Gelaran yang dihadiri Tim Koordinasi SPBE dan jajaran perangkat daerah, itu dibuka Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa SPBE bukan sekadar proyek teknologi informasi, melainkan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

“SPBE bukan hanya program TIK, tetapi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui SPBE, kita menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.

Bunda Indah juga menjelaskan, bahwa kompleksitas birokrasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik, serta keterbatasan sumber daya menuntut pemerintah daerah bertransformasi secara digital. Pemerintahan digital, menurutnya, menjadi keniscayaan agar pemerintah mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan berbasis data, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Transformasi digital melalui SPBE juga ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda reformasi birokrasi daerah. Dengan SPBE, proses kerja pemerintahan diarahkan menjadi lebih sederhana, terintegrasi antar perangkat daerah, dan fokus pada hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat.

“Arsitektur dan peta rencana SPBE ini menjadi panduan utama agar pengembangan sistem pemerintahan digital di Lumajang berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelas Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, implementasi SPBE memiliki peran strategis dalam optimalisasi layanan publik sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi proses birokrasi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Namun demikian, Bunda Indah menekankan bahwa keberhasilan SPBE tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah dituntut memiliki komitmen yang sama agar transformasi digital berjalan optimal.

“Tanpa keterlibatan aktif dan komitmen seluruh OPD, tujuan besar pemerintahan digital tidak akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa SPBE membutuhkan konsistensi dan komitmen lintas perangkat daerah. Arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi acuan bersama agar seluruh OPD bergerak dalam satu arah dan saling terintegrasi.

“SPBE tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan. Kami akan mengawal implementasinya agar benar-benar menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari di setiap perangkat daerah,” tegasnya.

Agus Triyono juga menekankan, pentingnya perubahan budaya kerja aparatur dalam mendukung keberhasilan SPBE. Transformasi digital, menurutnya, tidak hanya soal sistem dan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pikir ASN agar lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan terselenggaranya presentasi akhir tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis sinergi antar perangkat daerah semakin kuat. Implementasi SPBE diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah di era digital. (kom/adi/sit)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Bobby Arie Sandy, mengatakan bahwa Komisi Informasi Jawa Timur tahun ini melaksanakan evaluasi keterbukaan informasi publik kepada seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Evaluasi ini, termasuk ke sejumlah badan publik hingga tingkat desa di Jawa Timur. Tercatat, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui.

“Mulai mengisi kuesioner, visitasi dan presentasi Bupati Jember di hadapan Komisioner Informasi,” urainya.

Dalam hal ini, Kadiskominfo menjelaskan bahwa Bupati Jember memaparkan terkait dengan strategi, komitmen dan inovasi bupati sebagai pimpinan badan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik. Yang menarik untuk dicatat, selama tiga tahun terakhir, peringkat Pemkab Jember terus mengalami kenaikan.

Baca juga :

“Pada 2021, peringkat ke-37 dan pada 2022 naik ke peringkat 11 dari 38 kota dan kabupaten se-Jatim,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, lanjutnya, Pemkab Jember berupaya semaksimal mungkin menjalankan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Salah satu wujudnya adalah dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat pada setiap kebijakan yang dilaksanakan Pemkab Jember.

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa, semua rencana pengadaan wajib dipublikasikan di website LPSE agar masyarakat bisa mengakses,” tuturnya.

Contoh lain adalah seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SD dan SMP. “Informasinya harus transparan dan disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Jember juga berkomitmen bahwa informasi yang tersaji dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Termasuk bagi para penyandang disabilitas. “Oleh karena itu, bupati memerintahkan kepada seluruh OPD untuk memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas saat memberikan informasi,” paparnya. (kom/rio/sit)

“Kami ingin, anak muda Banyuwangi bisa berperan terhadap pertanian Banyuwangi. Kontribusi PDB terus menurun setiap tahun dan jumlah petani juga terus menurun. Melalui Jagoan Tani ini diharapkan bisa menjawab itu dan anak Banyuwangi bisa muncul untuk mendongkrak pertanian Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga berharap, sektor pertanian ketika ditangani anak muda, pun bisa lebih keren dan inovatif. Sehingga, bisa mensejahterakan para petani. “Kreativitas kalian kami harapkan akan memberi nilai lebih sektor pertanian. Apa-apa yang harus kalian lakukan saat ini dan semoga menjadi trigger bagi anak muda lainnya untuk masuk ke pertanian,” tambah Bupati Ipuk. 

Pihaknya berharap ada jejaring dengan jawara jagoan digital dan jagoan bisnis. “Karena itu penting untuk memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Jaringan itu penting untuk membangun bisnis yang kuat,” imbuhnya.

Baca juga :

Program inkubasi bisnis berbasis pertanian ini, telah memasuki tahun ke tiga. Tidak kurang dari 212 tim yang mendaftarkan proposal bisnisnya. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pelaku UMKM hingga petani muda. Mereka mengusung ide dari peternakan, perikanan, holtikultura, perkebunan, hingga tanaman pangan.

Sebelum melakukan presentasi, para peserta telah mengikuti mentoring secara offline pada 20-21 Juli. Mereka digembleng oleh mentor yang berpengalaman di bidangnya, seperti Sr Manager Research and Validation E-Fishery dan CEO Pandawa Agri, Priyandaru Agung.

Ada juga Kukuh Roxa, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Prof Mangku P, Founder Jagoan Indonesia & Piknik Hub, Dias Satri, Founder Let’s Play Indonesia, Arif Bawono CEO PT Sirtanio Organik Indonesia, Ahmed Tessario dan Founder Ais Coffee, Azmi Zakki.

Dalam presentasinya, para peserta menunjukkan antusiasme dan kreativitasnya dalam menyampaikan ide bisnisnya. Di antaranya adalah Tim Jalen Mushroom Foods. Tim ini mengolah jamur menjadi berbagai produk turunannya. Ada juga Tim Lomeal yang menyediakan alternatif makanan pokok dengan bahan Mocaf (tepung singkong) dan Dried Fruit (buah yang dikeringkan).

Untuk tahun ini, Jagoan Tani menyediakan hadiah Rp127,5 juta bagi para kandidat terpilih sebagai stimulus modal usaha. Para peserta juga mendapatkan bimbingan lebih lanjut dari para mentor dan fasilitator untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan akses ke modal usaha, pasar dan jejaring yang luas. (kom/gie)