan untuk menurunkan laju perkembangan Covid-19. “Kita terus tracing, testing dan treatment serta kami menyiapkan beberapa rumah sakit. Bagi yang bergejala akan kita rawat, namun bagi yang tidak bergejala bisa Isoman. Kecuali yang Komorbid,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, Pemkab Malang juga berupaya mencegah penularan Covid-19 di perkantoran dan masyarakat. “Kantor OPD seluruhnya kami himbau untuk pemberlakuan 50 persen kerja atau daring. Akan tetapi jika terdapat penularan di situ, maka akan kita tutup selama dua hari,” jelasnya.

Sembari pemberlakuan 50 persen kerja, Sanusi juga mengatakan, bahwa pelayanan masyarakat akan tetap dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. (cw1/sit)

Merespon hal itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa dirinya tetap sama, yaitu tidak pernah berfikir mengenai levelling. Karena menurutnya, yang paling penting yakni waspada dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

“Kita tidak pernah berfikir tentang levelling. Mau Level 1 atau Level 4, yang penting tetap waspada. Prokes ditaati, minimal pakai masker,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Malang, Selasa (15/02/2022).

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga menjelaskan, Kota Malang atau Malang Raya menjadi Level 3, karena transmisi penambahan jumlah kasus positif Covid-19. wali Kota Sutiaji juga berpesan, agar tidak ada manipulasi data disaat kondisi yang seperti ini. Masyarakat dihimbau agar tidak abai dan remeh, dengan kondisi saat ini.

“Jangan takut dengan positif rate kita. Bertambahnya cepat, tapi yang penting ada treatment. Sehingga, percepatan berkaitan dengan kesembuhan. Masyarakat tidak boleh cemas, tetap mematuhi Prokes dan tidak boleh mengabaikan atau memandang remeh,” tambahnya.

Menurutnya, jika Orang Tanpa Gejala (OTG) memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah tidak masalah. Namun, jika tidak memungkinkan dihimbau untuk ke Isolasi terpadu (Isoter). Jika di Isoter sudah tidak ada gejala, segera mungkin bisa keluar, begitu pula ketika di rumah sakit (RS).

“Saat ini, jika dilihat dari BOR RS di Kota Malang, masih diangka 30 persen dari jumlahnya sekarang. Bukan 700, karena semua sudah dikurangi,” katanya.

Dirinya berharap, agar masyarakat tidak berkumpul dan tetap memakai masker kemanapun. Dirinya memprediksi, virus Covid-19 akan segera landai, di akhir Februari atau awal maret. (cw2/sit)

Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan akan sepenuhnya mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat dan segera membuat Surat Edaran (SE). “Beberapa ketentuan ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 66 Tahun 2021. Seperti pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru,” jelas Wali Kota Sutiaji, Senin (13/12/2021).

Nantinya, ujar Wali Kota Sutiaji, penggunaan Aplikasi PeduliLindungi pun juga harus makin dioptimalkan. Terlebih pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisat, fasilitas ibadah, dan saat melakukan perjalanan ke luar daerah.

“Tentunya hal tersebut dibarengi dengan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan (Prokes) di tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, antara lain Gereja atau tempat yang difungsikan untuk ibadah Natal, tempat perbelanjaan, dan wisata lokal. Jika bepergian, optimalkan penggunaan PeduliLindungi, disamping harus vaksin dua kali dan menyertakan hasil swab antigen,” sambungnya.

Kemudian beberapa kegiatan juga dilakukan pengetatan. Contohnya kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, harus digelar tanpa penonton. Lalu, pawai dan arak-arakan tahun baru serta acara old and new year dilarang, baik terbuka maupun tertutup.

Baca juga

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Namun kegiatan masyarakat yang bukan perayaan Nataru dan menimbulkan kerumunan boleh dilaksanakan dengan maksimal kapasitas 50 orang. Jadi lebih baik pelaksanaan perayaan tahun baru sedapat mungkin dilakukan di lingkungan masing-masing bersama keluarga,” kata Sutiaji.

Berkaitan dengan pusat perbelanjaan dan wisata, jika sesuai Inmendagri 66 Tahun 2021, keduanya boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 75 persen. Untuk pusat perbelanjaan bahkan mengalami penambahan jam operasional, menjadi pukul 09.00-22.00 waktu setempat.

“Untuk mall, hanya pengunjung kategori hijau yang diperkenankan masuk. Kemudian pihak mall tidak diperbolehkan menggelar event perayaan nataru, kecuali pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” tambahnya.

Demi mengantisipasi lonjakan Covid-19 saat libur Nataru, Sutiaji mengaku telah melakukan optimalisasi satgas penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan.

“Kita ada surat edaran, bahkan pihak RT, RW, camat, maupun lurah sudah kita kumpulin. Kota Malang kan sejak dulu tidak pernah bilang leveling, namun tetap waspada, waspada, dan waspada,” tegas pemilik kursi N1 tersebut.

Seperti yang telah diketahui, pada periode 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, Pemerintah Pusat ingin menerapkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia. Namun keputusan tersebut dicabut, dan berganti nama menjadi PPKM Nataru. (hms/mus/sit)

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, mengaku akan sepenuhnya mengikuti instruksi dari pusat. “Kalau PPKM Level 3 yang rencana diterapkan di akhir tahun ini batal, ya kita ikuti saja. Apapun ketentuan dari Pemerintah Pusat, ya diikuti dan ditaati,” terang Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Selasa (07/12/2021).

Meski begitu, ada beberapa hal ditekankan oleh pria yang akrab disapa Bung Edi itu jika tak ada penerapan PPKM Level 3 Nataru. Yakni berkaitan dengan keseimbangan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi.

“Saya betul-betul mengingatkan, yang namanya aspek kesehatan itu utama. Kemudian, ekonomi jangan sampai sangat terpuruk. Maka bagaimana mengkolaborasikan dua kepentingan yang sangat utama itu,” tegas Bung Edi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bagi Wawali Malang, sepanjang masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes), itu sudah membantu daripada pencapaian kolaborasi dua target di atas. “Pada kegiatan sehari-hari, aktifitas prokesnya dijalankan. Masuk mall, pasar, atau kantor harus tertib pakai aplikasi PeduliLindungi. Supaya merasa aman karena di sekitarnya adalah orang-orang yang sudah tervaksin,” katanya.

Jika kedisiplinan itu tumbuh dengan baik, maka timbul keyakinan bahwa berkunjung ke Kota Malang akan terjamin keamanannya. “Ini penting sehingga banyak kalangan pengusaha ataupun orang yang ingin berbelanja memilih Kota Malang. Karena di sini betul-betul tertib dalam menjalankan prokes. Ini yang perlu saya ingatkan walaupun ada pembatalan PPKM Level 3 Nataru,” terang Bung Edi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, mengaku masih menunggu keputusan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait pembatalan PPKM Level 3. “Langkah yang diambil Dinkes tentunya menunggu Pemkot Malang beserta Forkopimda melakukan koordinasi menyikapi PPKM Level 3 Nataru yang infonya dibatalkan. Karena kami berada di bawah Pemkot Malang, jadi apa yang diinstruksikan baru dijalankan,” tegas dr Husnul.

Mantan Dirut RSUD Kota Malang itu menjabarkan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum pihaknya memutuskan tindakan apa yang diambil saat libur Nataru nantinya. “Tahapannya rapat koordinasi (rakor) antara Pemkot dengan beberapa instansi terkait. Baru nanti kita tindak lanjuti dengan rakor tim pelaksana, yaitu Dinkes dengan 11 Rumah Sakit (RS) rujukan Covid-19,” terangnya. (hms/mus/sit)

“Saat ini, Kampung Tematik sudah pada buka dengan menerapkan Aplikasi PeduliLindungi. Sudah beberapa minggu yang lalu ya, karena kita harus punya tools untuk membuka sebuah destinasi kemudian akomodasi,” terang Ida, Jumat (03/12/2021).

Beberapa ketentuan, tambahnya, harus menjadi kepatuhan destinasi wisata ketika beroperasi di masa pandemi Covid-19. Seperti protokol kesehatan (Prokes), Cleanliness Health Safety Environment Sustainability (CHSE) dan implementasi PeduliLindungi.

Baca juga

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Jadi, ya sesuai dengan edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun yang tertuang di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Itu sudah dilengkapi oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masing-masing Kampung Tematik. Jadi sudah semua patuh,” beber Ida.

Meski sudah memenuhi hal tersebut, tambahnya, saat PPKM Level 3 nanti, para pelaku wisata Kampung Tematik kembali harus menaati aturan dari Pemerintah Pusat. “Nanti di PPKM Level 3, mereka wajib libur lagi sampai 2 Januari 2022. Yang dizinkan buka hanya destinasi yang dalam kondisi ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jadi destinasi uji coba,” sambungnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa dalam pengajuan destinasi wisata, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota/Kabupaten tidak dilibatkan. Sehingga, pihaknya hanya bisa menitipkan kepada Pemerintah Provinsi berkaitan dengan destinasi wisata mana saja di Kota Malang yang nantinya bisa dibuka ketika PPKM Level 3.

“Kampung Tematik tidak kita ajukan ya, jadi yang diajukan hanya wisata yang besar. Seperti Hawaii Water Park dan Malang Night Paradise. Yang terpenting memang prokes, CHSE dan aplikasi PeduliLindungi,” terangnya. (mus/sit)

Babinsa Kendit, Serda Suhernan, mengatakan kegiatan patroli hari ini fokus kepada ajakan agar warga di jalan pedesaan di wilayah Kecamatan Kendit, agar menghindari terjadinya kerumunan. Termasuk, tetap menggunakan masker dalam beraktifitas serta mematuhi aturan PPKM Level 3, yang sedang diterapkan di wilayah Kabupaten Situbondo.

Lebih lanjut Serda Suherman menambahkan, sebagai aparat di wilayah Koramil Kendit, pihaknya tidak akan bosan-bosan melakukan patroli Prokes. Sehingga, semua warga bisa terhindar dari penyebaran Covid-19.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Seperti kita ketahui, kasus Covid-19 di Indonesia masih belum usai. Kita semua harus peduli dengan kondisi ini dan menjaga aturan Prokes yang ada,” ujarnya.

Danramil 06 Kendit, Kapten Inf Joni Kriswanyo, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa anggotanya siap bersinergi dengan aparat gabungan. Utamanya, dalam menegakkan Prokes sebagai langkah penanggulangan dan menekan laju kasus Covid-19.

“Kita melakukan secara hati-hati dan persuasif. Tujuannya, agar masyarakat tergerak hatinya untuk mematuhi himbauan dengan senang hati dan penuh kesadaran. Sehingga, terbangun pengertian warga tentang kondisi saat ini dan tergerak hatinya untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam rangka mencegah Covid-19,” paparnya. (her/sit)

“Sudah ditetapkan, ASN tidak boleh ambil cuti. Begitu pula dengan TNI dan Polri. Sektor swasta pun dihimbau untuk tidak mengambil cuti selama libur Nataru,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji, Rabu (24/11/2021).

Baginya, cuti memang hak bagi ASN. Namun, lebih baik tidak mengambil cuti pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Dari pada mengambil cuti, namun tidak boleh bepergian kemana-mana, lebih baik tidak cuti.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“PPKM Level 3 kan salah satunya juga untuk pengendalian arus supaya tidak mudik, sehingga ada larangan ASN untuk mengambil cuti. Boleh cuti tapi tidak boleh kemana-mana, cukup di rumah masing-masing. Nah dari pada cutinya diambil tapi tidak boleh kemana-mana, ya lebih baik tidak usah ambil cuti. Hitung-hitung juga untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” terangnya.

Berkaitan dengan pengawasan akan kepatuhan aturan tersebut, orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang itu, mengatakan akan berjenjang di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kepala Dinas nanti bertanggung jawab pada Kepala Bidang (Kabid) sampai ke bawah. Tugasnya nanti yang dikasih punishment ketika ada yang melanggar ya Kepala Dinasnya masing-masing,” tegas Sutiaji.

Selain itu, dirinya juga menjamin tidak ada penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi selama penerapan PPKM Level 3. “Teman-teman memakai mobil dinas itu ya untuk kerja. Kalau mungkin meneukan mobil berplat N AP kok di luar kota, ya berarti memang ada kegiatan di kota tersebut. Karena kadang-kadang seperti Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu mengajak jajarannya untuk mengecek penyediaan,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Dalam rakor tersebut, telah diputuskan tidak ada penyekatan antar wilayah dan beberapa kebijakan lainnya yang akan diterapkan di Kota Malang. “Instruksi dari presiden, tidak ada penyekatan. Tapi kita secara reguler atau insiden tetap akan melakukan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment),” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji.

Ditambahkan, testing akan digalakkan terutama di lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal itu guna mencegah potensi penularan Covid-19 sebagai pengganti penyekatan di perbatasan kota.

“Itu secara otomatis, tapi memang tidak ada penyekatan. Nanti kita kumpulkan seluruh pengelola mall maupun kelompok pedagang agar tertib pada aturan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto, dimana pihaknya akan melakukan penyekatan pola baru dengan modifikasi. “Jadi, nanti penyekatannya dengan cara atau pola-pola baru. Yakni dengan meningkatkan vaksinasi, mengadakan random swab antigen acak di tempat keramaian dan di lokasi kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sehingga, pihaknya menekankan tetap akan menggelar patroli skala besar guna mengecek penerapan Aplikasi PeduliLindungi di berbagai lokasi. Seperti mall, area publik, dan tempat-tempat pelaku usaha.

“Mereka menerapkan aplikasi tersebut atau tidak. Kalau tidak, ya kita beri sanksi,” sambungnya.

Selain itu, pada ketentuan PPKM Level 3 tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, okupansi pengunjung mall, resto, cafe dan tempat umum lainnya hanya dibatasi hingga 50 persen. Namun untuk mall, ada perpanjangan waktu buka.

“Mall waktu operasinya diperpanjang, bukan jam 10.00 sampai 21.00. Tapi 09.00 hingga 22.00, jadi waktunya lebih panjang. Tinggal harus disiplin dalam penerapan sistem Aplikasi PeduliLindungi,” katanya.

Dirinya menegaskan, bahwa kerja keras Pemkot, Forkopimda, beserta elemen terkait lainnya dalam penanganan Covid-19, harus terus dipertahankan hasilnya. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk menertibkan kerumunan massa ketika Nataru.

“Intinya bukan masalah liburannya, tapi masalah kerumunan. Jangan sampai terulang kembali kasus Covid-19 yang melonjak kalau kita tidak taat protokol kesehatan (prokes). Maka, termasuk perayaan tahun baru di hotel dan tempat lainnya, akan dilarang, serta alun-alun juga tutup. Kita atur personel yang akan diterjunkan, total 570 gabungan TNI/Polri Pemkot, termasuk akan melibatkan komunitas,” terangnya. (hms/mus/sit)

“Sebenarnya sangat disesalkan. Karena, kondisi mall di Kota Malang, ini sudah mulai bangkit,” terangnya, Sabtu (20/11/2021).

Meski begitu, ujarnya, jika demi kebaikan masyarakat secara umum, pihaknya pun lapang dada menerima keputusan tersebut. Bahkan, apapun keputusannya, pengelola mall di Kota Malang tetap harus melaksanakan apa yang menjadi aturan dari Pemerintah Pusat.

“Kalau untuk kebaikan bersama ya kami pasti akan melaksanakan apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Tetapi memang kami belum menerima Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) seperti apa. Apakah sama seperti sebelum mall dibuka, atau ada sedikit modifikasi,” bebernya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Oleh sebab itu, dirinya dan anggota APPBI lainnya, akan terus menunggu keputusan final dari PPKM Level 3 selama libur Nataru. Termasuk,.juga tentang aturan pembatasan kuota pengunjung mall atau pusat perbelanjaan yang wacananya harus turun hingga 50 persen dari jumlah kapasitas.

“Okupansi mall sekarang sudah cukup bagus, sudah di atas 50 persen. Rata-rata memang 60 sampai 65 persen, tapi ada juga yang sampai 75 persen. Cuma kalau memang ada batasan 50 persen lagi ya saya kira kita harus mengikuti, mau tidak mau. Kita harus dukung,” ungkapnya.

Bagi Suwanto, jika aturan sudah diterapkan pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 nanti, tak ada strategi khusus untuk menggaet pengunjung. “Yang jelas kami tidak butuh strategi, karena yang namanya sudah dibatasi ya mau gimana lagi. Artinya perlu diperketat saja secara protokol kesehatan (Prokes) supaya membatasi masyarakat. Sehingga tidak sampai over sesuai kebijakan pemerintah,” terangnya. (mus/sit)