Dalam pertemuan strategis itu, rombongan diterima langsung Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, didampingi jajaran Deputi BKN. Diantaranya, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, para Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya beserta jajaran.

Dalam ekspose itu, Bupati Sanusi memaparkan peta jalan (roadmap) transformasi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Paparan itu, menitikberatkan pada strategi implementasi manajemen talenta ASN, mulai dari proses identifikasi dan pemetaan talenta, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, hingga penerapan sistem penempatan ASN yang berbasis pada kualifikasi, potensi, serta kinerja yang terukur.

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tercatat sebanyak 20.999 orang. Terdiri dari 7.708 PNS dan 13.291 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang didominasi oleh tenaga guru dan tenaga kesehatan. Data tersebut bersifat dinamis, seiring adanya ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, maupun mutasi keluar dan masuk daerah.

“Pemerintah Kabupaten Malang memiliki 43 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 259 Jabatan Administrator dan 581 Jabatan Pengawas. Berdasarkan data Sistem Informasi Menajemen Talenta (Simata) per April 2026, masih terdapat kekosongan jabatan sebanyak 4 JPT Pratama, 35 Jabatan Administrator dan 205 Jabatan Pengawas,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa implementasi manajemen talenta bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan merupakan langkah fundamental dalam membangun ekosistem birokrasi yang modern dan adaptif. “Manajemen talenta bukan sekadar persoalan aplikasi, tetapi perubahan paradigma dalam membangun birokrasi yang menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right person in the right place),” terang bupati.

Bupati Sanusi juga mengakui, bahwa penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, masih dalam proses penyempurnaan. Namun demikian, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan visi ‘ Malang Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif (Malang MAKMUR) berkelanjutan’ dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, kami berharap pelaksanaan ekspose ini menjadi momentum penting untuk memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari BKN dalam penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,” tambahnya.

Menanggapi paparan tersebut, Kepala BKN RI, Prof Zudan memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkab Malang. Dirinya menyatakan dukungan penuh dan siap memberikan bimbingan teknis agar implementasi manajemen talenta di Kabupaten Malang menjadi percontohan yang berhasil.

“Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur. Manajemen talenta yang baik akan membantu menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing,” kata Zudan.

Pelaksanaan ekspose sendiri, ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Malang dan BKN dalam pengembangan manajemen talenta yang berkelanjutan. (pro/gie)

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB, itu menilai bahwa posisi Ketua Dewan Komisioner OJK tidak boleh dibiarkan terlalu lama kosong. Sehingga, percepatan pengisian jabatan penting dilakukan untuk menjaga stabilitas industri keuangan nasional.

“Yang pasti harus ada pengisian jabatan. Kami berharap sosok yang nanti mengisi itu benar-benar mengerti pasar saham, industri keuangan dan betul-betul profesional,” ujar Hasanuddin, saat ditemui di Kota Malang, Rabu (11/02/2026) tadi.

Pihaknya menekankan, bahwa percepatan tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Hasanuddin juga menggarisbawahi, pentingnya aspek kebangsaan dalam figur yang akan memimpin OJK. Menurutnya, selain profesional dan kompeten, calon Ketua OJK harus memiliki komitmen kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Yang paling penting saran dari saya harus NKRI. Karena Kepala OJK di samping dituntut profesional, mengerti urusan, tetapi juga punya semangat patriotisme terbaik untuk negara, pemerintahan, dan bangsa,” katanya.

Baca juga :

Dirinya juga berharap, agar kepemimpinan baru OJK nantinya mampu mendorong industri keuangan, agar berdampak langsung pada percepatan pembangunan nasional. Selain itu, figur tersebut juga harus mampu bekerja kolaboratif dan tidak terjebak ego sektoral.

Terkait isu bahwa pimpinan di komisinya akan menjabat sebagai Ketua OJK, Hasanuddin membantah. “Saya sudah tanya beliau, tidak. Kan isu itu,” ujarnya.

Soal kandidat, dirinya mengaku belum mengetahui nama yang akan diajukan. Namun, menegaskan kriteria utama tetap pada profesionalitas, kapasitas dan kecakapan.

“Pendidikan itu hanya salah satu faktor. Tetapi yang lebih penting kapasitas, profesionalitas, dan kualitas,” tambahnya.

Sebagai informasi, pimpinan OJK bersama jajaran pengawas pasar modal mengundurkan diri per 30–31 Januari 2026 menyusul gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pengunduran diri tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral atas penurunan signifikan IHSG.

Untuk menjaga stabilitas, OJK menunjuk pejabat sementara dan membagi tugas Dewan Komisioner secara kolektif kolegial. Pemerintah juga dikabarkan segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) guna mencari pengganti definitif Ketua Dewan Komisioner OJK. (rsy/sit)

Langkah ini, menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi serta menumbuhkan budaya kerja profesional di setiap Perangkat Daerah (PD). Termasuk, bertujuan memperkuat pemahaman aparatur pemerintah tentang aturan, sekaligus menumbuhkan kesadaran integritas dalam pelayanan publik.

Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat, menekankan pentingnya sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). “MCSP adalah sistem pengendalian internal untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional. Dengan pengendalian yang konsisten, setiap PD dapat memastikan keputusan dan tindakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Baca juga :

Taufik menambahkan, keberhasilan sistem ini tergantung pada disiplin aparatur dan penerapan aturan secara konsisten. “Setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prosedur yang berlaku. Ketika aturan diterapkan dengan tegas, budaya pemerintahan yang bersih dan terpercaya akan terbentuk,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Lumajang, Aep Saepulloh, menekankan bahwa efektivitas pengendalian gratifikasi memerlukan koordinasi yang kuat antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). “WBS menjadi mekanisme penting untuk mendukung pelaporan dan pengawasan secara transparan, sekaligus memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Penerapan pengendalian internal yang ketat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan pengawasan yang efektif, setiap keputusan pemerintah menjadi lebih profesional, transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

“Budaya pemerintahan yang profesional bukan sekadar slogan. Ini harus tercermin dalam setiap kebijakan, tindakan dan pelayanan. Dengan sistem pengendalian yang baik, Lumajang menunjukkan komitmen membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD sendiri, dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Selasa (27/05/2025) tadi. Sementara Plh Kepala Perwakilan BPK Jatim, menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang didampingi Ketua DPRD Lumajang, Oktaviani.

“Hari ini saya bersama Ketua DPRD, menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI. Alhamdulillah, hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Lebih dari sekadar angka, ujarnya, capaian WTP menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang mampu mengelola keuangan publik dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan keterbukaan nilai-nilai penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. “Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, DPRD, serta masyarakat Lumajang yang terus mendukung kinerja pemerintah,” ujarnya.

Bunda Indah menegaskan, bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki sistem dan layanan publik. “Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat dari pelayanan publik yang lebih efisien hingga pembangunan yang tepat sasaran,” paparnya.

Dengan perolehan opini WTP ini, Lumajang tidak hanya meneguhkan komitmen pada pengelolaan keuangan yang profesional, namun juga memupuk budaya kerja yang berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. (kom/adi/gie)

Dengan berakhirnya pelatihan, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk memperkuat pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, good and clean government dan percepatan reformasi birokrasi.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam arahannya mendorong para peserta untuk terus menguatkan solidaritas dan sinergisitas, serta membangun kolaborasi nyata di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dirinya menekankan, bahwa hanya dengan kerja kolaboratif, Pemkot Malang akan dapat menyukseskan program prioritas nasional dan provinsi hingga visi Kota Malang yang muaranya adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Wahyu berharap, seusai mengikuti penggemblengan ini para peserta dapat menerapkan segala ilmu yang didapatkan. Baik dalam keseharian kerjanya, dalam memimpin tim maupun dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.

“Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal keteladanan, kepekaan dan kemampuan menggerakkan potensi. Juga bagaimana membangun teamwork, ayo membentuk diri sebagai ASN yang kolaboratif, bukan kompetitif. Jadilah agen perubahan yang mampu memberi pengaruh positif di lingkungan kerja. Ajak rekan lainnya untuk bergerak bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, dinamis dan responsif,” tambahnya.

Pasca retreat ini, Wali Kota Wahyu menyebutkan pihaknya akan melakukan monitoring ke semua unit kerja dan pelayanan di lingkungan Pemkot Malang. Harapannya, akan ada peningkatan kualitas antara kinerja dan pelayanan saat pra retret dan pasca retret.

Baca juga :

“Saya akan melihat langsung bagaimana langkah implementasi dari apa yang didapat selama mengikuti retreat, baik dampaknya bagi rekan-rekan lainnya maupun masyarakat. Mari perlihatkan pada masyarakat bahwa pelayanan publik kita semakin baik. Kita harus lebih mbois lagi,” ujarnya.

Ditemui di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengungkapkan bahwa retret ini adalah satu upaya Pemkot Malang untuk mempercepat capaian visi misi kepala daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD melalui penguatan kolaborasi. “Terasa sekali dalam retret ini, semua sekat, border, cangkang-cangkang yang selama ini ada bisa terkikis. Jadi lebih mempererat persatuan dan menipiskan keberagaman. Perbedaan pola pikir juga diselaraskan dalam retret ini. Harapannya RPJMD kita dapat tercapai, bahkan lebih cepat,” ujarnya.

Peningkatan kapasitas dari setiap peserta dalam hal gaya kepemimpinan dan berkoordinasi, juga menjadi poin utama dalam kegiatan ini. “Bagaimana kita bisa mengelaborasi semua stakeholder dalam percepatan tercapainya RPJMD. Tak kalah pentingnya adalah tata kelola pemerintahan utamanya dalam layanan publik. Kita harapkan ada akselerasi, peningkatan kualitas,” tambahnya.

Apresiasi dan penilaian positif dari kegiatan retret ini diutarakan salah satu peserta, yakni Staf Ahli Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Malang, Alie Mulyanto. Dirinya mengungkapkan bahwa banyak hal dan pengalaman yang didapat dari kegiatan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Banyak ilmu, semangat, juga skill yang kita peroleh dalam bekerja dan memimpin tim. Pada dasarnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tidak mungkin kita bisa memberikan yang terbaik tanpa mengenali potensi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Itulah yang akan terus kita kuatkan, sekaligus bagaimana membangun relasi agar pelayanan makin prima,” jelasnya.

Sementara itu, Laode Muhammad Arif Mahendra, yang juga mengikuti kegiatan retret mengungkapkan penyelenggaraan retret ini mendorong semua lini di Pemkot Malang untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat. “Ini memotivasi kami di wilayah untuk bisa memberikan pelayanan publik yang optimal. Selain itu, sinergisitas, maupun komunikasi kami terjalin lebih baik. Ini akan menunjang kinerja kami dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ungkap Lurah Kedungkandang ini. (kom/mlg/gie)

Ada sebanyak 35 insan pers, yang sudah terdaftar mengikuti OKK ke 22 tahun 2025. Mereka, secara otomatis menjadi calon anggota baru PWI.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Edy Soepriyanto, Ketua PWI Provinsi Jawa Timur, Lutfil Hakim, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Provinsi Jawa Timur dan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Machmud Soehermono.

“OKK ini merupakan syarat wajib yang harus diikuti wartawan jika ingin bergabung menjadi anggota PWI. Sebelum mereka masuk menjadi anggota PWI, wajib hukumnya mengikuti OKK ini. Karena OKK ini salah satu syarat untuk masuk menjadi anggota PWI,” kata Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, Kamis (20/02/2025) tadi.

Dirinya juga menekankan kepada calon anggota PWI, yaitu diharapkan mampu memahami tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. “Sebagai wartawan memiliki kewajiban untuk mengetahui landasan baik kode etik jurnalistik maupun undang-undang pers,” imbuhnya.

Baca juga :

Melalui OKK ini, para peserta akan mendapatkan berbagai materi seputar kewartawanan, di antaranya tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Pers No. 40 tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Lutfil berharap, dengan OKK ini para peserta dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugas sebagai pilar keempat demokrasi, khususnya dalam hal menulis berita. “Kami mengajak kepada teman-teman semua, untuk terus meningkatkan profesionalisme, juga kembali ke rumah besar PWI yang jadi rumah kita bersama. Rumah ini tentunya harus kita jaga bersama dan diisi bagaimana PWI ke depan bisa menjadi organisasi yang kuat dan bermartabat. Saya percaya, jika kita kompak, bersama-sama meningkatkan kemampuan dalam bidang menulis dan komunikasi, maka PWI akan jauh lebih kuat dari sekarang,” sambungnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, yang sekaligus membuka kegiatan OKK ini berharap dapat meningkatkan ilmu dan keprofesionalan wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI di Trenggalek. “Saya ucapkan selamat dan semoga dengan OKK ini dapat meningkatkan keprofesionalan peserta dalam menyajikan produk pers yang sesuai dengan kaidah kejurnalistikan,” tutur Edy.

Mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Trenggalek itu menyebut pada era informasi digital seperti saat ini profesi wartawan dihadapkan dengan tantangan yang lebih sehingga mampu dan dapat menyajikan berita positif dan membangun serta memiliki nilai edukasi kepada masyarakat.

Terakhir melalui OKK ini, Sekda Trenggalek berharap para jurnalis yang tergabung dalam organisasi PWI ini dapat menjunjung tinggi marwah kejurnalistikan dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. “Kami berharap seusai mengikuti acara ini semua peserta bisa menjadi wartawan yang semakin profesional dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Selain itu juga bisa menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat,” paparnya. (mil/sit)

Plt Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja mandiri melalui pelatihan berbasis kompetensi. “Pelatihan tersebut ialah pelatihan menjahit. Meski bisa dikatakan sulit, tapi insyallah dengan mengikuti pelatihan kompetensi menjahit ini ke depan bisa menambah income ibu-ibu. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Plt Kadisnaker sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nganjuk itu, juga menyampaikan dengan adanya pelatihan ini. Diharapkan, akan muncul para penjahit profesional di Kabupaten Nganjuk.

Baca juga :

“Karena kalau kita lihat, usaha menjahit sangat menjanjikan,” ungkapnya.

Untuk itu, Plt Kadisnaker Kabupaten Nganjuk itu berpesan kepada para peserta agar mengikuti pelatihan ini dengan baik dan penuh semangat. “Mohon ikuti dengat baik dan seksama, agar ilmu yang didapatkan nanti bisa diterapkan dan menciptakan kesempatan kerja baru di Kabupaten Nganjuk,” tambahnya.

Sebagai informasi, selama pelatihan berlangsung, peserta mendapat berbagai fasilitas. Seperti, uang saku, alat tulis, tas punggung, hingga seragam. Untuk materi pelatihan mulai cara membuat desain, menggunting pola, hingga merangkai dan menjahitnya menjadi pakaian yang keren. (kom/gie)

“Kami harapkan kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada para pimpinan perangkat daerah terkait manajemen ASN,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi di Kantor Bupati, Kamis (12/10/2023) tadi.

Baca juga :

Diharapkan, seluruh pimpinan perangkat daerah membangun komitmen dan sinergi bersama dalam mengimplementasikan dan menyukseskan NSPK Manajemen ASN, karena sangat penting dan mendesak sebagai instrumen untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Selain itu, NSPK Manajeman ASN memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Karena itulah, pemerintah daerah ingin memastikan implementasi manajemen ASN di setiap perangkat daerah sudah sesuai dengan NSPK,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Achmad Masuni, mengungkapkan bahwa implementasi manajemen ASN sesuai dengan NSPK sebagai instrumen kontrol sosial instansi pemerintah, dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat agar mampu menjalankan perannya. “BKPSDM mengadakan sosialisasi ini sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai NSPK Kabupaten Sumenep lebih baik lagi,” ujarnya. (kom/edo/gie)

“Tinggal hitungan hari, saya dan Pak Wawali akan purna, maka saya pamit kepada panjenengan semua. Panjenengan semua orang hebat, saya seakan berat merasa meninggalkan orang hebat yang tanpa pamrih menguatkan untuk Kota Malang hebat,” ujar Wali Kota Sutiaji, dengan penuh haru saat sambutan.

Pria yang menduduki kursi N1 tersebut, juga berpesan kepada ribuan ASN di lingkungan Kota Malang, untuk selalu taat dan menghormati siapapun pemimpin ke depan. “Tolong sekali lagi, siapapun ke depan yang memimpin, harus kita hormati. Siapapun yang menjadi nahkoda, wajib kita taati. Jika diibaratkan dalam salat, makmum yang baik tentunya harus mengikuti imam, mulai dari gerakan serta bacaanya,” katanya.

Tidak hanya itu, Wali Kota Sutiaji juga mengimbau dan menegaskan kepada para ASN di lingkungan Kota Malang, untuk tidak bermain politik. Tentu harus tetap netral, menjaga integritas dan menguatkan profesionalitas.

Baca juga:

“Tolong jangan sampai ASN bermain politik. Karena, itu akan membawa cerai berainya panjenengan semua. Sandarkan semuanya kepada sang pencipta, sebelum semua kecewa,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu ASN TK Negeri Pembina 1, Sutining, menyampaikan bahwa kepemimpinan SAE untuk Kota Malang selama 5 tahun ini sangat baik. Sebab, selalu memberikan pelayanan yang terbaik, dengan penuh kemudahan kepada siapa saja.

“Alhamdulillah, kepemimpinan beliau ini sangat baik. Yang paling saya ingat itu, waktu awal saya mengajukan kenaikan pangkat, semua dipermudah. Terima kasih untuk Pak Wali dan Pak Wawali,” imbuh Sutining, seusai mengikuti kegiatan tersebut.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan renungan, untuk mengintropeksi diri dalam perjalanan SAE selama 5 tahun. Sehingga ke depan, para ASN Kota Malang diharapkan bisa berubah untuk terus menjadi lebih baik lagi dan tentu harus dikuatkan bersama-sama. (rsy/sit)