“Kegiatan di pondok tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Tempat cuci tangan dengan sabun dan gunakan air mengalir setiap akan kegiatan dan selesai melakukan kegaiatan,” ujar Humas Tim Satgas Covid-19 Kota Malang, dr Husnul Muarif saat dikonfirmasi Memontum.com Jumat (5/6/2020) siang.

Pihak pondok juga harus menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan setiap ruangan disediakan hand sanitizer. “Kalau memungkinkan setiap ruangan disediakan hand sanitizer. Untuk kamar harus ada pembatasan tempat tidur. Tidak bisa satu kamar diisi seperti dulu sebelum ada pandemi. Bagaimanapun juga tanpa pembatasan bisa berpotensi penyebaran Covid -19. Penyemprotan disinfektan pada ruangan bisa seminggu 2 kali,” ujar dr Husnul.

Saat ditanya apakah nantinya ada rapid tes gratis kepada santri pondok pesantren, pihaknya mengatakan hingga saat ini belum ada kebijakan masalah itu.

“Kalau dari Pemerintah Kota Malang belum ada kebijakan rapid tes massal untuk persyaratan tertentu. Tapi biasanya ada yang mengajukan permohonan dari lembaga atau instansi untuk permohonan rapid tes,” ujar dr Husnul. Untuk rapid test termurah sekitaran Rp 350 ribu. (gie/yan)

Edaran itu berlaku bagi seluruh Pondok Pesantren di Pamekasan. Terutama bagi santri yang akan kembali ke pondok. Edaran yang berisi beberapa prosedur penyambutan kembalinya santri dikeluarkan setelah Bupati Pamekasan bermusyawarah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan dan sejumlah ormas.
Tidak hanya bagi santri Lama Yang harus mengikuti sistem anyar karena Covid-19. Santri baru yang akan menyesuaikan dengan kehidupan pondok harus mengikuti protokol Yang sudah ditentukan.

Surat edaran dengan nomor 065//99/432.012/2020 itu dikeluarkan Bupati Pamekasan berisi tentang prosedur protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di Pondok Pesantren. Terutama ketika menyambut kembalinya santri dan persiapan pembukaan penerimaan santri baru tahun ajaran 2020.

Mantan Legislator dua periode itu mengatakan, surat edaran itu dikeluarkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren. Dia menginginkan, semua santri yang akan kembali ke pondoknya masing-masing, aman dari penularan virus corona.

“Kami saat ini sedang melakukan upaya percepatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Pamekasan,” kata Politisi PKB tersebut.

Sarjana psikologi itu menjelaskan, saat ini, Pamekasan sudah masuk wilayah zona merah. Meski begitu, tatanan pembelajaran dalam pendidikan harus tetap dilakukan, agar para peserta didik dan juga santri tetap bisa mendapatkan ilmu meski di masa pandemi Covid-19. Tapi dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prosedur protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Upaya tersebut, kata Mantan Aktivis PMII itu termasuk sebagai konsep tatanan new normal dalam dunia pendidikan yang sesuai dengan anjuran Menteri Agama. “Dikeluarkannya surat edaran itu sudah berdasarkan kesepakatan hasil pertemuan dengan Ketua MUI Pamekasan dan ORMAS Islam se-Kabupaten Pamekasan pada 12 Mei 2020,” ujarnya.

Mantan ketum PKC PMII Jawa Timur itu menjelaskan ada 7 poin protokol kesehatan Yang harus dipatuhi santri lama dan santri baru setelah masuk ponpes. Antara lain, pertama, imbauan kepada pengasuh Pondok Pesantren agar kembalinya santri mematuhi protokol pencegahan penularan Covid-19. Yakni, menggunakan masker, jaga jarak (Pyshical Distancing), cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Kedua, santri yang berasal dari luar Kabupaten Pamekasan harus dalam kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat bebas dari beberapa gejala. Seperti influenza, batuk, dan sesak nafas dari dokter rumah sakit atau Puskesmas di daerah masing-masing.

Ketiga, setiap santri membawa peralatan makan minum sendiri. Idealnya sendok dan piring lebih dari satu dan diberi nama, membawa vitamin E, madu, dan nutrisi untuk ketahanan tubuh selama sebulan. lalu, membawa masker, hand sanitizer, dan sajadah sendiri. Khusus vitamin C, vitamin E dan masker akan sediakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai bulan Juli 2020 sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.

Keempat, orang tua dan pengantar hanya diizinkan mengantar santri sampai di pos pemeriksaan kesehatan pondok pesantren. Kelima, santri yang mengalami gangguan kesehatan harus dikoordinasikan dengan puskesmas setempat untuk dilakukan tindakan medis sesuai dengan protokol kesehatan. Jika harus dikarantina maka ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan.

Keenam, sambil menunggu penyediaan bantuan tandon yang dilaksanakan pemerintah Pamekasan. Pondok pesantren menyediakan tempat cuci tangan dan sabun dengan air yang mengalir di beberapa tempat yang mudah dijangkau oleh para santri.

Ketujuh, setiap pondok pesantren di Pamekasan melakukan koordinasi secara periodik dengan puskesmas setempat. (adi/yan)

Sudah kewajiban pemerintah mensosialisasikan protokol Kemenkes tentang pencegahan covid19. Sementara Pemkot Malang saat ini sedang menerapkan masa transisi new normal. Maka sudah sepatutnya jika Pemkot Malang bisa seiring dengan pihak ponpes.

Mengenai fasilitas dan pendanaan penerapan protokol Kemenkes tersebut antara lain :

1. Sterilisasi ponpes berkala, seminggu sekali
2. Pemeriksaan rapid tes setiap santri
3. Tindakan medis lanjutan bagi santri yang reaktif rapid tes
4. Menyediakan lokasi karantina bagi santri yang reaktif rapid tes
5. Memberikan bantuan supleman/multivitamin ke setiap santri
6. Melakukan rapid tes berkala ke setiap santri
7. Memberikan bantuan handsanitizer ke setiap santri.

Karena kondisi saat ini masih dalam masa pendemi, maka menjadi kewajiban Pemkot Malang memfasilitasi dan membiayai protokol Kemenkes terhadap santri yang akan masuk ponpes. Jika perlu, pengasuh dan ustad/ustadah juga dikenakan protap yang sama.

Ini mengingat banyak santri yang berasal dari luar Kota Malang. Tidak menutup kemungkinan berasal dari wilayah zona merah covid19. Maka Pemkot Malang dan Satgas Covid19 Kota Malang adalah pihak yang berwenang menerapkan protokol Kemenkes di lingkungan ponpes dan santri.

“Seharusnya memang seperti itu. Pemerintah mestinya punya langkah antisipatif dengan berbagai kemungkinan tempat penyebaran covid ini termasuk pesantren. Saat ini beberapa ponpes bergerak mandiri untuk itu,” ujar DR Abdul Haris, Jumat (5/6/2020). (yan)

Memontum Kota Malang – Menjelang santri masuk ponpes, wali santri mulai resah. Pasalnya, ada pihak pengasuh ponpes (pondok pesantren) mewajibkan santri melakukan rapid tes mandiri. Sedangkan biaya rapid tes corona berkisar Rp 450.000. Sedangkan SWAB PCR berkisar Rp 1,5 juta – Rp 2 juta. Ini jelas memberatkan wali santri.

Sementara pihak ponpes belum dapat kepastian apakah ada bantuan dari Pemkot Malang atau Satgas Covid-19 Kota Malang. Sedangkan wali santri sejauh ini, ewuh pakewuh untuk bereaksi karena pendidikan ponpes mengajarkan sami’na wa atho’na (kami mendengar, kami taat) kepada ucapan ustad.

Salah seorang wali santri, Anita Yuli Rahmawati kepada memontum.com mengatakan, jika dirinya tidak bermaksud tidak taat pada instruksi ponpes tempat dua anaknya mondok selama ini. Tapi yang dia herankan adalah Pemkot Malang atau satgas covid19 Kota Malang, yang sejauh ini belum ada bantuan ke ponpes.

“Suami saya, sudah konfirmasi ke ustad dan ustadah di ponpes putra di Pakis Kabupaten Malang dan ponpes putri di Cemorokandang Kota Malang. Bahwa rapid tes santri biaya mandiri. Ponpes tidak ada kerjasama dengan klinik atau RS baik swasta atau pemerintah,” ujar Anita Yuli Rahmawati MPd, Sekretaris Aisiyah Kecamatan Blimbing Kota Malang ini.

Seorang ustadah narahubung sebuah ponpes putri di Cemorokandang Kota Malang, menyatakan kepada suami Anita Yuli Rahmawati, jika keputusan ini diambil demi kebaikan bersama. Namun karena tak ada bantuan dari pemerintah, maka rapid tesnya dibiaya wali santri.

Kabag Humas Pemkot Malang, Nurwidiyanto, saat dikonfirmasi menyatakan jika Pemkot Malang akan mengundang semua pimpinan ponpes.

“Pemkot akan mengundang pimpinan ponpes, demikian kemarin hasil pertemuan dengan dewan, menyikapi hasil pertemuan dewan dengan ponpes. Untuk sementara, sambil menunggu, pihak ponpes bisa ajukan spray disinfektan dulu,” ujar Pak Wid, panggilan Kabag Humas, Jumat (5/6/2020) pagi.

Sementara itu, mengacu pada protokol Kemenkes tindakan pencegahan covid-19 yang seharusnya dilakukan sebelum santri masuk asrama dan berkala setelah masuk asrama adalah :

1. Sterilisasi ponpes berkala, seminggu sekali
2. Pemeriksaan rapid tes setiap santri
3. Tindakan medis bagi santri yang reaktif rapid tes
4. Menyediakan lokasi karantina bagi santri yang reaktif rapid tes
5. Memberikan bantuan supleman/multivitamin ke setiap santri
6. Melakukan rapid tes berkala ke setiap santri
7. Memberikan bantuan handsanitizer ke setiap santri.

Ini sebagai langkah antisipasi agar ponpes tidak menjadi cluster penyebaran covid baru di Kota Malang. (yan)