Wabup Lathifah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, untuk YJI Pusat yang telah memberikan perhatian besar terhadap kesehatan anak-anak Indonesia melalui Program Skrining Penyakit Jantung Rematik ini. Terlebih, YJI Pusat telah menunjuk empat cabang untuk pelaksanaan program, yakni YJI Cabang Malang Raya, YJI Cabang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, YJI Cabang Minahasa Utara Sulawesi Utara dan YJI Cabang Tulang Bawang Lampung.

“Tentunya, penunjukan ini menjadi sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Kabupaten Malang untuk turut mendukung keberhasilan program nasional dalam upaya deteksi dini penyakit jantung rematik pada anak usia sekolah,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa krining dan deteksi dini menjadi langkah yang sangat penting, agar anak-anak mendapatkan penanganan lebih cepat dan tepat. Pada tahap pertama ini, pelaksanaan skrining di wilayah Kabupaten Malang dan dilaksanakan di dua lokasi. Yakni, SDN Tumpang 3 dan SDN Tumpang 1, dengan total sebanyak 370 siswa yang akan mengikuti pemeriksaan skrining RHD.

“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat besar bagi kesehatan generasi muda kita. Anak-anak yang sehat adalah investasi masa depan bangsa. Dengan kesehatan yang baik, mereka dapat belajar dengan optimal, tumbuh menjadi generasi yang cerdas, produktif dan berdaya saing,” tambahnya.

Wabup Lathifah juga mengajak seluruh orang tua, guru dan masyarakat, untuk semakin peduli terhadap kesehatan anak-anak, khususnya kesehatan jantung. Tentunya, melalui pola hidup sehat, menjaga kebersihan, gizi seimbang dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. (pro/gie)

Dalam pengawasan serentak ini, Tim Satgas menemukan sejumlah pelanggaran serius terkait standar higienitas dan tata letak ruang operasional dapur yang tidak sesuai dengan instruksi pusat. Bahkan, pelanggaran ini bisa dibilang cukup fatal.

Anggota Satgas MBG yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TP3D Kabupaten Jember, Evi Lestari, mengungkapkan bahwa dalam peninjauan itu, pihaknya masih menemukan sejumlah kekeliruan mendasar yang dinilai cukup fatal, karena tidak selaras dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN. Kekeliruan ini, ditemukan pada alur kerja petugas dapur.

“Kami menemukan penempatan ruang administrasi yang berada di area dalam. Hal ini, memicu aktivitas keluar masuk petugas yang intens di area sensitif. Sehingga, menjadi tidak higienis dan menyalahi SOP,” ujar Evi, saat memberikan keterangan di sela-sela peninjauan.

Selain tata letak ruang administrasi, Evi juga menyoroti kondisi dapur pengolahan dan pemorsian makanan, yang belum terstandarisasi dengan baik. Tim menemukan adanya penggabungan ruang penyimpanan untuk logistik basah dan kering, menjadi satu lokasi. Tidak hanya itu, di area dapur tersebut juga didapati sisa-sisa bumbu masakan dari hari sebelumnya yang belum dibersihkan.

Hal lain yang menjadi perhatian serius, adalah mekanisme penyimpanan makanan matang atau omprengan. Berdasar ketentuan standar, makanan yang telah diolah seharusnya langsung dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Namun pada realisasinya, makanan tersebut justru ditumpuk bersama dengan bahan bumbu lainnya.

Baca juga :

Evi juga menegaskan, bahwa pemisahan ini sangat krusial, terutama sebagai langkah mitigasi dan penanganan cepat jika terjadi kasus keracunan makanan. Makanan yang dicadangkan sebagai sampel uji laboratorium itu, tidak boleh terkontaminasi atau bercampur dengan komoditas lain.

Menyikapi berbagai temuan ini, Evi menjelaskan bahwa skema pengawasan ke depan akan dimaksimalkan melalui struktur yang sudah dibentuk oleh BGN, yaitu Koordinator Wilayah (Korwil) dan Kepala Tim Pelaksana Program Gizi (KPPG). Personel struktur tersebut pada dasarnya telah menerima pembekalan, pelatihan, serta evaluasi pemantauan secara berkala.

“Ke depan, sinergi yang solid harus diperkuat. Program jaminan gizi ini memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional. Agar program ini dapat terealisasi sesuai target bersama, semua pihak wajib bergerak dalam satu kesatuan tim kerja, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Dewan, Ahmad Hoirozi, menegaskan bahwa penataan ruang dapur mutlak harus memenuhi kriteria luas minimal dan mengikuti panduan baku yang ada. Evaluasi berkala ini, menjadi landasan penting bagi penggunaan anggaran daerah.

“With estimasi anggaran operasional yang mencapai kisaran Rp 6 juta per hari, standarisasi dasar seperti pemenuhan luas area minimal 300 meter persegi wajib dipenuhi oleh pihak pengelola,” kata Hoirozi, saat dimintai keterangan di lapangan.

Dirinya menambahkan, langkah evaluasi dan peninjauan langsung ini menjadi bagian dari upaya serius jajaran legislatif dan eksekutif, untuk mengikis pandangan miring yang berkembang di tengah masyarakat terkait kualitas pelaksanaan program di daerah. “Seluruh temuan dari Kecamatan Patrang ini akan dijadikan bahan evaluasi total,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Dalam momen itu, Wabup Lathifah menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi acara nasional yang mengusung tema ‘TNI AD Peduli Lingkungan, Mangrove Tumbuh Negeri Tangguh’. Tujuan utama dari kegiatan ini, yaitu melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir, mencegah abrasi atau erosi pantai, menyerap emisi karbon, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Baca juga :

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih kepada Dandim 0818 Malang Batu. Mudah-mudahan dengan kegiatan penanaman bibit tanaman Mangrove ini, akan semakin menghijaukan Kabupaten Malang. Mungkin dalam waktu dekat, juga akan dilakukan sosialisasi karbon trading di Kabupaten Malang. Dengan penanaman Mangrove ini, menjadi salah satu aset yang kita miliki di karbon trading nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Pantai Ngliyep,” kata Wabup Malang.

Komandan Kodim (Dandim) 0818/Malang-Batu, Letkol Czi Bayu Nugroho, dalam kesempatan itu menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini melibatkan personel TNI (Kodim, Koramil), Polri, pemerintah daerah, pelajar dan masyarakat. Sementara pelaksanaan penanaman Mangrove, dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

“Pagi ini, saya Dandim 0818 Malang Batu bersama ibu Wakil Bupati Malang, Wakapolres Malang dan Komandan Satuan Radar (Satrad) 221 Ngliyep melaksanakan penanaman Mangrove secara serentak di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Malang sendiri, kami melakukan penanaman mangrove sebanyak 500 bibit yang dilaksanakan di area Pantai Ngliyep, berada di wilayah Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang,” terang Dandim 0818, seusai pelaksanaan penanaman Mangrove. (pro/gie)

Peninjauan MPP sendiri dilakukan, untuk memastikan layanan warga di kawasan pinggiran Selatan Jember, mendapatkan hak pelayanan administratif yang setara, cepat dan bersih dari praktik pungutan liar. Mengingat, Kabupaten Jember memiliki bentang wilayah yang luas dengan jarak antar kecamatan yang berjauhan. Sehingga, dengan hadirnya MPP Mini di Kecamatan Jombang, tentunya menjadi jawaban atas ketimpangan akses, yang bertujuan agar efisiensi waktu dan biaya dapat segera dirasakan masyarakat.

Bupati Fawait menegaskan, bahwa pengoperasian fasilitas ini merupakan manifestasi nyata dari pemerataan keadilan bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota. “Jember ini sangat luas. Masyarakat Jombang kalau mau ke kota, memerlukan waktu satu sampai dua jam. Padahal, mereka membayar pajak yang sama. Maka dari itu, hadirnya MPP Mini untuk mendekatkan pelayanan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi,” ujar Gus Fawait.

Baca juga :

Dirinya juga memaparkan, bahwa dengan adanya MPP Mini, maka berbagai pengurusan dokumen administratif yang sebelumnya harus dilakukan di pusat kota, kini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Bahkan, sebagai bentuk dukungan penuh, Gus Fawait berencana untuk berkantor secara berkala di MPP Mini.

Dalam kesempatan itu, selain meninjau fasilitas, Gus Fawait juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Program Peta Cinta. Program ini, menginstruksikan agar pencetakan KTP elektronik bagi kecamatan di luar wilayah kota dapat diselesaikan langsung di kantor kecamatan masing-masing tanpa harus mengantre ke kantor Dispendukcapil.

Gus Fawait juga memastikan, ketersediaan blangko KTP di Kabupaten Jember saat ini dalam kondisi aman dan tercukupi. “Kalau dahulu banyak yang mengeluh blangkonya habis, hari ini saya pastikan siapa saja yang butuh KTP, baik karena hilang atau rusak, bisa langsung mencetaknya di kantor kecamatan. Blangkonya selalu tersedia dan layanannya gratis. Jika ada oknum yang mempersulit, segera laporkan kepada kami melalui saluran Wadul Gus,” tegasnya. (rio/gie/adv)

Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang tersebut, disambut antusias dari ASN Pemerintah Kabupaten Malang, yang memanfaatkan Program BMW untuk melakukan pembayaran pajak dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Karenanya, tidak heran bila gelaran itu diikuti seluruh jajaran ASN dan Kepala Perangkat Daerah Pemkab Malang, serta para Camat se-Kabupaten Malang.

Momen ini, tentunya menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik serta optimalisasi pendapatan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor. Kegiatan BMW ini, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan ASN, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Baca juga :

Melalui pelayanan jemput bola, ASN dapat memanfaatkan layanan secara lebih mudah, cepat dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Sementara dalam sambutannya, Sekda Budiar menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen, termasuk ASN, untuk menjadi teladan dalam kepatuhan membayar pajak.

“Melalui kegiatan Bapenda Menyapa Warga ini, saya berharap dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya ASN Pemerintah Kabupaten Malang, dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Malang,” kata Sekda Budiar.

Selain memberikan kemudahan layanan pembayaran PBB-P2 dan PKB, pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat, terkait pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Termasuk, untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya. (pro/gie)

Kegiatan Tanam Perdana Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur tersebut, dilaksanakan secara serentak di 15 titik yang tersebar di 11 kabupaten se-Jawa Timur. Pusat kegiatan, terpusat di Kebun TR Pabrik Gula Ngadiredjo, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri dan diikuti oleh seluruh daerah lain melalui pertemuan daring.

Baca juga :

“Program Bongkar Ratoon atau peremajaan tanaman tebu tua menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengembalikan produktivitas tanaman tebu yang mengalami penurunan hasil produksi akibat usia tanaman yang sudah tidak optimal. Melalui program ini, diharapkan produktivitas tebu dapat meningkat. Sehingga, mampu mendukung percepatan Swasembada Gula Nasional,” kata Bupati Sanusi.

Program Bongkar Ratoon 2026 di Kabupaten Malang sendiri, tambahnya, ditargetkan mencakup area seluas 7.500 hektare, sebagai upaya meningkatkan produktivitas tebu sekaligus memperkuat sektor perkebunan daerah. Selain pelaksanaan tanam tebu perdana, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih tebu bersertifikat serta dukungan biaya tanam kepada kelompok tani. Langkah ini, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu di daerah.

Bupati Sanusi juga menyampaikan, bahwa Program Bongkar Ratoon menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas tebu di Kabupaten Malang. “Melalui peremajaan tanaman tebu, kami berharap hasil produksi petani dapat meningkat sehingga mampu mendukung target Swasembada Gula Nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani tebu. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendukung penguatan sektor perkebunan melalui sinergi bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh stakeholder terkait,” terang Bupati Sanusi. (pro/gie)

Pria yang akrab disapa Jaya, itu menegaskan bahwa dirinya tetap berkewajiban menjalankan tugas hingga hari terakhir menjabat. Salah satu target terdekat yang dikejar, adalah realisasi program angkutan pelajar gratis.

“Program tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi di biro hukum pemerintah provinsi sebelum dapat dijalankan. Mudah-mudahan dapat segera kita eksekusi di bulan ini,” kata Jaya, Selasa (19/05/2026) tadi.

Selain itu, tambahnya, juga sedang disiapkan program re-routing atau penataan ulang jalur Angkutan Kota (Angkot). Skema itu diarahkan, agar layanan transportasi publik mampu menjangkau kawasan permukiman lebih dalam yang selama ini belum terlayani.

Baca juga :

“Kajian teknis re-routing ini sebenarnya telah disusun sejak tahun lalu. Insyaallah minggu depan kita matangkan lagi. Jalur barunya ada banyak sekali, tetapi kita mencoba Angkot ini bisa masuk pada yang lebih dalam lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jaya juga menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Perda Perparkiran yang masih dalam tahap pembahasan.

“Untuk Perda LLAJ bersifat menyeluruh karena melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan. Karena memang di dalamnya mengatur berbagai aspek, mulai dari kelengkapan sarana prasarana jalan, penataan lampu lalu lintas, keselamatan perlintasan sebidang kereta api, hingga tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi,” jelas Jaya. (rsy/sit)

Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, mengatakan bahwa skema angkutan pelajar dinilai mampu memperbaiki kesejahteraan sopir yang selama ini hanya mengandalkan tarif umum dengan pendapatan terbatas. Menurutnya, pihak Angkot mengusulkan tarif layanan sebesar Rp 6.000 per kilometer, dengan hitungan jarak tempuh minimal 16 kilometer.

“Per hari sopir Angkot dapat memperoleh sekitar Rp 90 ribu. Kalau dihitung satu bulan mengikuti hari sekolah, pendapatan sopir bisa mencapai Rp 1,8 juta. Ini tentu sangat membantu karena selama ini pemasukan sopir relatif kecil,” ujar Ipung-sapaannya, Senin (18/05/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, tarif tersebut bukan semata untuk meningkatkan keuntungan, melainkan agar sopir memiliki pendapatan layak sehingga mampu menjaga kualitas layanan dan kondisi armada. Selama ini, menurutnya banyak sopir hanya memperoleh pemasukan dari pelajar sekitar Rp 2 ribu tanpa memperhitungkan jarak perjalanan, sehingga kesejahteraan sopir sulit meningkat.

“Dengan pendapatan yang lebih pasti, sopir bisa melakukan perawatan kendaraan dan pelayanan kepada pelajar juga akan lebih baik,” tegasnya.

Selain peningkatan pendapatan, program ini juga akan menerapkan sistem kontrak kerja bagi sopir Angkot. Skema tersebut memastikan pengemudi mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan koperasi angkutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pembahasan teknis angkutan pelajar gratis kini memasuki tahap akhir. Ada sekitar 70 hingga 80 armada Angkot untuk program tersebut. “Kemungkinan akan beroperasi dalam waktu dekat setelah dasar hukum berupa SK Gubernur Jawa Timur diterbitkan,” imbuh Jaya, sapaannya. (rsy/sit)

Menurutnya, komposisi makanan dalam program MBG dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya terkait pemberian susu sebagai salah satu menu utama.

“Sekitar 70 persen orang Asia, termasuk Indonesia, memiliki intoleransi laktosa. Jadi konsumsi susu setiap hari belum tentu cocok bagi semua anak,” ujar Rochelle, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Dirinya menilai, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber pangan lokal berbasis nabati yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam program pemenuhan gizi nasional. Bahkan, menurutnya di berbagai daerah Indonesia memiliki beragam jenis polong-polongan.

“Tempe saja masih dari kedelai semua, padahal sebenarnya bikin tempe itu bisa dari polong-polongan yang lain-lain. Buktinya kan kalau di pasar ada tempe kacang merah gitu kan, tempe kacang. Nah, itu kan belum dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Baca juga :

Selain lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, pangan nabati dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya dan nilai gizi. Dirinya juga menyoroti, penggunaan ayam potong sebagai sumber protein hewani dalam penyediaan makanan massal yang dinilai perlu dikaji kembali dari aspek kualitas nutrisi dan metode produksi.

“Pola makan berbasis nabati masih kerap dipandang sebelah mata di Indonesia karena dianggap berisiko menyebabkan kekurangan gizi atau protein. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan kebutuhan gizi tetap dapat terpenuhi melalui kombinasi pangan nabati yang tepat,” tambahnya.

Karena itu, Rochelle mendorong adanya pelatihan bagi penyedia makanan MBG maupun pengambil kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar lebih memahami potensi pangan lokal berbasis nabati.

“Perlu ada training bagi penyedia MBG dan pengambil kebijakan supaya pangan lokal dan protein nabati bisa lebih banyak dimasukkan dalam menu, demi kesehatan balita jangka panjang,” imbuhnya. (rsy/sit)