Memontum Trenggalek – Menjadi nara sumber dalam kampanye pencegahan pernikahan anak yang digelar PD Nasyiatul Aisyiyah, Ketua Forum Puspa Trenggalek, Novita Hardini, mengajak seluruh elemen berkolaborasi cegah perkawinan anak.

Menurut Ketua Puspa Trenggalek, bahwa kasus utama stunting bukan hanya kurang gizi. Akan tetapi juga faktor lainnya. “Banyak sekali penyebab, utamanya perkawinan anak. Karena anak di bawah usia (19 tahun), seharusnya rahimnya belum siap. Lalu, mentalnya juga belum siap. Tentunya, ini akan meningkatkan peluang anak lahir stunting,” ungkap Novita saat dikonfirmasi usai kegiatan, Kamis (04/11/2021).

Inisiator Sepeda Keren Trenggalek ini menyampaikan jika hal itu yang harus diutamakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. “Dan mengajak kepada semua pihak untuk berkolaborasi, bekerjasama dalam mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Tidak hanya mengedukasi, tetapi menggerakkan masyarakat, utamanya Tim Penggerak PKK tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi pentingnya makanan yang sehat, bergizi seimbang di setiap keluarga. Selain itu, juga merubah sudut pandang dan kepercayaan masyarakat, anggapan susu formula lebih penting, padahal ASI sangat penting sekali bagi perkembangan anak. Terus vitamin-vitamin juga penting bagi ibu hamil.

“Kita dari Forikan juga tak henti-henti mengkampanyekan gemar makan ikan. Kegiatan-kegiatan ini rutin kita lakukan di 14 kecamatan. Harapannya bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Trenggalek,” jelas ibu 3 anak ini.

Sebelum pandemi, lanjutnya, angka stunting di Trenggalek masih tinggi. Ditambah pandemi menjadikan ekonomi lesu dan menurun. “Maka ini semakin berat lagi kita perjuangkan. Maka dari itu Pemkab Trenggalek tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi dari semua pihak,” tegasnya.

Terlebih, pernikahan anak dampak negatifnya tidak hanya pemerintah saja tapi juga setiap keluarga itu sendiri. Sehingga, ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah, melainkan juga tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang ada.

“Mari sama-sama mengupayakan stop pernikahan anak di Kabupaten Trenggalek,” ajak istri Bupati Trenggalek ini.

Terakhir, penggiat perempuan ini mengucapkan terima kasih kepada Nasyiatul Aisyiyah Trenggalek, yang ikut membantu pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Dirinya juga mengajak tidak hanya organisasi perempuan saja untuk ikut berpihak pada perempuan, anak dan kelompok rentan. Sehingga pembangunan yang inklusif di Trenggalek bisa terwujud. (mil/gie)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh Ramli, mengatakan bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat Sumenep, sejumlah kelompok usaha dari 10 kecamatan mendapat gelontoran dana. Yakni, berupa bantuan modal usaha melalui program Jatim PUSPA (Pemberdayaan Usaha Perempuan) dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) BUMDes.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Salah satu implementasi program pemberdayaan BUMDes dalam rangka pemulihan ekonomi itu, sebagai dampak Covid-19 melalui penyaluran BKK BUMDes. Bantuan tersebut, dipergunakan untuk pemberdayaan BUMDes di tengah pandemi Covid-19. “Harapannya, ini dapat mendongkrak peningkatan perekonomian masyarakat desa,” katanya. 

Mantan Kepala Dinas Sosial ini mengatakan, pelaksanaan BKK BUMDes untuk pemberdayaan BUMDes berupa pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Hal itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Kepala DPMD Sumenep ini menjelaskan, program Jatim PUSPA dicanangkan untuk pemberdayaan usaha perempuan yang difokuskan pada peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sasarannya, perempuan yang memiliki usaha dan memiliki tingkat kesejahteraan 8 sampai 12 persen terendah. Selain itu, program Jatim PUSPA ditujukan bagi KPM Graduasi Mandiri Sejahtera Program Keluarga Harapan (PKH).

“Program ini salah satu ikhtiar Pemprov Jatim untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak. Sehingga dapat pulih dan meningkatkan ketahanan sosial dan ekonominya. Selain itu dapat mempercepat penurunan kemiskinan di pedesaan. Serta rumah tangga miskin berbasis perempuan dapat berdaya sehingga dapat keluar dari kemiskinan,” paparnya.

Ramli menambahkan, program hibah Jatim yang diperuntukkan bagi perempuan itu, untuk yang memiliki usaha. Pemkab Sumenep dalam sektor program pemberdayaan BUMDes sebanyak 5 desa dapat bantuan pemberdayaan itu yang meliputi 2 desa di Kecamatan Saronggi, satu desa di Kecamatan Kota, satu desa di Kecamatan Bluto dan satu desa lagi di Kecamatan Rubaru. 

Sedangkan pada sektor Program Jatim PUSPA, terdapat tiga desa di Kecamatan Pragaan, 2 desa di Kecamatan Talango, 1 desa di Kecamatan Lenteng Barat, 1 desa di Kecamatan Pasongsongan, 1 desa di Kecamatan Rubaru dan 1 desa di Kecamatan Kalowang. “Harapannya, program ini dapat membawa dampak perubahan khususnya pemulihan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19,” ungkapnya. (dan/edo/gie)