Program ini digawangi langsung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara sasarannya, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, terdapat 5.306 pelajar yang menerima PIP. Dengan rincian, penerima PIP untuk jenjang SD sebanyak 3.495 siswa atau siswi. Sementara itu, untuk jenjang SMP ada 1.811 siswa atau siswi yang menerima PIP.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batu, Enny Rachyuningsih, mengungkapkan bahwa penerima PIP di Kota Batu pada tahun ini lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya.

Karena, pada tahun 2020 lalu, Kota Batu untuk jenjang SD ada sebanyak 3405. Lebih sedikit dibandingkan tahun ini. Sementara itu untuk tingkat SMP lebih banyak dari pada tahun ini. Yakni, sejumlah 1.926 penerima. Dengan total penerima sebanyak 5.331 siswa atau siswi.

“Setiap tahunnya penerima PIP fluktuatif. Berdasarkan data penerima. Tahun lalu lebih banyak dibandingkan dari tahun ini,” ujarnya.

Sedangkan untuk penerima PIP, tergantung dari pengajuan dari masing-masing sekolah. Setelah pengajuan, selanjutnya dilakukan pada tahap verifikasi oleh Kemendikbud.

Untuk besaran nominal bantuan, PIP itu besarannya berbeda-beda pada setiap jenjangnya. Untuk tingkat SD Kelas 2-6 senilai Rp 450 ribu setiap tahunnya. Kemudian untuk Kelas 1 SD sejumlah Rp 225 ribu. Ini karena, pertengahan tahun pelajaran dan tahun anggaran yang berbeda ketika mulai awal masuk.

Sementara itu, untuk pelajar tingkat SMP kelas 8-9 menerima Rp 750 ribu sedangkan untuk kelas 7 sebesar Rp 375 ribu. Mereka yang menerima PIP akan ditransfer langsung ke nomor rekening masing-masing. Sehingga tak diberikan secara tunai. Untuk menghindari adanya hal yang tak diinginkan.

Baca Juga: Sikapi Zona Kuning, Disdik Batu Siapkan PTM Paska PPKM

Selanjutnya, bagi peserta didik di jenjang SMA atau SMK atau MA atau Paket C mendapatkan Rp 1 juta per tahun. Namun, untuk tingkat SMA didata langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

“Untuk tahun ini pencairan PIP dimulai antara bulan April dan Mei. Dalam proses pencairan, Kemendikbud tak melakukan secara serentak. Bahkan dalam satu tahun bisa sampai 20 kali pencairan. Yang dilakukan secara bergilir,” jelasnya.

Dirinya menegaskan, bagi setiap pelajar yang ingin mendapatkan PIP. Dapat mengusulkan langsung kepada pihak sekolah masing-masing. Yang mana, salah satu syaratnya, peserta didik harus melampirkan surat keterangan tidak mampu.

“Meskipun aturan itu tak ada dalam daftar persyaratan. Namun hal tersebut menjadi sebuah dasar pijakan. Sebagai penentu,” katanya. (bir/ed2)

Dugaan penyalahgunaan dana PIP ini sebelumnya disangkakan oleh kelompok mahasiswa geger pada SDN Kompol 1 dan juga SDN Kombangan 2. Setelah seluruh pihak dipanggil, dewan meminta pengembalian dana PIP yang sebelumnya oleh pihak sekolah dibelikan seragam dan hal itu telah disepakati oleh komite dan wali murid.

“Kami meminta dana itu dikembalikan dan mereka menyanggupi hal tersebut. Sebetulnya, hal itu tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah sepanjang telah melewati kesepakatan bersama komite dan wali murid. Namun untuk menghapus penyimpangan sebaiknya lakukan sesuai aturan yang ada,” ujar Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan,(19/3/2020).

Ia berharap, kedepan dunia pendidikan di Bangkalan memiliki tim khusus untuk melakukan telaah internal. Fungsinya, agar tidak ada penyimpangan sekaligus memberikan edukasi tentang penyaluran dana PIP dengan benar.

“Untuk kepala sekolah dan korwil keputusannya seperti apa bukan ranah kami. Karena yang bisa memutuskan itu bidang kepegawaian dan inspektorat. Jadi rekomendasinya apa, disana yang menentukan,” lanjutnya.

Dalam pemanggilan ini, Nur Hasan juga kecewa pada pihak Bank BRI yang dinilai tidak responsif. Ia menilai, Bank BRI terlalu kaku dalam menyikapi dugaan penyimpangan yang pendanaannya melibatkan Bank BRI sebagai pihak penyalur.

” Kami menyayangkan pimpinan BRI tidak hadir bahkan yang mewakili baru datang setelah ditelepon berkali-kali. Kalau memang tidak bisa bekerjasama dengan baik dan turut andil mencari solusi kami siap laporkan ke pusat,” ungkapnya kesal.

Diketahui, sampai saat ini ada 3.507 penerima PIP yang belum dicairkan. Hal tersebut diduga adanya kelalaian dari pihak sekolah menyetorkan data ataupun lambannya proses pencairan dari pihak BRI.

Hal itu dibenarkan oleh Kabid Pembinaan SD, Moh Yakup. Ia mengatakan, dari total 45 ribu penerima PIP di tahun 2019, masih ada 3057 belum dicairkan.

“Keterlambatan bisa dari pihak sekolah bisa juga dari pihak BRI. Kami akan terus melakukan pendampingan dan telah menyepakati untuk pencairan secara kolektif di masing-masing korwil,” tuturnya.

Terkait dua oknum kepala sekolah dan korwil, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan BKPSDA selaku pihak yang menangani kepegawaian.

“Kami serahkan ke pihak terkait dan menunggu rekomendasi yang sesuai. Jika sudah ada rekom, maka akan kami tindaklanjuti,” tandasnya. (Isn/nhs/yan)

Menurut salah satu wali murid, dana bantuan tersebut sebelumnya cair tepat waktu dan tidak pernah dibayarkan secara double. Namun sejak kepala sekolah berganti pada 2017, dana tersebut tak pernah diberikan.

“Kalau pengalaman tahun sebelumnya selalu cair tepat waktu dan di tahun itu juga. Ini sejak 2017 tidak cair entah ada apa,” ujar Agus salah satu wali murid.

Tak lama berselang,Kepala SDN Kesek 1 Andhy Arianto datang dan menengahi para wali murid yang sedang berdemo. Kemudian ia segera memberikan dana bantuan tersebut.

“Kami memang sudah berniat untuk mencairkan dana tersebut hari ini, tetapi karena ada rapat jadi saya tunda besok. Namun karena para wali murid datang, maka kami berikan sekarang,” ucapnya.

Diketahui, pencairan saat ini diperuntukan bagi 40 orang penerima dana PIP tahun 2017 saja. Adapun dana yang dibagikan yakni Rp 450 ribu untuk setiap penerima. Sedangkan di tahun 2018, hanya ada 6 penerima dan akan segera dicairkan dan untuk 2019 pihak sekolah masih akan mengajukan para penerima baru. (isn/nhs/yan)

“Dengan terserapnya PIP berarti banyak siswa yang merasakan memanfaat beasiswa itu. Kami pun akan mengecek sarana dan prasarana sekolah. Melalui kemitraan dengan Kemendikbud, kami mengusulkan beberapa program. Diantaranya program Ruang Kelas Baru (RKB), ruang belajar direhabilitasi sedang, ruang perpustakaan, bantuan alat praktek reguler sekolah dan bantuan lainnya,” terangnya kepada Memo X, Rabu (08/08/2018).

Arzeti mengaku sangat bangga. Alasannya, lantaran SMA Islam Sidoarjo mendapatkan program RKB itu. Pihaknya berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan maksimal untuk memudahkan proses belajar mengajar.

“Karena Komisi X DPR RI memiliki bermitra dengan kepariwisataan, kesenian dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga serta utamanya bidang pendidikan. Bantuan dana RKB ini harus dijalankan secara maksimal untuk kemajuan pendidikan. Ini menjadi tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat Surabaya dan Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Islam Sidoarjo, Ilyas menegaskan bakal menambah ruang kelas baru untuk siswanya dari dana bantuan RKB itu. Pihaknya berharap dengan tambahan q RKB bisa dimanfaatkan proses belajar dan mengajar secara maksimal.

“Kami bakal memanfaatkan maksimal bantuan program RKB yang masih dalam tahap pembangunan ini. Kami juga berharap bisa dapat bantuan untuk tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (wan/yan)