Dengan didampingi Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma, kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lumajang, itu diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda), staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah hingga camat dan lurah. Kontan, suasana hangat penuh kebersamaan, menjadi penanda dimulainya kembali ritme kerja pemerintahan setelah libur panjang.

Dalam amanatnya, Bupati Indah menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk kembali menjalankan tugas. Dirinya juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh ASN, sebagai bagian dari penguatan hubungan emosional dalam birokrasi.

“Atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya bersama Mas Wakil Bupati, mengucapkan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Lebih dari sekadar tradisi tahunan, halal bihalal dimaknai sebagai ruang refleksi bersama. Bunda Indah menegaskan, bahwa nilai fitri harus diterjemahkan dalam kinerja nyata, melayani masyarakat dengan lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

“Mudah-mudahan segala dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah SWT dan ibadah Ramadan kita diterima. Kita kembali fitri dan siap memulai semangat baru untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” tambahnya.

Baca juga :

Pesan tersebut, menegaskan bahwa transformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada sistem, tetapi juga pada sikap mental aparatur. Idul Fitri menjadi titik awal untuk memperbarui komitmen moral dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati Indah juga menunjukkan kepemimpinan yang terbuka dengan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran ASN. Dirinya mengakui, bahwa dalam proses memimpin, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki bersama.

“Kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dalam memimpin tentu tidak bisa sempurna, namun kami terus berikhtiar untuk menjadi lebih baik, agar ke depan kita semua bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Sikap tersebut, ujarnya, menjadi contoh penting dalam membangun budaya kerja yang sehat, di mana keterbukaan, evaluasi diri dan kemauan untuk terus belajar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Momentum halal bihalal ini juga memperkuat kohesi internal di lingkungan Pemkab Lumajang. Kebersamaan yang terbangun, diharapkan mampu mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, lanjutnya, ASN dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga adaptif dan solutif dalam merespons dinamika yang ada. Karena itu, semangat baru pasca Idul Fitri harus diterjemahkan dalam langkah konkret, mulai dari peningkatan disiplin, percepatan pelayanan, hingga inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan, bahwa pelayanan publik adalah wajah utama pemerintah. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui kinerja yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai Idul Fitri yang masih hangat, seluruh ASN diharapkan mampu menjadikan momen ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih baik, lebih tulus,l dan lebih berdampak. Pada akhirnya, halal bihalal bukan sekadar tradisi saling memaafkan, tetapi juga ruang memperkuat komitmen bersama, bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah tanggung jawab utama yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. (kom/adi/sit)

Diuraikan Wali Kota Wahyu, bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan SK PPPK yang sebelumnya telah diberikan. “Ada 1.284 pegawai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), 20 orang dari Satpol PP dan 9 dari BPBD yang mengikuti kegiatan pembinaan. Ini kelanjutan dari pemberian SK sebelumnya dan sekarang mereka dipersiapkan menghadapi tugas yang lebih besar. Dengan adanya kepastian legalitas, mereka harus bisa meningkatkan tanggung jawab dan kinerjanya,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa para pegawai yang telah menerima SK PPPK juga harus menjaga semangat kerja dan kekompakan. Terlebih menurutnya, pemberian SK bukan sekadar formalitas saja, melainkan bentuk kepercayaan terhadap para PPPK dalam menjalankan tanggungjawabnya.

“Itu yang harus ditaati. Jangan sampai setelah menerima SK justru kinerjanya menurun,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, pengkajian kinerja akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar penilaian terhadap profesionalisme dan capaian tugas pegawai. Karena itu, setiap penerima SK diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

“Dahulu mungkin belum ada tanggung jawab yang jelas. Sekarang sudah ada target kinerja yang dinilai. Kalau nanti kendor, tentu akan ada evaluasi karena perjanjian kerja ini ada batas waktunya,” tegasnya.

Selain pegawai Disdikbud, pembinaan juga diikuti oleh pegawai dari BPBD dan Satpol PP. Wali Kota Wahyu berharap, semua perangkat daerah memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya.

“Satpol PP dan BPBD juga harus menjaga komitmen, karena mereka punya peran besar di lapangan. Untuk OPD lain yang jumlahnya lebih sedikit, pembinaan dilaksanakan secara internal,” jelasnya.

Di akhir, Wali Kota Wahyu mengajak agar para PPPK di lingkungan Pemkot Malang dapat menjaga profesionalisme dan menunjukkan kinerja yang semakin baik. “Harus ada perbedaan yang nyata setelah menerima SK. Kinerjanya harus meningkat dan lebih profesional,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang para PPPK yang telah melalui proses seleksi hingga akhirnya mendapatkan kepastian status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Hari ini kita menyaksikan momen penting dalam perjalanan karir PPPK di lingkungan Pemkot Malang. Tentu ini hasil dari penantian yang panjang. Alhamdulillah, pada hari ini saudara-saudari telah menerima SK pengangkatan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menekankan, bahwa status sebagai PPPK bukan sekadar pengakuan administratif saja. Namun, sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme dan integritas. Tak hanya itu, dirinya juga mengingatkan pentingnya netralitas serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca juga :

“PPPK adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Saya berharap saudara-saudari segera menyesuaikan diri, memahami tugas masing-masing, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Dalam penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan tenaga teknis, pendidikan dan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Wahyu juga menegaskan bahwa kinerja para PPPK akan terus dibina dan diawasi guna mendorong kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.

Salah satu penerima SK PPPK tahun anggaran 2024, Hariani, menyampaikan rasa syukurnya setelah hampir dua dekade mengabdi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). “Perasaan saya tentu bahagia sekali, akhirnya bisa menjadi ASN setelah menanti begitu lama. Saya sudah menjadi PTT hampir 20 tahun. Harapannya, semoga ke depan ada jenjang karir, bisa mengasah kompetensi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” imbuh Hariani. (pro/rsy/sit)

Dalam arahannya, dirinya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pelatihan itu. Itu karena, pelatihan yang digelar dinilai sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial dan keamanan masyarakat.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Satlinmas memiliki peran strategis dalam mendukung ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan warga dari berbagai potensi gangguan dan bencana. Untuk itu, peningkatan kapasitas anggota Satlinmas adalah sebuah keharusan,” kata Wali Kota Wahyu.

Pembentukan kapasitas anggota Satlinmas, paparnya, akan difokuskan pada lima regu. Pertama, regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, yang bertugas mendeteksi dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sejak dini. Kedua, regu pengamanan, yang bertanggung jawab menjaga stabilitas wilayah, mendampingi kegiatan masyarakat, serta menjamin pelaksanaan protokol keamanan di tingkat lokal.

“Ketiga, regu pertolongan pertama, yang dilatih memberikan bantuan awal bagi korban bencana atau kecelakaan, termasuk penanganan kebakaran. Keempat, regu penyelamatan dan evakuasi yang disiapkan menghadapi situasi darurat bencana dengan tindakan evakuasi yang cepat dan tepat. Kelima, regu dapur umum yang memastikan ketersediaan logistik dan konsumsi saat terjadi bencana atau keadaan darurat sosial lainnya,” urainya.

Baca juga :

Wali Kota Malang pada kesempatan ini juga menegaskan akan pentingnya pembentukan Satlinmas yang tidak hanya siap secara fisik, namun juga memiliki kecakapan pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional dan humanis dalam melayani masyarakat. “Untuk itulah saya berharap, agar kegiatan ini bukan sekadar formalitas semata, tetapi menjadi momentum perubahan nyata,” tambahnya.

Beberapa poin arahan yang disampaikan Wali Kota Malang, diantaranya yaitu peningkatan kemampuan teknis dan kedisiplinan dalam bertugas, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan lainnya agar sinergi dalam menjaga trantibum dapat semakin solid.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu pun berpesan agar pelatihan ini harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai bekal di lapangan. “Tumbuhkan semangat kerelawanan dan jiwa sosial dalam bertugas, karena satlinmas adalah garda depan di masyarakat. Jaga integritas, hindari penyalahgunaan wewenang, serta pegang teguh etika pelayanan publik. Berdayakan potensi lokal di setiap kelurahan, dan libatkan masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram,” papar Wali Kota Wahyu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) anggota Satlinmas Kota Malang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada anggota dalam menjalankan tugas di masing-masing regu tugas,” jelas Heru.

Melalui kegiatan ini, ujarnya, diharapkan juga dapat memperkuat peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat dan mendukung terwujudnya Kota Malang yang aman, damai dan sejahtera.

Sementara di sela pembukaan kegiatan, Pemerintah Kota Malang juga menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota Satlinmas yang telah mengabdi selama 10 tahun dan 20 tahun, santunan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris anggota Satlinmas yang meninggal dunia saat bertugas, serta penyerahan bantuan bahan praktik pelatihan dari Wali Kota Malang kepada Kasatpol PP Kota Malang didampingi Kepala BPBD Kota Malang. (kom/mlg/sit)

Dalam pelaksanaan UKW kali ini, sebanyak 26 peserta terbagi dalam tiga uji kompetensi. Yakni, 14 peserta untuk Tingkat Muda, 3 wartawan untuk Tingkat Madya dan 9 wartawan Tingkat Utama. Sementara Memontum.com sendiri, mengirimkan satu wartawan dari Biro Pamekasan untuk mengikuti pelaksanaan uji kompetensi Tingkat Muda, yaitu Moh Asmi. 

Direktur Eksekutif LPDS, Kristanto Hartadi, mengatakan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini digelar guna menekankan agar para wartawan tidak hanya mengedepankan pada pencapaian. Tetapi, juga dituntut bekerja secara profesional dalam melaksanakan kewajibannya dengan kode etik yang sudah ada.

”Kewajiban seorang wartawan, itu juga tidak boleh berhenti untuk belajar,” kata Kristanto, Kamis (08/05/2025) tadi, dalam penutupan UKW.

Baca juga :

Pria yang juga alumnus LPDS 1989 itu mengungkapkan, ciri jurnalis yang profesional ada empat. Yakni, menerapkan kode etik jurnalistik (KEJ), pendidikan teratur, idealisme dan excellent.

“Jangan hanya karena sudah kompeten, wartawan tidak belajar. Harapan kami, bekerjalah secara kompeten sesuai buku yang kami berikan,” pesan Kristanto.

Sementara itu, Ahli Media dan Penguji UKW, Lestantya R Baskoro, menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan kompeten diharapkan bisa mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama ujian. Sehingga, dalam menjalankan profesi sebagai wartawan bisa tetap dalam kaidah aturan yang ada

Sementara itu, Deputi Operasional PT Pegadaian Kanwil XII Surabaya, Surjo Rahardjo, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan UKW tersebut. Harapannya, melalui pelaksanaan UKW ini, wartawan bisa meningkatkan kualitas dan profesionalisme.

“Wartawan harus menegakkan kebebasan pers demi kepentingan publik dengan melakukan evaluasi kerja dan menjaga martabat profesi wartawan,” paparnya. (azm/sit)

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan merupakan sebuah kegiatan rutin lingkup manajemen ASN, dalam upaya meningkatkan profesionalisme kinerja sekaligus perangkat kerja daerah yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini, sesuai dengan salah satu Asta Cita Nararya, yakni Lumajang Melayani.

“Seiring berjalannya waktu, kita semua harus bisa memahami apa Asta Cita Nararya Kabupaten Lumajang, yang diprogramkan lima tahun ke depan,” kata Sekda Agus Triyono.

Tidak lupa, dirinya juga menyampaikan pesan dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang intinya pejabat fungsional harus bisa memahami dengan fungsinya. “Sebagaimana pesan Bupati Lumajang, Bunda Indah, untuk pejabat fungsional harus jauh lebih menguasai materinya,” tambahnya.

Baca juga :

Sekda Agus Triyono berharap, agar para pejabat fungsional yang ada di DPMPTSP ke depan harus bisa meningkatkan investasi yang ada di Kabupaten Lumajang. Tentunya, harus sejalan dengan harapan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Investasi ini harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu, karena itu menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat,” paparnya.

Dirinya juga berharap, kepada pejabat fungsional di RSUD dr Haryoto harus bisa mendedikasikan kemampuan yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Kita semua harus tetap semangat dalam berkarya, terus berinovasi, meningkatkan segala kompetensi yang menjadi kewajiban kita sebagai bentuk tanggung jawab atas jabatan yang kita emban,” urainya.

Dirinya juga berpesan, supaya bisa meningkatkan kualitas, profesionalitas dan menjaga integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. “Paling penting tetap jaga amanah dengan baik, jaga attitude dan martabat ASN,” tambahnya. (kom/adi/gie)

“Selamat HUT ke 79 PGRI serta Hari Guru Nasional 2024. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua guru dan tenaga pendidik, yang telah mendharmabaktikan hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Bunda Yuyun-sapaannya Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

PGRI sebagai organisasi profesi yang menaungi para guru di Kabupaten Lumajang, ujarnya, harus terus melakukan langkah-langkah profesional bagi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan para guru. “Diperlukan soliditas dan solidaritas semua pengurus dan anggota PGRI, untuk terlibat aktif memperkuat persatuan dan kesatuan agar bisa memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan anggotanya,” ujar Bunda Yuyun.

Selain itu, Pj Bupati Lumajang juga menyampaikan bahwa pemerintah baik pusat dan daerah memperhatikan dan memberikan prioritas yang tinggi bagi kemajuan pendidikan. Hal ini, karena pendidikan merupakan pilar penting dalam menyiapkan generasi mendatang.

Pj Bupati Lumajang berharap, agar para guru bisa menyiapkan Generasi Emas 2045 yang merupakan salah satu peran penting guru. “Kabupaten Lumajang membutuhkan guru yang visioner, kreatif dan inovatif. Para guru Lumajang harus terus melakukan peningkatan kompetensinya melalui berbagai platform pendidikan serta menjadi pembelajar sepanjang hayat,” tambahnya. (kom/adi/gie)

“Profesionalitas dalam menjalankan tugas, merupakan kunci agar KIM dapat berfungsi secara optimal,” kata Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim.

Dirinya menjelaskan, bahwa KIM memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan dapat dipercaya di tengah masyarakat. Selain itu, di era digital seperti sekarang ini, KIM juga dituntut untuk bekerja dengan standar profesional yang tinggi agar mampu menghadapi tantangan informasi yang semakin kompleks.

“KIM bukan hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai penjaga informasi yang benar di tengah arus berita yang tidak selalu valid,” jelasnya.

Baca juga :

Oleh karena itu, Mustaqim berharap KIM di setiap desa dapat terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui penguasaan TIK, maka akan memudahkan KIM dalam menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan efektif kepada masyarakat.

“Semakin profesional KIM, semakin besar pula kontribusinya dalam menjaga stabilitas informasi di masyarakat. Ini menjadi tugas kita bersama untuk saling meningkatkan pengetahuan dan literasi digital,” ujarnya.

Kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Diskominfo Lumajang, itu diikuti oleh 64 perwakilan KIM dari berbagai desa. Acara ini, diisi dengan materi tentang pembuatan desain grafis dan video grafis, serta penggunaan media sosial untuk mendukung kegiatan KIM.

Selain pembinaan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman antar KIM dalam menjalankan tugas-tugas kehumasan di desa masing-masing. (kom/adi/sit)

Ditemui seusai acara, dirinya berpesan kepada Panwascam yang baru dilantik agar menjunjung tinggi profesionalisme dalam mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, netralitas juga harus dikuatkan.

“Tugas ini adalah amanat yang harus dijalankan demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas, aman, damai dan demokratis di Kota Malang. Integritas dan komitmen juga harus dijunjung tinggi serta harus bertanggungjawab yang sebaik-baiknya,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota juga menekankan kolaborasi antar Panwascam, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Tujuannya, agar dalam melakukan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai.

Baca juga :

“Ini tadi sudah ada Forkopimcam dan terus harus bersinergi, berkolaborasi agar dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat Kota Malang,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga selalu memberikan dukungan kepada Bawaslu Kota Malang. Baik itu anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan, maupun sarana dan prasarana pendukung.

“Anggaran sudah kita berikan sesuai dengan ketentuan dan sudah diterima. Kemudian juga sarana dan prasarana pendukung. Termasuk juga nanti, akan kita fasilitasi terkait apa yang dibutuhkan, tetapi sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa Pemkot Malang telah memberikan dukungannya terkait dengan kantor baru untuk Bawaslu Kota Malang. Tepatnya berada di lahan bekas kantor BPBD Kota Malang, di wilayah Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

“Karena Kantor Bawaslu yang lama itukan sempit dan pas hujan itu bocor, kan kasihan. Akhirnya kami cek dan kami usulkan ada di ex Kantor BPBD dan sudah kita berikan ke Bawaslu Kota Malang. Karena itu (tempatnya), lebih memungkinkan dan layak,” imbuhnya. (rsy/sit)