Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa Perda tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Malang dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. “Perda ini menjadi bentuk regulasi tertinggi di tingkat Pemda. Dari situ dibentuk forum koordinasi yang namanya Gugus Tugas untuk Kota Layak Anak (KLA) ini, yang berfungsi menginternalisasi pemahaman kebijakan. Mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi secara berkala, semuanya harus benar-benar terimplementasikan dengan baik,” kata Sekda Erik.

Kemudian, dikatakannya bahwa KLA adalah simbol yang ideal. Di mana, kebijakan, infrastruktur dan aktivitas di dalamnya berpihak pada anak. Karena itu, sosialisasi penting dilakukan agar semua perangkat daerah dapat memahami indikator serta tanggungjawabnya.

“Karena KLA itu tidak hanya tugasnya Dinsos P3AP2KB saja, namun hampir melekat ke semua perangkat daerah, yang berkaitan dengan infrastruktur, atau pun dengan aktivitas lainnya,” tambahnya.

Sekda Erik juga mencontohkan, peran serta sejumlah perangkat daerah, seperti Bappeda yang melibatkan anak dalam Musrenbang tematik. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyiapkan ruang publik ramah anak, Dinas Perhubungan dengan zona selamat sekolah, hingga Dinas Pendidikan yang menjamin akses pendidikan serta meminimalisir angka putus sekolah.

Baca juga :

“Kita juga melibatkan kepolisian, Kemenkumham, lapas, hingga balai pemasyarakatan dalam perlindungan anak,” ujarnya.

Sekda Erik optimis, dengan adanya Perda tersebut, Kota Malang bisa naik tingkat dari predikat Nindya yang telah diraih empat tahun berturut-turut menjadi predikat Utama di tahun 2026. “Namun dalam capaian Nindya itu menunjukkan peningkatan skor. Awalnya kita angkanya tipis, sekarang semakin gemuk. Tinggal sedikit lagi menuju predikat Utama. Target kita 2026 bisa tercapai,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menambahkan bahwa kelemahan Kota Malang sebelumnya terletak pada pendokumentasian program kerja. Bahkan, banyak program yang sudah berjalan, seperti taman ramah anak atau forum anak di kelurahan, namun belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk laporan maupun foto.

“Dengan adanya Perda ini, sekaligus dilengkapi Rencana Aksi Daerah (RAD), maka seluruh program OPD akan lebih terarah, terdokumentasi, dan sesuai indikator KLA,” kata Donny.

Donny juga menekankan, strategi Pemkot Malang ke depan akan memperkuat kolaborasi dengan stakeholder, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan forum-forum anak. “Meskipun predikat KLA penting, tujuan utama yang ditekankan Kementerian PPA adalah terpenuhinya hak-hak dasar anak di Kota Malang,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa hasil penilaian dari Provinsi Jawa Timur mencapai 100 poin. Sementara, dari pusat terdapat beberapa catatan administratif.

“Kalau banyak catatan sih tidak. Nilai dari Provinsi Jawa Timur 100, dari pusat ada yang 0 tapi ini hanya untuk memastikan saja. Pimpinan ingin melihat betul, mengenai dokumen yang ada, misalnya tanda tangan kepala dinas, atau OPD terkait dan stempel basah,” jelas Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Menurutnya, kondisi di lapangan sudah sesuai standar, apalagi Kota Malang memiliki pengalaman mengikuti penilaian tersebut. Menurutnya, predikat Kota Layak Sehat tidak hanya terkait fisik kota, tetapi juga meliputi sembilan tatanan terintegrasi, seperti lingkungan, penanggulangan bencana, lalu lintas, ruang terbuka hijau, pasar, hingga kesehatan di lingkungan kerja.

“Selama ini Kota Malang sudah mendapat predikat tertinggi sebagai kota sehat yang ideal. Tahun ini, tantangannya adalah bagaimana mempertahankannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Muhammad Zamroni, menambahkan bahwa masih ada kelengkapan dokumen yang perlu dilengkapi, terutama laporan-laporan kesehatan. Salah satunya terkait data hipertensi yang menjadi penyakit tertinggi di Kota Malang.

“Laporan di Aplikasi Satu Sehat Indonesia (Asik) versi Kemenkes masih mengalami kendala. Masyarakat yang mengalami hipertensi sudah kita layani lebih dari 100 persen sesuai standar, tapi tim penilai meminta data dukung dari platform resmi Kemenkes,” imbuh Zamroni. (pro/rsy/sit)

Piagam penghargaan ini, diserahkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB, Otok Kuswandaru kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, mewakili Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Predikat ‘Pelayanan Prima’ atau sangat baik, ini diterima Pemkot Malang dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.57 dan kategori A. Tiga instansi di bawah Pemkot Malang yang meraih nilai pelayanan prima, yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) dengan nilai 4,55, RSUD Kota Malang dengan nilai 4,69, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan nilai 4,73.

Ditemui seusai menerima penghargaan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, menyebutkan prestasi ini juga menjadi bukti sinergisitas dan kolaborasi apik yang dilakukan antar perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang dalam membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan baik. “Ini sangat membanggakan bagi kita semua. Ini menunjukkan bagaimana perangkat daerah memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya dan bagaimana pelayanan publik ini sudah terintegrasi antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya,” jelasnya.

Meski mendapat predikat Pelayanan Prima, Ida menegaskan Pemkot Malang terus berkomitmen untuk memperbaiki pekerjaan rumah dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dirinya berharap, penghargaan ini bisa menjadi pemicu semangat bagi para ASN di lingkungan Pemkot Malang dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Sehingga, muncul kepuasan di masyarakat atas layanan publik yang diberikan oleh Pemkot Malang.

Baca juga :

“Kalau pelayanan publik itu kan memang kita tidak boleh stagnan ya. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga mereka juga merasa bahwa pelayanan diberikan oleh Pemerintah Kota Malang itu adalah pelayanan yang terbaik. Mereka sebagai warga merasa puas dan bahagia dengan pelayanan prima yang diberikan Pemkot Malang,” kata perempuan yang akrab disapa Dayu.

Raihan prestasi membanggakan ini, pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Ditemui secara terpisah, Wali Kota Malang mengungkapkan predikat ‘Pelayanan Prima’ yang disematkan kepada Kota Malang ini menjadi bukti penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

“Ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal menjadi prioritas utama jajaran Pemkot Malang. Hal ini selaras dengan misi pembangunan Kota Malang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efisien dan sinergis, yang terealisasi dalam Dasa Bakti Unggulan,” katanya.

Lebih lanjut orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut berpesan kepada jajarannya, agar pencapaian ini tidak menjadikan lengah dan lekas berpuas diri, akan tetapi sebaliknya menjadi motivasi yang kuat meningkatkan kinerja dan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. “Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi pada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang. Tentunya, pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras, sinergisitas serta kolaborasi yang baik dari semua pihak,” ujarnya. (pro/mlg/gie)

Diuraikannya, bahwa Program Layak Anak sejatinya telah dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, sejak lama. Pemberian pendidikan yang layak, 15 ruang kreasi bagi anak serta kebebasan berekspresi dan pemenuhan gizi, adalah wujud kepedulian Pemkab Pasuruan terhadap anak-anak.

“Sejak tahun 2018, kami telah berpartisipasi dalam Kabupaten Layak Anak. Merujuk kepada predikat yang diperoleh sampai dengan tahun 2022, maka tidak salah dengan dukungan serta program-program dalam meningkatkan 16 program KLA, verifikasi tahun 2023 kami menargetkan memperoleh Predikat Utama,” kata Bupati Pasuruan.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menjelaskan bahwa lima klaster KLA telah dilaksanakan. Diantaranya, hak sipil dan kelembagaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan, serta perlindungan khusus.

Untuk hak sipil anak, ujarnya, salah satu indikator dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerbitan akta kelahiran maupun kartu identitas anak (KIA) dalam 3 tahun terakhir. Belum lagi kegiatan yang mewadahi kebutuhan anak juga banyak dilaksanakan, seperti sertifikat pujangga, panggung gembira di Radio Suara Pasuruan, story telling, perpustakaan keliling, pembentukan Forum Anak dan kegiatan lainnya.

“Meningkatnya cukup signifikan. Contohnya akta kelahiran dari angka 351.416 dokumen yang diterbitkan di tahun 2022, jumlahnya naik tajam di tahun 2024 menjadi 402.069 dokumen. Begitu pula KIA dari 102.864 buah KIA di tahun 2022 menjadi 204.557 kartu di tahun 2024,” jelasnya.

Untuk klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Yudha menegaskan, Pemkab Pasuruan berusaha keras untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan berbagai cara. Seperti sosialisasi ke semua sekolah hingga stake holder lainnya.

Baca juga :

Ada pula penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga. Seperti Pelayanan Konseling Puspaga, penguatan bagi lembaga masyarakat tentang hak anak, penguatan kapasitas 200 Bina Keluarga Remaja (BKR) serta penguatan kapasitas Bina Keluarga Balita (BKB).

“Pengembangan anak usia dini holistik dan intergratif, standarisasi lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara, ketersediaan infrastuktur ramah anak di ruang publik juga jadi perhatian kami,” terangnya.

Terkait klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, beberapa program menurut Yudha, terus berjalan. Mulai dari persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan yang ramah anak, kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok serta pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

“Ada kegiatan Posyandu, Gerakan Minum Susu, Gemarikan, Selambu Perias, Baby Sertif sampai Jelita Siaga, semua itu inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung KLA,” tambahnya.

Tidak selesai sampai di situ, perihal klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, beberapa langah telah dilaksanakan seperti upaya pendidikan wajib 12 tahun, Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Vokasi (Getarvos), Sekolah Ramah Anak, ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, hingga rumah ibadah ramah anak.

Dan klaster Perlindungan Khusus, perihal kasus kekerasan pada anak tak luput dari perhatian. Mulai dari assessment dan konseling, hingga pendampingan sampai fasilitasi korban hingga kasus selesai ditangani.

“Belum lagi kecamatan, desa atau kelurahan Layak Anak. Semuanya kami pantau dan evaluasi demi tercapainya KLA. Mohon doanya agar apa yang menjadi ikhtiar selama ini dapat membuahkan hasil,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Penilaian LPPD ini, merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Cakupan evaluasi mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara penyerahan penghargaan itu, diberikan langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/04/2025) tadi. “Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendagri dan Pemprov Jatim, yang terus memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, bahwa program pembangunan di Banyuwangi, dirancang agar selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan, untuk memastikan program kerja berdampak pada masyarakat serta berkesinambungan dalam pembangunan jangka panjang.

Baca juga :

“Seperti pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama Banyuwangi dan juga menjadi priotitas Bapak Presiden Prabowo,” tambah Bupati Ipuk.

Pengentasan kemiskinan dilakukan, ujarnya, dengan melibatkan banyak pihak. Baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga kemiskinan di Banyuwangi bisa terus ditekan. Seperti Program Kanggo Riko, bantuan modal usaha rumah tangga miskin terutama untuk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada juga bantuan alat usaha, perbaikan warung rakyat, bedah rumah, beasiswa untuk anak dari keluarga tidak mampu dan berbagai program lainnya.

Hasilnya persentase penduduk miskin di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam kurun waktu yang sama.

Tidak hanya itu, sejumlah indikator makro pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2024 tercatat sebesar 74,30, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,79.

“Kita juga mencatat penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada 2024,” papar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Capaian tersebut, jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023, yaitu sebesar 3,02. Secara nasional, Kota Malang masuk delapan besar dari seluruh kota yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB. Di tingkat Jawa Timur, Pemkot Malang menduduki peringkat tujuh dari 38 kabupaten dan kota lain.

Karena itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa hasil tersebut mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi dan digitalisasi di Kota Malang. “Implementasi SPBE bukan sekadar mengejar digitalisasi, tetapi bagaimana digitalisasi pemerintahan dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Penerapan SPBE ini juga mempermudah akses layanan publik di era digital,” kata Pj Wali Kota Iwan, Senin (06/01/2025) tadi.

Baca juga :

Keberhasilan tersebut, ujarnya, tidak lepas dari berbagai inovasi digital yang dikembangkan Pemkot Malang. Salah satu inovasi utama, adalah aplikasi Malang Mbois, portal tunggal layanan publik yang mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan secara digital. Selain itu, aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) juga diluncurkan untuk mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan melalui data yang terintegrasi.

“Kami terus memperkuat kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, serta mendorong inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Pj Wali Kota Iwan.

Sebagai informasi, capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, indeks SPBE Kota Malang berada di angka 2,60 (predikat baik), kemudian melonjak menjadi 3,82 (predikat sangat baik) pada tahun 2023. Tahun 2024, nilai tersebut meningkat lagi sebesar 0,42 poin, sekaligus mengangkat predikat Kota Malang ke tingkat memuaskan. (rsy/sit)

Adalah Soegeng Koencahyo, warga Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek, dengan inovasinya ambulans keliling yang diberi nama Sigaling. Nampaknya, inovasi itu benar-benar menyentuh dan menjadi kesan tersendiri bagi tim juri.

Berawal dari tahun 2016 yang lalu, Cak Kun-sapaan akrabnya mengalami kecelakaan tragis. Dari peristiwa itu, Cak Kun dinyatakan mengalami gegar otak dan harus dilakukan operasi pada bagian kepala.

Kondisi tersebut, membawa trauma tersendiri bagi seorang Cak Kun. Berangkat dari situ, Cak Kun kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Saat kebetulan ada lelang sebuah kendaraan ambulans dari pemerintah, dirinya kemudian berupaya keras untuk bisa mendapatkan mobil tersebut.

Hal ini bukan perkara mudah. Cak Kun hanyalah seorang warga biasa yang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lebih banyak mengandalkan hasil dari berjualan alen-alen (jajanan Khas Trenggalek, red). Namun sepertinya tekad kuat itu seolah tak terbendung.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, ambulans itu pun berhasil ia dapatkan. Meski konsekuensi yang ia hadapi adalah harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk mengangsur cicilan setiap bulan. Seiring berjalan waktu, ambulan itu kemudian diberi nama Sigaling yang merupakan akronim dari Siaga Lingkungan.

Baca juga :

Dari Sigaling inilah, kemudian dirinya berupaya membantu masyarakat sekitar. Tak sedikit warga yang sangat merasa terbantu. Siapapun yang memang memerlukan pertolongan darurat bisa memanfaatkan Sigaling. Mulai dari korban kecelakaan lalu lintas hingga warga yang sakit dan membutuhkan kendaraan untuk ke rumah sakit.

Semua dibantu dengan ikhlas dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Warga cukup mengganti BBM yang digunakan agar saat dibutuhkan oleh warga yang lain tidak sampai kehabisan bensin di tengah jalan.

Berangkat dari kisah ini, maka tak heran jika kemudian seorang Cak Kun diganjar penghargaan dengan meraih predikat terbaik dalam ajang Local Hero Award oleh Polda Jatim.

Kapolres Trenggalek, AKBP Indra Ranu Dikarta, sangat mengapresiasi sekaligus bangga terhadap sosok Cak Kun yang dengan kegigihan dan tanpa pamrih banyak membantu masyarakat di lingkungannya. “Tentu kita semua sangat bangga bahwa perjalanan hidup seorang Cak Kun ini bisa menginspirasi semua orang untuk selalu berbuat kebaikan dan membantu sesama,” kata Kapolres Trenggalek, Senin (07/10/2024) tadi.

Tidak ketinggalan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan semangat kebaikan, ketulusan, keikhlasan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas.

“Sukses adalah saat kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelecut semangat kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa saling menyayangi dan mengasihi sebagai sesama manusia. Semoga membawa berkah untuk kita semua,” paparnya. (mil/sit)

Pj Bupati Yuyun-sapaannya akrabnya mengungkapkan rasa nyukur atas meningkatnya nilai SAKIP Lumajang dari predikat B menjadi BB (Sangat Baik). “Kami merasa bersyukur. Alhamdulillah, pada hari ini nilai SAKIP kita meningkat menjadi BB setelah delapan tahun tidak ada perubahan dinilai B,” kata Pj Bupati Yuyun.

Ditambahkannya, bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan kekompakan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mengembangkan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu. “Ini semua berkat kerja keras dan kerja sama diantara seluruh OPD, di bawah kepemimpinan Sekda untuk bisa bergerak bersama bagaimana memperoleh nilai SAKIP sampai dengan BB,” ujarnya.

Baca juga :

Selanjutnya, Pj Bupati Yuyun juga menjelaskan bahwa SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. “Jadi ini kaitannya juga dilihat dari bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Selain itu diukur juga melalui nilai SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, red),” jelasnya.

Dirinya berharap, seluruh OPD bisa tetap solid untuk terus bergerak menjadikan Kabupaten Lumajang lebih baik dan sejahtera. Dengan demikian diharapkan Nilai SAKIP bisa terus meningkat.

“Kita berharap banyak, ke depan kita tetap menjadi tim yang solid untuk bergerak menjadikan Lumajang menjadi lebih baik dan sejahtera. Paling tidak nilainya bisa meningkat lebih baik lagi,” paparnya. (kom/adi/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, kepada Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, dalam acara SAKIP Award 2024 di Jakarta, Rabu (02/9/2024) tadi. Sementara SAKIP sendiri, merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan secara rigid dan terukur.

Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program dan kinerja sasaran. Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras.

SAKIP sendiri memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata, pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya. Seperti, penurunan angka pengangguran.

Baca juga :

Banyuwangi sendiri, sebelumnya berhasil mempertahankan predikat SAKIP A selama tujuh tahun beruntun sejak 2017. Saat itu, Banyuwangi juga menjadi kabupaten pertama peraih SAKIP A.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan bahwa SAKIP Banyuwangi berhasil terkerek menjadi AA lantaran beberapa hal. Diantaranya, pemanfaatan data yang selalu update dan realtime. Sehingga, mendukung program pembangunan yang akurat dan efektif, pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital serta ⁠implementasi data yang berdampak pada program prioritas pembangunan.

Misalnya penurunan angka kemiskinan, stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi dan berbagai indikator makro pembangunan lain dengan rata-rata di atas nasional. “Banyuwangi sendiri sudah lama menjadi best practise SAKIP nasional. Harapannya, peningkatan nilai ini bisa menjadi semangat bagi daerah lain untuk berupaya lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengaku bersyukur Banyuwangi dapat meraih SAKIP AA. Menurut Guntur, semua OPD dituntut untuk fokus pada kinerja yang menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja.

“Penghargaan ini menjadi tanggung jawab dan evaluasi bagaimana kita bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja yang terukur. Bagaimana program-program yang dijalankan Banyuwangi bisa berhasil menurunkan kemiskinan misalnya,” ujar Guntur.

Dirinya berharap, semoga raihan ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. (kom/bwi/sit)