Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Kota Malang, saat ini telah menunjukkan hasil yang hampir baik. Sebab, telah mendekati angka Kota Batu, daerah yang dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

“Dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan di tiga bulan terakhir ini, atau mulai Januari, Februari, Maret, itu turunnya cukup signifikan. Meskipun, memang tetap harus kita pantau dan kita evaluasi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (14/03/2024) tadi.

Baca juga;

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, di tahun 2023 lalu, angka kemiskinan telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni sekitar 37,78 ribu orang atau 4,26 persen dari yang sebelumnya di tahun 2022, 38,56 ribu orang atau 4,37 persen. Angka tersebut dari jumlah keseluruhan penduduk 847.182 jiwa.

Sementara itu, mengenai angka stunting di Kota Malang juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yakni, turun hampir satu digit. Tentunya, hal ini menandakan komitmen Pemkot Malang dalam memperbaiki kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau persentase angka stunting di Kota Malang turun hampir satu digit. Walaupun sedikit kan yang penting turun. Karena kalau akumulasinya kan satu tahun, nah ini 3 bulan pertama di 2024 ini alhamdulillah ada progres baik,” katanya.

Selain itu, angka inflasi di Kota Malang saat ini juga dapat dikendalikan dengan baik. Walaupun angka month-to-month per 1 Maret masih di angka 0,50 persen, atau diatas rata-rata nasional. Namun, year to year masih di bawah rata-rata nasional. Akan tetapi, berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemkot Malang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Jadi sebenarnya masih bisa terkendali. Tapi nanti yang terkait dengan kecenderungan komoditi yang akan naik, itu yang akan kita intervensi. Apalagi saat ini Warung Tekan Inflasi (WTI) di tiga pasar juga sudah kita aktifkan kembali, nanti operasi pasar juga kita lakukan dan kerjasama dengan antar daerah mengenai komoditi yang mengalami kenaikan harga juga kita lakukan,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Camat Singosari, Agus Suliono, menyampaikan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan untuk pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Tujuannya, untuk menampung informasi dan masukan program kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil dari Musrenbang tingkat desa.

“Musrenbang juga dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi perencanaan dari tingkat dusun, desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, regional hingga nasional. Begitu juga sebaliknya dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Camat Singosari.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Singosari. Dirinya berharap dengan dilaksanakannya forum ini, akan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan terhadap seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Singosari juga Kabupaten Malang pada umumnya.

“Kehadiran dalam forum ini, memiliki arti penting dalam upaya memaksimalkan penjaringan aspirasi, sekaligus menginventarisir permasalahan-permasalahan riil yang terjadi di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Kecamatan Singosari yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskannya, bahwa Musrenbang merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan guna membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan terhadap pelaksanaan program prioritas.

Utamanya terkait dengan kegiatan yang telah tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan, ke dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan. Dimana program dan kegiatan tersebut, juga harus diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada skala pemerintah daerah yang dalam hal ini Kabupaten Malang.

“Melalui kegiatan Musrenbang ini, diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergis dan tepat sasaran,” ujar Bupati Malang.

Sama halnya dengan Kecamatan Singosari, Bupati Malang, HM Sanusi, juga membuka Musrenbang di Kecamatan Lawang. Musrenbang yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Lawang ini turut dihadiri oleh Muspika Kecamatan Lawang dan Perangkat Desa/Kelurahan se-Kecamatan Lawang.

Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran. Sebagai negara demokrasi, tentunya partisipasi publik dalam suatu proses penyusunan kebijakan pembangunan merupakan wujud kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga ke depannya dapat menghasilkan perencanaan yang membawa manfaat untuk semua pihak. (pro/gie)

Melalui implementasi program super prioritas tersebut, diharapkan menjadi langkah nyata bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan aksesibilitas bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. “Jamula dan dana dusun sebagai program super prioritas saya dan Kyai Rouf yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan saat ini, telah diimplementasikan. Tentu saja, ini jawaban bahwa pemerintah selalu hadir menjawab isu publik dan langkah nyata untuk menenangkan hati rakyat,” tuturnya saat menjadi pembina Apel Korpri di Halaman Kantor Pemda Lamongan, Senin (18/07/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menjadi hari pertama masuk kerja usai melaksanakan ibadah haji, Bupati Yuhronur juga menyoroti kondisi pandemi Covid-19 dan wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang belum benar-benar pulih. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh jajarannya menggelorakan kembali Prokes dan perluas sasaran vaksinasi.

Bahkan secara khusus, Bupati Yuhronur memanjatkan doa agar seluruh jajarannya diberikan kekuatan dan dijauhkan dari musibah (bala’) dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, apa yang menjadi cita-cita bersama. ‘Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan’, bisa segera terwujud dan benar-benar memberikan dampak positif pada masyarakat.

“Selama menjalankan ibadah haji, saya tetap berusaha untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di Lamongan, khususnya roda pemerintahan. Alhamdulillah, tujuh hal penting yang saya sampaikan pada Apel Korpri 1 bulan yang lalu, bisa diimplementasikan dengan baik. Inilah bukti bahwa saudara-saudara semua sangat memegang teguh yang namanya loyalitas,” paparnya. (zen/sit)

Dijelaskannya, delapan program prioritas yang belum dianggarkan pada 2023 tersebut, diantaranya adalah pembangunan Jalan Soekarno Hatta, pembangunan jembatan Muharto Barat, pembangunan jembatan Muharto Timur, pelebaran kaki simpang, pembangunan underpass, PSU Perumahan PNS Kelurahan Bandulan, Drainase Jalan Jonge – D Sentani – D Toba – Jalan Ki Ageng Gribik dan Drainase Kerinci-Sulfat.

“Itu belum masuk di 2023. Pagu kita sudah melebihi. Sehingga, jika delapan program prioritas itu dimasukkan sudah tidak mungkin. Saat ini masih melihat yang lebih prioritas, ya itu yang kita masukkan,” katanya.

Pagu indikatif DPUPRPKP tahun 2023, sekitar Rp 306 Miliar. Dimana, jumlah tersebut akan dibagi pada beberapa kegiatan. Seperti gaji, tunjangan, intensif dan rekening listrik PJU sebesar Rp 42 Miliar.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kemudian juga terbagi pada kegiatan operasional seperti, TPOK, operasional sekretariat, perkantoran terpadu, Rusunawa, alat berat, sosialisasi, pemeliharaan insidentil dan lainnya. Pada kegiatan ini diperkirakan dengan anggaran Rp 59 Miliar.

Selain itu, tentunya untuk prirotitas pembangunan Kota Malang yang berasal dari Musrenbang, Jembatan Majapahit, Kahuripan, Brawijaya, rehab jembatan berlubang, sosialisasi air limbah domestik, pembangunan IPAL dengan plot Rp 205 Miliar. “Insyallah 8 program tersebut di penganggaran selanjutnya, di tahun 2024 bisa menjadi prioritas,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji, mengatakan jika memang masih terdapat PR. Hal ini memang harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Termasuk banjir, gorong-gorong di kawasan Jalan Soekarno Hatta, itu kan nominalnya luar biasa, bisa sampai Rp 128 miliar. Ada jembatan-jembatan, nantinya bisa dilanjutkan,” ujarnya. (cw2/gie)

Bentuk perhatian Pemkot Malang untuk mensukseskan program tersebut yakni dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial bagi para hufaz di Kota Malang. Bertempat di salah satu hotel di Kota Malang, sebanyak 95 hufaz Kota Malang secara langsung menerima bantuan dan diterbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (02/02/2022).

Wali Kota Malang mengatakan bahwa program ini sebagai wujud nyata kepedulian dan untuk mendorong lahirnya hafiz/hafizah yang lebih marak lagi ke depannya. “Sebenarnya secara jumlah sudah lebih, karena jumlah RW 500 sekian, sedangkan jumlah hafiz sudah lebih dari 700 an, hanya saja belum menyebar,” kata Sutiaji.

One RW One Hafiz Hafidzah dikatakannya perlu digalakkan, agar para penghafal Al-Quran semakin menyebar. “Satu ngajak yang lain, sehingga lebih masif. Harapan kami lebih dari itu. Hafiz Hafizah itu merupakan orang-orang pilihan. Karena diberikan kecerdasan pikiran dan akal yang luar biasa oleh Sang Pencipta,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sutiaji juga mengatakan bahwa para Hafiz Hafizah merupakan orang-orang mulia dan terpilih, sehingga wajar jika Pemkot Malang dan BPJS Ketenagakerjaan memberi perhatian khusus. “Ini merupakan komitmen kami, Rasulullah juga pernah bersabda, Khairukum man ta’allamal Qur’aana wa ‘allamahu yang artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Quran dan mengajarkannya,” tambahnya.

Para Hafiz Hafizah di Kota Malang, dikatakan Sutiaji, mendapat bantuan Rp 1 juta setiap bulan dan premi setiap bulannya sebesar Rp 16.168,00 juga ditanggung Pemkot Malang. “Seiring akan terus bertambahnya hufaz ini, kedepan kami berencana akan menambah besaran bantuan tersebut. Jika semakin banyak hufaz, maka akan membawa kemaslahatan atau kemakmuran bagi suatu daerah,” ujarnya.

Semenatara itu, Kepala Bagian Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang, Sevy Renita Setyaningrum menyambut baik program Pemkot Malang ini. Menurutnya, ini yang pertama kali di wilayah kerjanya dan ke depan diharapkan akan diikuti daerah lain, seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang.

“Terkait fasilitas yang diberikan atau yang didapat hufaz ini sama dengan peserta pada umumnya, seperti jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Apabila iurannya ditambah, maka layanannya juga akan bertambah. Untuk hal ini, kami menunggu dari pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Malang. Mungkin bisa terealisasi tahun depan,” ujar Sevy Renita Setyaningrum. (cw1/gie)

Dua Dinas PU yang menjadi jujugan, adalah Dinas PUPR & Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP). Road Show silaturahmi dilanjutkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo (RSUD Smart) di Jalan Panglegur.

Dihadapan kepala-kepala OPD dan Direktur RSUD Smart, Bupati Pamekasan menyampaikan pentingnya menyamakan sudut pandang antar semua instansi. Tiga tahun kepemimpinannya, perlu ditingkatkan pelayanan yang lebih cepat dan excellent di tengah dunia yang berjalan begitu cepat.

“Kami dari pagi bersama Sekda, asisten silaturahmi ke OPD-OPD setelah sebelumnya silaturahmi ke Disdik dan Dinsos. Tujuannya, agar kita semua memiliki sudut pandang yang sama,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Politisi PKB itu menambahkan, komitmen seluruh elemen masyarakat utamanya stekeholder sangat dibutuhkan. Sebab, masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima. Dunia berubah begitu cepat, untuk melangkah ke 1000 meter dibutuhkan kecepatan melangkah agar bisa tercapai lebih baik ke 1000 meter tersebut.

“Beberapa orang harus berlari cepat di lingkungan Pemkab sudah berlari cepat. Mohon maaf kalau ini di luar kebiasaan. Kami memiliki banyak wakil bupati. Pak Taufiqurrachman, Bappeda juga Wakil Bupati di bidang pembangunan. Pak Sahrul wakil bupati di bidang keuangan,” kata Bupati Baddrut, seraya menggambarkan gerbongnya yang sedang berlari cepat.

Sarjana Psikologi itu menambahkan, hidup di dunia sudah serba cepat. Maka, siap-siaplah untuk ditinggalkan dunia kalo tidak segera merubah sudut pandang yang lama. Untuk itu, target Pemeintahannya ukurannya jelas. Manfaat yang akan diberikan teurtana dalam bidang kesehatan juga harus dirasakan betul masyarakat.

“SDM semakin bagus, kamar mandi (RSDU Smart) semakin bersih. Syarat mutlaknya harus kompak. Sambil lalu mencari cara baru yang lebih konstruktif dan inovatif, dengan tidak meninggalman cara Lama Yang masih baik,” ajaknya. (azm/srd/sit)