Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa pemantauan stunting dilakukan secara berkala setiap bulan melalui kegiatan pengukuran dan penimbangan balita di Posyandu. “Stunting itu kita lakukan pemeriksaan pengukuran di masing-masing Posyandu setiap bulan. Setelah itu dilaporkan melalui aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM),” jelas Husnul, Sabtu (25/04/2026) tadi.

Aplikasi e-PPGBM sendiri, menjadi sistem utama pelaporan data gizi Balita. Setiap Posyandu, menginput hasil pengukuran Balita, kemudian data tersebut dilaporkan berjenjang dari Dinkes Kota Malang hingga pemerintah pusat.

Dikatakan Husnul, intervensi stunting di Kota Malang difokuskan pada kelompok usia prioritas, yakni anak di bawah dua tahun (baduta). Pada kelompok usia tersebut, intervensi dinilai paling efektif untuk mencegah stunting jangka panjang.

Baca juga :

“Prioritas kita memang usia dua tahun ke bawah. Kalau di usia itu dilakukan intervensi spesifik maupun sensitif, dampaknya sangat besar,” katanya.

Berbagai program intervensi terus dijalankan secara terpadu. Selain Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu, pemerintah juga menjalankan dukungan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikelola Puskesmas. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut turut memperkuat upaya percepatan penurunan stunting, meskipun dampaknya tidak dihitung secara terpisah.

“Kita tidak membedakan intervensinya dari MBG atau program lain. Semua menjadi satu kesatuan upaya untuk meminimalkan stunting di Kota Malang,” tambahnya.

Di tahun 2026, Dinkes Kota Malang menargetkan penurunan stunting dilakukan secara bertahap melalui peningkatan kualitas pendataan dan konsistensi intervensi di lapangan. “Targetnya setiap bulan timbang cakupannya lengkap dan datanya valid, sehingga penurunan stunting bisa terus terlihat,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Situbondo, Shandy Hendrayono, menerangkan bahwa beberapa dana tersebut akan di alokasikan ke beberapa kegiatan masyarakat. Diantaranya, seperti penurunan angka prevalensi stunting berupa pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak usia dini tingkat Taman Kanak-kanak (TK). Adapun sasaran peruntukannya sebanyak 4.329 anak dengan anggaran sebesar Rp 214,879 juta.

Kemudian, tambah Shandy, PMT untuk Balita gizi buruk berupa suplemen parenteral dengan anggaran sebesar Rp 135,120 juta. Polanya, yaitu diberikan kepada anak penderita gizi buruk yang dirawat terus-menerus (penanganan dan perawatan kasus gizi buruk).

Baca juga:

Selain beberapa peruntukan itu, anggaran yang bersumber dari DBHCHT juga akan dialokasikan untuk pengadaan jamban sebanyak 197 unit untuk 16 desa dengan jumlah anggaran Rp 767 juta. Kemudian, untuk Program Sehat Gratis (Sehati) sebesar Rp 5 miliar. Alokasi DBHCHT juga diarahkan untuk Pembinaan Kota Sehat sebesar Rp 200 juta, yang dikemas dalam bentuk Kampanye 9 Tatanan Sehat.

“Yang di maksud 9 Tatanan Sehat itu terutama pada tatanan yang tergolong harus ada di lingkungan hidup. Termasuk, persoalan limbah dan memasifkan pembangunan septic tank untuk mengakselerasi Open Defecation Free (ODF) 100 persen,” terang Kadinkes Shandy, Selasa (07/11/2023) tadi.

Pihaknya berharap, melalui DBHCHT yang digulirkan itu, masyarakat menerima manfaat dari dana yang diberikan. “Dari berbagai kegiatan itu, kita berharap kedepannya benar-benar menjadi motivasi agar kita selalu memperhatikan kesehatan masyarakat. Semoga, berbagai kegiatan yang bersumber dari anggaran DBHCHT ini akan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Situbondo. Sehingga, akan menjadikan Kota Situbondo yang sehat serta masyarakatnya juga sehat,” tambahnya. (her/gie/adv)