Dalam hearing itu, terungkap soal sejumlah permasalahan di Sidoarjo. Yakni mulai soal proyek fisik banyak yang belum selesai (molor), Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), premi yang dititipkan di Bank Jatim, dana operasional inspektorat hingga soal rencana pembangunan RSUD Barat.

“Seharusnya dalam pembahasan seperti ini dilibatkan dan diajak Sekda Sidoarjo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo. Karena kalau tanpa Sekda dan BPKAD seperti ini, buntuh membahas soal premi. Begitu juga soal Silpa maupun anggaran operasional inspektorat,” terang salah seroang koordinator LSM Seven Gab, Suryanto di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (18/12/2019).

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno menjelaskan pihaknya siap menggandeng LSM untuk turut mengawasi pembangunan di Sidoarjo. Bahkan Ketua Fraksi PDIP ini mengaku siap menggelar sidak, meski tanpa SPPD.

“Kami mengakui banyak pekerjaan fisik di lapangan yang amburadul. Karena itu, Komisi C siap mengajak LSM bergabung mengawasi sejumlah proyek fisik itu,” ungkapnya.

Sedangkan soal Silpa, anggota Fraksi PKB, Saiful Maali menegaskan besaran Silpa baru bisa diketahui setelah berakhirnya tahun pekerjaan atau pada Januari 2020 mendatang. Menurutnya, meski per Oktober Tahun 2019 ini, Silpa itu berkisar pada angka Rp 850 miliar.

“Kami bersama-sama akan menunggu besaran Silpa itu pada masa tutup anggaran,” tegasnya.

Sementara soal dana operasional inspektorat, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan menilai menjadi hal baru yang diterimanya selaku pimpinan dewan. Pihaknya bakal segera menelusuri kebenaran soal dana operasional itu.

“Hasil hearing kali ini, akan kami agendakan hearing bersama OPD dan Sekda. Karena bila perlu dikoreksi dan direvisi,” tandas politisi Gerindra ini.

Sementara dalam hearing yang berlangsung hampir 1 jam itu, akhirnya ditutup dengan agenda pertemuan lanjutan yang belum ditentukan waktunya. Dalam hearing ini, selain Kayan diikuti Suyarno (Ketua Komisi C/PDIP), Anang Siswandoko (Wakil Ketua Komisi C/Gerindra), Sekretaris Komisi C, Saiful Ma’ali (PKB), anggota Komisi C, M Nizar (Golkar), Vike Widya Asroni (PKS), Nurhendriyati Ningsih (Nasdem), Wijono (PDIP), Moesowimin (PAN), M Dhamroni Cudlori (PKB), Hamzah Purwandoyo (PKB), dan Iswahyudi (PKB). Wan/yan

Instruksi agar rekanan mengerjakan proyeknya ini dikerjalan lembur itu, disampaikan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah seusia melakukan sidak di sejumlah proyek yang belum selesai pengerjaannya. Diantaranya proyek pembangunan Rumah Dinas Kapolresta dan Wakapolresta Sidoarjo yang berada di JL Kombespol M Duryat, proyek Peningkatan JL Raden Patah, Sentra PKL JL Gajah Mada, proyek Renovasi SDN Sidokare, proyek Jalan Beton di JL Lingkar Timur, proyek Jalan Beton di JL Raya Kludan Tanggulangin, pengembangan Puskesmas Kembung, renovasi SDN 2 Barengkrajan dan proyek Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Krian.

Dalam sidak itu, Saiful Ilah masih menemui banyak proyek yang pembangunannya baru mencapai 70 hingga 80 persen. Diantaranya renovasi SDN Sidokare 1 dan SDN Barengkrajan 2, pengerjaannya baru 80 persen, Bupati minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Asrofi untuk terus memantau proyek itu agar akhir tahun ini bisa diselesaikan.

“Tolong kontraktornya diingatkan lagi. Akhir tahun ini proyek bangunan fisik harus selesai semua. Kalau perlu harus dikerjakan lembur. Tetapi jangan sampai mengurangi kualitas bangunan,” tegas Abah Ipul, Kamis (20/12/2018).

Selain itu, Saiful Ilah meminta kepada Kepala Dinas PUPR, Sigit Setyawan agar kontraktor yang mengerjakan proyek belum selesai itu diberi peringatan. Apalagi sampai batas akhir tahun ini belum selesai. Menurutnya, rekanan itu harus dikenakan denda.

“Kalausampai akhir tahun ini mereka (rekanan) tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka akan dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku,” pintahnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan sesuai instruksi Bupati berjanji bakal terus memantau seluruh proyek fisik yang belum selesai. Seperti pembangunan RPH Krian yang masih 80 persen pengerjaannya.

“Semua pekerjaan akan kami pantau. Rekanan akan kami ingatkan kembali agar pekerjaannya dilembur karena waktunya sudah mepet,” tandasnya.

Diketahui, agenda rutin setiap menjelang akhir tahun, Bupati Saiful Ilah bersama Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin didampingi Kepala Dinas PUPR, Sigit Setyawan dan Kepala Bappeda, Agoes Budi Cahyono serta sejumlah kepala OPD melakukan sidak proyek. (Wan/yan)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumartono menegaskan, 15 Desember merupakan batas akhir pengerjaan proyek fisik di Kota Malang. Artinya rekanan Pemkot Malang masih ada waktu 30 hari untuk menyelesaikan proyeknya.

“Maaf saya tidak hafal proyek mana saja yang dikerjakan OPD. Nanti Kepala OPD akan menunjukan pada anggota dewan. Harapan kita awal bulan depan pengerjaan seluruh proyek fisik sudah mencapai 80-90%,” tegas Bambang.

Monitoring proyek fisik dinilai penting. Sebagai landasan untuk mengevaluasi OPD. Misalkan tahun ini OPD X mengerjakan pavingisasi di Kelurahan Tlogomas. Ternyata sampai akhir November baru dikerjakan 50% saja.

Anggota dewan akan bertanya kepada OPD X alasan sampai terjadi keterlambatan pengerjaan proyeknya. “Ada ratusan proyek fisik dikerjakan Pemkot Malang. Kita nanti akan meninjau kelapangan. Apakah sudah sesuai bestek atau keluar dari besteknya,” jelas Bambang.

Kata Bambang, proses pengecekan kelapangan tidak sebatas proyek fisik bernilai diatas Rp1 miliar. Proyek fisik bernilai Rp 200 juta akan diperiksa juga. Kalaupun saat ini masih ada proyek fisik belum tuntas dikerjakan.

Anggota DPRD Kota Malang akan menekan OPD dan rekanan Pemkot Malang. “Kalau terjadi keterlambatan proyek yang dirugikan masyarakat. Makanya kita serius untuk mengawasi pelaksanaan dilapangan,” tegasnya.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang Kusnadi yakin dirinya bisa menyelesaikan pembangunan mushola dan kantin serta kantor untuk uji KIR kendaraan tepat waktu.

“Saya sudah berjanji kepada Pemkot Malang untuk segera menyelesaikan pembangunan fisik yang ada di kantor Dishub. Maksimal tanggal 5 Desember selesai. Selain kantin dan mushola. Kita juga segera menyelesaikan pembangunan marka jalan di Mayjend Panjaitan,”urainya. (cw4/jun)