“Pimpinan nanti akan merekomendasikan kepada Komisi C, untuk melakukan Sidak secara langsung guna mengetahui kondisi fisik bangunan sekolah,” kata Wakil Pimpinan I DPRD Kota Batu, Nurochman, Rabu (18/01/2023) tadi.

Ini dilakukan, lanjutnya, karena dimungkinkan ada beberapa material yang harus dilakukan pembersihan oleh pihak rekanan. Sehingga, sebelum lokasi fisik ditempati, harus benar-benar bersih. Sedangkan, fasilitas lain yang menjadi kebutuhan siswa sebagai pendukung dinas, harus segera merencanakan dan menganggarkan untuk tahap berikutnya.

“Seperti mubeler, toilet, lapangan olah raga, ini harusnya dituntaskan. Sehingga, sekolah ini untuk operasionalnya betul-betul semua fasilitas terintegrasi,” ujarnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Disinggung rencana pemanfaatan, Nurochman mengatakan, secara normatif memang tidak memungkinkan. Sehingga, apabila pihak dinas memiliki kebijakan lain, maka diperbolehkan.

“Kalau secara normatif, dikejar di tahun ajaran baru, saya kira tidak mungkin. Tetapi, apakah dinas punya kebijakan lain mengejar waktu yang ada, silahkan saja. Tetapi, tolong dipastikan dahulu kelayakannya. Sehingga, nanti ketika operasional, sarana prasarana tidak mempengaruhi kenyaman dalam kegiatan belajar mengajar,” urainya.

Nurochman juga menegaskan, jika dinas harus segera menyelesaikan dan menganggarkan fasilitas pendukung. “Kalau di reguler 2023, ini saya belum ngecek. Apakah ada tahap kedua, atau apakah pengisian mebeler tahun ini saya cek di DPA dinas. Kalau tidak, ya paling cepat dilakukan di perubahan anggaran 2023,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, proyek pembangunan SMPN 7, yang berlokasi di Jalan Dr Soetomo, Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, mengalami kemunduran jadwal atau molor. Proyek dari pengerjaan tersebut, menelan anggaran anggaran sekitar Rp 4,3 miliar. (put/sit)

Disampaikannya, bahwa kontrak kerja pengerjaan proyek harusnya rampung 25 Desember. “Akhir kontraknya itu sekitar 25 Desember 2022. Sehingga, harus kena pinalti (denda), yang terhitung sampai 3 Januari,” ujar Yocky, saat dikonfirmasi Kamis (05/01/2023) tadi.

Karena dalam pengerjaan tersebut molor atau tidak tepat waktu, imbuhnya, maka sanksi pinalti akan diberlakukan. Yakni, denda sebesar 1/1000 mil dari nilai kontrak. Untuk besaran dendanya ini, sebagaimana juga sudah diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam pasal 79 ayat 4.

“Dendanya 1/1000 mil perhari dari nilai kontrak. Untuk jumlahnya, saya kurang paham,” ujarnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sesuai dengan aturan Perpres tersebut, jika pemenang lelang memenangkan proyek itu dengan angka Rp 5,2 miliar dari Pagu Rp 6,450 miliar, maka besaran denda ditaksir yaitu Rp 5,2 juta per hari. Sehingga, jika pelaksana proyek molor hingga 9 hari, maka hitungan keterlambatan menjadi Rp 5,2 juta x 9 hari (molor finishing, red) atau total denda sebesar Rp 46,8 juta.

Mengenai penyelesaian gorong-gorong Jalan Raya Dieng, ujarnya, masih dalam masa pemeliharaan. Sehingga, harus dinormalisasi terlebih dahulu. Seperti, bak kontrol sebagai saluran udara, masih terbuka.

“Soalnya yang normalisasi ini sudah tahap masa pemeliharaan. Jadi, nggak masuk dalam tahap denda. Untuk penutupannya, insyaallah di minggu-minggu ini. Nunggu normalisasinya selesai,” imbuhnya.

Dalam pantauan Memontum.com di lokasi, memang di beberapa titik bak kontrol, terlihat masih terbuka dan belum ditutup. Sebaliknya, hanya diberikan penanda kayu, di lokasi badan jalan tersebut. Sementara itu, nampak juga bekas galian atau pengerjaan, yang masih tersisa di trotoar jalan. (rsy/sit)

Yakni, di sekitar lokasi sudah dilakukan pengaspalan atau menyesuaikan dengan nama tender, yakni belanja konstruksi pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong perkotaan Jalan Dieng. Bahkan, alat berat perata aspal, juga masih dibiarkan standby di sekitar lokasi. Sementara di bagian sisi luar jalan, masih didapati banyak matrial yang dibiarkan menumpuk.

Menanggapi molornya pengerjaan proyek, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menegaskan bahwa sesuai aturan maka harus disanksi denda. Karena, jangka waktu penyelesaian proyek, yaitu akhir tahun. “Karena belum selesai, maka aturannya tetap ada. Nanti, ada punishment di situ,” kata Made, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (03/01/2023) tadi.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Terkait temuan itu, Made juga meminta, agar hal tersebut bisa segera secepatnya diselesaikan. Sehingga, tidak menimbulkan tingginya sisa lebih pengeluaran anggaran (SILPA) 2022. Sebab, DPUPRPKP Silpanya banyak sekali. “DDPUPRPKP, itu kemarin laporannya belum resmi ke kita (dewan, red). Silpanya banyak sekali. Sehingga kita harapkan, ini bisa diselesaikan. Mungkin, ini juga belum dibayar. Sehingga, akan muncul Silpa tinggi. Karena, mereka harusnya tidak membayar jika proyek belum selesai,” lanjutnya.

Secara keseluruhan, tambah Made, Silpa dari DPUPRPKP di tahun 2022, masih belum masuk di DPRD Kota Malang. Namun, diperkirakan itu di atas Rp 50 miliar. Karenanya, itu akan terlihat nanti di laporan akhir pada 10 Januari 2023 mendatang.

“Nanti laporannya, Silpa terakhir di tanggal 10 Januari 2023. Nanti kita akan tahu, berapa jumlah Silpanya. Karena, BPK akan memeriksa keuangan 2022 per10 Januari 2023 nanti,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, melalui Komisi C atau Bidang Pembangunan DPRD Kota Malang, tentunya nanti akan dilakukan Sidak pada DPUPRPKP. Kemudian, dilakukan evaluasi pelaksanaannya seperti apa. Sebab, dengan tingginya Silpa, maka akan berpengaruh pada APBD Kota Malang.

“Nanti saya akan minta Komisi C untuk segera lakukan Sidak. Kita akan evalusi nanti, pelaksanaannya seperti apa. Kok permintaan anggaran besar, ternyata tidak dibelanjakan. Mungkin bisa perencanaannya kurang bagus, kemudian dari sisi eksekusi anggarannya juga kurang bagus. Sehingga, tidak bisa terserap dengan baik,” imbuhnya. (rsy/sit)

Beruntung rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp 13,8 miliar ini mendapatkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan hingga 50 hari ke depan. Hal ini lantaran rekanan berdalih untuk perubahan bentuk bangunan dari 5 lantai menjadi 7 lantai itu, membuat pekerjaan proyek ini mengalami kerugian waktu pekerjaan sekitar 110 hari kerja.

“Kami hanya disetujui mendapatkan waktu tambahan pekerjaan 50 hari. Padahal, kami mengajukan 90 hari kerja dalam permohonan perpanjangan waktu pengerjaan proyek ini. Kami sendiri rugi waktu 110 hari karena berbagai kendala perubahan termasuk perubahan bangunan dari 5 lantai menjadi 7 lantai,” terang Direktur PT Yang Andalan Utama, Imam Sugiri kepada Memo X, Rabu (26/12/2018).

Menurut pria yang juga mantan Cawabup Sidoarjo ini, sejumlah kendala dalam pengerjaan proyek itu diantaranya kaki bangunan (pondasi) tidak bisa diaplikasikan sesuai rencana. Alasannya lahannya sempit. Sedangkan alat yang digunakan cukup besar dan memakan lahan. Karena itu, harus mengubah alat dan struktur pondasi diubah.

“Untuk perhitungan ulang struktur pondasi dan jaminanan keamanan butuh waktu sebulan baru kelar. Jelas kami tak bekerja selama sebulan itu karena ada perubahan itu,” imbuhnya.

Kendala lainnya lanjut Guk Giri ini, perencanaan proyek ternyata memakan sempadan jalan sekitar 6 meter. Hal itu membuatnya tak bisa bekerja untuk menunggu perubahan sesuai hasil rapat direksi. Kemudian ada perubahan struktur lantai dari 5 lantai menjadi 7 lantai. Pihaknya juga membutuhkan waktu 30 hari kerja mengubah pembagian ruangan itu.

“Belum lagi perubahan IT dan MEP yang berubah total hingga desainnya butuh 10 hari kerja. Nyaris kami kehilangan waktu selama 110 hari karena berbagai kendala dan perubahan itu. Jadi tambahan waktu 50 hari ini sudah disepakati direksi, PPK dan pemilik proyek,” tegas Ketua Kadin Sidoarjo ini.

Sementara itu, Imam Sugiri memastikan jika proyek yang dikerjakan itu dideadline sesuai kontrak tidak bakal selesai. Apalagi sesuai kontrak hanya tinggal 2 hari masa pekejannya. Baginya penambahan waktu ini tak ada masalah. Alasannya, proyek pembangunan gedung BPR Delta Artha bukan proyek APBD melainkan proyek swasta.

“Ini proyek swasta milik Pemkab karena BPR Delta Artha minta bantuan Dinas PUPR dan lelangnya minta bantuan LPSE karena di BPR tidak punya PPK maka minta bantuan PPK ke Dinas PUPR itu. Kami juga siapkan tim teknis ada beberapa. Proyek ini nuansanya pemerintahan tapi sejatinya proyek wasta. Kami pun melibatkan TP4D mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” tandasnya. (Wan/yan)

Pihak PT Arisco, Hariyanto saat di konfirmasi wartawan mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi faktor keterlambatan. Diantaranya adalah saat peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Lumajang. Hariyanto beralasan keterlambatan itu disebabkan oleh redesign, artinya ada perubahan kualitas bahan.

“Seremonial peletakan Batu Pertama, untuk menyesuaikan dengan jadwal Bupati sempat molor 2 minggu”, jelasnya, Selasa (21/11/2017).

Terkait permasalahan redesign, secara detail, Hariyanto menjelaskan penggunaan tulangan atau pembesian, yang mana dalam RAB harus menggunakan besi beton 12 ulir, namun pihaknya mengatakan besi beton tersebut tidak ada di pasaran.

“Kita menyepakati bersama, untuk besi beton 12 ulir diganti dengan yang 13 ulir”, katanya.

Hariyanto juga menjelaskan bahwa yang menjadi kendala adalah di kolom 16 titik, yang dari perencanaannya menggunakan besi beton 13 ulir. Sesuai hasil kesepakatannya diganti menjadi 16 ulir, dan untuk menyiasati anggarannya, Hariyanto terpaksa mengurangi perencanaan pengerjaan jalan dan halaman gedung.

“Kami sudah mengajukan perpanjangan waktu pengerjaan 30 hari”, terangnya.