Pelaksanaan apel sendiri, dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi dan dihadiri Forkopimda Kabupaten Malang serta tamu undangan. Sementara kegiatan tersebut, juga diikuti oleh seluruh jajaran pengawas mulai dari tingkat kelurahan atau desa hingga kabupaten.

Plt Bupati Didik mengatakan bahwa tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pilkada serentak 27 November 2024 nanti, merupakan bagian dari proses demokrasi. Suara rakyat adalah hal terpenting dalam negara demokratis, dimana suara para pemilih akan menentukan arah perjalanan Kabupaten Malang selama lima tahun mendatang.

“Suara rakyat untuk memilih pemimpin ini perlu dikawal dengan seksama untuk menciptakan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pemerintah Kabupaten Malang menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan Apel Siaga hari ini,” kata Plt Bupati Didik.

Baca juga :

Plt Bupati Malang juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu, agar dapat bekerja secara profesional. Sebab, mereka telah dibekali pengetahuan teknis yang cukup tentang kepemiluan termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan.

“Dalam menjalankan tugasnya, agar dapat bekerja dengan baik dan profesional serta independensi agar pelaksanaan Pilkada 2024, dapat berjalan secara jujur dan adil,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu M Wahyudi mengatakan bahwa apel akbar ini sebagai bentuk kesiapan para petugas untuk mengawasi tahapan Pilkada 2024. Dalam hal ini, pemilihan Gubernur Jatim dan pemilihan Bupati Malang.

“Apel ini diadakan untuk menghadapi prosesnya distribusi logistik, proses pengawasan terkait money politics di masa tenang,” kata M Wahyudi.

Tidak ketinggalan, dirinya juga memberikan motivasi kepada ribuan petugas pengawasan yang akan menjalankan tugas. Termasuk, menyampaikan arahan agar dapat dijalankan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. (pro/mlg/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa peran PPK sangat vital dalam Pilkada 2024 mendatang. Sehingga, diharapkan nantinya PPK Kota Malang dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik.

“Saya berharap Pilkada nanti dapat berjalan dengan baik, profesional, jujur, adil, aman, nyaman dan menghasilkan suatu hasil untuk masyarakat. Apabila sukses, maka membuat meningkatnya keyakinan publik,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya bahwa PPK tersebut juga menjadi kepanjangan tangan dari KPU. Sehingga, dibutuhkan kemampuan intelek sosial teknis dan diharapkan dapat melakukan koordinasi, baik dengan jajaran vertikal maupun horizontal.

Baca juga :

“Agar tahapan Pemilu di Kota Malang nantinya dapat terlaksana dengan baik. Pahami dan sadari bahwa tanggungjawab kesuksesan Pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, namun seluruh pihak,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menyampaikan bahwa masa kerja PPK tersebut yakni selama delapan bulan. Dengan tugas utamanya, membantu KPU dalam melakukan penyelenggaraan Pilkada pada November 2024 mendatang.

“Termasuk di dalamnya juga untuk turut membentuk badan adhoc dan tahapan lain yang relevan dengan infrastruktur penyelenggaraan Pilkada Kota Malang 2024. Seperti pembentukan PPS dan KPPS,” tuturnya.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa sebagian dari anggota PPK yang dilantik tersebut merupakan anggota PPK lama yang sebelumnya pernah bertugas pada gelaran yang sama. Namun, Aminah memastikan bahwa semua yang dilantik tersebut juga telah mengikuti proses seleksi sesuai dengan tahapannya.

“Kalau persentasenya tidak dihitung tapi masih didominasi temen temen PPK lama. Karena dari segi pengalaman dan kemampuan mereka mumpuni dan mereka mengikuti seleksi lagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Saya tekankan kepada seluruh personel, agar nilai profesional dan junjung netralitas dalam melaksanakan tugas besok,” kata Bupati Yuhronur.

Ditambahkannya, dengan menjunjung tinggi netralitas dan profesionalitas, maka akan mampu mengatasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat pemungutan suara dan penghitungan suara nanti. Seperti adanya sabotase, intimidasi, konflik antar pendukung, money politik, dan lainnya.

“Kita memasuki tahap pemungutan suara dan perhitungan suara yang mana menjadi tahapan penting dalam Pemilu. Kerawanan Kamtibmas juga tentu berpotensi muncul,” tambahnya.

Baca juga:

Diketahui, bahwa 11.917 personel itu merupakan gabungan dari anggota Polres Lamongan sebanyak 474 personel, anggota Kodim 0812 sebanyak 506 personel, anggota Linmas sebanyak 10.391 personel. Serta, 2 satuan setingkat kompi (SSK) dari Polres dan 1 satuan setingkat kompi (SSK) dari Kodim.

Bupati Yuhronur juga meminta seluruh personel untuk menjalin sinergitas serta koordinasi dengan komponen masyarakat. Tentunya, untuk menjaga kondusifitas, juga harus dilakukan orientasi wilayah tugas masing-masing.

Kapolres Lamongan, AKBP Bobby Adimas Candra Putra, menambahkan bahwa kerawanan yang ada di Kabupaten Lamongan, saat ini hanya bencana alam yakni banjir. Sedangkan untuk prioritas mengendalikan tindak pidana Pemilu, saat ini ialah tindakan money politic.

“Seluruh pasukan sudah kami berangkat ke seluruh Polsek terlebih dahulu, selanjutnya menuju TPS masing-masing. Ini dilakukan, untuk kerawanan terjadinya banjir dan money politik. Namun, semua akan terus kami kendalikan,” terangnya. (kom/son/sit)