Melalui peninjauan yang dilakukan, Bupati Ipuk berharap pelaksanaan TKA serentak secara nasional di Banyuwangi, dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. “Alhamdulillah, keperluan untuk anak-anak menempuh TKA sudah disiapkan. Pihak sekolah juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk memastikan jaringan internet dan listrik aman selama tes berlangsung. Ruangannya juga cukup nyaman dan semuanya sudah berpendingin ruangan,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan terima kasih, kepada semua pihak, yakni baik sekolah dan komite yang telah menyiapkan pelaksanaan TKA dengan baik. “Mari kita doakan bersama, agar pelaksanaan TKA berjalan dengan lancar serta anak anak bisa mengerjakan soal soal dengan baik tanpa hambatan,” papar Bupati Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alvian, bahwa pelaksanaan TKA tingkat SMP di Banyuwangi, dilaksanakan serentak oleh 224 SMP dengan siswa sebanyak 24.681 orang. “TKA untuk tingkat SMP dilaksanakan mulai besok, atau Senin 6 April hingga 16 April 2026,” kata Alvian.

Sementara itu, lanjutnya, untuk TKA tingkat SD juga akan dilaksanakan serentak pada 20 hingga 30 April 2026. (kom/bwi/gie)

Dalam kegiatan ini, hadir mendampingi Kalapas, diantaranya Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Cahyo Sunarko, serta Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), Anak Agung Gde Joni. Pemeriksaan sendiri, dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap titik pengamanan berfungsi optimal.

“Kontrol keliling ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di dalam Lapas, terlebih menjelang hari besar seperti Idul Adha,” kata Teguh Pamuji.

Dalam kegiatan tersebut, Kalapas melakukan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas penting. Diantaranya adalah pintu besar, gembok pengaman, sistem CCTV, jaring-jaring kawat, serta pagar berduri di area branggang. Salah satu titik yang turut diperiksa secara cermat adalah tralis gorong-gorong, yang dinilai sebagai jalur rawan dan harus selalu dalam kondisi kokoh serta terkunci.

Selain itu, mereka juga memeriksa sensor gerak, serta kondisi senjata dan penerangan di Pos Garuda yang berada di setiap sudut area. Pos ini menjadi salah titik vital terluar dalam pengawasan Lapas. “Kami ingin memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan negatif,” tambah Kalapas.

Baca juga :

Teguh Pamuji menegaskan bahwa kegiatan kontrol seperti ini akan menjadi rutinitas yang dilakukan secara berkala, dilakukan usai apel pagi dan juga pada waktu yang tentatif. Bahwa pendekatan preventif sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

“Deteksi dini adalah kunci utama mencegah gangguan Kamtib. Prinsip ‘Awas Jangan-jangan’ masih terus kami pegang teguh sebagai petugas pemasyarakatan,” ungkap Kalapas.

Teguh juga menekankan pentingnya sinergi antar pejabat struktural dalam menjalankan tugas ini. Menurutnya, keamanan Lapas adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga dengan penuh komitmen.

Menjelang momentum Idul Adha, Teguh Pamuji menilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan di seluruh lini pengamanan. Dirinya juga mengingatkan bahwa momen-momen besar kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencoba menggoyahkan stabilitas Lapas. Oleh karena itu, pengawasan harus lebih diperketat.

“Kami tidak akan lengah, apalagi di tengah suasana perayaan. Ditambah aktifitas keluar masuk seperti kunjungan semakin tinggi, juga dan pengiriman hewan kurban yang makin sering. Semua harus tetap dalam pengawasan yang maksimal,” tegasnya. (gie)

Program ini, ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sementara beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam peninjauan, mencakup rasio siswa dengan ruang belajar, rencana kebutuhan ruangan, sarana dan prasarana penunjang serta luasan aset yang tersedia.

Wali Kota Aminuddin menyampaikan, bahwa Kota Probolinggo telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai proyek percontohan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kita salah satu alternatif utama dari Kemensos untuk menjadi tempat percontohan Sekolah Rakyat di Indonesia. Makanya, kita sekarang siap-siap ini. Pada pagi hari ini, saya ingin memastikan bahwa kesiapan itu berjalan sesuai dengan regulasi dan harapan dari Kementerian Sosial,” kata Wali Kota Probolinggo.

Dari hasil peninjauan, Wali Kota Probolinggo menilai bahwa fasilitas di Rusunawa Mayangan (Kronong) dan SD Mayangan 4, paling cocok untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo. Dirinya juga menegaskan, kesiapan pemerintah kota untuk merealisasikan proyek ini.

“Alhamdulillah, kita dari segi lahan siap. Kemudian dari segi untuk percepatan proses pembelajaran, artinya penggunaan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dalam hal ini Rusunawa, kemudian ada SD yang tidak termanfaatkan, itu sudah siap. Kemudian nanti mulai proses pembangunan,” kata Wali Kota Aminuddin.

Baca juga :

Wali Kota berharap, pada tahun ajaran baru nanti, Sekolah Rakyat dapat dibuka untuk jenjang SMP atau SMA dengan tetap memperhatikan keputusan dari pemerintah pusat. “Kalau melihat perkembangannya, di SMP atau SMA nanti, kita ikuti perkembangan nanti ya,” tambahnya.

Sementara itu, sebagai leading sektor Program Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Kepala Dinas Sosial PPPA, Rey Suwigtyo, menyampaikan bahwa setelah lokasi ditetapkan, pembangunan serta proses seleksi peserta didik akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. “Proyek ini kan sifatnya nasional, dari pusat ke daerah, kita hanya menyediakan area saja untuk dibangun oleh pemerintah pusat, sama kita menyediakan untuk siswa. Itupun nanti yang melakukan seleksi dari pemerintah pusat juga. Jadi kita sekali lagi hanya menyediakan lahan sama anak-anak kota untuk masing-masing jenjang pendidikan,” terang Tiyok-sapaan akrabnya

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti Romlah, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Yakni sebagai upaya untuk memutus mata rantai dari kemiskinan di Indonesia.

“Karena harapannya inikan betul-betul memutus mata rantai kemiskinan. Jadi, anak-anak yang memang mau mengubah dirinya ya. Jadi semangat untuk belajar, ini harapannya harus mau di boarding school (asrama, red). Artinya, tidak kumpul dengan keluarga tetapi full di boarding school. Sehingga, bisa dicetak karakternya. Kemudian mereka berkelanjutan terus sampai nanti ke jenjang kuliah,” terang Kadis Siti Romlah.

Turut bersama dalam peninjauan itu, diantaranya Sekda, drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD serta kepala perangkat daerah terkait. (kom/pro/gie)

Dalam pertemuan yang juga dihadiri para tokoh masyarakat dan pemangku adat ini, Bunda Indah juga menyampaikan visi misinya. Menurutnya, letak geografis Desa Ranupani, menjadikan perhatian khusus untuk perkembangan potensi ke depannya. Sehingga, selain potensi yang ada di desa terangkat, juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya ingin Ranupani ini yang secara geografisnya sangat potensial untuk pengembangan, bisa mendapat support positif. Tidak hanya dalam mendukung potensi alamnya, namun juga sarana dan prasarana. Senduro memang jauh dari kota, karenanya perlu perhatian serius. Saya sudah janji, nanti kalau Tuhan takdirkan saya jadi Bupati Lumajang, maka akan saya minta tambahan khusus. Salah satunya juga, seperti untuk kuota pupuk subsidi, termasuk pembangunan sekolah yang ada di Ranupani,” ujarnya.

Baca juga :

Melalui langkah ini, paparnya, maka hak anak-anak yang ingin bersekolah, akan terakomodir. Sehingga, cita-cita dan harapan masa depan anak-anak bisa tercapai. Minimal, sudah barang tentu tidak tertinggal dari kecamatan lain,” papar Bunda Indah, saat menyapa warga.

Keinginan Bunda Indah ini, tentunya juga berkesesuaian dengan harapan para pemuda setempat, yang selama ini ingin adanya support dari pemerintah. Diantaranya, agar meningkatkan Sumber Daya Masyarakat (SDM), sehingga berimbang dengan infrastruktur yang ada.

Bunda Indah yang berpasangan dengan Mas Yudha sebagai Calon Bupati dan Calon Bupati Lumajang 2024 – 2029, kali ini betul-betul menjadi harapan warga. Sejumlah kalangan muda-mudi Desa Ranupani, pun menyerukan pilihan pada Bunda Indah – Mas Yudha. “Anak muda pilih Bunda Indah – Yudha. Nomor 2 Menang! Menang! Menang!,” teriak para pemuda sembari acungkan dua jari. (adi/gie)

Dijelaskan, bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk melengkapi alat kesehatan (Alkes) yang perlu peremajaan. Hal ini dilakukan, untuk menunjang kinerja atau penguatan layanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD Asembagus Situbondo.

“Anggaran itu, digunakan untuk pengadaan Alkes, obat-obatan, bahan habis pakai hingga pengadaan prasarana Ambulance. Kemudian, untuk pengadaan prasarana UPS, pemeliharaan sarana gedung dan pemeliharaan atau kalibrasi rutin Alkes,” jelas dr Sudharmono, Rabu (05/06/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, sambung dr Sudharmono, anggaran DBHCHT juga akan dibelikan beberapa Alkes untuk mengganti peralatan yang rusak karena faktor usia dan pemakaian. “Pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan Kelas C serta pengadaan mobil ambulance emergency untuk pelayanan rujukan dan ATS (Asembagus Trauma Service),” jelas dr Sudharmono.

Dirinya juga menegaskan, bahwa dengan alat-alat kesehatan yang baru dan lebih canggih, maka pelayanan kesehatan RSUD Asembagus semakin maksimal. “Alhamdulillah, pada tahun ini kami mendapat alokasi DBHCHT. Kami akan gunakan untuk membeli sejumlah alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata dr Sudharmono.

Dikatakannya, anggaran DBHCHT sebesar kurang lebih Rp 5 miliar juga akan digunakan untuk pemeliharaan sarana gedung, pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai. “Dengan adanya kelengkapan alat kesehatan di RSUD Asembagus yang dibeli menggunakan anggaran DBHCHT tahun 2024, kami bisa memberikan pelayanan kesehatan masyarakat lebih maksimal,” tambahnya. (her/gie/adv)

Dari peninjauan itu, diketahui bahwa yang dikerjakan di lokasi adalah rehabilitasi perpustakaan. Hanya saja, lantai ruang tetap dibiarkan cor dan tidak ada plafon di teras ruang perpustakaan.

Kepala Sekolah SDN 01 Permanu, Ester Dwi, menjelaskan bahwa pihak sekolah memang mendapatkan bantuan rehab dari Dinas Cipta Karya (DPKPCK). Untuk pengerjaan sendiri, sudah selesai sekitar Oktober 2023 dan sasaran pekerjaan adalah perpustakaan.

“Seingat saya, Oktober kemarin baru selesai. Bantuan itu adalah untuk rehab perpustakaan. Adapun ukuran perpustakaan, sekitar 5 meter x 6 meter,” jelasnya saat ditemui di sekolah.

Baca juga :

Ester menambahkan, dari dana yang ada itu, kemudian digunakan melakukan pembongkaran atap. Salah satunya, mengganti semua dengan galvalun. Termasuk, reng juga menggunakan galvalun dan menggunakan spandek.

“Selain itu, plafon ruang perpustakaan juga diganti dan dicat. Termasuk, jendela dan pintunya,” terangnya.

Sementara itu, ujar Ester, untuk lantai ruangan tetap seperti bangunan lama. Yakni, tidak dikeramik atau diganti, karena masalah anggaran yang tidak cukup. Begitu juga plafon teras perpustakaan, juga tidak ada.

“Saat pertama akan kerja, itu kebetulan saya diberitahu, mengenai besar anggarannya. Karena anggaran tidak cukup untuk lantai ruangan dan plafon teras, maka tidak dikerjakan. Kalau menurut saya, bangunannya sudah sesuai. Karena seperti rangka atap, dibongkar semua,” imbuh perempuan yang sekolahnya di tahun dan bulan sama juga mendapat DAK (dana alokasi khusus) senilai Rp 280 juta itu. (sit)

Ketua Apel Kota Batu, Wiweko, mengatakan bahwa pihaknya mulai diminta pengaktifan TPS3R dikarenakan adanya permasalahan TPA Tlekung. Namun begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) juga harus bertanggungjawab dengan sarana prasarananya.

“Kami berharap Pemkot melengkapi sarana prasarana di TPS3R yang ada di setiap desa. Diantaranya, yaitu peralatan mesinnya,” terangnya di Kantor Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan/Kita Batu, Rabu (02/08/2023) tadi.

Baca Juga :

• Wagub Jatim bersama Wabup Khofifah Kunjungi Pembangunan Ruas Jalan Gondanglegi – Balekambang
• Lindungi Masyarakat, Bupati Lumajang Akan Tindak Tegas Penimbun LPG 3 KG
• Wabup Situbondo Serahkan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif untuk 217 Penerima Manfaat
• Perkuat Komitmen Tingkatkan Kesehatan Perempuan, Pemkab Malang Percepat Deteksi Dini Kanker Serviks
• Dishub Kota Malang Prioritaskan Peningkatan Pelayanan dalam Perda Perparkiran

Untuk mesin peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana prasarana ini, tambahnya, antara lain mesin pencacah sampah, mesin press dan mesin pembakaran. Kesepakatan perlengkapan sarana prasarana untuk TPS3R ini, adalah dari hasil koordinasi bersama 19 desa dan empat kelurahan.

Dijelaskannya, bahwa TPS3R yang sudah ada itu untuk mengelola sampah warga lokal. Tetapi, untuk sampah perusahaan menjadi tanggung jawab Pemkot Batu. “Saat rapat koordinasi Apel kemarin memang dari kelurahan belum hadir. Dan, masing-masing desa siap membantu mengelola sampah. Tetapi, yang sempat menjadi pertanyaan adalah sarana prasarana,” jelasnya.

Mengenai pengajuan mesin pengolahan sampah di TPS3R, jelas Wiweko, saat awal dulu peresmian TPS3R, sudah pernah mengajukannya. Namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Padahal, berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup ada 15 desa yang sudah dibangun TPS3R, tetapi, hanya lima desa yang  aktif.

“Menyelesaikan permasalahan sampah itu tidak gampang. Dalam waktu satu bulan itu belumlah cukup. Paling tidak dari beberapa tahapan hilangkan bau sampah dulu. Semua desa di Kota Batu, siap membantu pengolahan sampah. Tapi lengkapi sarana prasarana TPS3R. Dari kejadian ini mengingatkan bahwa Pemkot Batu banyak janji soal penanganan sampah,” tegasnya. (put/gie)

Mengawali kunjungan, rombongan Pusbangtin disambut langsung oleh Kalapas Kelas I Malang, Heri Azhari beserta pejabat struktural Lapas Kelas 1 Malang. Selanjutnya, peninjauan dilakukan dengan melihat secara langsung sarana prasarana dan program pembinaan kerja yang dilakukan di Lapas Kelas I Malang.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kemenkumham, Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM (Pusbangtin) melakukan koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM. Hal ini dilakukan, dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

Baca juga:

Kapusbangtin ditemani Kalapas Kelas 1 Malang, selanjutnya melihat langsung semua sarana prasarana yang berada di dalam Lapas. Rombongan juga melihat langsung Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam kunjungan itu, Kapusbangtin tampak antusias melihat langsung program pelatihan kerja. Dirinya melakukan peninjauan langsung ke berbagai kegiatan program pembinaan kemandirian mulai dari Sanggar Seni Lukis, Budidaya Jamur dan Anggrek, Tempat Pengolahan Limbah yang melakukan Produksi Pupuk Organik Cair ‘Prisma Solution’.

Setelah melihat secara langsung dan mengetahui lebih dekat, R Natanegara Kartika Purnama, memberikan apresiasi pada pengembangan Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas I Malang. Dirinya tidak menyangka, kalau Baglog Jamur dan Pakan Ayam di Lapas Kelas 1 Malang sudah sampai luar pulau.  “Kami sangat mengapresiasi pada pengembangan Program Bimbingan Memandirian di Lapas Kelas 1 Malang,” ujarnya.

Kalapas Kelas I Malang, Heri Azhari, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapusbangtin Balitbang Kemenkumham RI. “Kami berharap dengan peninjauan langsung dapat membantu pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM,” tegasnya. (gie)