Sementara dalam setiap kunjungan atau silaturahmi yang dilakukan ke masyarakat, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, getol mensosialisasikan sejumlah program andalan. Mulai pelayanan pengobatan gratis sejak 1 April lalu, biaya pendidikan gratis, hingga layanan aduan melalui saluran Wadul Gus’e.

Bahkan, tidak hanya pada titik-titik kunjungan yang ditentukan, Gus Fawait juga kerap berhenti jika menemui sejumlah warga atau pelaku UMKM. Tujuannya, untuk mensosialisasikan tiga program andalan tersebut.

Baca juga :

Bupati Fawait berharap, seluruh warga Jember mampu menjadi corong pemerintah dalam menyuarakan kabar baik itu. Sehingga, sejumlah layanan yang sudah disiapkan untuk masyarakat bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Jangan lupa ya, beritahu tetangga kiri kanan panjenengan. Beritahu bahwa mulai 1 April 2025, biaya pengobatan seluruh warga Jember ditanggung pemerintah,” kata Bupati Fawait.

Dirinya juga mengajak seluruh warga yang ditemui, untuk memanfaatkan sejumlah program lain. “Silahkan daftarkan putra-putri anda. Beasiswa Pemkab Jember mulai 30 Juni mendatang dan manfaatkan saluran Wadul Gus’e jika ada aduhan atau keluhan,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Lumajang, program ini berhasil menjangkau dua kelompok utama, yaitu anak putus sekolah (Drop Out/DO) dan anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM). Dari total 3.561 anak DO, sebanyak 1.851 anak telah terverifikasi, 1.142 anak masih dalam proses pendataan dan 568 anak telah kembali ke sekolah.

Sementara itu, dari 5.666 anak LTM, 3.489 anak telah terverifikasi, 1.371 anak masih dalam proses pendataan dan 806 anak kembali mengenyam pendidikan. Di sisi lain, Program ATS juga menargetkan anak-anak yang Belum Pernah Bersekolah (BPB).

Dari total 4.963 anak BPB, sebanyak 1.585 anak telah terverifikasi, 1.301 anak masih dalam proses pendataan dan 2.077 anak berhasil bersekolah. Dalam mendukung efektivitas pendataan, aktivasi akun verval telah dilakukan di 198 desa dan 7 kelurahan, dengan 186 desa dan 7 kelurahan telah aktif.

Baca juga :

Kepala Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Lumajang, Muhammad Suhudi, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda. “Kami berkomitmen dan memastikan bahwa pendidikan menjadi hak yang bisa diakses oleh semua anak di Lumajang. Dengan dukungan berbagai pihak, kami optimis angka anak putus sekolah terus menurun,” katanya, Selasa (11/03/2025) tadi.

Tidak hanya berfokus pada pendataan dan verifikasi, Pemkab Lumajang juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Program ini, mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha yang turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif.

Sementara untuk Kecamatan dengan angka ATS tertinggi di Kabupaten Lumajang, meliputi Pasirian sebanyak 275 anak, Candipuro sebanyak 242 anak, Randuagung sebanyak 235 anak dan Jatiroto sebanyak 187 anak. Sementara itu, kecamatan dengan angka ATS terendah adalah Pasrujambe sebanyak 91 anak), Sumbersuko 76 anak dan Gucialit sebanyak 57 anak.

Diharapkan, dengan terus diperkuatnya program ini, semakin banyak anak di Lumajang yang memperoleh akses pendidikan yang layak. Pemkab Lumajang pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak agar tetap bersekolah.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi daerah. Dengan semakin banyak anak yang bersekolah, kita tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga membangun Lumajang yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan prestasi kali ke dua tingkat nasional yang diraih Pemerintah Kabupaten Lumajang, atas perannya mendukung tumbuh kembangnya Desa atau Kelurahan Proklim secara berkelanjutan. “Dalam mendukung tumbuh kembangnya desa Proklim, salah satunya kami melakukan melalui pembinaan intensi. Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu lima tahun ke belakang telah melakukan kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, studi banding, kunjungan dan coaching clinic,” kata Bupati Yuyun-sapaannya.

Baca juga :

Sejak tahun 2013 hingga tahun ini, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mencatatkan 41 desa atau kelurahan di 16 kecamatan sebagai lokasi Proklim dengan rincian 3 lokasi Proklim Kategori Lestari, 2 lokasi Proklim Kategori Utama Thropy, 25 lokasi Kategori Utama Sertifikat dan 4 lokasi Kategori Madya. Sedangkan, ada 7 lokasi menunggu hasil publikasi dari KLHK.

“Komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk terus mendukung capaian Nasional 20 ribu Kampung Iklim di Indonesia melalui upaya terus melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan bersama stakeholder terkait untuk menuntaskan minimal 1 Kecamatan 1 Desa Proklim,” imbuhnya.

Dalam acara tersebut, sebanyak dua desa di Lumajang juga mendapatkan penghargaan Proklim. Diantaranya, untuk Thropy Proklim Kategori Lestari diraih oleh Desa Pasrujambe dan Kategori Utama diraih oleh Desa Sumberwuluh. (kom/adi/sit)

Menurutnya, pelaksanaan ini dilakukan agar masyarakat bisa merasakan manfaat GPM, karena seiring terjadinya lonjakan harga pangan. Sehingga, kegiatan GPM dapat membantu keluarga yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah.

“GPM untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dengan harga murah yang perlu dilakukan sampai menyasar di beberapa kecamatan lain, jadi lebih dari 2 kecamatan,” ujarnya.

GPM bukan hanya sebuah program saja, melainkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bersama pihak terkait, untuk bersama-sama memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau murah dan berkualitas.

“Selain itu, kegiatannya juga memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan gizi dan pemahaman tentang pentingnya makanan sehat bagi masyarakat,” terangnya.

Nia Kurnia Fauzi mengharapkan, semua pihak yang terlibat GPM untuk memperluas kerja sama, supaya programnya secara berkelanjutan memenuhi kebutuhan pangan dengan harga murah dan berkualitas. “Yang jelas, melalui gerakan ini, bisa menjaga harga pangan tetap terjangkau sekaligus meningkatkan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat,” imbuh Nia Kurnia Fauzi.

Baca juga :

Pelaksanaan GPM yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep bersama-sama dengan Bulog Madura, Id Food serta TP PKK Kabupaten Sumenep, Camat dan Kepala Desa, itu untuk mendukung menyukseskan kegiatan.

Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan bahwa pihaknya berupaya agar pelaksanaan GPM dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2023, tidak hanya di dua titik lokasi yakni Kecamatan Batuan dan Kalianget.

“Kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan GPM ini di sejumlah kecamatan lain untuk menstabilkan harga kebutuhan pangan, supaya masyarakat mampu membeli kebutuhan pangan,” katanya.

Selama ini, pemerintah daerah melalui perangkat daerah seperti Bagian Perekonomian dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UMKM Perindag) juga melakukan kegiatan yang sama di sejumlah pasar dan kecamatan. “Pemerintah daerah sejatinya tidak hanya melangsungkan kegiatan GPM semata, namun juga telah mengadakan operasi pasar atau pasar murah melalui perangkat daerah lainnya,” jelasnya.

Sementara GPM dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2023 tersebut, menyediakan komoditi pangan di dua titik. Yakni di Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kalianget, berupa beras premium 3.000 kilogram, beras medium 10.000 kilogram, gula pasir 1000 perkilogram, minyak goreng 2.400 liter, cabe rawit 100 kilogram, cabe merah besar 100 kilogram, telur ayam ras 400 kilogram dan bawang merah 400 kilogram, serta tisu besar 5 karton dan kecil 5 karton. (kom/edo/gie)