Lantas, bagaimana sasaran dan fokus pelaksanaan ini? Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menjelaskan bahwa fokus dari pelaksanaan ini adalah pada siklus hidup masyarakat. Di mana, apa yang menjadi keluhan akan ditangani secara keseluruhan ditangani.

“Secara progres, ada beberapa perubahan yang akan mendapat penanganan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahkan ketika pasien datang, tidak hanya fokus pada keluhan. Namun, dilakukan screening pada hal lain yang terkait,” katanya.

Screening yang dilakukan ini, tambahnya, tidak hanya pada keluhan atau pengakuan pusing pasien. Namun, itu nanti dicek secara keseluruhan.

“Kenapa pusing, itu nanti akan dilakukan screening. Sehingga, ketika ditemukan misalkan karena faktor tensinya pasien tinggi atau mungkin karena gula darahnya yang tinggi, maka dua hal ini akan diintervensi. Makanya, ILP ini akan fokus pada siklus hidup masyarakat secara keseluruhan dan akan ditangani,” terangnya.

Baca juga :

Karenanya, ujar Kadinkes, untuk penganan awal pasien nantinya, akan memakan waktu yang lama. Itu karena, akan dilakukan screening menyeluruh. Tetapi, kunjungan pasien berikutnya akan lebih cepat karena sudah screening.

“Dari hasil screening itulah, nanti akan disampaikan kepada pasien dan keluarga. Tujuannya, tidak hanya sekedar memberikan obat. Namun, perubahan mulai pola hidup, pola makan, lingkungan hingga hal lain terkait kondisi pasien,” paparnya.

Harapan ke depan, ungkapnya, melalui IPL ini ada peningkatan yang tinggi untuk kesehatan masyarakat. Karena nantinya, ini juga melibatkan lintas sektor. Mulai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), karena menyangkut pelaksanaan di desa hingga Dinas Pendidikan karena menyangkut klaster remaja.

“Jadi semua akan dijangkau. Termasuk, klaster remaja yang ini ada pada sektor pendidikan,” ujarnya.

Masih menurut Kadinkes, secara kesiapan pelaksanaan, 39 Puskesmas ini sudah semua. Namun, ada syarat-syarat adminitrasi yang masih berproses dan itu tidak ada kendala. Kemudian, juga penerapan Posyandu ILPnya.

“Intinya, kami sudah siap dan tidak ada kendala,” ujarnya. (sit)

Sementara pelaksanaan kick off sendiri, ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Plt Bupati Didik dengan disaksikan Kemenkes dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Berikutnya, dilanjutkan dengan pemberian materi kepada peserta yang diantaranya dari 39 Puskesmas hingga penanggung jawab program promosi kesehatan masyarakat.

Plt Bupati Didik dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dilaunchingnya ILP, maka layanan primer bisa seluruhnya dicover oleh Puskesmas. Apalagi, pada prinsipnya layanan ini sudah dilakukan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Malang. Hanya saja, sekarang lebih diselaraskan dengan program pemerintah. Seperti, mengenai penanganan terkait ODGJ.

“Dewasa ini, seperti stres atau tekanan kejiwaan menjadi penyakit yang tinggi. Tidak hanya pada orang dewasa, namun juga anak muda. Karenanya, melalui Posyandu Lansia atau Posyandu Balita, ini bisa diminimalisir. Sehingga, tidak sampai ada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Artinya, layanan dan antisipasi seperti ini bisa juga dilakukan,” kata Plt Bupati Didik.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Imran Pambudi, menjelaskan bahwa keberadaan Puskesmas di Kabupaten Malang sudah mempersiapkan dengan baik. Mungkin yang perlu menjadi penekanan adalah mengenai kualitasnya. Artinya, agar masyarakat tahu tujuan adanya ILP.

Baca juga :

“Seperti ketika seseorang itu mengaku pusing. Ketika diperiksa, maka itu akan tahu kenapa seseorang itu pusing. Mungkin karena darah tinggi atau kencing manis. Padahal, masyarakat tahunya pusing dan kenapa kok diobati macam-macam. Penyelesaian inilah, yang harus disampaikan. Artinya, bukan hanya dengan obat. Namun, bisa dengan gaya hidup, lingkungan hingga makanan. Paradigma perubahan inilah yang harus disampaikan tatkala ILP ini berjalan. Jadi, dimulai dari kesehatan tetapi harus sampai ke penderita dan keluarga,” ujarnya.

Dari langkah ini, tambahnya, tentunya bisa berlanjut kepada keluarga. Artinya, keluarga juga diberitahu mengenai kondisi dan penanganan. “Contoh seperti tidak boleh memakan gorengan, maka ini harus bisa diantisipasi. Termasuk, jangan sampai di rumah memang sudah diantisipasi tetap malah mengkonsumsi di luar rumah. Sehingga, bagaimana petugas kesehatan dan lintas sektor bisa merespon cepat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, seperti permasalahan jiwa, satu dari delapan orang itu sekarang mengalami masalah jiwa. Ini, jangan sampai ada ODGJ dan hanya diurusi Dinas Kesehatan. Padahal, ini juga butuh peran Dinas Sosial. Sehingga, ini harus ditangani bersama.

“Jadi, khusus Kabupaten Malang sudah bagus dan tinggal diperkuat lintas sektor. Karenanya ini akan dilakukan monitoring dari kabupaten hingga provinsi. Kemudian, juga kita berikan evaluasi,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menambahkan bahwa secara pelaksanaan, sebenarnya seluruh Puskesmas sudah semua. Hanya saja, ini terkait standar operasional prosedur (SoP) dan penerapan ruangan. Sehingga, butuh kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi dan itu tidak ada kendala.

“Secara administrasi, semua sudah siap. Jadi, tidak ada masalah,” paparnya. (sit)

Rangkaian acara sendiri, direncanakan akan digelar selama sehari dengan menghadirkan beberapa nara sumber. Diantaranya, seperti dari Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes)

Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Tidak ketinggalan, kegiatan juga akan dibuka dan dilaunching oleh Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto.

“Pelaksanaan kick off nantinya akan diikuti sekitar 185 peserta. Sejumlah pihak yang dilibatkan, adalah mulai dari unsur Muspika, Kepala Puskesmas di 39 wilayah, RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang, OPD, lembaga pendidikan kesehatan hingga penanggung jawab program promosi kesehatan masyarakat. Termasuk, juga untuk organisasi profesi seperti IDI, perawat dan Direktur RSUD dan tenaga kesehatan hingga PKK di masing-masing kecamatan,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro.

Baca juga :

Masih menurut Kabid Kesmas, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan primer yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, diharapkan akan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Melalui program ini, puskesmas diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan efisien.

“Melalui launching ini, maka ILP di 39 Puskesmas di wilayah kabupaten (Malang, red) sudah siap. Artinya, ini komitmen bersama di seluruh Puskesmas untuk melaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, tambahnya, terkait dengan pelaksanaan yang melibatkan DPMD, itu tidak lain dimaksudkan sebagai bentuk dukungan. Sehingga, langkah-langkah apa yang akan dilakukan nantinya, juga perlu kolaborasi dan dukungan.

“Melalui kick off ini, tentunya bentuk dukungan juga diperlukan dari DPMD Kabupaten Malang. Karenanya, dalam launching itu juga akan menghadirkan DPMD,” tambahnya. (sit)

Pelaksanaan ini, menghadirkan perwakilan dari 39 Puskesmas di Kabupaten Malang. Sementara setiap sesi, menghadirkan beberapa nara sumber.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis. Dimana, arahnya adalah dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan primer yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Integrasi Layanan Primer bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Dari program ini, Puskesmas diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang terintegrasi dan efisien,” kata Gunawan.

Baca juga :

Melalui orientasi ini, tambahnya, diharapkan 39 Puskesmas di Kabupaten Malang untuk seluruhnya dapat melayani masyarakat dengan pendekatan ILP. “Prinsipnya semua dapat mengakses layanan kesehatan. Kami melakukan pendeteksian dan screening. Hasil screening, akan ditindaklanjuti dengan rujukan. Jadi, pada ILP ini mekanisme rujukan dari bawah ke atas atau sebaliknya,” tambahnya.

Sebagai contoh, paparnya, ketika layanan Posyandu ada masalah. Maka, bisa dilakukan rujukan ke tingkat desa sesuai kewenangan. Kalau desa tidak bisa menyelesaikan, maka bisa ke tingkat Puskesmas atau sebaliknya.

“Harapannya pendekatan akses ILP ini bisa dilaksanakan di pertengahan Oktober tahun 2024. Kalau seluruh Puskesmas sudah siap, maka kami akan mulai laksanakan,” paparnya.

Masih menurut Gunawan, layanan masyarakat dalam ILP di Puskesmas, dibagi dalam lima kluster. Seperti kluster satu, menangani terkait manajemen. Kemudian, layanan siklus hidup masuk di kluster ke dua menangani kesehatan ibu, anak, bayi dan remaja.

“Kluster tiga yaitu menangani dewasa dan Lansia. Kluster empat menangani penyakit menular. Untuk klaster lima, merupakan lintas kluster satu hingga empat,” ujarnya. (kom/sit)