Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pamekasan, Syaifuddin, mengingatkan bahaya kuman pada pakaian impor bekas tersebut. Menurutnya, bisa saja pada pakaian yang diimpor terdapat kuman yang menempel. “Terkait pakaian impor ini, kita harus hati-hati. Karena pada wilayah punya daerah habitasi yang berbeda,” paparnya, Sabtu (18/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Menurut Syaifuddin, semua wilayah memiliki kuman dan bakteri yang berbeda. Sehingga, dibeberapa negara masih menerapkan karantina pada warga negara baru yang hendak masuk. Di satu sisi, kekebalan tubuh setiap manusia itu berbeda. “Ini jika ada kuman atau bakteri yang masuk pada negara kita melalui pakaian, ini sangat berbahaya,” tambahnya.

Lebih lanjut Syaifuddin menyampaikan, bisa saja pada pakaian bekas yang diimpor terdapat kuman. Sehingga, aturan yang sudah ada perlu ditegakkan oleh pemerintah, untuk mengantisipasi hal tersebut. “Pemerintah punya kewajiban, segala barang yang masuk harus aman. Kemudian, masyarakat jangan terpancing pada pakaian dengan harga murah,” ujarnya. (azm/gie)

“Apa yang disampaikan Bapak Presiden, mengandung satu pesan kunci. Yakni, kita harus berani berubah dan berani mengubah,” tegas Edy Priyono di Jakarta, Minggu (06/03/2022).

Menurut Edy, ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan ditambah munculnya konflik Rusia-Ukraina, berimplikasi pada produksi dan konsumsi. Di sisi konsumsi, masih ada ketergantungan terhadap barang-barang impor, seperti LPG, kedelai dan gandum, yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Dalam jangka pendek, ujarnya, pemerintah tidak punya banyak pilihan, yakni tetap mempertahankan harga agar tidak naik dan stabil, dengan memberikan subsidi. Dirinya mencontohkan, LPG subsidi 3 kilogram yang porsi konsumsinya mencapai 93 persen. Meskipun tren harga kontrak Aramco (CPA) mengalami kenaikan sebesar 21 persen dari rata-rata CPA akibat konflik Rusia-Ukraina, namun pemerintah tidak menaikkan harga LPG subsidi dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 11 ribu per kilogram. Sehingga, masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 kilogram dengan harga yang terjangkau,” terang Edy.

Kalau kondisi ini berlangsung lama, tambahnya, tentu akan memberatkan keuangan negara. “Karena itu, solusi jangka panjangnya kita harus mendorong produksi dalam negeri agar ketergantungan pada barang impor bisa dikurangi. Salah satunya, dengan mendorong penggunaan DME yang bahan bakunya batubara,” jelasnya.

Edy juga menghimbau, agar masyarakat ikut andil dalam pengurangan konsumsi barang-barang kebutuhan impor. Seperti gandum yang menjadi bahan baku roti dan mie. Dirinya menilai, sudah saatnya masyarakat bergeser ke produk karbohidrat lain, yang merupakan produk dalam negeri.

“Singkong, ubi, porang, itukan penghasil karbohidrat yang bisa kita hasilkan sendiri. Tentu tidak mudah mengubah pola konsumsi, tapi kita mesti mengarah ke sana,” ajak Edy.

Seperti diketahui, beberapa pekan terakhir sejumlah harga bahan pokok meningkat. Kenaikan dipicu oleh beberapa faktor seperti antisipasi tingginya permintaan, dan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga komoditas global meningkat. Beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya, LPG non Subsidi, BBM non subsidi, kedelai dan daging sapi. (kom/ksp/sit)