Dalam uji coba pendaftaran digitalisasi Bansos, itu dimulai di dua desa atau kelurahan, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. Pendaftarannya, bisa dilakukan dengan dua cara.

Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal Perlinsos terhubung dengan IKD. Kedua, pendaftaran bisa melalui agen Perlinsos yang sebelumnya telah dilatih. Saat ini, terdapat sekitar 500 agen Perlinsos di Banyuwangi, yang merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa atau kelurahan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa para agen Perlinsos telah dilatih secara menyeluruh oleh tim dari pusat, agar dapat membantu masyarakat yang terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran secara mandiri. “Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” kata Bupati Ipuk.

Selain itu, lanjut Bupati Ipuk, warga juga bisa datang ke desa untuk dibantu operator SIKS-NG di desa atau kelurahan guna mendaftar Bansos. Operator ini, merupakan petugas di tingkat desa atau kelurahan yang bertugas mengelola, menginput dan memvalidasi data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

“Kami juga akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen Perlinsos. Harapannya, agar lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun selama ini belum dapat bantuan karena lepas dari pendataan. Padahal, sebetulnya mereka sangat layak. Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen Perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga menegaskan, bahwa Banyuwangi telah sepenuhnya siap mendukung uji coba program ini. Karenanya, uji coba ini perlu dilakukan sebelum penerapan nasional untuk mengetahui apa saja hambatan yang mungkin terjadi dan apa solusi yang akan diambil untuk menanganinya.

“Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” ungkap Bupati Ipuk.

Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika menjelaskan bahwa selama proses uji coba pendaftaran digitalisasi Perlinsos ini hanya warga Banyuwangi yang bisa melakukan pendaftaran. “Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi Perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa setiap warga bisa mendaftarkan diri dalam program digitalisasi Perlinsos. Nantinya, tim komite akan melakukan formulasi untuk mencari bentuk yang optimal dalam proses seleksi dan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber berdasarkan kriteria program Bansos terkait.

Saat mendaftarkan diri, masyarakat wajib mengizinkan pemerintah mengakses beberapa data untuk proses verifikasi. “Dari proses verifikasi dan formulasi, nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan. Warga bisa menyanggah data hasil verifikasi, nanti selanjutnya akan kami cek ulang,” jelasnya.

Hasil dari digitalisasi Perlinsos, ini rencananya akan dipakai untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Untuk tahun ini, penyaluran program bantuan masih menggunakan data dan mekanisme lama.

“Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” ujar Andika. (kom/bwi/sit)

Rakor sendiri, dipimpin langsung Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan dan dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri, yaitu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menpan RB, Rini Widyantini, Menkomdigi, Meutya Hafid dan Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy. Termasuk, hadir pula Wamensesneg, Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum, Edward Omar, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah lembaga.

Dalam Rakor itu, menjelaskan bahwa program tersebut akan diluncurkan perdana, September 2025 dan Banyuwangi yang akan menjadi pilot project. “Nanti September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sendiri, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2025. Sistem digital itu, dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

Proses back end sendiri, nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat. Sementara Luhut sendiri, menjelaskan bahwa digitalisasi Bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp 500 triliun. Sebab, sistem akan membuat penerima Bansos menjadi tepat sasaran.

“Dan ingat, Bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga :

Luhut juga mengatakan, bahwa penerapan digitalisasi Bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil mensosialisasikan ke kabupaten dan kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

“Kalau Banyuwangi sampai Oktober hingga Desember bagus, nanti pada Januari 2026, Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.

“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa atau kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung.

“Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, mengapresiasi atas kemajuan pelayanan publik di Kota Malang. Bahkan, dirinya juga menyebut Kota Malang layak menjadi percontohan (pilot project) untuk digitalisasi layanan di tingkat provinsi.

“Alhamdulillah, hari ini kami melakukan kunjungan pelayanan publik Kota Malang. Harapan kami, masyarakat bisa mengakses layanan dalam satu kali klik,” kata Dedi.

Menurutnya, Kota Malang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi pendapatan yang kuat. Sehingga, dinilai siap menjadi model penerapan sistem layanan publik terintegrasi. Dirinya juga menyinggung, aplikasi layanan milik Kota Malang, yakni Mbois yang dinilai dapat diintegrasikan dengan platform layanan nasional maupun aplikasi milik Pemerintah Provinsi Jatim, Majadigi.

Baca juga :

“Kami mendorong agar semua layanan yang masih terkotak-kotak, terutama yang dimiliki masing-masing OPD, diintegrasikan ke dalam satu sistem. Kota Malang ini bisa menjadi contoh karena SDM-nya sudah melek digital. Diskominfo mungkin punya datanya, Insyaallah, masyarakat Kota Malang 90 persen sudah melek digital,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi menyebut bahwa digitalisasi pelayanan publik masih kerap menghadapi kendala, terutama dalam hal SDM dan anggaran. Namun, Pemprov Jatim telah menyiapkan program Cerdig (Cerdas Digital) untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Di sisi anggaran, dia menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota.

“Kami berkomitmen terhadap digitalisasi layanan publik di Jatim dan sudah menyampaikannya ke Ibu Gubernur. Beliau juga sangat perhatian terhadap hal ini. Kami mulai dari Kota Malang karena skalanya sesuai dan masyarakatnya sudah siap,” lanjut Dedi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi A DPRD Jatim terhadap pelayanan publik di Kota Malang. “Kami berterima kasih atas kunjungan Komisi A dan anggotanya. Tadi ada beberapa masukan yang disampaikan, termasuk hal-hal teknis seperti perbaikan pendingin ruangan. Namun yang paling penting adalah dorongan agar Kota Malang menjadi pilot project digitalisasi pelayanan publik, dan itu sedang kami siapkan,” kata Wawali Ali.

Dirinya juga menegaskan, bahwa Pemkot Malang akan terus meningkatkan kualitas SDM dan alokasi anggaran guna mendukung proses digitalisasi layanan secara menyeluruh. (rsy/sit)

Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan, menegaskan bahwa Kabupaten Pasuruan siap menjadi pilot project Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia. Saat ini, dirinya telah meminta semua desa atau kelurahan se-Kabupaten Pasuruan, untuk sesegera mungkin menetapkan kepengurusan koperasi dan pengawas.

“Bahkan kalau bisa, mendahului dari daerah lain di Tanah Air. Sekarang saya minta semua desa dan kelurahan secepatnya menetapkan pengurus koperasi minimal lima orang serta pengawas koperasi minimal tiga orang. Lebih cepat lebih baik,” kata Bupati Pasuruan.

Untuk melakukan percepatan, tambahnya, Pemkab Pasuruan akan memfasilitasi dalam hal pembuatan badan hukum oleh notaris. Oleh sebab itu, dirinya meminta semua Kades dan lurah untuk tidak khawatir soal pembiayaan.

Tidak hanya itu, dalam hal pendampingan kelembagaan hingga penguatan kapasitas manajerial koperasi, Pemkab Pasuruan sepenuhnya akan membantu. “Tidak perlu bingung soal pembuatan badan hukum, kami bantu. Sesuai kesepakatan dengan Ikatan Notaris Indonesia, Pemkab Pasuruan bantu sepenuhnya,” terangnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Mas Rusdi menegaskan, bahwa jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebanyak 365 unit. Apabila sudah terbentuk, dirinya juga mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berkolaborasi dengan koperasi yang lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga sektor swasta.

“Tentunya agar koperasi di desa tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh dan berkelanjutan. Contohnya bisa kolaborasi dengan koperasi wanita terkait simpan pinjam. Atau kalau koperasi perniagaan dengan Bumdes yang terbukti berkembang sampai sekarang,” urainya

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni Astuti, menambahkan bahwa desa dan kelurahan di Kabupaten Pasuruan, telah melaksanakan Musdes dan Muskel Insidential. Hal ini, bersifat urgent sebab seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilaunching oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 12 Juli mendatang.

“Artinya menjadi prioritas karena kebutuhan khusus untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang akan dilaunching serentak oleh Presiden Prabowo pada tanggal 12 juli mendatang. Istilahnya sekarang by pass karena waktunya sedikit,” terangnya.

Apabila sudah terbentuk, tambahnya, maka diharapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mengembangkan 7 unit bisnis utama. Yakni, meliputi kantor koperasi, kios Sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan desa, apotek desa, sistem pergudangan/cold storage dan sarana logistik.

“Istilahnya seperti Koperasi Serba Usaha, seluruh kebutuhan masyarakat ada di Koperasi Desa Merah Putih, semua ada sini,” jelasnya. (kom/pas/gie)

Perempuan yang akrab disapa Vero, mengapresiasi kekayaan budaya yang ada di Desa Kalisongo, khususnya Kampung Cempluk yang dikenal dengan festival tahunannya. Menurutnya, budaya lokal yang kuat menjadi potensi besar untuk dikembangkan melalui RBI sebagai pusat kreativitas anak muda.

“Kami berdiskusi dengan sosiolog, kelompok tani dan karang taruna untuk memahami kebutuhan masyarakat. Saya senang sekali melihat budaya di desa ini sangat kuat. Kampung Cempluk, dengan festivalnya, adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh,” kata Vero.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa RBI di Desa Kalisongo akan menjadi hub untuk melestarikan budaya lokal sekaligus mendukung kreativitas generasi muda. “Kami ingin memastikan kearifan lokal tetap terjaga, bahkan ditingkatkan, dengan memberikan wadah bagi anak muda untuk berkreasi,” tambahnya.

Namun, Veronica juga mencatat beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kurangnya akses air dan alat pertanian. Dia menegaskan bahwa RBI akan dirancang dengan pendekatan bottom-up, di mana masukan masyarakat menjadi dasar perencanaan.

Baca juga :

“Kami ingin RBI ini menjadi melting pot (satu kesatuan ditengah keberagaman, red) untuk semua ide dan kebutuhan masyarakat. Ini akan menjadi pilot project yang melibatkan berbagai pihak, termasuk melalui CSR, untuk menciptakan kolaborasi yang efektif,” tuturnya.

Desa Kalisongo menjadi salah satu dari enam titik RBI yang dikembangkan di Indonesia, bersama Kupang, Jambi, Gorontalo dan lainnya. Veronica berharap pilot project di Malang dapat menjadi model keberhasilan yang dapat diterapkan di desa-desa lain.

“Kami akan mengukur keberhasilan proyek ini dengan indikator yang jelas. Jika berhasil, model ini akan kami replikasi ke daerah lain,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, menyampaikan bahwa Pemkab Malang telah memberikan dukungan maksimal melalui berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). 

Menurutnya, RBI tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi kerentanan sosial antara kelompok masyarakat. “Hampir semua problem dapat diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi nanti kerentanan antara si kaya dan si miskin, kemudian yang lebih maju dan lebih rendah, tapi harus ada kolaborasi. Makanya banyak sisi yang dihadapkan, mulai kesehatan, sosiologi, pendidikan sampai di pertanian semua masuk di sini,” imbuh Didik. (rsy/sit)

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa Pasar Karah Baru merupakan pilot project pasar tradisional yang memiliki konsep modern di Kota Pahlawan. “Saya berharap semua pasar di Surabaya, ya seperti ini (modern, red). Jadi nanti di 2025, 2026 dan 2027, kita mulai menghitung (jumlah) pasar. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dirinya berharap, agar pasar tradisional di Surabaya, itu tidak becek dan kumuh. Karenanya, ke depan direncanakan mengubah stigma satu persatu pasar tradisional di Surabaya secara bertahap, menjadi pasar modern.

Wali Kota Surabaya juga menyebutkan, bahwa Pasar Karah Baru memiliki empat zona terpisah. Di zona pertama, yakni pasar kering, kemudian di zona kedua ada pasar basah, di zona ketiga, ada tempat khusus menjual jajanan pasar, dan keempat adalah zona makanan siap saji.

Ditambahkannya, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak asal membangun pasar modern. Dirinya mencontohkan, seperti di Pasar Karah Baru. Di pasar ini, Pemkot menyediakan kran air di masing-masing stan zona pasar basah. Tujuan adanya kran air itu, adalah untuk membersihkan saluran dan memperlancar instalasi pengolahan air limbah.

“Ketika pasar ini selesai (tutup), maka petugas pasar itu membuka krannya. Tujuannya, agar (air limbah) yang masuk ke saluran itu, bisa langsung ke dalam IPAL-nya. Jadi nggak kotor dan nggak bau, karena setiap operasional pasar ini berhenti, maka secara otomatis petugas pasar memutar kran-kran tadi. Sehingga, airnya terbuang ke IPAL dan itu bedanya pasar ini dengan pasar lainnya,” jelasnya.

Baca juga :

Karena Pasar Karah Baru menjadi percontohan pasar lain, ujarnya, maka dirinya akan melakukan evaluasi selama beberapa pekan ke depan. Menurutnya, Pasar Karah Baru perlu ada penambahan ventilator, tujuannya agar suasana pasar tidak terlalu panas. Sehingga, yang belanja di pasar ini semakin merasa nyaman.

“Wong sing blonjo ben nyaman (orang yang belanja biar nyaman). Jadi biar nggak panas, meskipun ini sudah ada angin-anginnya, tadi juga disampaikan oleh Koperasi Pasar Karah untuk disiapkan Apar (alat pemadam api ringan),” ungkapnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyampaikan, Pasar Karah memiliki memori yang kuat di dalam hidupnya. Karena mulai dari kecil hingga memiliki keluarga, seringkali berbelanja di pasar tersebut.

“Ini pasar memori saya ya. Karena mulai kecil itu belanjanya di Pasar Karah dan alhamdulillah tadi (masih ada pedagang) yang pada saat saya menikah dan membelikan mainan untuk anak saya itu, masih ada (pedagangnya). Jadi ini (Pasar Karah) mengingat masa kecil dan masa lalu,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati, menambahkan bahwa Pasar Karah Baru merupakan pasar yang dikelola oleh Pemkot di bawah naungan Dinkopumdag Surabaya. Sebelumnya, pedagang Pasar Karah berjualan di pinggir Jalan Karah Agung I dan tidak memiliki tempat yang layak untuk berjualan.

Kini, lanjut Dewi, para pedagang Pasar Karah telah dipindahkan ke tempat yang lebih layak di Pasar Karah Baru. Diketahui, jumlah lapak yang disediakan di Pasar Karah Baru ada sebanyak 230 stand. “Untuk lapak di zona kering ada 122 stand, di lapak basah ada 48 stand, di zona jajanan pasar ada 24 stand, dan siap saji ada 30 stand,” kata Dewi. (kom/sby/sit)

Rencana pembangunan TPS tersebut dilakukan, untuk meningkatkan estetika kota dan kenyamanan warga dengan mengurangi tampilan sampah yang selama ini masih terbuka di jalan. Dari 57 TPS di Kota Malang, sebanyak enam TPS akan menjadi pilot project. Dalam pendanaannya sendiri, pun juga berbeda-beda dan itu tergantung dari standarisasi luasan TPS dan kondisi di lapangan.

“Kita intervensi untuk di bangun TPS yang lebih layak yaitu TPS tidak terbuka tapi tertutup bangunannya. Supaya lalu lalang kendaraan yang melewati TPS tidak melihat sampah yang berceceran. Ini diawali mulai dari 6 TPS, yakni di Jalan Kartini, Jalan Wilis, Jalan Purwantoro, Sulfat, Jalan Merjosari, Kedungkandang dan yang berada di Jalan Ikan Tombro ini,” jelas Pj Wali Kota Iwan.

Program tersebut, juga merupakan salah satu dari 11 prioritas yang sedang diupayakan oleh Pemkot Malang. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Iwan mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada para pelaku usaha yang telah berkolaborasi dengan pemerintah melalui CSR.

“Ini menjadi model kolaborasi positif untuk pembangunan Kota Malang dan harapannya ke depan para pelaku usaha yang belum mengeluarkan CSR nya bisa mengeluarkan. Tentu juga harus bisa berkolaborasi untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik lagi,” ujar Pj Wali Kota Iwan.

Di sisi lain, Pj Wali Kota Malang juga akan terus menuntaskan persoalan sampah melalui sekuler ekonomi yang harus ditingkatkan. Dirinya menilai, jika pengelolaan sampah di Kota Malang sudah baik dan bagus, tetapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi.

Baca juga :

“Proses sekuler ekonomi harus ditingkatkan. Mari kita sama-sama mengerjakan itu agar Kota Malang bisa menjadi pilot, sehingga kedatangan tamu yang ingin melihat pengelolaan sampah di Kota Malang yang baik sehingga dapat mendatangkan PAD,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa pembangunan TPS tertutup ini akan melibatkan konsep infrastruktur yang sesuai dengan standar pengelolaan sampah. Seperti memiliki sumur resapan dan tempat penampungan air lindi.

“Sehingga limbah cair dari sampah ini dapat tertampung dengan baik. Karena air lindi ini membuat bau. Harapannya ini dapat menjadi percontohan bagi TPS lainnya,” ungkap Rahman.

Selain itu, beberapa TPS di ruas jalan utama akan menggunakan sistem pengaturan waktu (timer) untuk jadwal pengangkutan sampah, guna mengurangi kemacetan di pagi hari. TPS juga akan dilengkapi pagar penutup agar sampah tidak terlihat langsung dari luar.

“Langkah ini diharapkan dapat mengubah citra TPS yang selama ini identik kotor, supaya secara visualisasi dan rehabilitasnya lebih indah. Sehingga di beberapa ruas jalan TPS ini bisa lebih baik lagi dari sebelumnya,” tambah Rahman.

Sebagai informasi, untuk anggaran yang digunakan dalam rencana rehabilitasi 6 TPS melalui forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), kurang lebih senilai Rp 2 miliar. Untuk di TPS Jalan Ikan Tombro sendiri senilai Rp 463 juta, TPS Merjosari senilai Rp 302 juta, TPS Purwantoro Rp 372 juta, TPS Kartini dan TPS Wilis Rp 545 juta, serta TPS Kedungkandang Rp 282 juta. (pro/rsy/sit)

Pada Fordeswita ini, itu menampilkan 19 komunitas KORMI di Kota Kediri. “Ini menjadi bukti bahwa Kota Kediri memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata. Dengan segala rasa syukur dan kebanggaan, pada 14 April lalu Sumber Jiput telah berhasil meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Bertengger di 300 besar desa wisata dari total 6 ribu lebih desa di seluruh Indonesia,” kata Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, Sabtu (19/10/2024) tadi.

Sumber Jiput sendiri, tidak hanya menjadi destinasi wisata yang menarik, tetapi juga menjadi percontohan dalam pengembangan kawasan wisata berkelanjutan. Sumber Jiput berhasil memadukan keindahan alam dan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian ekologis. Sehingga, menjadikannya destinasi wisata yang semakin diminati.

Yang tidak kalah penting, ujarnya, salah satu alasan utamanya adalah karena Kota Kediri dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. “Ini dibuktikan dengan keberhasilan mempertahankan posisi 10 besar kota paling toleran selama tiga tahun berturut-turut. Toleransi inilah yang menjadi fondasi kuat bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan pariwisata,” tambahnya.

Pj Wali Kota Zanariah menjelaskan, tren pariwisata dunia saat ini sedang bergeser. Wisatawan tidak lagi hanya mencari tempat yang ramai dan penuh aktivitas. Tetapi juga, menginginkan pengalaman yang lebih personal dan menyehatkan.

Baca juga :

Oleh karena itu, lanjutnya, Kota Kediri menyambut baik konsep Wellness Tourism di Sumber Jiput. Untuk menjadikannya potensi destinasi wisata kesehatan yang unik dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk menjawab kebutuhan pasar saat ini. Masyarakat bisa lebih dekat dengan aktivitas olah raga dan ekosistem pariwisata. Sekaligus, menikmati kuliner khas Kota Kediri yang kian berkembang.

“Melalui acara Fordeswita ini kita semua berharap dapat semakin memperkenalkan potensi wisata Kota Kediri. Khusunya, Sumber Jiput kepada masyarakat luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkembangan ekonomi berbasis pariwisata. Semoga beberapa olah raga yang ditampilkan dapat menjadi keseruan sekaligus menghidupkan kembali olah raga dan UMKM di sekitar Sumber Jiput,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum KORMI Nasional, Hayono Isman, mengatakan senang sekali Fordeswita dilaksanakan di Sumber Jiput. Menurutnya, Sumber Jiput merupakan salah satu desa wisata terbaik karena masih asri dan rindang. Sehingga, masyarakat bisa beraktivitas maupun berolahraga dengan nyaman.

Melalui Fordeswita ini, diharapkan masyarakat tidak hanya sehat tapi juga bugar. “Beberapa waktu lalu, Kemenpora melaunching tes kebugaran pelajar nusantara. Hal ini, karena generasi muda yang bugar hanya sebesar 5,04 persen. Anak-anak ini harus bugar untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045,” ujarnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan lomba Senam Tera Indonesia se-Jawa Timur dan lomba Sepeda Lambat se-Kediri Raya. Ada pula Talkshow Kesehatan dan Kebugaran. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Panitia Pusat Fordeswita, Brigjen Pol (Purn) Lenny Into Arin, Sekretaris Daerah, Bagus Alit, Ketua DPRD, Firdaus, perwakilan Forkopimda, Ketua KORMI Jawa Timur Hudiyono, Ketua KORMI Kota Kediri Abdian Asgi, Kepala OPD dan tamu undangan. (kom/pan/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa program itu nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan fokus pada pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. “Penataan lima TPS ini tadinya saya ingin manfaatkan dana CSR, tetapi karena ada program LSDP ini, lebih baik kita tuntaskan juga. Saat ini, TPS masih banyak yang diletakkan di pinggir jalan dan masyarakat membuang sampah di luar waktu yang ditentukan. Ini akan kita tertibkan agar pengelolaan sampah di Kota Malang lebih baik,” kata Pj Wali Kota Iwan, Kamis (10/10/2024) tadi.

Dengan dimulai di tahun 2025, ujarnya, maka nantinya proses pendampingan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Kemendagri. Untuk pembangunan fisik dan penyediaan infrastruktur penunjang seperti hanggar dan mesin pengolahan sampah akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada pertengahan 2025 hingga awal 2026.

Baca juga :

“Persiapan di tahun pertama bisa mencapai 30 hingga 40 persen, terutama dalam pembangunan hanggar dan penyediaan mesin. Ini adalah prioritas saya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik di Kota Malang,” lanjutnya.

Lebih lanjut, mengenai anggaran untuk program ini juga masih dalam tahap usulan. Jika program sudah resmi ditandatangani pada tahun 2025, maka anggaran akan segera disiapkan. Namun, jika belum terlaksana, anggaran yang sudah ada bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan.

“Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk anggaran dari APBD untuk 2025 dan 2026. Program ini akan membawa perubahan besar bagi Kota Malang dalam hal pengelolaan sampah,” imbuh Pj Wali Kota Iwan.

Dengan adanya program LSDP ini, Kota Malang diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah dengan lebih baik dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia. (pro/rsy/sit)