“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka. Mulai dari SD hingga SMP, saya ingin pembelajaran tatap muka (PTM). Tapi, harus menjalankan asesmennya dahulu. Kalau lulus asesmen, baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Rabu (24/11/2021).

Eri menegaskan, bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu, bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, Pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Lebih lanjut Eri juga menjelaskan, bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan Prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, meskipun siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dirinya juga mengingatkan, agar wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (Prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri berharap, sebelum sekolah dibuka, warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, dirinya juga ingin wali murid, kepala sekolah dan guru SD-SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” jelasnya. (ade/sit)

Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaidi, S.Sos, mengatakan untuk prosesi pemilihan atau penyalurannya tetap memakai sistem TPS (tempat pemungutan suara). Hanya saja, ada poin-poin tertentu yang harus dilakukan oleh panitia atau lokasi TPS.

“Seperti seluruh panitia, saksi dan calon, semua harus menyerahkan hasil swab,” kata Ketua Panitia Pilkades Kabupaten, saat meninjau di TPS 01, Desa Gebang, Kecamatan Tenggarang, Senin (15/11/2021).

Ditambahkan, salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin dari Kementrian, agar daerah boleh menggelar Pilkades serentak, yaitu panitia kabupaten hingga desa harus bersedia menerapkan Prokes. Selain, pelaksanaan pemilihan yang tidak terpusat di balai desa.

“Jadi, dengan sistem TPS, kerumunan bisa dicegah. Karena biasanya, pelaksanaan Pilkades terpusat di Balai Desa. Begitu juga saat rekapitulasi, Prokes juga harus dijalankan sehingga tidak memunculkan kerumunan,” paparnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Sesuai aturan, dalam rekapitulasi suara, personil yang dilibatkan terbatas. Saksi dari calon hanya perwakilan saja. Demikian juga, petugas TPS yang boleh masuk dalam ruang rekap, hanya ketua atau yang mewakili.

“Dengan demikian, pelaksanaan Pilkades serentak tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Kalau ada yang melanggar, kewenangan Satgas Covid-19, yang akan memberikan sanksi,” kata pria yang juga menjabat sebagai Asisten 1 Pemkab Bondowoso itu.

Salah satu saksi dalam Pilkades serentak di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Saiful, menjelaskan jika dirinya sampai dua kali dilakukan Swab. Hal itu, dikarenakan memang karena aturan, dimana setiap saksi harus bersedia di Swab.

“Mau tidak mau, saya sebagai saksi harus bersedia di Swab. Karena, ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Apalagi, karena akan berhadapan dengan banyak orang, maka harus steril,” kata Saiful.

Selama pelaksanaan berlangsung, untuk menghindari kerumunan, panitia Pilkades serentak tingkat desa juga membagi pencobloson. Sedikitnya, ada minimal dua sesi pencoblosan.

Sementara itu, Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, pun turut menyalurkan pilihan dalam pelaksanaan tersebut. Termasuk, juga turut memantau pelaksanaan Pilkades di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Senin (15/11/21).

“Disamping guna memastikan Pilkades berjalan dengan lancar dan mematuhi Protokol Kesehatan, kami juga menggunakan hak pilih dalam ajang pesta demokrasi ini,” kata Kyai Salwa, sapaan Bupati. (sam/sit)