Pertama, yaiut segera melakukan berbagai langkah antisipasi dengan menjelaskan kepada masyarakat agar memahami tentang bahaya bencana, sehingga ada persiapan untuk mengahadapinya, termasuk dengan cara-cara kearifan lokal di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Kita belajar dari bencana di Palu yang sebelumnya sudah diperingatkan akan terjadinya bencana tapi karena tidak ada respon dampaknya bisa kita saksikan begitu banyak korban jiwa,” ujar Mensos saat memberikan arahan terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di Jakarta, Rabu (21/07).

Kedua, dalam situasi bencana komunikasi menjadi kendala yang tidak mudah diatasi. Karena memang kondisi dalam keadaan tidak normal sehingga berdampak pada sulitnya pengiriman bantuan dan kebijakan seperti apa yang harus dilakukan.

Permasalahan juga muncul karena adanya kendala komunikasi di lokasi bencana, tim hanya fokus di satu titik yang dianggap parah. Padahal di titik lain, justru lebih parah dan sangat memerlukan bantuan yang harus disegerakan.

Sangat penting menggandeng teman-teman dari Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang secara teknis menguasai kondisi bencana di lapangan dan mereka bisa membantu komunikasi saat terjadi bencana,” ungkap Mensos.

Ketiga, perlu dipahami apa yang telah diramalkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) jangan dianggap remeh, sebab ramalan tersebut sudah melalui tahap dan langkah-langkah serta kajian ilmiah.

“Saya kira ini penting memahami ‘ramalan’ BMKG itu menjadi early warning (peringatan dini) karena ada berbagai kajian ilmiahnya. Kendati kita tahu bahwa semua itu atas kehendak Tuhan, tapi sebagai manusia kita harus berusaha dengan segala daya untuk mengantisipasi terjadinya dampak bencana alam tersebut,” jelas Mensos.

Keempat, perlunya melakukan pengecekan peralatan yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana alam, seperti bagaimana cara memberikan tanda di rumah yang terdapat anggota keluarga penyandang disabilitas seperti tuna netra atau lanjut usia (lansia).

Tanda yang dimaksud bisa berupa silang (X) atau lainnya, sehingga saat terjadi bencana, tim evakuasi bisa dengan mudah mengenali rumah dengan tanda tersebut dan melakukan upaya agar warga yang menyandang disabilitas dapat prioritas diungsikan ke tempat aman.

“Saat terjadi bencana penyandang disabilitas, netra ataupun lansia tidak tahu harus melakukan apa, maka dengan tanda khusus di rumah itu membuat tim evakuasi bisa cepat melakukan pemindahan ke tempat lebih aman serta jumlah korban jiwa bisa diminimalisir,” kata Mensos.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa ada 10 kajian ilmiah terkait prediksi bencana yang dijabarkan dalam sebuah peta untuk memudahkan memahami dengan tiga warna yakni merah, kuning dan hijau.

“Misalnya peta daerah Pacitan, Jawa Timur, warna merah menunjukkan gelombang tinggi 10-14 meter, semakin merah semakin tinggi pula gelombang, warna kuning gelombang 2-3 meter, serta warna hijau gelombang setengah meter, ” ungkap Dwikorita.

Di kota Palu sudah dipersiapkan sejak 2009-2015 dan semua elemen masyarakat bersiap menghadapi situasi bencana alam, mulai dari Wali Kota, Bapeda, Dinas Tata Ruang, pihak sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mensos terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana yang begitu strategis, serta juga perlu mempersiapkan bangunan yang dirancang tahan guncangan gempa hingga 8,7 skala richter (SR),” katanya. (hms/sos/aye/ed2)

Kepala  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Ir Hari Aprianto mengatakan bahwa pembangunan jaringan air bersih akan direalisasikan pada tahun 2020.  Program  tersebut salah  satunya  untuk mendukung penyediaan sarana air bersih bagi  masyarakat  yang belum  tersedia air bersih.

“Di tahun sebelumnya,di Kabupaten Pasuruan  sudah  bangunan tandon /optic air berkapasitas besar sudah di bangun oleh kementrian PU PERA, untuk tahun  ini  di lanjutkan pembangunan jaringan  pipa distribusi ke masyarakat,” jelasnya.

Hari mencontohkan, dari perhitungan tehnis , untuk  optic  Gempol  dan optic Beji diperkirakan mampu  memberikan pelayanan  air bersih bagi 6 ribu KK lebih,  karena pasokan air  baku  kepada masyarakat   bersumber dari mata air umbulan. “Jika program pembangunan ini selesai maka pengelolaan akan di lakukan tangani  oleh PDAM Kabupaten,“ jelasnya.

Pihak  dinas menargetkan,untuk pelaksanaan pembangunan  dilaksanakan pada  Mei 2020 nanti, saat ini pihaknya masih mempersiapkan dokumen lelang 3 proyek tersebut d BLUP. Untuk paket konsultan  pengawasan  SPAM  off Take di tiga kecamatan sudah  di luncurkan sepekan lalu yakni  SPAM Off Take  Beji Rp 248,9 jt, SPAM Off Take  gempol   Rp 248,9 jt dan  SPAM Off Take  Rembang Rp 397,6  jt

Proyek dengan anggaran cukup fantastis tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan mulai gencar melakukan sidak ke beberapa proyek strategis. Sidak tersebut sebagai wujud implementasi fungsi parlemen dalam pengawasan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Syaifulloh Damanhuri mengatakan, sidak yang dilakukan kali ini untuk mengetahui sejauh mana capaian pengerjaan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Pasuruan. “Sebagai wakil rakyat, kita harus memantau perkerjaan tersebut, bagaimanakah secedul progresnya, apakah sudah sesuai,” tegas Syaifullah. (bw/arf)