“Sedikit bercerita, saat saya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek, dahulu. Ternyata, banyak data mulai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diolah demi memastikan bahwa yang memperoleh bantuan adalah yang berhak. Dan ini yang harus kita selesaikan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/09/2022) pagi.

Suami Novita Hardiny ini menegaskan, jika selama ini data-data yang diambil hanya berdasarkan survei yang sangat terbatas. “Seperti contoh kemiskinan, data kemiskinan prosentasenya diambil berdasarkan survei yang sampelnya kita tahu pasti sangat terbatas meskipun secara metodologi memang diakui, tetapi ketika muncul bantuan kita harus menyalurkan bantuan by name by address,” jelas Bupati Arifin.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Mas Ipin-sapaan akrabnya berharap, melalui Registrasi Sosial Ekonomi ini masyarakat yang benar-benar tidak mampu bisa tercover. “Makanya, dengan Regsosek ini harapannya semua bisa tercapai, kebijakan berbasis data juga bisa tepat sasaran. Harapan kami, data yang kemudian disajikan pemerintah itu data yang sudah menggambarkan kondisi sebenarnya, harapannya juga sudah memunculkan by name by address,” tegasnya.

Mendukung pendataan awal Regsosek tersebut, Mas Ipin meminta kepada seluruh camat dan kepala desa di wilayah masing-masing untuk mendata warganya dimulai dari siapa saja yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan. “Selanjutnya, nanti Dinas Dukcapil hingga selesainya pendataan awal Regsosek dan seterusnya untuk berkeliling ke desa-desa, utamanya yang masih minim administrasi kependudukannya,” kata Bupati muda ini.

Kemudian, sambungnya, juga dilakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM untuk didaftarkan di Online Single Submission (OSS). Sehingga, dapat diketahui jenis usahanya hingga omzet yang dimiliki.

“Jadi, kalau kemudian ada updating prosentase kemiskinan yang baru, mungkin data dari Regsosek ini bisa lebih kita yakini angkanya. Karena, akan benar-benar berbasis jumlah yang dilakukan secara sensus,” paparnya. (mil/sit)

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan beberapa pesan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, yang berharap agar penambang dalam menjalankan usahanya pandai-pandai dalam beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Sehingga, akan tercipta atau muncul situasi yang kondusif dengan baik.

“Selain daripada itu, penambang juga diharap untuk mampu berkontribusi dalam meningkatkan PAD Situbondo,” kata Sekda.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Salah satu yang bisa dioptimalkan, tambah Sekda Syaifullah, yaitu keberadaan proyek strategis pembangunan Jalan Tol Nasional, yang akan segera di mulai. Tentu, hal ini perlu dipersiapkan lebih awal.

“Karenanya, penambang legal Situbondo mempunyai peran penting dalam membantu pergerakan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Menanggapi permintaan Bupati Situbondo, Ketua PPLS, Heru Setiawan, merespon positif dukungan dari pemerintah daerah. Karenanya, PPLS akan mendukung program pemerintah. Termasuk, pihaknya juga perlu dukungan perlindungan dan pengayoman, manakala saat di lapangan terjadi suatu masalah.

“Berbagai izin sudah kami buat, namun saat kami sedang beroperasi, terkadang kami masih dibenturkan dengan masyarakat. Nah, ketika itu terjadi, dinas terkait terkadang masih sering kurang tanggap dalam membantu mencarikan solusi. Ini juga perlu dicarikan solusi,” kata Wawan-sapaan Ketua PPLS.

Ke depan, tambahnya, pihaknya ingin dinas terkait lebih kompak dan cepat tanggap dalam menangani berbagai kendala penambang di lapangan. Sehingga, apa yang terjadi di lapangan tidak sampai berlarut-larut. (her/sit)

“Perbaikan tanggul kami targetkan sebulan selesai. Kalau bisa belum sebulan selesai atau sebelum musim hujan. Mudah-mudahan cepat rampung karena kami dibantu TNI dan Polri yang stand by menjaga keamanan di tanggul,” terang Humas PPLS, Hengky Listria Adi kepada Memontum.com, Rabu (10/10/2018) disela-sela kunjungan Kapolresta Kombes Pol Himawan Bayu Aji dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Kav Arief Cahyo Widodo beserta rombongan.

Hengky menguraikan jika PPLS saat ini melaksanakan penurunan (elevasi) air kolam utara dengan membuat over flow. Air dan lumpur dari pusat semburan diarahkan ke Desa Glagaharum dan Renokenongo kemudian dilanjutkan ke Sungai Porong.

“Jadi yang dari pusat semburan kami arahkan ke selatan semua. Tidak ada yang dialirkan ke penampungan utara.. kalau volume air turun baru perbaikan tanggul secara keseluruhan,” imbuhnya.

Hengky menjami hingga kini tanggul masih dalam kondisi aman dan stabil. Hal ini disebabkan tidak ada air atau lumpur yang keluar dari tanggul. Apalagi elevasi air aman dan diperkuat dengan tanggul bronjong penahan air dan lumpur.

“Kalau tanggul jebol itu ada beberapa tahapan. Tapi tanggul yang kami siapkam ini cukup kuat. Soal kajian peta terdampak masih dirapatkan di Bappeda. Kami juga menunggu hasil rapat, kajian dan observasi yang digelar hari ini,” tegasnya.

Sementara Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Himawan Bayu Aji menegaskan dirinya datang bersama Dandim 0816 Sidoarjo ini untuk mengecek lokasi dan memastikan situasi terakhir tanggul. Pihaknya melihat tanggul sudah dalam kondisi aman karena ada beberapa langka kongkrit yang dilakukan PPLS.

“Semua tertangani dengan baik. Bahkan Camat, Kapolsek, dan Danramil maupun Kades, Babinsa dan Babinkamtibmas sudah membuat simulasi saat kondisi tidak diinginkan jika terjadi. Mudah-mudahan aman agar tidak membuat resah kami juga siapkan pengamanan dari 3 piar itu,” tandasya. (Wan/yan)

“Kondisi tanggul yang longsor (jebol) harus diatasi dalam waktu jangka pendek (cepat). Jangan sampai terjadi bencana yang penanganannya harus melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena tanggul jebol berdeketan dengan pemukiman penduduk,” terang anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono kepada Memo X, Senin (08/10/2018) saat mengunjungi tanggul jebol.

Lebih jauh, Bambang menguraikan jika saat ini 5 mesin pompa air belum mencukupi untuk menurunkan debit air dan lumpur di sekitar tanggul jebol, pihaknya siap membantu untuk mendorong bantuan mesin pompa air. Hal ini lantaran berdekatan dengan musim hujan yang bakal segera datang. Jika diperlukan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) segera mengajukan proposal pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penanganan tanggul jebol ini.

“Ini harus cepat diatasi. Ini bencana kecil kalau tak cepat ditangani bisa menjadi bencana besar. Karena setiap tahun kami (Banggar DPR RI) menganggarkan Rp 400 miliar per tahun untuk penanggulangan lumpur ini,” ungkap anggota Banggar DPR RI ini didamping Kades Gempolsari, Tanggulangin, Camat Tanggulangin dan Kepala BPBD Pemkab Sidoarjo, Dwijo Prawito.

Selain itu, politisi Gerindra ini meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sidoarjo mendata warga terdampak. Mengingat sejak adanya tanggul ambles (jebol) ada sebagian rumah warga yang diduga mengalami retak-retak.

“Bila perlu rumah warga dan infrastruktur terdekat tanggul jebol yang belum masuk peta terdampak didata dan diasuransikan. Ini penting agar saat terjadi hal-hal tidak diinginkan pemerintah tidak sibuk memikirkan nilai ganti rugi karena sudah ada asuransinya itu,” tegasnya.

Sementara Kabid Pelaksana Penanggulangan PPLS, Andik Sukirman didampingi Humas PPLS, Hengky Listria Adi menegaskan pihaknya menyiapkan 5 mesin pompa air yang setiap hari bekerja menyedor air di pon penampungan air dan lumpur untuk dialirkan ke Sungai Porong. Selain itu, menyiapkan sejumlah alat berat di beberapa titik untuk melaksanakan pemadatan tanggul yang jebol itu.

“Itu penanganan dalam jangka pendek. Jangka panjangnya akan dibuat tanggul keliling disamping tanggul gang terlihat curam agar tidak mudah jebol. Tapi pembuatan tanggul pendamping setinggi 3 meter di samping tanggul utama itu dilaksanakan tahun 2019 mendatang,” pungkasnya.

Sedangkan dalam kunjungan itu, pasca melihat kondisi tanggul jebol, Bambang Haryo dan rombongan melihat rumah warga terdekat dari lokasi tanggul jebol itu. Warga dan pihak desa sudah membuat skema penanganan jika tanggul ambrol lebih besar. (Gus/Wan)