“Pimpinan nanti akan merekomendasikan kepada Komisi C, untuk melakukan Sidak secara langsung guna mengetahui kondisi fisik bangunan sekolah,” kata Wakil Pimpinan I DPRD Kota Batu, Nurochman, Rabu (18/01/2023) tadi.

Ini dilakukan, lanjutnya, karena dimungkinkan ada beberapa material yang harus dilakukan pembersihan oleh pihak rekanan. Sehingga, sebelum lokasi fisik ditempati, harus benar-benar bersih. Sedangkan, fasilitas lain yang menjadi kebutuhan siswa sebagai pendukung dinas, harus segera merencanakan dan menganggarkan untuk tahap berikutnya.

“Seperti mubeler, toilet, lapangan olah raga, ini harusnya dituntaskan. Sehingga, sekolah ini untuk operasionalnya betul-betul semua fasilitas terintegrasi,” ujarnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Disinggung rencana pemanfaatan, Nurochman mengatakan, secara normatif memang tidak memungkinkan. Sehingga, apabila pihak dinas memiliki kebijakan lain, maka diperbolehkan.

“Kalau secara normatif, dikejar di tahun ajaran baru, saya kira tidak mungkin. Tetapi, apakah dinas punya kebijakan lain mengejar waktu yang ada, silahkan saja. Tetapi, tolong dipastikan dahulu kelayakannya. Sehingga, nanti ketika operasional, sarana prasarana tidak mempengaruhi kenyaman dalam kegiatan belajar mengajar,” urainya.

Nurochman juga menegaskan, jika dinas harus segera menyelesaikan dan menganggarkan fasilitas pendukung. “Kalau di reguler 2023, ini saya belum ngecek. Apakah ada tahap kedua, atau apakah pengisian mebeler tahun ini saya cek di DPA dinas. Kalau tidak, ya paling cepat dilakukan di perubahan anggaran 2023,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, proyek pembangunan SMPN 7, yang berlokasi di Jalan Dr Soetomo, Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, mengalami kemunduran jadwal atau molor. Proyek dari pengerjaan tersebut, menelan anggaran anggaran sekitar Rp 4,3 miliar. (put/sit)

Ketua Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR), Hamidi, mensikapi hal itu mencurigai bahwa pengembalian dana sisa Rp 490 juta, belum atau bahkan tidak terbayar. Sebab, terhitung pada November 2022 lalu, pihak terkait masih belum mengangsur pengembalian. Sementara, sesuai rekomendasi, batas kesepakatannya Desember 2022.

“Kuat dugaan saya, karena pada November 2022 kemarin pihak pelaksana masih belum mengangsur sisa hasil temuan itu, jadi saya berkeyakinan temuan itu tidak terbayar,” papar Hamidi.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Jika dugaan itu benar, terangnya, maka diduga pelaksana tersebut sudah tidak punya etikat baik dalam melakukan pembayaran pada hasil temuan BPK tersebut. Sebab, dari data yang dikantongi, seharusnya temuan itu selesai terbayar setelah setahun berjalan.

“Lah, ini sudah berapa tahun. Kalau memang ada etikat baik, seharusnya sudah dari dahulu temuan itu selesai terbayar. Syukur-syukur, itu bisa terbayar penuh. Tapi keyakinan saya, sisa Rp 490 juta tidak mungkin terbayar sampai sekarang,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, revitalisasi Pasar Ganding Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, yang diresmikan pada tahun 2019 lalu, menjadi temuan BPK RI. Temuan itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Sumenep melalui Kabid Perdagangan, Noer Lisal Anbiyah. Disampaikannya, temuan dari pengerjaan itu mencapai Rp 1.445.199.815. Dengan rincian, sekitar Rp 800 juta dari kekurangan pembangunan dan Rp 600 juta kelebihan bayar. Temuan terkait kurangnya pembangunan, sudah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengerjaan ulang ditahun 2020. Namun, sisa Rp 600 juta dari pihak ketiga, hanya diangsur sekitar Rp 110, atau sehingga jadi masih tersisa sekitar RP 490 juta. (dan/gie)

“Segala sesuatu dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan gorong-gorong, itu akan menjadi tanggung jawab pelaksana. Artinya, bahwa yang semulanya baik, juga harus kembali baik,” ujar Dandung, saat dikonfirmasi, Jumat (06/01/2023) tadi.

Meski tidak menyebut kapan pelaksanaan perbaikan pedestrian, namun Dandung menjelaskan, bahwa masa pemeliharaan proyek (gorong-gorong, red) tersebut akan berjalan selama 180 hari atau sekitar 6 bulan. Sedangkan, dalam masa pemeliharaan perbaikan yang dikerjakan, harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, Analis Sumber Daya Air Bidang Drainase DPUPRPKP Kota Malang, Yocky Agus Firmanda, dikonfirmasi terpisah mengatakan jika pedestrian memang perlu untuk dilakukan perbaikan. Sebab, pedestrian tersebut dinilai utilitas dan aset milik Pemkot Malang.

“Paling tidak itu diperbaiki, supaya pantas. Karena itu utilitas dan asetnya pemerintah,” kata Yocky.

Lebih lanjut dikatakan, jika anggaran untuk pedestrian tersebut berbeda dengan anggaran perbaikan gorong-gorong. Sebab, dalam pengerjaan tidak boleh menyalahi ketentuan yang ada.

“Itemnya di drainase nggak bisa langsung nyelentang ke rekondisi jalan. Pasti harga di Rancangan Anggaran Belanja (RAB), itu tidak boleh melebihi harga gorong-gorong. Kondisi jalan itu, nanti disempurnakan lewat rekening khusus pengerjaan jalan. Gak bisa jadi satu,” jelas Yocky.

Ditanya terkait dengan anggaran yang digunakan untuk pedestrian tersebut, dirinya mengaku tidak tahu pasti jumlahnya. Sebab, dirinya hanya fokus pada pengerjaan gorong-gorong. (rsy/sit)

Bahkan, tidak hanya tanda kuning yang masih terpasang bebas di sekitar lokasi yang berserakan material. Namun, seperti alat berat, pun pagi tadi masih terlihat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, saat dikonfirmasi menyampaikan jika pengerjaan tersebut molor dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga, akan segera dilakukan evaluasi dan selanjutnya akan diterapkan sistem denda sesuai dengan kesepakatan yang ada.

“Nanti kita evaluasi untuk pelaksananya. Kita tahu, pengerjaan itu sempat molor dan untuk kemoloran nya, kita berlakukan sesuai dengan ketentuan dan kontrak yang ada. Salah satu, sanksinya denda yang wajib kita berikan,” kata Dandung, saat di Balai Kota Malang, Senin (02/01/2023) tadi.

Terkait dengan denda yang akan diberikan, Dandung mengaku, yakni sebesar 1/1.000 mil perharinya. Hanya saja, saat ditanya berapa besaran nominalnya, Dandung enggan untuk menyebutkan jumlah pastinya.

“Jadi, untuk sanksi nanti tentu terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan kontrak. Nanti 1/1.000 mil per hari itu kita kalikan nilai kontraknya,” katanya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, saat disinggung terkait dengan pengerjaan proyek gorong-gorong lainnya di Kota Malang, dirinya menyampaikan jika telah tuntas sebelum waktu kontrak selesai. Keterlambatan itu, menurutnya hanya terjadi di Jalan Raya Dieng.

“Saya kira, hanya di Dieng saja yang molor. Itu karena, cukup besar areanya. Tapi akhir tahun kemarin, kita lihat sudah mulai di aspal. Sehingga, paling tinggal nunggu untuk cor tutupnya dan hanya nunggu pengeringan,” imbuhnya.

Dari pantauan Memontum.com, pengerjaan proyek Jalan Raya Dieng, memang benar dilakukan pengaspalan. Namun, belum sepenuhnya selesai dan tinggi aspal tidak seperti aspal sebelumnya. Bahkan, di sekitar tanda kuning, belum ada pengaspalan jalan.

Sementara proyek serupa seperti di Jalan Jupri, Kelurahan Bandulan, pun hingga mendekati tahun baru masih didapati penyelesaian penutup gorong-gorong. Akibatnya, jalan itu pun sempat macet, meski pun sebagian pekerjaan dianggap selesai.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, menanggapi hal itu meminta agar perbaikan gorong-gorong tidak melebihi jadwal. Atau, sesuai dengan kontrak dan jika melebihi batas, maka akan dikenakan sanksi 1/1.000 per hari.

“Ketika gorong-gorong ditetapkan saat PAK, berarti pelaksanannya sudah ada penetapan PAK dan harus selesai di tahun 2022. Sehingga, jangan sampai nyebrang tahun. Kalau nyebrang tahun, akan ada punishment,” ujar Fathol.

Sementara itu, dari data LPSE Kota Malang, diketahui bahwa pengerjaan perbaikan gorong-gorong di Jalan Raya Dieng, menelan anggaran Pagu Rp 6,745 miliar. Adapun nama tender, yakni belanja konstruksi pembangunan seluran drainase atau gorong-gorong perkotaan Jalan Dieng. Dalam penandatanganan kontrak yang tertulis 1 Agustus itu, diketahui bahwa pemenang lelang, yakni Ragil Mas di Kelurahan Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. (rsy/sit)

Kusaini warga RT 6 RW 3 Desa Singogalih Kecamatan Tarik sangat kecewa dengan kondisi jalan yang lebih setengah tahun rusak itu. Dia kecewa lantaran setelah ada perbaikan dengan pengerukan badan jalan, kenapa kerusakannya lebih parah dari sebelumnya,” Dari dulu jalan ini setiap tahun diperbaiki, tapi kenapa setelah perbaikan dengan pengerukan, kerusakannya bertambah parah,” gerutunya.

Jalan di Desa tersebut adalah ruas jalan yang mengalami pemeliharaan di akhir tahun 2018 oleh Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Adapun kontraktor pelaksananya CV. Sigma Perkasa dengan no kontrak 410/PPKOM -PJJ/X/SPMK/2018.

Proyek dengan nilai Rp 728.918.000. tersebut tak mencerminkan pengerjaan proyek dengan kualitas baik. Hal tersebut didasarkan pada selang waktu pengerjaan di akhir 2018 sementara mulai terjadi kerusakan di awal awal bulan tahun 2019.

Perbaikan kerusakan dilakukan namun , dengan mudahnya rusak lagi. Setelah rusak memang ada perbaikan , tetapi cepat rusak lagi. Kusaini lagi lagi kecewa,” Memang pernah ada perbaikan tapi cepet rusak. Seumpama kemarin diperbaiki, sekarang sudah hancur lagi , nggak tahu apa karena materialnya buruk,” tuturnya.

Selama setahun , yakni sampai akhir 2019. Sehingga kalau kontraktor pelaksana memperbaiki saat ini dan rusak lagi sebelum massa tanggungjawabnya habis, dia akan memperbaiki lagi, sehingga akan sangat merugi. Memprediksi kemungkinan itu pria servise barang elektronik itu mengoceh,” Ya masak jalan rusak ini dibiarkan setahun, padahal dimalam hari sering pengendara sepeda motor jatuh, apalagi sekarang akan hujan,” ungkapnya. (par/yan)

Apalagi, sebelumnya adanya gerakan para rekanan dan asosiasi kontraktor yang mendesak PPKom dan ULP membatalkan puluhan lelang yang mengajukan salah satu syarat tanpa didahului sosialisasi. Namun dalam prakteknya ada 5 rekanan yang sudah mengurus syarat tertentu yang ditetapkan PPKom dan Pokja ULP itu.

“Kami mendesak agar PPKom Dinas PU maupun Pojak di ULP dievaluasi secara menyeluruh. Bila perlu dievaluasi Kepala Dinas PU maupun Kepala ULP agar setiap lelang terbuka untuk umum dan hasil pekerjaan proyek maksimal,” terang Bupati LIRA Sidoarjo, M Nizar kepada Memo X, Rabu (03/07/2019).

Lebih jauh, Nizar yang juga menjabat Sekretaris Komisi C DPRD Sidoarjo ini mengaku sudah mendapatkan banyak keluhan dari sejumlah rekanan. Yakni dalam setiap lelang proyek ada dugaan PPKom Dinas PU maupun Pokja ULP untuk memenangkan salah satu rekanan yang diduga mitra oknum PPKom Dinas PU dan Pokja ULP itu.

“Hal ini tak lain karena dugaan PPKom dan Pokja diduga kerap memenangkan salah satu rekanan mitra mereka saja. Yang lainnya menawar hanya sebagai pelengkap. Buktinya rencana lelang puluhan proyek menentukan syarat terbaru tanpa adanya sosialisasi ke seluruh rekanan (kontraktor). Tapi ada beberapa rekanan yang sudah mengetahui dan mengurus syarat baru itu,” tegasnya.

Jika tanpa dievaluasi, maka proses lelang di Sidoarjo bakal berjalan selintutan. Hal itu menunjukkan kurang transparannya proses lelang itu.

“Kami harap setelah dievaluasi maka lelang akan semakin terbuka. Hasilnya tak ada proses lelang ulang maupun dugaan pengkondisian. Antara ULP dan Dinas PU memiliki peran yang sama koordinasi antar lembaga harus diperkuat tak bisa berjalan sendiri-sendiri,” paparnya.

Sementara itu secara terpisah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji menilai adanya keberatan para rekanan itu sebagai masukan. Pihaknya berjanji bakal mempelajari semua masukan itu.

“Kami juga akan pelajari lagi aturan mainnya. Prinsipnya semua persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan PPK dan kualifikasi yang ditentukan Pokja pasti sudah berdasarkan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan kontrantor (rekanan) yang mewakili sejumlah pengurus dan anggota asosiasi meluruk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Sidoarjo. Ini menyusul, adanya syarat dalam lelang yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu.

Selain itu, ada sekitar 5 rekanan dengan catatan 7 CV yang mengetahui adanya syarat baru itu. Mereka menduga adanya dugaan kongkalikong antara 5 rekananan itu dengan PPKom Dinas PU dan Pokja di ULP Pemkab Sidoarjo.

Dalam mempertanyakan ketidakadilan syarat mengikuti lelang itu, para kontraktor ini mewakili organisasinya masing-masing. Diantaranya asosiasi kontraktor mulai Gapensi, Apakindo, Gapeknas, Gapeksindo, dan Askanas.

Rombongan rekanan ini di Dinas PU ditemui Kabid Pengairan, Ir Bambang Tjatur dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Yudi Tetra Hastoto. Sedangkan di ULP merka ditemui, salah seorang pejabat ULP, Moch Solichan. (Wan/yan)

Hal itu disampaikan Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Ir Bambang Tjatur Suwarso. Dikatakan Bambang setelah medapat informasi lewat pemberitaan jika terjadi keretakan pada proyek Kadunguling pihaknya langsung memanggil kontrktor pelaksana CV. Laksana.

Besi kolom delitasi yang dipasang di setiap jarak 12 meter untuk melokalisasi jika sewaktu-waktu plengsengan ambrol . (par)

Sebelum memanggil kontraktor, lanjut Bambang, pihaknya menurunkan staf PU Pengairan untuk melakukan cros cek dilapangan dan ketika benar terjadi keretakan disana-sini pihaknya langsung memanggil kontraktor untuk dilakukan perbaikan.

“ Setelah mendapat laporan dari staf, jika memang terjadi keretakan di proyek avur Kadunguling di Desa Grabagan Tulangan kami langsung memanggil kontraktor untuk melakukan perbaikan.Hari ini kami mendapat laporan jika kerusakan itu sudah diperbaikan, “ terang Bambang sambil menunjukan foto-foto perbaikan yang dikirimkan stafnya.

Namun perrbaikan itu tak akan bertahan lama, hal itu disebabkan karena saat proses pekerjaan pada Agustus 2018 yang lalu tidak dilakukan pemadatan di dasar plengsengan, oleh sebab itu ketika dari atas terkena aliras sungai dasar plengsengan menjadi ambles.

Karena dasar plengsenga itu ambles maka terjadi keretakan dan ambrol disana-sini. Ambrolnya plengsengan itu juga ditunjang dengan buruknya material yang digunakan kontraktor. Misalnya saja pemasangan kolom dan slof plengsengan hanya menggunakan kolom delitasi yang hanya satu sisi.

Demikian juga dengan meterilal yang lain. Kepala Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Purnomo menyatakan menyebut jika salah satu sebab ambrolnya plengsengan Kedunguling yang melintas di Desa Grabagan itu disebabkan karena rendahnya mutu material.

” Dari kerusakan itu apa karena bahannya kurang bagus atau karena derasnya air, saya kurang tahu. Yang jelas saat mengerjakan kualitas pasirnya kurang bagus, dan setelah diingatkan pasirnya diganti,” paparnya. (par/yan)

Kades khawatir apabila kerusakan yang terjadi itu bila tidak segera diperbaiki akan bertambah parah kerusakannya serupa terjadi di dua tempat pada alur sungai Kedunguling . ” Saya harapkan keretakan segera diperbaiki, jangan sampai terjadi seperti di alur sungai yang sama di dusun Juwet Kidul, plengsengan menjadi ambles dan hancur karena tak ada perbaikan. Sehingga warga dengan swadaya dan dibantu Dinas terkait menahannya dengan gedek dan tanah dalam sak,” jelasnya.

Proyek Pemel. Kedung Uling dengan no kontrak 079/PPKom-OP/Kontrak 438.5.3/2018 tersebut dilaksanakan oleh CV. Laksana. Dengan anggaran sebesar Rp 471.029.000 rupiah itu semestinya hasil pekerjaan berkwalitas baik sehingga bertahan selama mungkin.

Namum dengan kerusakan itu menjadi pertanyaan Kades Purnomo, apa karena bahan materialnya kurang bagus atau pengaruh kondisi alam.” Dari kerusakan itu apa karena bahannya kurang bagus atau karena derasnya air, saya kurang tahu. Yang jelas saat mengerjakan kualitas pasirnya kurang bagus, dan setelah diingatkan pasirnya diganti,” paparnya.

Kepedulian warga mewujudkan hasil pembangunan yang bagus sudah dilaksanakan oleh warga Desa Grabagan dengan mengingatkan kualitas materialnya. Sayangnya peringatan itu dianggap angil lalu oleh kontraktor pelaksanan dan konsultan pengawas CV Wahana Kreasi Engineering . (par/yan)

Selain itu, agar proyek pekerjaan terutama proyek fisik tidak molor lagi dalam mengerjakan proyek-proyek fisik di Tahun 2019. Peringatan ini disampaikan Komisi C DPRD Sidoarjo agar dalam pengerjaan proyek fisik di Tahun 2019 tidak ada yang molor lagi seperti Tahun 2018 kemarin.

Misalnya pekerjaan fisik pembangunan proyek Rumah Potong Hewan (RPH) Modern Krian yang dikerjakan PT Cipta Aneka Solusi, Blimbing , Kota Malang senilai Rp 9,028 miliar. Pihak TP4D Kejari Sidoarjo membolehkan rekanan melanjutkan pekerjaannya. Tetapi memberikan denda Rp 1.000 per mil per hari karena hingga masa pekerjaan habis proyek baru selesai dikerjakan 75 persen.

“Kalau diperbolehkan peraturan proyek molor diselesaikan rekanan meski waktunya habis tetapi sanksi denda Rp 1.000 per mil per hari itu harus dipertegas. Karena sanksi denda itu agar rekanan tidak molor dalam mengerjakan proyek fisiknya di tahun-tahun selanjutnya,” terang Sekretaris Komisi C DPRD Sidoarjo, M Nizar kepada Memo X, Kamis (24/01/2019).

Namun demikian jika dalam proses pekerjaan fisik selanjutnya, maka rekanan yang selama ini pekerjaan molor harus dimintakan jaminan pekerjaan selesai tepat waktu. Hal ini agar proyek fisik di tahun-tahun berikutnya tidak molor lagi.

“Akan tetapi kalau setiap tahun rekanan itu-itu saja yang pekerjaan fisiknya molor sanksi denda Rp 1.000 per mil per hari bisa dipertegas dengan sanksi blacklist. Itu untuk memberikan efek jerah bagi rekanan yang ‘bandel-bandel’ dan seringkali pekerjaan fisiknya molor,” imbuhnya.