“PTSL selain program strategis nasional, ini merupakan wujud perhatian pemerintah dalam percepatan pendataan tanah, supaya ada kepastian hukumnya. Suksesnya program ini, perlu dukungan dari semua elemet, termasuk dari rekan-rekan pers dengan membangun dorongan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sesuai amanat SKB Menteri dan Perbup, biaya pra PTSL sebesar Rp 150 ribu. Biaya tersebut, digunakan untuk keperluan PTSL. Seperti patok, materai, akomodasi honor panitia untuk pemasangan patok serta menyelesaikan sengketa.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Harapan saya, seluruh bidang tanah tanpa terkecuali harus di data dan di petakan. Sehingga, setiap bidang tanah ada koordinatnya berupa Nomer Indentifikasi Bidang (NIB) melalui pemetaan yang disepakati,” tuturnya.

Program PTSL memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, tertib administrasi untuk pertanahan, membantu ekonomi masyarakat dengan memiliki sertifikat. Sehingga, dapat dijaminkan untuk modal usaha serta untuk menaikan harga tanah

“Jumlah PTSL di tahun 2021 sekitar 62 ribu bidang tanah. Sedangkan tahun 2022 sampai saat ini, sebanyak 63.400 di Kabupaten Jombang. Biaya PTSL di luar pra PTSL, semua di tanggung oleh pemerintah melalui APBN seperti ATK, pengukuran tanah hingga berupa serifikat,” paparnya. (azl/sit)

Moment tersebut, sekaligus menggenapi atau menuntaskan pelaksanaan PTSL sebanyak 3.421 bidang tanah yang menjadi target Pemerintah Kabupaten Malang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang di Desa Dalisodo. “Terima kasih atas dukungan yang sudah ditunjukkan seluruh pihak. Mulai dari warga, panitia PTSL di tingkat desa, kepala desa dan perangkat, camat dan Muspika serta BPN Kabupaten Malang hingga program ini mampu terwujudkan. Semoga dengan penyerahan sertifikat ini, dapat memberikan kekuatan hukum bagi para pemilik tanah, yang pada gilirannya juga akan berdampak positif bagi jalannya pembangunan, sekaligus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama, untuk masyarakat di wilayah Desa Dalisodo, serta Kecamatan Wagir,” jelas Wabup didampingi Kepala BPN Kabupaten Malang, Laode Ashrafil serta Camat Wagir dan Kepala Desa Dalisodo.

Dijelaskan Wabup Malang, dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanah memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap pemilik hak atas tanah haruslah melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah sebagaimana telah diwajibkan oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.

Baca juga

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Pendaftaran atas bidang tanah, urainya, dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut.

“Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden RI, Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pemerintah Kabupaten Malang menilai bahwa Program PTSL ini merupakan langkah strategis yang perlu untuk terus diupayakan. Mengingat, tujuan pentingnya adalah sebagai upaya mewujudkan pengelolaan administrasi bidang pertanahan yang aman, tertib tanpa adanya persengketaan,” tambah Wabup Malang.

Dalam kesempatan ini, Didik Gatot Subroto menyampaikan selamat kepada para pemohon atau penerima sertifikat terutama yang ada di wilayah Desa Dalisodo. Dirinya juga berharap, sertifikat ini memberikan manfaat, terutama untuk menjamin keamanan atas hak milik tanah yang sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, pasca penyerahan sertifikat hari ini, disampaikan Wabup Malang, bahwa kepada aparatur di lingkungan Kabupaten Malang bahwa tugas yang berhubungan dengan pertanahan masih panjang. Terutama, dalam rangka mendukung target dari Pemerintah Pusat sesuai dengan tujuan program PTSL. ”Untuk itu, mari terus tingkatkan kinerja dan komitmen kita agar Kabupaten Malang dapat menjadi daerah yang sukses melaksanakan program PTSL,” terang Wabup Malang. (pro/sit)

Memontum Malang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, mempunyai target yang cukup besar untuk program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) di tahun 2021 mendatang. Hal ini, tidak lepas dari kinerja BPN Kabupaten Malang, yang cukup cepat dalam menyelesaikan program PTSL di tahun 2020.

“Untuk produk PBT PTSL di tahun 2020 memiliki target 45.000 bidang tanah. Sementara di tahun 2021 nanti, targetnya menjadi 60.000. Artinya, mengalami kenaikan sekitar 30 persen,” ujar Kepala BPN Kabupaten Malang, La Ode Asrafil, Selasa (10/11) tadi.

Sementara itu, tambahnya, untuk produk Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) mengalami peningkatan hingga dua kali lipat untuk target di tahun 2021. Jika tahun 2020 target SHAT sebesar 36.700, maka pada tahun 2021, BPN Kabupaten Malang memiliki target mencapai 90.600 bidang tanah.

“Ini menjadikan BPN Kabupaten Malang, memiliki target yang paling besar dan yang paling tinggi se Jawa Timur,” ungkapnya.

La Ode menjelaskan, saat ini sudah banyak sekali yang mengajukan sertifikat PTSL ke kantor-kantor desa.

“Informasinya, sekarang ini menumpuk di kantor desa dari masyarakat yang mengajukan program PTSL. Tapi, kami tahun ini sudah selesai dan telah memenuhi target. Jadi, yang baru mendaftar tersebut akan diteruskan tahun depan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, di tahun 2020 ini, target untuk Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebesar 36.700 sudah berhasil terselesaikan. Termasuk, Pengukuran Bidang Tanah (PBT) sebesar 45.000 pun juga telah diselesaikan sejak bulan Oktober lalu.

Dari situ, BPN Kabupaten Malang sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk target pasti dari program PTSL di tahun 2021 mendatang. (riz/sit)

Plt Bupati mengatakan, total ada 2 ribu sertifikat yang dibagikan dalam program PTSL (perdaftaran tanah sistemik lengkap). Hanya saja, untuk secara simbolisnya diberikan kepada 50 penerima atau warga masyarakat.

“Penyerahan sertifikat tanah merupakan program pemerintah pusat dalam rangka memperingati hari Agraria dan Tata Ruang ke-60 pada tahun 2020,” kata Kyai Muqit-sapaan Plt Bupati Jember.

Selain membagikan sertifikat, dalam pelaksanaan tersebut, Plt Bupati juga mengingatkan agar masyarakat lebih proaktif dalam mengurus dokumen tanah. Begitu juga ketika dokumen tanah ketika sudah jadi, supaya sertifikat disimpan dengan baik serta difotokopi.

“Jangan lupa, letakkan terpisah. Jika sertifikat aslinya hilang, masih ada fotokopinya dan bisa mengurus ulang lebih mudah,” tambahnya.

Begitu juga, paparnya, saat masyarakat akan memanfaatkan sertifikatnya untuk modal atau pinjaman di perbankan. Yakni, harus memperhitungkan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

“Boleh saja meminjam, tapi harus diperhitungkan. Jangan sampai menjaminan sertifikat, tetapi digunakan untuk kegiatan komsumtif. Hal ini harus dihindari,” terang Plt Bupati Jember. (kom/sit)

Menurut Bupati, penyerahan sertifikat ini merupakan program pemerintah secara nasional. Sementara tanah, merupakan salah satu aset kita semua, yang harus dapat kita kelola secara aman tanpa adanya persengketaan yang mungkin saja terjadi.

“Kepemilikan sertifikat tanah ini tentu sangat penting. Yakni, sebagai dasar bukti kepemilikan tanah yang sah serta memberi kepastian hak atas kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum dan ini otomatis akan mengurangi sengketa yang terjadi,” kata Bupati Tulungagung.

Sertifikat ini, tambahnya, merupakan hak hukum atas tanah. Sebagai penguat kepemilikan seseorang, terutama kebutuhan penting seseorang.

“Harapannya, tentu mengurangi sengketa terkait dengan tanah. Karena kadangkala, banyak sengketa atas tanah,” kata Maryoto.

Sesuai program nasional, tahun depan Kabupaten Tulungagung akan diberikan target sebanyak 53 ribu sertifikat. Dengan prinsip, sebanyak 13 ribu target tahun ini sudah selesai semua. “Hari ini sudah 2000. Sisanya, tinggal membagikan,” terang Kepala ATR/BPN Tulungagung, Eko Jauhari.

Masih menurut Eko, sebenarnya BPN diberi tanggungjawab sebanyak 36 ribu sertifikat. Namun, karena ada kendala recofusing, target tersebut direvisi menjadi 13 ribu.

“Dari jumlah itu, hingga hari ini sebanyak 3 ribu sudah dibagikan. Sisanya, hingga akhir November 2020,” ungkapnya. (zul/sit)