“Sasaran PID ini seluruh desa yang ada di Sidoarjo berinovasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), kewirausahaan, ekonomi dan infrastruktur,” terang Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Sidoarjo, M Ali Imron saat Rapat Koordinasi Tim Inovasi Program Inovasi Desa (PID) Sidoarjo Tahun 2019, di Favehotel Sidoarjo, Rabu (18/09/2019).

DESA INOVATIF – Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menyerahkan hadiah kepada sejumlah desa terinovatif dalam acara Program Inovasi Desa (PID) di Favehotel, Sidoarjo, Rabu (18/9/2019)

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin berharap pemerintah pusat maupun daerah bersinergi dan berkolaborasi. Hal ini agar yang diingikan pemerintah pusat diterima dan dilaksanakan sesuai juknis. Jika ada sejumlah kakurangan maka kewajibannya menyempunakan.

“Bantuan pusat sudah luar biasa karena UU Desa dengan konsekuensinya anggaran desa turun diikuti dengan pendamping desa. Ada koordinator tingkat kecamatan juga konsultan tingkat propinsi hingga tujuan pemerintah pusat bisa mewujudkan desa mandiri,” imbuhnya.

Bagi Cak Nur, Dana Desa jika tidak dilanjutkan dengan PID maka hasilnya tak bisa maksimal dan tidak bisa sesuai harapan. Saat desa sudah tahu tupoksi dan membelanjakannya, maka akan lebih bagus langkah-langkah yang cemerlang sebagai lompatan inovasi. Bahkan terobosan-terobosan terbaik serta keunggulan-keuggulan dari desa yang lain bisa ditularkan dicontoh ke desa lainnya.

“Kalau tidak ada ruang maka sulit mengapresiasi dan mengevaluasi.

PID merupakan forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa sebagai media belajar bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung pembangunan desa,” ungkapnya.

Sementara dalam PID ini, kata Cak Nur pemerintah mendapat anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 1,5 miliar untuk membiayai PID di Sidoarjo dan 18 kecamatan di 322 Desa. Kemudian Tahun 2019 sebesar Rp 1,2 miliar untuk membiayai PID di Sidoarjo dan 17 kecamatan di 302 Desa. Kegiatan ini sekaligus sebagai parameter keberhasilan suatu desa.

“Karena PID ini sangat bagus dan sudah berjalan selama 3 tahun harus dilanjutkan daerah. Ini agar selalu berbenah jika ada yang kurang baik. Kegiatan ini ruang yang baik untuk mengapresiasi dan mengevaluasi desa-desa secara merata. Bukan hanya di desa-desa juga bisa melakukan study tiru. Melihat desa-desa yang lain yang lebih menonjol untuk bisa diikuti atau ditiru,” tandasnya. Wan/yan

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mewajibkan desa membuat laporan konvergensi stunting (intervensi penanganan stunting secara terintegritas, red) untuk pencairan DD Tahap III pada tahun ini.

Kepala DPMD Bondowoso, H. Abdur Rahman saat kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) 2019 di Kecamatan Wringin, Kamis (15/8/2019) lalu dan di Kecamatan Tlogosari, Selasa (20/8/2019) kemarin menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK/2018 menyebutkan pengelolaan DD 2019 harus difokuskan pada penanganan masalah stunting di kabupaten yang memiliki angka stunting tinggi.

”Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang angka stuntingnya tinggi. Jadi, desa wajib mengalokasikan DD tahap III 2019 untuk konvergensi stunting,” jelasnya.

Karena itu, Endung –panggilan akrab Abdur Rahman- menegaskan, dalam pencairan DD tahap III pada tahun, ini seluruh Desa di Bondowoso tidak hanya janya melengkapi persyaratan surat pertanggung jawaban (SPj) tahap I dan II satu beserta Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM SPAN) saja. Tapi, Desa wajib menyerahkan laporan konvergensi stunting di wilayah desanya.

”Jika Desa tidak melaporkan konvergensi stunting, dipastikan pencairan DD Tahap III 2019 tertunda. Ini sudah ketentuan pemerintah pusat,” tegasnya.

Mantan Kabag Humas dan Kepala Dissnakertrans, ini menambahkan, dalam konvergensi penanganan stunting, Pemerintah Desa (Pemdes) akan dibantu pendamping Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang mendapat honor dari DD.

”KPM sebagai pendamping, ini nantinya mengawal dan membantu Pemdes dalam pencanangan pembangunan desa melalui RKPDes dan dianggarkan APBDes 2020 melalui musyawarah desa. KPM dapat honor dari DD dan besarnya masih menunggu Perbup Bondowoso 2020,” tambahnya.

Abdur Rahman mengatakan, sesuai surat edaran Kemendes PDTT, keberadaan KPM di Bondowoso sudah terbentuk di 209 Desa. Mereka akan mengawal dan membantu Pemkab dan Pemdes dalam konvergensi stunting di Bondowoso. Karena, masalah stunting di Kota Tape –julukan Bondowoso- tersebar di 19 Desa dari 209 Desa dan 10 Kelurahan. Angka ini menempatkan Bondowoso di peringkat tiga tertinggi masalah stunting se- Jatim di bawah Bangkalan dan Sampang. (ido/yan)

Pembagian BNI Kartu Tani dilakukan oleh Tim dari BNI Kanca Mojokerto, Ita Utami, SE. Tujuan penerbitan BNI Kartu Tani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Kartu Tani ini dapat digunakan petani sebagai sarana menabung, simpan pinjam, melakukan transfer, membayar listrik, membeli pulsa dan lain-lain,” jelasnya.

Dibeberkannya, kartu Tani yang diterbitkan BNI tersebut juga memiliki berbagai manfaat tambahan, yaitu selain menampung atau sarana mengambil subsidi pupuk atau benih dari pemerintah, juga dapat digunakan untuk mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani dengan bunga rendah untuk semua sektor pertanian.

“Diharapkan dengan disalurkannya kartu tani ini, penyaluran subsidi dari Pemerintah seperti subsidi pupuk dan benih akan tersalurkan secara tepat baik waktu, jumlah, tempat, jenis, mutu dan harga,” jelas kordinator PPL Kecamatan Kutorejo Yahyo Widodo, SP yang didampingi Babinsa Kertosari Serda Erwin Dayana Budi.

Dalam kesempatan ini juga, tim dari BNI Kanca Mojokerto menyerahkan sekitar 100 Kartu Tani untuk para petani yang tergabung dalam Poktan Sumber Rizki dan Poktan Guyup Rukun. Sisanya 3 Poktan masih dalam proses.

Hadir dalam kegiatan antara lain, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kutorejo Yahyo Widodo, SP bersama staf BPP Partono, Kades Kertosari Tantoko Hendro, para Kapoktan se-Desa Kertosari dan anggota, secara keseluruhan sekitar 120 orang. (gan/ono)

Dalam hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs.H.Suradji,MM., saat acara Bimtek bersama Jurnalisme Inovasi Desa sekaligus untuk mempromosikan Desa Se- Kabupaten Situbondo dengan Program Inovasi Desa,yang digelar di Ruang Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja (UPTPK) Situbondo, Sabtu (4/11/2017) kemarin.

H Suradji Selaku Kadis PMD mengatakan tujuan dari Bimtek kali ini untuk menyamakan persepsi tentang inovasi-inovasi dari setiap desa di Kabupaten Situbondo baik yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan seperti pelayanan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Tim teknis TIK-PID yang mencakup SKPD terkait seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disperdagin, Dinas Pertanian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengguruan Tinggi.

Program Inovasi Desa (PID) ini diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan restukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada Pendamping Desa.

Program yang rencananya akan berjalan hingga Desember 2018 mendatang, dan telah dilakukan rekrutmen Tenaga Ahli Inovasi yang berkedudukan di Kabupaten.

Selain itu, tujuan lain dari Inovasi Desa yaitu melindungi individu, kelompok atau kelembagaan yang melakukan inovasi, memacu kreatifitas Desa untuk meningkatkan daya saing dan keunggulannya serta meningkatkan jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Desa. (im/yan)