Lurah Patokan, Supriyanto dan Sekretaris Kelurahan Patokan, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga penerima. Bantuan Sosial dari PKH tersebut, berupa beras 10 kg dan didominasi kalangan emak-emak. Turut hadir, Koordinator PKH dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lurah Patokan, Supriyanto, mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada Pemerintah Daerah Situbondo, khususnya pada Dinas Sosial yang telah menyalurkan Bansos pada ratusan warga. “Dengan adanya Bansos ini, tentu warga kami sangat terbantu. Ada 10 kg beras perpenerima dan itu merupakan bantuan yang besar nilainya. Tentu, hal ini sangat meringankan ekonomi masyarakat kami,” kata Lurah Patokan. (her/gie)

“Jadi ini adalah program vaksinasi untuk bayi dan balita untuk mencegah penyakit pneumonia. Akan dilaksanakan mulai bulan ini di delapan kabupaten dan kota Jawa Timur,” ungkapnya.

Baca Juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dijelaskan dr Dyah, PCV bukanlah vaksin baru dan sudah ada di berbagai rumah sakit (RS). Hanya saja berbayar karena sebelumnya belum menjadi imunisasi wajib bagi bayi dan balita.

“Kalau di RS biaya vaksinasi PCV mahal, kurang lebih Rp 900 ribu sampai Rp 1,2 juta. Sedangkan melalui program ini, bayi dan balita bisa diimunisasi secara gratis di puskesmas,” tambahnya.

Menurut dr Dyah, Kota Malang sangat beruntung bisa ditunjuk melaksanakan program ini di masa introduksi. Karena sebelumnya masyarakat harus merogoh uang lebih jika ingin memberikan imunisasi PCV ini untuk bayinya.

“Sasaran kita adalah bayi di Kota Malang yang lahir pada bulan April 2021 sampai Desember 2021. Jika masa introduksi ini berhasil menekan kasus pneumonia, saya harap di tahun 2022 program akan terus berlanjut,” tambahnya.

Pemberian imunisasi PCV sendiri dijelaskan dr Dyah sangat penting. Pasalnya, banyak kasus pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pnemonia pneumokokus menyerang bayi, berakhir pada kematian.

“Sehingga kita perlu melakukan pencegahan. Pertama, dengan memperbaiki nutrisi kebersihan dan sanitasi lingkungan. Kedua, dengan cara imunologis yaitu dengan pemberian vaksin PCV,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau pada warga Kota Malang yang memiliki bayi sesuai dengan sasaran penerimaan untuk langsung menuju ke puskesmas terdekat. Guna menerima imunisasi PCV. “Monggo yang punya bayi dan balita kelahiran April 2021 sampai Desember 2021 dibawa ke Puskesmas untuk diimunisasi PCV. Jadwalnya pemberian imunisasi sesuai dengan kebijakan puskesmas masing-masing. Nanti untuk dosis pertama diusia dua bulan, dosis kedua diusia tiga bulan, dan dosis terakhir pada usia 12 bulan,” urainya. (mus/ed2)

Erny Fatma, dengan menjabat Kepala BPS Kota Malang yang baru, Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan, pun turut memperkenalkan pada Wali Kota Malang, Sutiaji, Selasa (20/04).

Baca Juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kami ke Pak Wali dalam rangka memperkenalkan kepala BPS yang baru. Jadi kepala BPS yang sebelumnya adalah Pak Sunaryo sekarang berpindah ke BPS Provinsi Jawa Timur. Penggantinya adalah Bu Erny Fatma, beliau sebelumnya kepala BPS Kota Blitar,” ujar Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan.

Selain itu disampaikan Dadang bahwa sinergi antara BPS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah terjalin cukup lama.

Dimana Wali Kota Sutiaji dalam menentukan kebijakan juga berbasis dengan data-data yang ada di BPS

“Ini juga sudah dilakukan. Dan keinginan beliau, BPS bisa lebih mendukung lagi berkaitan dengan data-data yang ada,” tambahnya.

Menurut Dadang, BPS bukan hanya sekedar penyedia data statistik dasar tapi juga selaku pembina statistik.

“Jadi kami melakukan pembinaan-pembinaan statistik supaya data-data yang ada di sektoral terbangun,” katanya.

Oleh karena itu, BPS dalam kapasitas ini juga sedang membuat suatu program Desa Cinta Statistik.

“Kalau diimplementasikan di Kota Malang ya berarti Kelurahan Cinta Statistik. Jadi itu nanti program ke depan yang akan dilakukan. Tentunya menjadi tanggung jawab bagi Kepala BPS baru juga,” bebernya.

Sementara itu Kepala BPS, Erny Fatma, mengatakan dirinya siap bersinergi dengan Pemkot Malang.

“Sebagai Kepala BPS Kota Malang yang baru, saya siap bersinergi dengan Pemkot Malang. Juga nanti pastinya dengan media, maupun akademisi untuk mewujudkan Kota Malang yang lebih peduli pada data,” tegasnya.

Tak lupa Erny juga akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh BPS dan Pemkot Malang.

“Tentu kami akan melanjutkan program BPS Kota Malang, memberikan peran yang aktif untuk mensuplai pengambilan kebijakan di Kota Malang. Terus meningkatkan sinergisitas dan mendukung implementasi pelaksanaan satu data Indonesia di Kota Malang,” ujar Erny. (mus/ed2)

Tak hanya kaum perempuan saja, 5000 wirausaha baru itu juga akan diperuntukkan bagi masyarakat dibawah usia 40 tahun.  “Dari program 5000 wirausaha baru ini yang menjadi salah satu fokus target pengembangan sektor ekonomi adalah kaum perempuan (ibu-ibu),” ungkap Mas Ipin sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020) sore.

Masih terang suami Novita Hardini ini, dalam jangka panjang pihaknya menargetkan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Trenggalek. Target itu bisa dicapai dengan mempersiapkan anak-anak agar memperoleh asupan dan pendidikan yang baik.

“Untuk mempersiapkan anak-anak dengan asupan gizi dan pendidikan yang baik itu kuncinya ada pada orang tua khususnya ibu. Sehingga perempuan juga harus berdaya secara ekonomi melalui wirausaha yang ditekuni,” imbuhnya.

Masih terang Mas Ipin, dengan menjadi wirausahawan, kaum perempuan diyakini akan mampu memperbaiki ekonomi keluarga. Artinya, kaum perempuan bisa meningkatkan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

“Akan tetapi, untuk mencapai itu semua kita juga telah menjalin kerjasama dengan salah satu Startup yang fokus pada pemberdayaan wirausahawan perempuan. Startup ini nantinya akan membantu pemerintah dalam pendampingan dan pelatihan para calon wirausahawan pemula,” terang Mas Ipin.

Demi mendorong terwujudnya 5000 wirausaha baru ini, Calon Bupati Trenggalek yang berpasangan dengan Syah Natanegara dalam Pilkada 2020 berencana akan mengajak para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kenapa kita gandeng para pendamping PKH, karena mereka telah berhasil membantu penerima PKH menjadi lebih mandiri. Jadi peran pendamping PKH akan sangat membantu nantinya,” pungkasnya.

Selain itu, Bupati Trenggalek non aktif ini juga akan berkolaborasi dengan beberapa platform Peer to Peer Landing serta penyedia jasa keuangan. Hal itu dilakukan agar bisa memberikan bunga lunak tanpa anggunan kepada calon wirausahawan.  Disisi lain, Dinas terkait juga akan diarahkan untuk menyiapkan segala bentuk kelas beserta sarana prasarananya demi suksesnya program-program wirausahawan yang sudah berjalan lebih dulu. (mil/syn)

Mereka juga menyatakan terlepas dari Program tersebut karena dinilai telah mandiri secara ekonomi.

Novita Hardiny saat menghadiri deklarasi Graduasi Mandiri di Kecamatan Dongko. (mil)

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, istri Bupati Trenggalek Novita Hardiny mengatakan bahwa ini merupakan kabar yang mengejutkan di penghujung tahun.

“Tentunya ini menjadi kabar yang cukup baik di akhir tahun 2019, ” ucapnya, Selasa (24/12/2019) pagi.

Tak hanya itu, dengan menyaksikan langsung deklarasi graduasi mandiri dalam rangka peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Ibu yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek di Balai Desa Dongko, Novita berharap angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek bisa berkurang.

“Semoga di awal tahun 2020, kesejahteraan masyarakat dan perekonomiannya lebih meningkat sehingga kemiskinannya dapat ditekan lebih baik lagi, ” imbuh Novita.

Menurutnya, harus ada kemauan dari pribadi masing-masing untuk bisa keluar dari belenggu kemiskinan, utamanya peran perempuan atau ibu untuk ikut membantu mengangkat perekonomian keluarga.

Seorang Ibu harus tangguh, cerdas dan tanggap untuk membentuk generasi yang berkualitas, baik dalam membesarkan anak, mengurus suami dan keluarganya.

“Saya melihat partikel-partikel dalam rumah tangga ini bila dijaga kualitasnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tentunya akan berdampak pada lingkungannya, ” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A, dr. Ratna Sulistyowati, menyebut bahwa untuk keluar dari belenggu kemiskinan, masyarakatlah yang bisa merubahnya, sedangkan Pemerintah hanya bisa melakukan pendampingan.

“Saat ini di Kecamatan Dongko ada 30 penerima manfaat yang mendeklarasikan dirinya keluar dari status miskin, sedangkan total keseluruhan di Trenggalek ada sekitar 440 keluarga penerima manfaat yang sudah mendeklarasikan diri, ” tuturnya.

Pihaknya juga lantas tidak berpuas diri dan terus berupaya memotivasi mereka supaya bisa mandiri sehingga dapat bergantian dengan masyarakat lain yang mungkin berhak untuk menerima manfaat ini.

“Di tahun 2020 nanti, kita target 1% dari para penerima manfaat harus sudah tergraduasi mandiri, jumlah sasaran kita saat ini ada 34 ribu keluarga, kalau 1% paling tidak kita targetkan ada 3.000 penerima manfaat bisa tergraduasi mandiri, ” ungkap Ratna. (mil/oso)

Dari jumlah kelurahan tersebut menyatakan graduasi mandiri atau keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH). Yang berarti, 21 keluarga yang dulunya masuk dalam kategori miskin sudah menganggap dirinya mampu atau tidak layak lagi menerima manfaat dari PKH.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, turit merasa senang karena hal itu menunjukan intervensi program kemiskinan terhadap penerima manfaat selama ini tidak hanya bersifat pasif. Tetapi juga ada upaya aktif untuk mengajak masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan.

“Saya merasa terharu dan tersanjung mereka bisa bermental optimis ke depan, bahwa saya sudah tidak layak lagi menjadi penerima manfaat PKH,” ungkap Bupati Nur Arifin saat menghadiri Gebyar Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karangan, ” Minggu (01/12/2019) pagi.

Dikatakan Arifin, beberapa dari mereka sudah punya usaha dan mendeklarasikan diri sebagai wisudawan yang menyatakan dirinya lolos dari kategori miskin.

Suami Novita Hardini ini berharap program tersebut dapat disinkronkan dengan Rumah Perempuan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha. Ia Arifin juga berharap program tersebut dapat disinkronkan dengan Rumah Perempuan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha baru.

“Kita pengennya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan wirausahawan, yang salah satunya dari perempuan, dan kita punya program tersebut yang disinkronisasi dalam Rumah Perempuan, ” imbuhnya.

Kedepannya, Bupati meminta kepada para pendamping agar bisa melakukan koordinasi terhadap hal ini.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, dr Ratna Sulistyowati, menambahkan bahwa saat ini masyarakat kategori miskin yang mendapatkan program PKH di Trenggalek berjumlah 32.683 jiwa.

“Angka ini sudah jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 34.634 jiwa. Kami juga berharap angka tersebut bisa terus turun dan masyarakat semakin sejahtera, ” kata Ratna. (mil/oso)

Gebyar ini dihadiri Koordinator PKH Wilayah se Pulau Jawa, Anang Mega Cahyo, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Koordinator Regional PKH Jatim, Agus Surya Pramono, dan Ketua PKH Sidoarjo Muhammad Iksan dan ratusan Kepala Keluarga penerima manfaat dan para pendamping PKH.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan Program PKH adalah program perlindungan sosial dengan memberikan uang tunai kepada kepala rumah tangga yang kurang mampu berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dan melaksanakan kewajibannya.

“Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban rumah tangga kurang mampu. Dalam jangka panjang diharapkan bisa memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Agar generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan,” kata Saiful Ilah, Sabtu (14/09/2019).

Bagi Abah Ipul, tahun ini menjadi istimewa karena Program PKH dan menggelar acara Gebyar PKH Tahun 2019. Program yang dirancang untuk dapat menghibur dan menjalin tali silaturahmi antara pemerintah, pendamping dan para penerima manfaat khususnya di wilayah Sidoarjo.

“Sebagai keluarga besar akan terus berdampingan satu sama lainnya menyongsong kehidupan yang lebih baik. Artinya Pemkab Sidoarjo akan selalu ada untuk warganya. Selain itu acara ini diharapkan akan lebih mensosialisasikan PKH,” tegasnya.

Sementara Ketua PKH Sidoarjo, Muhammad Iksan menegaskan penerima manfaat PKH Tahap III Tahun 2019 ada sebanyak 37.537 keluarga. Dalam Gebyar PKH 2019 ini, diisi berbagai kegiatan. Diantaranya, cerdas cermat dan berbagai perlombaan. “Harapannya Gebyar PKH akan semakin memotivasi para penerima PKH dan mempererat silaturahmi dengan pendamping,” tandasnya. (Wan/yan)

Rumah yang mantereng yang dilengkapi mobil-mobil yang berbaris rapi di garasinya. Si suami Sudah mendapat gaji bulanan istrinya pun masih dapat Dana PKH. Apakah memang yang seperti ini yang dituju dari adanya program PKH.

Sementara yang kebalikannya malah tidak dapat. Keluhan semacam ini telah banyak di dengar ditengah-tengah masyarakat kita. Sampai ada bahasa yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin.

Salah satunya berasal dari abd latif warga desa ganding kecamatan ganding. Ia mengatakan bahwa masih ada warga ganding yang memang selayaknya dapat bantuan PKH malah tidak mendapatkan. Bantuan tersebut malah dikasih sama orang yang ekonominya mampu. Ungkapnya (2/4/2019).

“Saya bukan mau bantuan itu juga ya, tapi saya cuman kasihan Jika ada warga yang memang selayaknya dapat ternyata tidak dapat. Kalau dari segi kriteria, Keluarga saya juga masuk kategori yang bisa menerima bantuan tersebut. Tapi saya tidak berharap mas, karena masih banyak warga lain yang membutuhkan Dan selayaknya mendapat bantuan tersebut,” pungkasnya.

Hal ini membuat Dinas Sosial angkat bicara Melalui syamrawi selaku yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program PKH, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu soal itu, yang lebih tau adalah badan statistik. Pihaknya hanya mengurus soal ada tidaknya data tersebut Dan sampai tidaknya Dana tersebut kepada penerima, ungkapnya.

Ia pun melanjutkan ada beberapa komponen yang harus ada dalam suatu Keluarga yang bisa menerima bantuan ini yaitu Dalam satu Keluarga harus ada lansianya, ada ibu hamilnya Dan juga ada anak -anak yang masih bersekolah. Jika komponen tersebut sudah dipenuhi itu sudah bisa menerima bantuan tersebut. Tegasnya meskipun Dalam suatu Keluarga masuk kategori tidak mampu Jika tidak ada komponen-komponen yang dimaksud, jelas tidak akan dapat. (rom/edo/yan)

Dua orang yang kena protes masing-masing bernama Sutrisno Ketua kelompok PKH Dusun Ardimulyo dan Matsuri Ketua kelompok PKH Dusun Sumberlele desa setempat.

“Pemberian uang jasa ojek itu antara Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu. Itupun untuk proses pencairan dana PKH ke BNI Gondanglegi. Dan itu atas kesepakatan bersama,” ujar Sutrisno Minggu (6/1/2019) sore tadi.

Pihaknya membawahi 39 orang anggota, mulai dari tingkat siswa pra sejahtera hingga warga Lanjut Usia (Lansia).

“Proses pencairan sejumlah itu tidak semuanya berjalan mulus, ada juga sebagian ATMnya keblokir. Dengan uang sebesar Rp 25 ribu itu, saya harus balik lagi ke Gondanglegi. Karena disamping usia mereka sudah lanjut, kebanyakan tidak punya kendaraan,” tambah Sutrisno.

Ungkapan senada disampaikan Matsuri. Pihaknya mengaku tidak pernah patok harga.”Dengan uang sebesar Rp 25 ribu itu, itung-itung mereka bayar ongkos ojek.Anggota saya sebanyak 39 orang, itupun tidak seluruhnya menggunakan jasa saya. Ada sebagian diantar sendiri oleh keluarganya, ” bebernya.