Monev sendiri, awalnya dijadwalkan akan digelar secara tertutup. Namun, rencana itu akhirnya bisa diakses oleh seluruh media.

Ketua DPRD Lumajang, Hj Oktaviani, menjelaskan bahwa ada sejumlah temuan yang mengarah sebagai pelanggaran. “Banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan kerugian masyarakat yang sangat besar di sana,” kata Ketua DPRD Lumajang.

Ditambahkannya, bahwa dalam Monev ini, sebenarnya pihak dari PT Kalijeruk Baru, juga turut diundang. Namun, pihak PT mengklarifikasi tidak bisa hadir. Bahkan, ketidakhadirannya tersebut sudah mengkonfirmasi lewat surat dan akan datang pada awal Juni mendatang.

Baca juga :

Masih menurut Oktaviani, dalam hal ini, rekomendasi yang dikeluarkan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) agar memberhentikan penebangan, mendasari kerentanan terhadap terjadinya bencana. Namun, menurutnya, PT Kalijeruk Baru tidak mengindakan.

“Banyak pelanggaran. Bahkan dari BPN tadi, untuk HGU (Hak Guna Usaha) itu masih tercatat peruntukannya kosong,” tambahnya. 

Ketua DPRD Lumajang juga menegaskan, bahwa pihaknya dalam waktu dekat juga akan pergi ke kementerian, selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi izin HGU. Tujuannya, guna memastikan jika kegiatan yang dilaksanakan PT Kalijeruk Baru, sudah sesuai atau sebaliknya.

“Ini lho, ada masalah sebesar ini. Apakah kementrian itu dalam memberikan rekom HGU apakah sudah diuji? Apakah mereka (PT Kalijeruk Baru, red) sudah melakukan peruntukannya sesuai dengan HGU,” terang Oktaviani. (adi/sit)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, mengatakan bahwa MPP Lumajang telah menyediakan 35 jenis layanan untuk sektor kesehatan. “Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang efisien dan berkualitas, MPP Lumajang telah menghadirkan berbagai jenis layanan kesehatan. Capaian yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2024, dengan terbitnya 610 izin praktek dari 100 layanan permohonan yang diisyaratkan,” katanya, Sabtu (27/04/2024) tadi.

Baca juga :

Adapun layanan yang disediakan, ujarnya, meliputi izin praktik dokter, izin praktik perawat serta izin operasional bagi rumah sakit dan klinik. Dengan menyediakan layanan-layanan tersebut, MPP Lumajang berperan penting dalam memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diperlukan.

“Komitmen kami adalah untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas cakupan pelayanan yang disediakan di MPP Lumajang. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Setiap orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan dengan mudah dan efisien,” terangnya.

Dirinya menambahkan, bahwa keberhasilan MPP Lumajang dalam menyediakan layanan kesehatan yang beragam dan efisien merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. “Semoga capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau,” harapnya. (kom/adi/gie)

Disampaikannya, bahwa kunjungannya itu bersama 50 orang mahasiswa dan mahasiswi semester V Program Studi (Prodi) Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora Unuja. “Maksud kedatangan kami adalah untuk melengkapi ilmu berupa teori yang diterima di bangku kuliah dengan praktek di lapangan tentang bagaimana proses penyusunan produk hukum di daerah khususnya peraturan daerah,” jelas Sulistina.

Baca juga:

Dalam kesempatan sama, Pj Sekda Probolinggo menyampaikan sangat menyambut baik kunjungan belajar Unuja, yang disebutnya istimewa. Itu karena, sangat jarang ada permintaan untuk studi belajar semacam ini.

Pj Sekda Heri juga memberikan kesempatan kepada para mahasiwa, untuk memperluas dan memperdalam ilmunya dengan berdiskusi bersama para pejabat dan staf yang berkompeten, khususnya di bidang hukum. Dalam kesempatan itu, Pj Sekda juga menjelaskan tentang agenda Pemkab Probolinggo. Di, penyusunan produk hukum daerah dan evaluasi kinerja Pj Bupati yang dilaksanakan setiap tiga bulan.

“Yang jelas, dalam bertindak kita tetap berpegang kepada payung hukum dan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Seperti biasa, Pj Sekda Heri juga menyampaikan inovasi layanan pengaduan masyarakat yaitu Lapor Kanda. Pengaduan Lapor Kanda, sangat efektif dalam menerima dan menindaklanjuti segala macam laporan dan aduan masyarakat.

Usai seremoni penyambutan, dilanjutkan dengan paparan oleh pejabat yang berkompeten dan diskusi bersama para mahasiwa yang dipimpin langsung oleh Kabag Hukum, Priyo Siswoyo. (kom/nun/sit)

Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri dalam kegiatan itu merelakan rambutnya dipotong oleh Afif Al Farel, 25 tahun warga Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan. Selain Mas Dhito, juga ada Sekretaris Daerah, Mohamad Solikin beserta beberapa kepala OPD dan pegawai di lingkungan Pemkab Kediri, yang ikut mencoba potong rambut di acara itu.

Saat rambutnya dipotong, Mas Dhito nampak santai mengajak ngobrol baberman yang memangkas rambutnya dan pihak yang digandeng Dinas Sosial untuk memberikan kegiatan pelatihan. “Kurang lebih ada 40 barberman yang telah diberikan pelatihan oleh Dinsos. Tentu (program pelatihan) ini harus terus dilanjutkan,” kata Mas Dhito.

Para peserta yang telah mengikuti pelatihan oleh Dinas Sosial, juga diberikan peralatan potong rambut lengkap. Program pelatihan yang diberikan Dinas Sosial itu pun langsung terlihat hasilnya.

Terbukti dari pengakuan para baberman, kini mereka sudah membuka usaha barbershop sendiri di daerahnya masing-masing. “Bagi anak muda di Kabupaten Kediri, yang punya keinginan untuk menjadi barberman hubungi kami ke Dinsos biar kami beri pelatihan,” pesan Mas Dhito.

Baca juga :

Afif Al Farel, barberman yang mendapatkan kesempatan memangkas rambut bupati, mengaku bangga. Sebab, tidak semua barberman dapat memiliki kesempatan memotong rambut orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu.

“Tadi juga sempat foto, nanti bisa dicetak untuk promosi,” ucapnya.

Diakui Afif, program pelatihan yang diberikan Dinas Sosial sangat bermanfaat karena banyak ilmu dan teknik memotong yang memang menunjang pekerjaannya. Dirinya juga sudah membuka barbershop sendiri dan mengaku setiap harinya rata-rata 20 sampai 30 orang yang datang menggunakan jasa potong rambut di tempatnya.

“Sebelumnya saya juga bisa potong rambut, tapi hanya otodidak. Begitu mengikuti pelatihan yang diadakan Dinsos, banyak sekali ilmu yang didapat,” urainya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana, mengakui program pelatihan barbershop itu baru pertama kali diadakan. Selain barbershop pihaknya juga memberikan pelatihan bidang kuliner.

Menindaklanjuti harapan bupati, ketika nantinya banyak warga Kabupaten Kediri yang tertarik belajar barbershop dan mengajukan pelatihan pihaknya siap untuk memfasilitasi. “Nanti kalau sudah ada yang mendaftarkan kita akan membuka lagi,” terangnya. (kom/pan/sit)

Kasihumas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik, mengatakan total ada sebanyak 247 personel gabungan turut serta dalam operasi pembongkaran itu. Mereka yang terlibat, yaitu mulai dari Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Abdulrachman Saleh, Divisi II Kostrad, Batalyon II B Pelopor Ampeldento, Polres Malang, Satpol PP, Banser, Kokam dan tokoh agama wilayah Kecamatan Singosari.

Kegiatan pembongkaran sendiri, tambah Taufik, berlangsung di dua lokasi yang telah lama menjadi sorotan masyarakat. Yaitu, di Pasar Hewan Desa Dengkol dan Dusun Songsong, Kelurahan Ardimulyo.

Saat petugas gabungan tiba di lokasi, tidak ada aktivitas yang terlihat. Namun, petugas mendapati sejumlah peralatan perjudian. Termasuk, buku catatan, arena sabung ayam dan 14 ekor ayam yang digunakan dalam kegiatan ilegal tersebut.

Baca juga :

Selain mengamankan peralatan perjudian, petugas juga membongkar dan merobohkan seluruh bangunan yang digunakan untuk kegiatan judi sabung ayam. Hal ini dilakukan, agar lokasi tersebut tidak bisa dipergunakan kembali untuk aktivitas ilegal serupa di masa mendatang.

Sebagai upaya pencegahan lebih lanjut, kepolisian memasang imbauan larangan perjudian di dua lokasi tersebut. “Kita pasang spanduk imbauan di lokasi. Dengan harapannya, ini menjadi pesan jelas kepada para pelaku perjudian dan masyarakat sekitar agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal yang merugikan ini,” jelasnya.

Operasi gabungan ini, ujarnya, mendapatkan dukungan luas dari masyarakat setempat yang telah lama resah dengan adanya praktek judi sabung ayam. Tindakan tegas ini, adalah langkah konkret dari aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat di Kabupaten Malang.

“Komitmen TNI dan Polri dalam memberantas penyakit masyarakat serta menjaga ketentraman di wilayah Kabupaten Malang. Segera laporkan kepada kami jika menemukan praktik judi serupa,” paparnya. (hms/sit)