Memontum Sidoarjo – Setelah mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Sidoarjo, gonjang -ganjing proyek pemeliharaan avor Pucang Kecamatan Sidoarjo Kota akhirnya masuk kampus Umsida Sidoarjo.

Salah satu sebab proyek ini terhambat karena rendahnya penawaran. Seperti diketahui proyek avor Pucang ini dengan pagu Rp 1,5 M dan dimenangkan oleh CV Alarik Karya dengan nilaI Rp 1,04 M. Termasuk juga lelang avor Wilayut yang turun hingga 50 persen dari pagu Rp 2 M dan dimenangkan penawar terendah Rp 975 Juta.

Dengan fakta itu. kalangan akademisi mendesak kalangan rekanan pemenang tender lelang yang disediakan Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Sidoarjo tidak mengurangi spesifikasi dan nilai proyek. Desakan ini, agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari pasca proyek yang dikerjakan itu diserahkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan proyek itu.

Selain itu, desakan kalangan akademisi ini terkait maraknya rekanan (kontraktor) yang menawar proyek Pemkab Sidoarjo dengan harga terendah. Ironisnya, para penawar harga terendah ini justru menjadi pemenang lelang yang diadakan ULP Pemkab Sidoarjo.

“Boleh saja, rekanan menawarkan dengan harga terendah. Tetapi, jangan sampai dalam mengerjakan proyek mengurangi spesifikasi karena laba dari mengerjakan proyek itu sangat tipis (mepet) konsekuensi menawar harga terendah,” terang Dosen Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ribangun Bamban Jakaria, ST MM kepada Memo X, Senin (08/10/2018).

Dosen yang akrab dipanggil Ribangun ini menguraikan ULP maupun OPD yang memiliki proyek pengadaan barang dan jasa maupun pembangunan fisik harus memiliki nilai standar kewajaran. Baginya, jika rekanan menawar dengan harga terendah akan tetapi nilai kewajarannya tidak sesuai harus dipertanyakan.

“Meski prinsipnya pemerintah maupun prinsip ekonominya itu, mengeluarkan anggaran seminim-minimnya menghasilkan kualitas barang, jasa maupun pekerjaan fisik semaksimal-maksimalnya. Tapi kalau dinilai harga kewajaran tak memenuhi harus dipertanyakan. Karena pengguna anggaran dan pengawas memiliki standar harga pengadaan barang dan jasa maupun pekerjaan fisik,” imbuhnya.

Kendati demikian, soal standar kewajaran harga pekerjaan ini disesuaikan dengan kebutuhan pasar sesungguhnya. Selain itu, juga disesuaikan standar yang dimiliki masing-masing dinas (OPD) dan pengawas.

“Karena harga penawaran juga ada nilai kewajarannya itu patokannya. Yang terpenting kualitas akhir pekerjaan harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Yakni harus sesuai spek itu,” tandasnya. (wan/fan/yan)

Memontum Sidoarjo – Proyek pemeliharaan Avor Pucang yang terancam molor dari jadwal yan ditentukan menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Sidoarjo. Pasalnya, Komisi yang membidangi pembangunan ini kawatir jika pekerjaan ini molor akan terkejar datangnya air di musim hujan.

Karena itu dalam waktu dekat Komisi C DPRD Sidoarjo akan melakukan sidak agar jangan sampai pekerkaan ini molor dari jadwal yang ditentukan. “ Dari sidak itu akan terbuka apa yang menjadi sebab proyek avor Pucang ini terhambat,” katanya.

Hasil investigasi dilapangan menyebutkan, kini proyek dengan pagu Rp 1, 5 M dan demenangkan CV Alarik Karya dengan nilai Rp 1,04 M ini sedang dilakukan pengerukan dan pemasangan plengsengan sisi utara lingkungan Desa Bluru Kidul Kecamatan Kota.

Pekerjaan plengsengan ini sekarang menjadi terhambat kerena terjadi silang sengketa antara Konsultan Pengawas dengan kontraktor pelaksana yang diduga dipicu hasil uji lab. Dengan sengketa ini Dinas PUPR selaku pemilik anggaran menjadi kalang kabut karena khawatir pekerjaaan ini tidak selesai tepat waktu.

Kepala Bidang Pembangunan dan Tata Ruang PUPR Sidoarjo Ir Bambang Tjatur Miarso MT. Diakui Bambang menyatakan memang terjadi kesalah pahaman antara kontraktor dengan konsultan pengawas proyek avor Pucang.

Persoalan ini sempat dikomunikasikan ke Dinas PUPUR Pemkab Sidoarjo namun belum ditemukan titik temu, yang akhirnya terlontar konsultan pengawas mundur dari pengawasan proyek pemeliharaan avor sungai Pucang.

“ Kalua konsultan mundur, urusanya jadi panjang, Saya sekarang ngerih-ngerih supaya konsultan pengawas jangan sampai mundur dan tetap melakukan tugasnya hingga rampung,” tutur Bambang.

Informasi mundurnya konsultas pengawas ini dibantah Bisri, pemilik CV Alarik Karya kontraktor pelaksana proyek pemeliharaan Avor Pucang. Dikatakan kontraktor yang berkantor di Perum Puri Sejahtera 3 Blok S1-05 RT. 32 RW. 04 Desa Jumputrejo Kec. Sukodono jika proyek yang dikerjakan itu berjalan seperti biasa.

“ Tidak ada masalah, pekerjaan terus berlanjut. Alat berat masih disana. Operator Baghoe terus melakukan pengerukan. Kalau faktanya seperti ini terus persoalan apa,” tanyanya. (par/fan/yan)

 
Memontum Sidoarjo – Deretan proyek yang dibiayai APBD Sidoarjo dari tahun ke tahun dipastikan akan bertambah. Itu setelah ditemukan persoalan teknis hingga molor dari jadwal yag telah ditentuikan. Karena mudur dari jadwal itulah, DPKKA selaku juru bayar tidak berani mencairkan.

Tak tanggung-tanggung proyek tahun anggaran 2017 nilainya pada kisaran angka Rp 32 M. Hal iyu disebabkan karena hingga akhir 2017 pelakanaan kegiatan belum rampung. Ketika itu ,oleh PPKom dberikan toleransi waktu 50 hari untuk menyelesaikan dan akan dibayar lewat APBD 2018.

Namun karena bulan Januari 2018, RAPBD sudah-diajukan ke Gubermur otomatis proyek yang telat bayar itu tidak bisa dianggarakan lewat APND 2018. Akhirnya pembayaran proyek yang molor itu dibayar lewat PAK 2018 yang bisanya dllaksanakan sekitar bulan Juli. Tetapi karena masih terjadi tarik ulur antara eksekutif dan legisaltih hingga Oktober 2018 belum ada tanda-tanda kapan PAK digedog.

Kini, tengara serupa kejadian telat bayar akan terulang kembali. Kalau sebelumnya dipicu keterlambatan pekerjaan 2017 di tahun 2018 ini dipicu persoalan tekni seorang konsultan pengawas akan mundur dari proyek Avor Pucang.

Diduga ancaman mundur itu konsultan itu sebagai puncak kekesalan setelah adanya sejumlah temuan atas pengerukan sungai pada titik Pucang hingga Bluru Kidul. Dan ketika temuan yang bersentuhan dengan hukum itu belum klir karena proyek sedang berjalan kembali dipicu soal plengsengan sungai Pucang sisi utara di lingkungan Desa Bluru.

Plemik antara rekanan pemenang tender dan konsultan pengawas ini akhirnya masuk di meja dewan. Moh Nizar SH , anggota Komisi C DPRD Sidoarjo mengaku mendapat laporan atas polemik atas proyek avor Kali Pucang.“ Kami akan terjun ke lapangan untuk melihat fakta yang sebenarnya,” janjinya. (par/wan/yan)