Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pemanfaatan Silpa akan dibahas bersama DPRD dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. “Nanti akan kita bahas dengan DPRD. Tentunya ada beberapa anggaran prioritas yang harus kita realisasikan, apalagi dengan regulasi yang saat ini berkembang. Ini menjadi bagian untuk memenuhi program-program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya. Nantinya dialokasikan dalam PAK ini,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (24/06/2026) tadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa prioritas utama dalam penggunaan SiLPA yaitu pembiayaan Universal Health Coverage (UHC). Karena, keberlanjutan layanan kesehatan tidak boleh terganggu meski pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan fiskal.

“Yang pasti kami selamatkan dulu adalah UHC. Pelayanan minimum kepada masyarakat harus tetap berjalan. Saat ini tantangan di masyarakat cukup banyak sehingga pelayanan dasar tidak boleh terganggu,” ucap Mia-sapaannya.

Kemudian, Mia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pembiayaan peserta BPJS Kesehatan. Karena itu, ketersediaan anggaran daerah harus disiapkan agar masyarakat tetap memperoleh jaminan layanan kesehatan.

Baca juga :

“Kemarin sudah kita hitung kapasitas anggaran untuk mengantisipasi perubahan kepesertaan BPJS Kesehatan akibat penyesuaian kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan sementara, Kota Malang masih memiliki ruang untuk mengakomodasi sekitar 6.000 peserta apabila diperlukan,” tambahnya.

Selain sektor kesehatan, DPRD juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas penggunaan Silpa. Kebutuhan anggaran pendidikan, termasuk beasiswa yang telah ditetapkan berdasarkan data penerima, akan dihitung kembali untuk memastikan seluruh program dapat berjalan hingga akhir tahun.

“Pendidikan juga menjadi prioritas. Nanti akan dihitung apakah alokasinya sudah mencukupi sampai 12 bulan atau masih ada yang perlu ditambah,” tuturnya.

Lebih lanjut, kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah melakukan penataan ulang anggaran. Belanja yang dinilai belum esensial akan dievaluasi agar ruang fiskal dapat difokuskan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita benar-benar harus merampingkan anggaran. Mana yang masih bisa dipotong dan mana yang memang sangat penting untuk dipertahankan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Eko, itu mengatakan bahwa keempat pasar tersebut yakni Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu dan Pasar Talun di kawasan Kayutangan. Seluruh dokumen perencanaan, termasuk Detail Engineering Design (DED) pun juga telah disiapkan.

“Ke empat pasar itu yang menjadi prioritas kami untuk dilakukan renovasi. Saat ini, masih tinggal menunggu keputusan pimpinan terkait penganggaran untuk merealisasikan proyek tersebut,” ujar Eko, Selasa (16/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, secara administrasi seluruh persiapan telah rampung. Namun, pelaksanaan renovasi masih menunggu kepastian alokasi anggaran, apakah dapat direalisasikan tahun ini atau harus menunggu tahun berikutnya.

“DED sudah selesai semua. Tinggal nanti kami ajukan ke pimpinan terkait bagaimana plotting anggarannya, apakah bisa direalisasikan tahun ini atau tahun berikutnya,” katanya.

Baca juga :

Terkait konsep pembangunan, Diskopindag menginginkan pasar rakyat yang lebih mudah diakses masyarakat. Model pasar tidak bertingkat seperti Pasar Klojen dan Pasar Oro-Oro Dowo dinilai lebih ideal karena memudahkan aktivitas jual beli.

“Idealnya pasar rakyat itu tidak bertingkat, mudah dijangkau, aksesnya cepat, langsung transaksi dan infrastrukturnya tertata dengan baik,” tambahnya.

Selain meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, renovasi pasar juga diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan retribusi daerah. Eko meyakini para pedagang akan lebih patuh membayar retribusi apabila fasilitas pasar semakin baik.

“Kalau pemerintah berkomitmen membangun pasar rakyat dan infrastrukturnya terpenuhi dengan baik, saya kira para pedagang juga akan berkontribusi terhadap retribusi,” tuturnya.

Sebagai informasi, di tahun 2026 ini Diskopindag Kota Malang menargetkan pendapatan retribusi pasar mencapai Rp 10 miliar. Hingga pertengahan tahun, realisasinya sudah mencapai sekitar 40 persen dari target yang ditetapkan. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Jaya, itu menyampaikan bahwa salah satu poin utama dalam Perda tersebut adalah memberikan kepastian layanan parkir kepada masyarakat, khususnya bagi pengendara yang memarkirkan kendaraannya di lokasi resmi. “Yang diutamakan adalah pelayanan. Bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian saat memarkir kendaraan,” ujar Jaya, usai mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (08/04/2026) tadi.

Jaya menjelaskan, seluruh titik parkir nantinya diwajibkan menggunakan karcis resmi sebagai bentuk transparansi pelayanan sekaligus memastikan retribusi parkir masuk ke kas daerah. “Kalau sesuai ketentuan harus ada karcis, maka dipastikan semua parkir berkarcis,” tegasnya.

Selain itu, Dishub Kota Malang juga akan menerapkan sistem parkir progresif sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas. Sistem tersebut berlaku untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, namun tidak diterapkan di seluruh titik parkir.

“Parkir progresif hanya di lokasi tertentu. Teknisnya nanti diatur dalam Peraturan Wali Kota,” tambahnya.

Beberapa lokasi yang dinilai memungkinkan penerapan parkir progresif di antaranya area parkir khusus milik pemerintah daerah, seperti kawasan belakang Mal Olympic Garden (MOG) serta Gedung Parkir Kajoetangan.

Baca juga :

“Untuk penerapan tarif parkir progresif nantinya juga akan diatur lebih lanjut melalui Perwal,” katanya.

Dalam Perda tersebut, sanksi terhadap pelanggaran parkir juga akan diperjelas, baik bagi pengelola maupun pengguna jasa parkir. Jaya juga menyebut, pelanggaran berat dapat berujung pada pencabutan hak pengelola maupun petugas parkir.

“Kalau ada pelanggaran, sanksinya akan lebih jelas, termasuk konsekuensi pencabutan hak sebagai petugas parkir atau pengelola,” tambahnya.

Lebih lanjut Dishub Kota Malang juga akan melakukan pemetaan ulang, untuk titik parkir secara berkala setiap tahun. Langkah itu dilakukan, karena titik parkir dinilai memiliki potensi retribusi yang harus dihitung secara akurat.

“Setiap tahun harus di-update, karena titik parkir ini merupakan potensi retribusi daerah,” lanjutnya.

Selain itu, digitalisasi sistem parkir juga menjadi bagian penting dalam Perda, dengan mendorong penggunaan teknologi pada pengelolaan parkir di Kota Malang. Meski begitu, Jaya menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tetap pada penyediaan layanan parkir, bukan pemberian ganti rugi atas kehilangan kendaraan.

“Kami fokus memberikan layanan tempat parkir,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik bagi ASN diperbolehkan secara pribadi. Namun, untuk pengadaan kendaraan dinas listrik, Pemkot Malang masih mempertimbangkan berbagai aspek, terutama efisiensi anggaran.

“Kalau mau beli mobil listrik silakan saja. Tapi kalau pemerintah harus membeli mobil baru lagi, tentu harus dihitung. Saat ini kita sudah menerapkan WFH dan penggunaan sepeda sebagai bagian dari upaya mengurangi pemakaian BBM,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (02/04/2026) tadi.

Dirinya juga menegaskan, Pemkot Malang belum memiliki rencana mengganti kendaraan dinas menjadi mobil listrik dalam waktu dekat. Selain faktor anggaran, kendaraan dinas yang ada dinilai masih layak digunakan.

Baca juga :

“Sementara ini kita tidak kepikiran beli mobil baru. Pakai sepeda saja sudah sehat dan cukup,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa wacana penggunaan mobil listrik masih perlu kajian mendalam, khususnya terkait efisiensi biaya operasional dan perawatan. “Kita lihat dulu. Karena prinsipnya efisiensi. Kalau dari sisi maintenance ternyata lebih efisien, ya why not, bisa jadi wacana,” ucap Mia.

Namun, Mia menilai pengadaan kendaraan baru itu bukan kebutuhan mendesak, karena kendaraan dinas pimpinan saat ini masih dapat digunakan dengan baik. Terlebih, DPRD Kota Malang juga tengah mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar melalui pengaturan ulang perjalanan dinas.

Menurutnya, frekuensi perjalanan dinas sebenarnya sudah mulai berkurang. Ke depan, mekanisme perjalanan akan ditata agar penggunaan BBM lebih hemat, salah satunya dengan penggunaan kendaraan secara bersama.

“Kalau bisa satu komisi berangkat bersama dalam satu kendaraan. Satu komisi kan bisa 9 sampai 11 orang, bahkan 12 orang. Itu lebih efisien,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, mengatakan bahwa skema bantuan pendidikan di Kesra memiliki kriteria ketat. Salah satunya, penerima harus berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki capaian prestasi.

“Beasiswa di Kesra itu untuk warga tidak mampu yang punya prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Itu sudah diatur di Perwal,” kata Sholeh, Senin (05/01/2026) tadi.

Meski begitu, menurutnya tidak menutup kemungkinan korban bencana mendapatkan beasiswa pendidikan. Namun, dengan catatan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

“Kalau korban bencana itu masuk kategori tidak mampu dan punya anak SMA/SMK sederajat atau mahasiswa yang berprestasi, bisa mengajukan beasiswa. Tapi tetap harus sesuai aturan,” tegasnya.

Baca juga :

Untuk jenjang pendidikan, beasiswa yang dikelola Kesra hanya diperuntukkan bagi SMA/SMK sederajat dan perguruan tinggi. Sementara untuk SD dan SMP menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Terlebih, beasiswa Kesra memiliki kuota terbatas, mengingat keterbatasan anggaran APBD.

“Penetapan penerima dilakukan secara by name by address dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Kalau sifatnya insidentil dan belum tercover dalam SK, kami koordinasikan dengan Baznas. Baznas bisa memberikan bantuan dalam bentuk dana segar,” tuturnya.

Secara keseluruhan, jumlah penerima beasiswa pendidikan di Kota Malang mencapai lebih dari 1.000 orang, mulai dari jenjang SD-SMP hingga perguruan tinggi. Meski anggaran Kesra mengalami sedikit penurunan, jumlah penerima justru meningkat karena adanya peralihan penerima dari SMA/SMK ke jenjang perguruan tinggi.

“Namun di sepanjang tahun 2025, di bagian Kesra belum tercatat adanya penerima beasiswa baru yang disebabkan langsung oleh dampak bencana. Tapi kalau di Disdikbud, saya belum dapat datanya,” ucapnya.

Lebih lanjut, ditegaskannya bahwa anggaran bantuan korban bencana bukan berada di Kesra, melainkan di Dinas Sosial-P3AP2KB. Sementara, Kesra berperan sebagai penghubung antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Baznas.

“Kesra ini sifatnya supporting. Kami mengoordinasikan laporan dari OPD, kemudian menghubungkannya dengan Baznas, karena Baznas juga punya intervensi bantuan bagi korban bencana,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak di Aceh, Sumbar dan Sumut mendapatkan atensi, dengan prioritas pada daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau. Dirinya menyampaikan, akses darat menuju beberapa wilayah di Aceh Tamiang, diperkirakan mulai dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan perkembangan ini, Kemensos segera mengirim buffer stock logistik setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai Kamis (04/12/2025) pagi.

Bantuan logistik yang dikirim, tambahnya, antara lain seperti makanan siap saji, pakaian untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda pengungsian dan tenda anak, matras, beras dan kebutuhan dasar lainnya. “Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya,” kata Gus Ipul, Rabu (03/12/2025) tadi.

Pengiriman bantuan juga dilakukan melalui kapal yang dikawal langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo. Secara paralel, distribusi lewat udara juga disiapkan.

“Kita juga akan menggunakan helikopter yang disediakan BNPB untuk menyalurkan lewat udara,” tambah Gus Ipul.

Pola distribusi ganda, laut dan udara, lanjutnya, ini akan terus dioptimalkan untuk menjangkau kantong-kantong pengungsian yang masih sulit dicapai. Selain Kemensos dan BNPB, unsur TNI dan Polri, turut mengirimkan personel dan logistik. Sehingga penanganan berlangsung secara simultan.

Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kemensos, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, serta Polda dan unsur daerah lainnya untuk mempercepat penanganan. “Bupati (Aceh Tamiang) tadi melaporkan masih ada sekitar 10 kecamatan yang terisolir, sementara 2 kecamatan sudah mulai terbuka aksesnya. Besok mudah-mudahan bertambah,” ujarnya.

Baca juga :

Gus Ipul juga melaporkan, bahwa total bantuan yang telah disalurkan hingga malam ini mencapai sekitar Rp 25 miliar, baik dalam bentuk Natura maupun dukungan operasional dapur umum. Dana tersebut, termasuk belanja bahan baku dan pembiayaan SDM.

Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dibangun bersama Dinas Sosial setempat yang tersebar di tiga provinsi. Selain itu, lebih dari 570 SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk mendukung operasional dapur umum, mampu menghasilkan sekitar 80 ribu bungkus makanan setiap hari.

Menanggapi kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan pembangunan Huntara dipimpin oleh Kepala BNPB. Prosesnya telah memasuki tahap identifikasi dan perencanaan, yang dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemensos juga akan menyalurkan santunan untuk ahli waris korban meninggal sebesar Rp 15 juta dan bantuan Rp 5 juta bagi korban luka berat. Setelah asesmen lanjutan, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan bagi warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, maupun mata pencaharian. “Ini kerja bersama, sinergi dan gotong royong untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” tegas Gus Ipul.

Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera 2025 BNPB pada Rabu (03/12/2025) pagi, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 753 orang dan 650 orang dinyatakan hilang. Selain itu tercatat 2600 warga mengalami luka-luka.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut berdampak pada jutaan penduduk di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatra Barat. Titik lokasi bencana tersebar di 50 kabupaten/ kota mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, sekolah dan jembatan rusak serta ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. (kom/sos/gie)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa dalam pemeliharaan itu akan diprioritaskan pada trotoar yang tingkat kerusakannya sudah parah. Salah satunya, di kawasan sekolah yang dinilai cukup urgen.

“Banyak kondisi trotoar yang rusak. Kami programkan pemeliharaan, tapi diprioritaskan pada trotoar yang tingkat kerusakannya sudah parah. Di sekitar kawasan sekolah itu kan sering dipakai, sehingga perlu dipelihara,” kata Dandung, Rabu (27/08/2025) tadi.

Menurut Dandung, salah satu penyebab cepat rusaknya trotoar adalah pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan. Seperti untuk berjualan PKL, parkir liar hingga penempatan barang lain.

“Trotoar bukan untuk kendaraan. Karena bebannya lebih berat, usia trotoar jadi lebih pendek,” ujarnya.

Baca juga :

Selain kawasan sekolah, pemeliharaan juga dilakukan di Jalan Sultan Agung. Di titik itu, ada yang dibangun baru dan ada pula yang diperbaiki dengan panjang kurang dari 100 meter. “Anggarannya lebih dari Rp 100 juta, tapi tidak sampai Rp 500 juta,” tambahnya.

Disinggung soal keberadaan kursi-kursi di area trotoar, Dandung menegaskan, hal itu tidak berpengaruh pada kerusakan. Justru, kendaraan yang parkir naik ke trotoar menjadi penyebab kerusakan jangka panjang.

“Kalau untuk penertiban, itu perlu adanya kolaborasi lintas OPD. Tidak bisa hanya DPUPRPKP. Ada ranah Dishub soal parkir, DPUPRPKP soal fasilitas trotoar, dan Satpol-PP soal pelanggaran. Termasuk masyarakat, jangan membiarkan kalau ada yang parkir di trotoar,” jelasnya.

Meski begitu, Dandung menyampaikan bahwa saat ini fokus utama Pemkot Malang masih pada penanganan banjir. “Trotoar tetap penting, karena bermanfaat untuk masyarakat. Tapi, penanganannya kami upayakan di titik-titik yang memang prioritas,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa hal itu dilakukan untuk mendorong sebaran wisatawan agar tidak hanya terpusat di pusat kota seperti pada Kayutangan Heritage. “Memang untuk tahun ini ada prioritas yang kami optimalkan, supaya benar-benar ada kemajuan signifikan. Kami akan berikan pembinaan kepada Pokdarwis, harapannya destinasi wisata di Kota Malang semakin menggeliat,” ujar Baihaqi, Selasa (26/08/2025) tadi.

Menurutnya, kunci pengembangan kampung tematik terletak pada komitmen masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat. Pemerintah hanya berperan mendampingi, membina dan memperkuat promosi.

“Semua destinasi wisata kampung tematik ini miliknya masyarakat. Jadi, komitmen masyarakat dan Pokdarwis sangat penting. Kami dari Pemkot akan terus melakukan pembinaan agar masyarakat sadar wisata dan lebih ramah pada wisatawan,” tambahnya.

Baca juga :

Untuk mendukung pengembangan, Disporapar juga menggencarkan promosi baik secara online maupun offline. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan memanfaatkan website resmi Pemkot Malang sebagai sarana publikasi.

“Itu terus kami promosikan dan di website Pemkot ini kami kuatkan, sebagai tempat promosi destinasi wisata Indonesia,” katanya.

Selain itu, menurutnya juga perlu dilakukan inovasi agar kampung tematik tidak mengalami kejenuhan, khususnya bagi wisatawan domestik yang sudah sering berkunjung.

“Wisata itu harus ada pembaruan. Kalau tidak, wisatawan bisa bosan. Karena itu, kami mendorong Pokdarwis membuat inovasi, misalnya melalui event atau kerja sama dengan paket wisata. Harapannya, wisatawan selalu menemukan hal baru saat berkunjung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Setelah periode sebelumnya menggenjot pekerjaan perbaikan jalan desa, saat ini di awal periode keduanya, Mas Dhito lebih melakukan penanganan jalan kabupaten. “Kita di 3 sampai 4 tahun terakhir, lebih banyak memperbaiki jalan desa. Hal itu, pasti sedikit banyak berdampak pada jalan kabupaten,” kata Mas Dhito, saat mendengar paparan DPUPR Kabupaten Kediri, Senin (10/03/2025) tadi.

Mas Dhito mengintruksikan DPUPR Kabupaten Kediri, juga agar lebih fokus pada penanganan jalan kabupaten. Hal itu, sekaligus mencegah supaya kerusakan jalan yang ada tidak semakin parah.

“Saya minta di 2025 dan yang akan datang, jalan kabupaten diselesaikan dahulu. Prioritas kita jalan kabupaten diselesaikan,” ucap Mas Dhito.

Baca juga :

Kepala DPUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, pun mengaku siap menjalankan instruksi itu. Disebutkan, bahwa kondisi jalan yang diukur berdasarkan tingkat kelayakannya atau biasa disebut kemantapan jalan, idealnya di atas 90 persen.

Dan, karena 3 hingga 4 tahun terakhir lebih banyak penanganan jalan desa, maka tingkat kemantapan jalan kabupaten yang sebelumnya mencapai 91 hingga 92 persen, mengalami penurunan di angka 87 persen. “Memang kami di 3 hingga 4 tahun ini lebih banyak melakukan perbaikan berkala,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam paparannya DPUPR, juga tengah menggenjot pemeliharaan berkala jalan kabupaten di 14 lokasi, rehabilitasi jalan di 7 lokasi dan pelebaran jalan di 2 lokasi. “Kita juga akan melakukan pembangunan jalan (kabupaten) Margomulyo-Kelud, kemungkinan setelah lebaran,” papar Irwan.

Pasca pemaparan itu, pelaksanaan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kinerja antara Mas Dhito dengan Kepala DPUPR. Kontrak kinerja ini, menjadi tolak ukur keberhasilan dinas dalam menjalankan tugas dalam periode yang disepakati. (kom/pan/gie)