Dalam arahannya, Bupati Rusdi menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Pasuruan memiliki 33 Puskesmas Induk, ditambah dengan Puskesmas Pembantu yang masih perlu dimaksimalkan. Selain dua RSUD yang sudah beroperasi yakni RSUD Bangil dan RSUD Grati, pemerintah daerah juga berencana membangun 1 RSUD baru.

“Rencananya, tahun depan RSUD baru ada di wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan, guna memperluas jangkauan layanan kesehatan. Karenanya, jangan sampai kita menjadi tamu di tempat kita sendiri. Kita ini pelayan masyarakat, kita berseragam sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.

Baca juga :

Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan menyebut, bahwa Kabupaten Pasuruan saat ini telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Sehingga, akses layanan kesehatan bagi masyarakat menurutnya sudah bukan lagi menjadi kendala.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pasuruan juga menjelaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, juga menetapkan 10 indikator kinerja bagi para Kepala Puskesmas. Indikator tersebut bukan sebuah beban, melainkan daftar kesanggupan dalam mengemban tugas tambahan.

“Panjenengan dikasih tugas itu merupakan suatu tantangan, suatu kehormatan. Harus dilaksanakan dengan baik. Kalau tidak, ya diganti dulu, diganti orang lain yang mampu,” ujarnya.

Dirinya juga menyoroti, kedisiplinan di lingkungan Puskesmas dan meminta kepada kepala Puskesmas untuk bersikap tegas dan tidak ragu melaporkan pelanggaran kepada kepala dinas untuk diproses sesuai aturan agar sistem semakin baik. “Puskesmas harus mengutamakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah dan profesional di Kabupaten Pasuruan. Saya tidak ingin mendengar lagi, ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan di Puskesmas. Saya ingin Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Pasuruan,” imbuhnya. (kom/puj/gie)

Bupati Sanusi dalam momen itu menyampaikan ucapan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mengungkapkan bahwa kehadiran Mensos menjadi energi tambahan dalam memperkuat kebersamaan dan sinergi pembangunan sosial di Kabupaten Malang. Terlebih, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya memperkokoh layanan sosial, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas perlindungan sosial, hingga penguatan program pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Sosial terhadap berbagai program di Kabupaten Malang, mulai dari penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penanganan bencana sosial, hingga kolaborasi dalam penyaluran bantuan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas dan Lansia tunggal. Sinergi ini membuat langkah kita semakin ringan dan terarah,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini, dinilai penting mengingat kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan terus berubah.

“Semoga kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Kementerian Sosial dapat terus terjalin dengan baik, tanpa hambatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Saifullah menjelaskan bahwa bantuan sosial akan diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 atau kelompok paling miskin. Apabila alokasi masih tersedia, maka penyaluran akan dilanjutkan ke desil 2 dan selanjutnya desil 3.

Gus Ipul-sapaan akrabnya juga menegaskan, bahwa penentuan desil tidak dapat dilakukan oleh pendamping PKH, kepala daerah, maupun Menteri Sosial. Melainkan, sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan dalam penyaluran bantuan sosial. (pro/gie)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa seluruh usulan yang telah masuk, selanjutnya akan melalui proses evaluasi. Kemudian, penyusunan prioritas agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran.

“Sekarang ini tahapnya masih menampung usulan. Nanti yang paling penting adalah evaluasi pelaksanaan serta keberanian menyusun prioritas program,” ujar Mia-sapaannya.

Baca juga :

Menurutnya, DPRD Kota Malang tidak hanya mendorong banyaknya program yang masuk, tetapi juga memastikan program pembangunan memiliki daya tahan menghadapi dinamika ke depan. Mia menilai, arah pembangunan 2027 harus disusun secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi tahun 2026 sebagai bahan evaluasi awal.

“Kalau nanti situasinya lebih menantang, maka prioritas pembangunan harus lebih diketatkan. Tidak semua program bisa dijalankan sekaligus,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya komunikasi kepada masyarakat terkait program prioritas pemerintah daerah. Diskusi publik dan sosialisasi dinilai menjadi bagian dari edukasi agar masyarakat memahami arah kebijakan pembangunan Kota Malang.

“Kita perlu penyamaan frekuensi dengan masyarakat supaya mereka tahu prioritas pembangunan yang sedang dijalankan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan rangkaian lanjutan dari penjaringan aspirasi masyarakat mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Termasuk juga, usulan tematik dan pokok pikiran DPRD.

“Seluruh usulan yang masuk telah melalui proses verifikasi untuk menentukan skala prioritas. Dari hasil pembahasan sementara, kalau kita lihat, memang lebih banyak kepada infrastruktur. Infrastruktur dan kebutuhan pengadaan barang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa penyusunan RKPD tahun 2027 menggabungkan konsep top-down planning dan bottom-up planning. Artinya, aspirasi masyarakat tetap menjadi dasar perencanaan, namun harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun nasional.

Namun, nantinya Pemkot Malang juga masih akan menyesuaikan usulan pembangunan dengan regulasi serta skema pembiayaan yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi.

“Nanti kita lihat juga hasil Musrenbang provinsi dan kebijakan nasional. Di situ nanti top-down dan bottom-up akan bertemu, termasuk soal pembiayaan,” katanya.

Selain itu, menurutnya besaran program yang bisa direalisasikan juga masih menunggu kepastian kebijakan anggaran tahun 2027. “Prioritasnya sudah terverifikasi dan rata-rata memang dominan ke infrastruktur. Tapi seberapa besar fasilitasi anggarannya nanti menyesuaikan kebijakan pusat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Program-program itu sendiri, meliputi seperti pupuk, sehingga membuat petani bahagia karena telah direalisasikan dengan pemberian tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2025. Begitu pula dengan program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, yang ditandai dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri 98,72 persen di 2025.

Bidang kesehatan ini, pun diperluas dengan program peningkatan Puskesmas rawat inap dan pembangunan Rumah Sakit di kawasan Aerotropolis. Sampai penghujung 2025, Pemkab Kediri telah berhasil menambah enam Puskesmas rawat inap dan hingga Februari ini tercatat sudah terdapat 13 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Kediri.

Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, melihat dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat saat ini, berat untuk membangun rumah sakit yang memerlukan anggaran besar. Adapun strategi yang dilakukan, yakni mencoba membangun kerjasama dengan swasta.

“Yang kita lakukan adalah kita komunikasi dengan beberapa rumah sakit dan ada tiga rumah sakit,” katanya, Jumat (20/02/2026) tadi.

Program prioritas lain yang telah direalisasikan, yakni insentif bagi 17 ribu Guru, Tenaga Pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama. Untuk guru ngaji dan agama, penerima manfaat bisyaroh di tahun 2025 bahkan mencapai 9.500 orang dan tahun 2026 direncanakan bertambah menjadi 12.000 orang.

Baca juga :

Bidang pendidikan ini, juga termasuk program beasiswa Kediri Berbudaya Rp 30 miliar pertahun. Kemudian, program bantuan stimulus fasilitas untuk mushola, masjid, ponpes, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, program pemberian insentif untuk kader seperti posyandu dan KB, peningkatan insentif RT/RW, Halo Masbup 2.0, Gercep Sahaja administrasi kependudukan, peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa sejahtera juga telah direalisasikan di 2025. Dalam pemerintahannya, Mas Dhito juga berkomitmen untuk melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Setelah sebelumnya berhasil merevitalisasi Pasar Wates, awal periode kedua Mas Dhito melakukan revitalisasi Pasar Ngadiluwih.

Program lain yang secara bertahap mulai dijalankan, yakni 30 ribu lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2025, dimulai dengan 6 ribu lebih lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kabupaten Kediri yang akan terus dilanjutkan tahun berikutnya.

Di sektor pariwisata, Mas Dhito juga mulai melakukan pengembangan wisata dengan gebrakan membuka wisata Ubalan di akhir tahun 2025 dan tahun 2026, ini melanjutkan pembangunan akses jalan ke wisata Gunung Kelud. “Kelud di tahun 2026, ini saya mau selesaikan akses jalan sampai ke kawah. Kemudian yang kedua (terkait), safetynya,” ungkap Mas Dhito.

Bidang infrastruktur yang menjadi bagian program prioritasnya, menurut Mas Dhito, saat ini keluhan masyarakat banyak pada jalan, terutama jalan desa. Adapun skema untuk pembangunan jalan desa, yakni dengan pemberian BKK dimana pengerjaannya dilakukan desa. Hanya saja, untuk saat ini belum memungkinkan dengan kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah. (pan/sit)

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, mengatakan bahwa kerusakan terjadi pada bagian kuda-kuda atap yang dilaporkan ambruk dan berpotensi membahayakan. “Yang harus segera ditangani, itu di SDN Purwantoro 4 menggunakan APBD. Itu karena, kuda-kuda atapnya ambruk,” ujar Adhim, Rabu (11/02/2026) tadi.

Dalam hal ini, ujarnya, Pemkot Malang telah menyiapkan dana sekitar Rp 1 miliar dalam APBD 2026 untuk perbaikan insidentil sekolah. Namun, anggaran tersebut hanya bersifat stimulan dan diperuntukkan bagi bangunan dengan tingkat kerusakan berat serta kondisi yang benar-benar kritis.

Baca juga :

“Estimasi kebutuhan satu sekolah itu sekitar Rp 200 juta untuk sekolah rusak berat, diperkirakan hanya mampu menjangkau lima sekolah saja. APBD itu kan hanya untuk yang mendesak. Namanya dana stimulan. Jadi digunakan memang yang sudah kritis yang harus kita tangani,” jelasnya.

Kriteria mendesak yang dimaksud, paparnya, antara lain plafon yang terancam ambrol, kuda-kuda atap rusak, hingga struktur bangunan yang berisiko membahayakan keselamatan siswa dan guru. Selain melalui APBD, terdapat 49 sekolah rusak lainnya di Kota Malang, yang direncanakan mendapat penanganan melalui pendanaan APBN pada tahun 2026.

“Jadi sekolah itu terdata dari Dapodik. Nah, kementerian itu menilainya dari Dapodik, lalu diberikan aplikasi, nanti sekolah yang sudah masuk dalam daftar, melakukan upload data yang diminta,” imbuhnya. (rsy/sit)

Musrenbangcam sendiri, adalah forum usulan program pembangunan dari desa dan kelurahan ke kecamatan. Musrenbangcam itu, diikuti oleh seluruh Camat dan Forpimka se-Banyuwangi, tokoh agama, masyarakat serta perangkat desa.

Bupati Ipuk menyampaikan, bahwa arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027, akan berfokus pada tiga hal. Penguatan daya saing SDM melalui pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi juga akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” kata Bupati Ipuk.

Secara terinci, Bupati Ipuk membeber delapan prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Pertama, peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja lewat pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan hingga memastikan pendidikan selaras dengan kebutuhan masa depan.

“Salah satunya, dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan dan literasi digital. Peran camat memastikan agar perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” jelas Bupati Ipuk.

Baca juga :

Untuk kesehatan, diantaranya penguatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta mendorong gaya hidup sehat. “Ada peningkatan sejumlah penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, TBC, yang harus kita selesaikan di tahun depan. Ini harus jadi perhatian kita semua,” kata Bupati Ipuk.

Prioritas berikutnya, adalah mendorong pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas. Bupati Ipuk juga meminta kepada seluruh camat, kepala desa dan lurah bersama-sama menjaga citra pariwisata daerah dengan menjaga lingkungan tetap bersih, ramah dan tertib.

Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inklusif. Jalan akses menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik akan menjadi salah satu fokus pembangunan, dengan menyesuaikan skala prioritas.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan jalan akan tetap kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa. Sedangkan untuk usulan di lingkup Non Infrastruktur (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) akan diusulkan melalui RKPD agar mendapat dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Strategi ini kita ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” terang Bupati Ipuk.

Kemudian untuk lima prioritas program lainnya, yakni reformasi perlindungan sosial, meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, mendorong digitalisasi layanan publik pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah. Secara khusus, Bupati Ipuk juga menekankan perhatian khusus pada upaya penanganan kemiskinan daerah.

“Kami berharap angka ini akan terus berkurang dengan memperkuat intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Perlu sinergi banyak pihak,” imbuhnya. (kom/bwi/gie)

Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa jalan tersebut masuk kategori yang paling mendesak untuk ditangani. Sehingga, akan disegerakan untuk diperbaiki pada tahun 2026, dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 14,98 miliar.

“Pasar Gadang itukan untuk akses ekonomi. Aktivitas keluar masuk barang dan kendaraan disana cukup tinggi,” kata Dandung, Senin (15/12/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa secara umum kondisi jalan di Kota Malang, masih tergolong mantap dan aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, terdapat beberapa ruas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan serius.

Baca juga :

“Memang ada beberapa ruas yang berlubang, bahkan rusaknya cukup parah. Tapi tidak semuanya bisa kami tangani tahun ini karena keterbatasan anggaran,” tambahnya.

Sedangkan untuk Jalan Pasar Gadang, nantinya akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Yakni mencakup dua ruas jalan kembar di depan Pasar Gadang. “Nilainya memang besar karena dua ruas. Jalannya kembar dan penanganannya tidak bisa parsial,” tutur Dandung.

Seiring rencana perbaikan tersebut, ujarnya, untuk proses relokasi pedagang di kawasan Pasar Gadang, akan mulai dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, untuk pengerjaan konstruksi tidak terkendala. Sehingga ke depan, Jalan Pasar Gadang akan ditata menjadi jalan kembar penuh dari sisi timur hingga jembatan, tembus ke perempatan Gadang hingga traffic light. Pengerjaan konstruksi itu, ditargetkan akan dimulai pada triwulan II tahun 2026.

“Konstruksinya nanti menggunakan beton, bukan aspal. Karena itu waktu pengerjaannya cukup panjang,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Michael Edy Hariyanto, dalam paripurna itu mengatakan kondisi fiskal Banyuwangi 2026, mengalami tantangan berat karena kebijakan nasional turunnya dana transfer pusat ke daerah sekitar Rp 665 miliar. Olah sebab itu, Pemkab dan DPRD telah merumuskan sembilan prioritas pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menurunkan angka kemiskinan.

Kesembilan prioritas itu, mencakup peningkatan produksi pangan, penguatan UMKM, perluasan pasar pertanian dan pariwisata, infrastruktur, serta penguatan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan reformasi birokrasi. “Kita tetap optimistis, meski dengan keterbatasan ini. Insyaallah kami dapat memenuhi target pembangunan, standar layanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum,” katanya.

Baca juga :

Selanjutnya, Michael membeberkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun depan. Pendapatan daerah di tahun 2026, diproyeksi sebesar Rp 2,905 triliun. Sementara pendapatan daerah, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan diproyeksikan sebesar Rp 800 miliar. Sementara untuk pendapatan transfer, ada sebesar Rp 2,054 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 51,248 miliar.

Sedangkan, lanjutnya, proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp 2,917 triliun. Adapun komposisi pembiayaan pada APBD 2026, meliputi penerimaan pembiayaan direncanakan diterima sebesar Rp 12,598 miliar dengan asumsi penerimaan pembiayaan APBD 2026 sebesar 57,369 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 44,771 miliar.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam kesempatan itu mengajak seluruh pihak berpikir kreatif dan inovatif menghadapi tantangan fiskal agar program prioritas tetap berjalan efektif melalui APBD 2026 yang telah disusun. “Kita perlu merumuskan strategi baru yang lebih efisien dan produktif, dalam mengelola sumber daya daerah. Mari terus bersama-sama, bergotong royong membangun Banyuwangi yang kita cintai ini secara berkesinambungan,” tambah Bupati Ipuk.

Dalam Paripurna tersebut, turut disetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026 dan 3 Raperda, yakni tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah, tentang pembinaan ideologi Pancasila, serta tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. (kom/bwi/gie)