Beasiswa Banyuwangi Progresif sendiri, adalah program pendidikan terbaru yang diluncurkan oleh Pemkab Banyuwangi, untuk membiayai pendidikan tinggi, khususnya di bidang kesehatan dan bidang prioritas daerah lainnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa selama tahun akademik 2026/2027 dan mahasiswa yang sedang menempuh studi minimal semester ketiga dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas atau penghafal Al-Qur’an. “Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 – 18 Juli. Rinciannya dapat ditemukan di akun media sosial Dinas Pendidikan atau langsung di Kantor Dinas Pendidikan. Bagi yang memenuhi syarat, segera daftar. Jangan sampai ketinggalan, manfaatkan program ini untuk mengakses pendidikan tinggi secara gratis,” kata Bupati Ipuk, Kamis (09/07/2026) tadi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa beasiswa B-Pro merupakan bagian dari upaya pemerintah distrik untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memenuhi kebutuhan tenaga profesional di wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Oleh karena itu, program studi yang ditawarkan disesuaikan dengan bidang prioritas distrik.

Baca juga :

Untuk sektor kesehatan, program studi meliputi keperawatan, kebidanan, gizi, sanitasi, psikologi, farmasi, kedokteran umum, hingga PPDS dan dokter gigi spesialis sesuai kebutuhan regional. Beasiswa juga mencakup bidang pendidikan, teknologi produksi tanaman pangan, teknik dan infrastruktur, ekonomi kreatif dan pariwisata, ilmu sosial, hukum dan perikanan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Alfian, menambahkan bahwa pihak yang berminat dapat mendaftar mulai 6-18 Juli melalui kode QR yang tersedia di brosur resmi atau melalui tautan https://script.google.com/macros/s/AKfycbykIzuz54sb7-kuVrUwvnz9kVH 8NMbciOtlTuCMxbroC4GNLVhKCg5efdGKiXT_TIjog/exec.

Selanjutnya, seleksi administratif dan seleksi substansi akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli hingga 8 Agustus. Sementara itu, penentuan penerima beasiswa pada tanggal 14 Agustus dan pengumuman hasil akhir seleksi pada tanggal 18 Agustus.

“Pendaftar harus warga Banyuwangi, bukan pegawai negeri sipil atau penerima beasiswa lainnya. Untuk dokumen lengkap, silakan lihat tautannya,” kata Alfian.

Beasiswa diberikan sejak saat lulus seleksi hingga menyelesaikan pendidikan di semester 12 untuk jurusan kedokteran dan semester 8 untuk jurusan lainnya. Alfian menambahkan, salah satu peserta prioritas beasiswa ini adalah mereka yang bersedia kembali untuk mengabdi di daerah asal mereka, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.

“Sebagai contoh, kami memprioritaskan putra dan putri yang berada di wilayah Pesanggaran, Tegaldlimo, Wongsorejo agar setelah lulus mereka kembali mengabdi di wilayah asal mereka, dekat dengan tempat tinggal mereka,” kata Alfian. (kom/bwi/gie)

Ketua Fraksi Nasdem-PSI, Dito Arif Nurakhmadi, mengatakan bahwa pihaknya memandang RPJMD tersebut sebagai wujud konkret dari visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, yang diusung oleh partainya. Menurutnya, nilai perjuangan dari Partai Nasdem dan PSI telah tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut.

“Visi-misi yang kami titipkan dalam proses pengusungan Wahyu dan Ali harus benar-benar dikolaborasikan dalam program-program pembangunan. Dalam kajian kami, narasi RPJMD ini sudah sangat luar biasa, baik dari sisi kebijakan, program maupun target-target yang dicanangkan,” kata Dito, saat konferensi pers bersama media, Kamis (10/07/2025) tadi.

Namun demikian, Fraksi Nasdem-PSI memberikan catatan khusus terkait kemampuan keuangan daerah. Dito menilai bahwa struktur APBD Kota Malang belum sepenuhnya optimal untuk menopang target besar dalam RPJMD.

“Kami meyakini APBD Kota Malang bisa mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Ini realistis dan bukan halusinasi, apalagi jika potensi PAD digali secara progresif dan produktif,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam hal ini Fraksi Nasdem-PSI juga menekankan pentingnya konsep frugal living dalam birokrasi, yakni belanja yang hemat namun berorientasi hasil. Mereka juga mendorong pendekatan reinventing government untuk menciptakan layanan publik yang optimal.

Lebih lanjut fraksi Nasdem-PSI juga menegaskan, pentingnya memasukkan lima program unggulan yang sebelumnya menjadi janji kampanye kepala daerah ke dalam dokumen RPJMD. Diantaranya, pemberian insentif Rp 50 juta per RT, beasiswa pendidikan gratis, seragam sekolah gratis, penyelenggaraan 1.000 event di Kota Malang dan penyelesaian persoalan seperti banjir, kemacetan hingga parkir.

“Tanggung jawab kami tidak hanya berhenti pada persetujuan dokumen ini. Kami akan mengawal implementasinya dalam RKPD dan Renja OPD secara berkelanjutan,” tegas Dito.

Fraksi NasDem-PSI juga menyampaikan pandangan, bahwa Kota Malang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Seperti pengelolaan pajak hiburan, optimalisasi aset pemda, kerja sama pengelolaan parkir hingga pengembangan sektor ekonomi kreatif.

“Kota Malang adalah kota kedua terbesar setelah Surabaya yang terus tumbuh, dengan daya tarik investasi yang besar. Sudah saatnya kita mandiri secara fiskal, tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat,” imbuh Dito. (rsy/sit)